Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan 115 wilayah dan empat ruasa jalan di Jakarta terendam banjir pada hari ini, Selasa (5/5/2026) pagi.

Berdasarkan keterangan BPBD Jakarta yang diterima Bisnis, banjir tersebut diakibatkan oleh hujan deras yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada Senin (4/5/2026).

Hujan itu menyebabkan kenaikan pada sejumlah pos air di Jakarta seperti Pesanggrahan, Angke Hulu, Karet hingga Cipinang Hulu pada 16.00 WIB hingga 20.00 WIB. Tercatat, ketinggian banjir di Jakarta mulai dari 15 cm sampai dengan 240 cm.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 115 RT dan 4 ruas jalan tergenang," ujar BPBD dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

BPBD menambahkan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas SDA, Dinas Bina Marga, hingga Dinas Gulkarmat untuk percepatan penanganan banjir. Di samping itu, masyarakat diimbau bisa berhati-hati dan mewaspadai akan adanya potensi banjir.

"Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," pungkasnya.

Berikut ini 115 titik dan 4 ruas jalan tergenang banjir pada Selasa (5/5/2026)

Jakarta Barat : 15 RT

Kelurahan Kedaung Kali Angke: 3 RT

Kelurahan Rawa Buaya: 2 RT

Kelurahan Kedoya Selatan: 4 RT

Kelurahan Joglo: 1 RT

Kelurahan Kembangan Selatan: 5 RT

Jakarta Selatan : 78 RT

Kelurahan Cilandak Barat: 1 RT

Kelurahan Pondok Labu: 1 RT

Kelurahan Tanjung Barat: 2 RT

Kelurahan Cipete Utara: 3 RT

Kelurahan Petogogogan: 37 RT

Kelurahan Bangka: 1 RT

Kelurahan Pela Mampang: 9 RT

Kelurahan Rawajati: 4 RT

Kelurahan Cilandak Timur: 3 RT

Kelurahan Pejaten Timur: 8 RT

Kelurahan Bintaro: 6 RT

Kelurahan Pesanggrahan: 2 RT

Kelurahan Ulujami: 1 RT

Jakarta Timur : 22 RT

Kelurahan Bidara Cina: 4 RT

Kelurahan Kampung Melayu: 8 RT

Kelurahan Cawang: 7 RT

Kelurahan Cililitan: 3 RT

Jalan Tergenang terdiri dari:

1. Jl. Ciledug Raya (Seskoal), Kelurahan Cipulir, Jakarta Selatan

2. Jl. Swadarma Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan

3. Jl. Rahayu (HEK), Kelurahan Tengah, Jakarta Timur

4. Jl. Puri Kembangan (Depan Sekolah SMK Budi Murni) Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang mempercepat penanganan banjir dengan menetapkan 11 titik rawan banjir sebagai prioritas normalisasi drainase.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palembang Yudha Fardyansyah mengatakan upaya tersebut difokuskan pada lokasi dengan tingkat genangan tinggi yang paling mengganggu aktivitas serta lalu lintas warga.

Dia menjelaskan, penyebab genangan di sejumlah titik didominasi penyempitan saluran akibat sedimentasi dan penumpukan sampah. Selain itu, faktor eksternal seperti pasang air Sungai Musi dan tingginya curah hujan turut memperburuk kondisi.

“Permasalahan ini kompleks. Selain sedimentasi dan sampah, juga dipengaruhi pasang Sungai Musi serta curah hujan yang cukup tinggi,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Dari total 11 titik yang telah dipetakan, penanganan baru rampung di lima lokasi. Pihaknya juga telah memperbaiki penahan air di Kolam Retensi Simpang Polda yang jebol saat banjir pada Selasa (21/4/2026).

“Akibat penahan air jebol, genangan di Jl Demang Lebar Daun makin parah. Tapi, sekarang sudah kami perbaiki,” imbuhnya.

Pemkot Palembang turut berkolaborasi dengan Balai Jalan Nasional untuk mempercepat penanganan, salah satunya melalui normalisasi crossdrain di bawah jalan pada kawasan cekungan DA Km 7.

Adapun untuk jangka panjang, Pemkot bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII dalam program pengendalian banjir sistem Sungai Bendung.

Program tersebut mencakup normalisasi dan penguatan tebing Sungai Bendung sepanjang sekitar 5 kilometer, penanganan anak sungai seperti Parit, Seduduk, dan IBA, serta normalisasi kolam retensi Talang Aman, Polda, Seduduk Putih, dan IBA. Selain itu, akan dilakukan pemasangan pompa di sejumlah titik rawan.

“Perkiraan pekerjaan mulai dilakukan awal Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir 2027,” tuturnya.

Yudha menegaskan percepatan penanganan akan terus dilakukan melalui langkah jangka pendek maupun strategi jangka panjang.

“Dengan langkah terpadu ini, diharapkan persoalan banjir di Kota Palembang dapat ditekan secara signifikan, sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu saat musim hujan tiba,” tutupnya.

Berikut 11 Titik Penanganan Banjir Prioritas di Kota Palembang

1. Jl. Demang Lebar Daun (Simpang Polda) dan UIGM

2. Jl. Basuki Rahmat (depan Bank Sinarmas)

3. Jl. Kol. H. Burlian (Palimo, Siti Fatimah dan sekitarnya)

4. Jl. Mayor Ruslan (Kolam IBA) dan Bay Salim

5. Jl. Demang Lebar Daun (RS Siti Khodijah dan sekitarnya)

6. Jl. Kapt. A. Rivai (Simpang 5)

7. Kambang Iwak Besak

8. Jl. Kol. H. Burlian (Damri)

9. Jl. Kol. H. Burlian (Cekungan DA)

10. Jl. Asrama Haji

11. Jl. R. A. Rozak (Kumbang dan sekitarnya)

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai banjir yang terus berulang di Kabupaten Bandung disebabkan oleh tata ruang wilayah yang tidak pernah berubah.

Dedi Mulyadi mengatakan pembenahan tata ruang menjadi langkah utama yang harus dilakukan jika pemerintah Kabupaten Bandung serius ingin mengakhiri persoalan banjir di wilayahnya.

"Pertama, tata ruang Kabupaten Bandung harus berubah," kata Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Pihaknya juga menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai langkah teknis yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan kapasitas aliran air. "Yang kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasi," katanya.

Kondisi hulu sungai yang dinilai mengalami kerusakan sehingga perlu direhabilitasi menjadi kawasan hijau guna menahan laju air. "Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau,” ucapnya.

Terakhir soal alih fungsi lahan yang terus terjadi turut memperparah kondisi banjir, terutama perubahan sawah menjadi kawasan permukiman dan bangunan. "Yang keempat, perubahan lahan jangan terus terjadi. Sawah terus dibikin bangunan, perumahan, segala macam," katanya.

Dedi mengingatkan, tanpa langkah-langkah tersebut, penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak pernah tuntas. "Kalau tidak dilakukan, itu [penanganan banjir] tidak bersifat jangka panjang, tidak akan pernah beres," katanya.

Pihaknya juga menegaskan perlunya penataan kawasan bantaran sungai dengan merelokasi permukiman warga yang berada di area tersebut.

"Rumah-rumah di bantaran sungai harus dialihkan. Tidak boleh lagi rumah di bantaran sungai," katanya.

ACEH - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh menegaskan proses pembersihan dan penanganan lumpur pascabanjir masih terus berjalan secara intensif. Aksi ini menepis narasi di media sosial yang mengesankan pemerintah menyerah dalam penangananpascabanjir.

Hal itu ditegaskan Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Safrizal ZA di Banda Aceh, Sabtu (11/4/2026).

Safrizal menjelaskan maksud pernyataannya mengenai istilah "berat" yang sempat disalahartikan oleh sejumlah pihak. Menurut Safrizal, istilah tersebut adalah refleksi dari kerja keras tim di lapangan, bukan sebuah pengakuan ketidaksanggupan atau keputusasaan.

“Kami tegaskan, bagi kami berat itu bermakna kita harus kerja keras dan tidak pernah menyerah. Semua ini tidak bisa dilakukan secara instan. Jadi semangatnya adalah semangat positif untuk menuntaskan tanggung jawab, bukan bermakna menyerah. Berat itu adalah realita medan yang sedang kami taklukkan bersama,” ujar Safrizal.

Berdasarkan data operasional Satgas, dari total 519 lokasi yang menjadi sasaran di Aceh, sebanyak 480 lokasi telah berhasil dibersihkan sepenuhnya. Sementara itu, sisa 39 lokasi lainnya saat ini dalam status on-going atau sedang terus dikerjakan. Lokasi sisa ini merupakan area pemukiman padat dan drainase sempit yang memerlukan penanganan manual yang teliti.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



“Guna mempercepat proses tersebut, dukungan personel terus dioptimalkan di titik-titik krusial. Di wilayah Aceh Tamiang, Satgas telah mengerahkan personel Praja IPDN untuk membantu percepatan pembersihan fasilitas publik dan lingkungan warga agar segera layak digunakan kembali,” katanya.

Selain pengerahan personel kedinasan, Safrizal juga memaparkan keberlanjutan Program Cash for Work (Padat Karya) Tahap II yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat terdampak. Di Pidie Jaya, tepatnya di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua, program ini sedang berjalan aktif dengan melibatkan total 392 peserta.

“Kekuatan di Pidie Jaya terdiri dari 300 warga lokal, 80 personel Satpol PP dan BPBD, serta didampingi 12 personel TNI/Polri. Pelaksanaan gelombang pertama sudah berjalan pada 6-8 April, dan akan dilanjutkan kembali pada 14-17 April mendatang. Ini adalah bukti bahwa pemerintah dan masyarakat bahu-membahu di lapangan,” jelasnya.

Safrizal ZA meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang tidak utuh di media sosial. Safrizal memastikan seluruh infrastruktur vital dan jalan nasional (Tahap I) sudah tuntas 100% sejak Januari lalu, dan kini Satgas fokus menuntaskan pembersihan lingkungan permukiman.

“Data adalah fakta, dan kerja kami adalah nyata. Kami tidak akan berhenti sampai lokasi terakhir benar-benar tuntas. Kami mengajak masyarakat untuk tetap optimistis menyongsong tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya,” ucapnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menempatkan penanganan banjir terintegrasi sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan karakteristik banjir di Kalsel memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan daerah lain akibat kombinasi fenomena pasang surut air laut (rob) dan intensitas curah hujan tinggi yang kerap terjadi bersamaan.

"Kita melihat bahwa banjir di Kalimantan Selatan itu berbeda karena dipengaruhi oleh rob dan hujan ekstrem. Ketika keduanya terjadi bersamaan, maka dampaknya sangat besar seperti yang kita alami tahun ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).

Kompleksitas tersebut, lanjutnya, menuntut pendekatan lintas wilayah dan lintas sektor yang tidak bisa diselesaikan secara parsial.

Dari sini, sejumlah program strategis dirancang untuk menjawab tantangan tersebut.

Sodetan 40 Kilometer Jadi Andalan

Di antara langkah konkret yang tengah digulirkan adalah pengerukan Sungai Alalak guna memperlancar aliran air menuju Sungai Barito.

Selain itu, Muhidin menjelaskan pembangunan sudetan sepanjang kurang lebih 40 kilometer di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi solusi kunci untuk mempercepat pembuangan air ke aliran utama.

"Sodetan ini menjadi solusi penting. Memang kemampuan daerah terbatas, tapi kita akan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan balai. Tanpa kerja sama, sulit untuk menyelesaikan masalah banjir secara cepat," jelasnya.

Tak berhenti di situ, pengerukan Sungai Bakau menuju Sungai Buluh di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sepanjang 30 kilometer juga tengah berlangsung.

Program ini diharapkan mampu mengurangi genangan air sekaligus mempercepat surutnya banjir di kawasan tersebut.

Dia menegaskan seluruh program pengendalian banjir harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah agar memiliki kekuatan penganggaran dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan implementasi program tersebut.

"Penanganan banjir tidak bisa parsial. Harus terencana, terintegrasi, dan didukung semua pihak agar hasilnya maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Adapun, dia menuturkan Pemprov Kalsel menargetkan risiko banjir dapat ditekan secara signifikan melalui berbagai program strategis tersebut, sehingga dampak terhadap kehidupan masyarakat maupun perekonomian daerah dapat diminimalkan.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengingatkan pemerintah, untuk tidak mengulangi keterlambatan penanganan dampak banjir akibat bencana hidrometeorologi yang menghantam Demak, Jawa Tengah. Sebab hal itu akan berdampak pada gagal panen.

“Keterlambatan dan ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir, akan menyebabkan petani makin menderita. Selain gagal panen yang sudah di depan mata, juga akan membuat petani kita tak bisa menggarap sawahnya kembali dalam waktu cepat,” katanya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Diketahui, banjir berulang di Demak ini, dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang, akhir pekan lalu. Dampaknya telah merendam 671 hektare lahan persawahan. Kemudian, juga merendam ribuan rumah serta membuat ribuan warga mengungsi.

“Rehabilitasi sawah terdampak banjir ini, bukan seperti pengerjaan proyek secara umum. Artinya, rehabilitasi sawah ini akan membutuhkan waktu lebih panjang seiring teknis pengerjaannya yang kompleks,” urai Alex.

Penilaian Alex ini, merujuk perkembangan rehabilitasi sawah yang dituntaskan Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera) per tanggal 28 Maret 2026.

Dari total 42.702 hektare sawah yang jadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, baru 991 hektare sawah yang telah berhasil direhabilitasi. Artinya, baru 2,32%. Sementara, yang dalam proses penanganan seluas 5.333 hektare.

Lembaga yang dibentuk melalui Keppres 1/2026 untuk memimpin pemulihan cepat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini, secara rinci baru merehabilitas 42 hektare sawah dari 31.464 hektare yang jadi sasaran rehabilitasi di Aceh.

Lihat video: FULL Banjir Demak Semakin Meluas



Kemudian, 170 hektare sawah di Sumatera Utara berhasil direhabilitasi dari target 7.336 hektare sawah. Adapun di Sumatera Barat, 779 hektare berhasil direhabilitasi dari target 3.902 hektare.

“Kita mendesak pemerintah, untuk segera melakukan upaya percepatan dalam rehabilitasi sawah ini. Ditengah situasi globa yang tak menentu, perbaikan sawah terdampak banjir ini harusnya jadi prioritas yang harus dituntaskan dalam waktu cepat,” tegas Alex.

Desakan ini, tegas Alex, karena ketika sawah terendam yang hilang bukan hanya hasil tanam, tetapi juga modal produksi yang sudah dikeluarkan petani, waktu kerja yang tidak dapat dipulihkan dan peluang panen yang bergeser tanpa kepastian.

Dalam banyak kasus, tutur Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu, beban terbesar akibat banjir ini justru muncul setelah banjir surut. Tepatnya saat petani harus memulai kembali dari titik nol dengan daya tahan ekonomi yang semakin tipis.

“Maka penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penanganan tidak berhenti pada pencatatan luas lahan terdampak semata,” urai Alex.

Alex menilai, yang lebih menentukan adalah apakah lahan masih dapat diselamatkan dalam musim tanam berjalan. “Lalu bagaimana distribusi bantuan benih dan sarana produksi dilakukan, serta sejauh mana perlindungan asuransi pertanian benar-benar bekerja pada wilayah rawan berulang,” sebutnya.

“Tanpa skema pemulihan yang cepat, gangguan produksi akan lebih mudah berubah menjadi tekanan harga yang pada akhirnya dirasakan masyarakat luas. Harus ada langkah cepat untuk mengatasi hal ini,” tutup Alex.

Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR ini mendorong Pemerintah segera menyiapkan skema pemulihan ratusan hektar sawah yang terdampak banjir parah di Demak, Jawa Tengah. Alex menyebut pemulihan harus segera dilakukan agar tidak berpengaruh terhadap pasok rantai pangan.

“Banjir yang merendam ratusan hektare sawah di Demak perlu dibaca sebagai gangguan langsung terhadap stabilitas produksi pangan di tingkat tapak, terutama karena terjadi di wilayah yang selama ini menjadi bagian dari penyangga produksi pertanian Jawa Tengah,” tegas Alex yang juga ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat.

Dimata Alex, kehilangan lahan produktif dalam skala besar, tidak lagi dapat dipandang sebagai kerugian lokal semata. Meskipun hal ini terjadi akibat tekanan iklim dan gangguan hidrometeorolgi yang semakin sering beririsan dengan musim tanam.

“Persoalan paling mendasar dalam fenomena banjir yang turut merendam lahan persawahan adalah belum terbangunnya sistem perlindungan produksi. Khususnya, sistem perlindungan produksi yang mampu bergerak secepat risiko datang,” tegasnya.

TANGERANG SELATAN - Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sejak Sabtu (4/4/2026) siang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah tersebut hingga Minggu (5/4/2026). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ada 21 lokasi banjir yang tersebar di wilayah Pamulang, Ciputat, Serpong, hingga Setu akibat luapan kali dan sistem drainase yang melampaui kapasitas.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan TB Asep Nurdin memberikan pernyataan resmi mewakili Wali Kota Benyamin Davnie. Dia punmembuka pernyataan dengan permohonan maaf yang mendalam kepada warga yang terdampak.

“Atas nama Bapak Wali Kota dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat. Kami sangat menyadari betapa berat beban yang dirasakan warga saat rumah dan akses jalannya terendam. Kejadian ini menjadi perhatian penuh kami, dan kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang sangat mengganggu produktivitas warga ini," ujar TB Asep Nurdin di Serpong, Minggu (5/4/2026).

Terkait langkah yang sedang berjalan, TB Asep menjelaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah kota telah dikerahkan ke titik-titik terdampak untuk melakukan evakuasi dan bantuan logistik. “Bapak Wali Kota telah menginstruksikan seluruh jajaran OPD teknis, terutama DSDABMBK dan BPBD, untuk bekerja tanpa henti di lapangan," tuturnya.

"Fokus utama kami saat ini adalah memastikan air segera surut dan logistik di posko-posko pengungsian tersalurkan dengan baik. Kami pastikan pemerintah tidak tinggal diam dan hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah ini," tegasnya.

Mengenai penyebab banjir yang melanda 21 titik tersebut, TB Asep mengungkapkan bahwa evaluasi teknis langsung dilakukan untuk memetakan solusi permanen agar musibah serupa tidak terulang di masa depan. “Kami mengakui bahwa intensitas hujan yang sangat tinggi membuat sistem drainase dan aliran sungai meluap melampaui batas normal," imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya sedang bekerja keras melakukan evaluasi menyeluruh. Dia mengatakan, langkah ke depan tidak hanya soal normalisasi drainase dan pengerukan tandon secara masif.

"Tetapi juga percepatan pembangunan tanggul permanen di pemukiman yang berbatasan langsung dengan sungai agar warga tidak lagi merasa was-was setiap hujan turun," jelas Asep.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan komitmen jangka panjang Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam membenahi infrastruktur kota demi kenyamanan warga. “Kami berkomitmen menjadikan penanganan banjir ini sebagai prioritas utama. Seluruh tim sedang berupaya mencari solusi permanen agar infrastruktur kita lebih tangguh menghadapi cuaca ekstrem," jelasnya.

"Kami memohon doa dan kerja sama dari seluruh masyarakat, serta mengimbau warga untuk tetap waspada dan segera melaporkan kondisi darurat melalui call center 112 jika membutuhkan bantuan segera," pungkasnya.

ACEH - Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) melaksanakan program pembersihan lingkungan dengan mekanisme Padat Karya Tunai atau Cash for Work. Tahap pertama di akhir Maret ini, kegiatan dipusatkan di dua wilayah terdampak, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang .

Kegiatan tersebut dengan melibatkan ratusan personel gabungan dan elemen masyarakat setempat. Di Kabupaten Pidie Jaya, pengerahan tahap pertama melibatkan 375 orang yang terdiri dari personel Satpol PP, Linmas, Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), serta masyarakat umum.

Aksi bersih-bersih difokuskan di Gampong Meunasah Lhok (Kecamatan Meureudu) dan Gampong Meunasah Raya (Kecamatan Meurah Dua) dari 28 Maret hingga 4 April 2026. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 400 warga lokal telah memulai aksi serupa sejak 27 Maret hingga 2 April 2026.

Program ini tidak hanya bertujuan memulihkan kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi langsung bagi warga.

Kepala Posko Wilayah Aceh Safrizal ZA menegaskan pemilihan skema Cash for Work bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat ganda dari proses pembangunan kembali ini. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri ini ingin memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga masyarakat.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



“Melalui Cash for Work, warga terlibat langsung dalam pemulihan wilayahnya sekaligus mendapatkan penghasilan instan untuk membantu kebutuhan mereka usai Lebaran," ujar Safrizal ZA, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh, Sabtu (28/3/2026).

Safrizal menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan distribusi hak para pekerja. Setiap warga yang terlibat akan menerima uang lelah sebesar Rp120.000 dan uang makan sebesar Rp45.000 per hari.

“Prinsip kita adalah transparansi dan efektivitas. Dana ini disalurkan langsung secara tunai kepada masing-masing pekerja di lapangan. Kita ingin semangat gotong-royong ini tetap terjaga, namun hak ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk segera dicairkan," katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memastikan seluruh wilayah terdampak di Aceh kembali pulih dengan standar yang lebih baik (build back better).

ACEH - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak kembali terjun langsung ke lokasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu, 1 Februari 2026.

Menggandeng Matahari Pagi Indonesia, kehadiran Dahnil kali ini membawa misi khusus untuk percepatan pemulihan sektor pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga pascabanjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun lalu.

Dalam kunjungan kelimanya ke Aceh Tamiang ini, Dahnil tidak sekadar meninjau, namun menyalurkan ribuan paket bantuan yang difokuskan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.

Bantuan tersebut meliputi ribuan paket alat sekolah mulai dari tas, alat tulis, sepatu, hingga seragam. Selain itu, turut disalurkan pula matras, pakaian layak pakai, ratusan dus makanan siap saji, serta ribuan paket sembako untuk warga.

Kunjungan ini terasa istimewa dan emosional bagi Dahnil. Saat menyambangi SDN 1 Kuala Simpang, ia bernostalgia karena sekolah tersebut merupakan tempatnya menimba ilmu di masa kecil. Di lokasi ini, Dahnil menyaksikan langsung sinergi antara TNI dan warga yang tengah berjibaku membenahi fasilitas sekolah.

"Hari ini saya berada di SDN 1 Kuala Simpang. Kebetulan saya pernah bersekolah di sini saat SD. Tadi kita membagikan bantuan alat-alat sekolah untuk murid-murid yang terdampak," ujar Dahnil di sela-sela peninjauan dikutip Senin (2/2/2026).

Dahnil menyoroti kendala teknis di lapangan, di mana alat berat sulit menjangkau titik-titik tertentu. Oleh karena itu, tim Matahari Pagi Indonesia juga menyuplai alat-alat pertukangan manual seperti cangkul dan sekop guna mendukung kerja personel TNI dan relawan. Menurutnya, kondisi sekolah kini sudah jauh lebih baik berkat gotong royong TNI yang bekerja dengan alat sederhana namun efektif.

Lihat video: Viral! Anak-Anak Penyintas Banjir Aceh Lebih Pilih Al-Qur'an Ketimbang Makanan

Dahnil menegaskan bantuan tidak hanya berhenti di satu titik. Pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat TNI untuk mendistribusikan bantuan ke sekolah-sekolah lain, khususnya di wilayah terisolir yang sulit diakses kendaraan besar. Dahnil memastikan komitmen pemerintah pusat di bawah arahan Presiden untuk terus mengawal proses pemulihan (recovery) di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga tuntas.

"Kami berharap masyarakat Aceh Tamiang percaya bahwa pemerintah terus bekerja maksimal melalui bapak-bapak TNI-Polri dan seluruh unsur terkait. Presiden ingin memastikan proses recovery dapat segera pulih, agar anak-anak dapat kembali belajar," tegasnya.

Selain menyapa para siswa SD dan SMP di Aceh Tamiang, sebelum bertolak ke lokasi bencana, Dahnil sempat singgah di Desa Salahaji, Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di desa kelahirannya itu, ia menyempatkan diri bercengkrama dan menyerap aspirasi warga setempat yang masih memiliki hubungan kekerabatan erat dengan keluarga besarnya. Kunjungan maraton ini ditutup dengan harapan besar agar geliat pendidikan dan ekonomi di wilayah terdampak bencana dapat segera bangkit kembali.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan akan membangun waduk di Bendung Polor Kali Angke, Jakarta Barat. Pembangunan waduk tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan banjir Jakarta.

Keputusan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung usai menggelar rapat terbatas dengan jajaran terkait di Balai Kota Jakarta, Kamis (29/1/2026).

"Sudah menjadi keputusan rapat bahwa untuk segera dibangun embung atau waduk Polor di Bendung Polor Kali Angke," kata Pramono dalam jumpa persnya.

Pembangunan waduk ini bertujuan untuk menampung sebagai debit air di Kali Angke, khususnya ketika hujan. Sehingga aliran air bisa mengurangi beban di Cengkareng Drain.

"Itu dilakukan untuk mengurangi curah hujan yang ada di Kali Angke supaya berkurang di embung tersebut, tidak semuanya kemudian langsung turun ke Cengkareng Drain," kata dia.

Lihat video: Ciliwung Meluap, 5 RT di Kebon Pala Terendam Banjir Kiriman Setinggi 1,5 Meter



Adapun, dalam rapat tersebut juga dibahas terkait normalisasi tiga sungai di Jakarta. Ketiga sungai tersebut yakni, Kali Krukut, Kali Cakung Lama dan Kali Ciliwung.

Khusus Kali Ciliwung, proses normalisasinya dikerjakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tugasnya di bagi, Pemprov akan melakukan pembebasan lahan, sementara Kementerian PU membangun tanggul.

"Untuk normalisasi Ciliwung yang akan membangun tanggul atau turapnya adalah Kementerian PU. Tetapi kalau untuk Cakung Lama dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta," ujarnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Pramono menyebut proyek normalisasi Kali Ciliwung ini terbagi ke dalam dua segmen.

Segmen pertama membentang dari Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono dengan panjang sekitar 7 kilometer. Segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer.

"Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer, dengan realisasi saat ini mencapai 8,24 kilometer," kata Pramono, Kamis (29/1/2026).

Selanjutnya segmen kedua dari MT Haryono hingga TB Simatupang dengan panjang sekitar 12,89 kilometer. Di segmen ini, rencana pembangunan tanggul mencapai 18,7 kilometer.

"Yang berikutnya adalah segmen kedua dari MT Haryono sampai TB Simatupang 12,89 kilometer segmen ini direncanakan pembuatan tanggulnya 18,7 kilometer, dan realisasinya sekarang ini kurang lebih 8,9 kilometer," ujarnya.

Lihat video: Cuaca Ekstrem, Normalisasi Ciliwung Prioritas Pemda



Dengan demikian, total panjang tanggul yang akan dibangun dalam proyek normalisasi ini sepanjang 33,69 kilometer. Pramono menyebut, realisasi pekerjaan penurapan saat ini telah mencapai 17,14 kilometer.

"Sehingga total secara keseluruhan ada 33,69 kilometer di ruas Ciliwung ini, realisasi yang sudah diturap 17,14 kilometer," ujarnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Banjir masih menggenangi sejumlah daerah di Jawa Tengah hingga pengujung bulan Januari 2026. Di awal tahun, banjir sempat menenggelamkan 5.181 unit rumah di Kabupaten Demak pada 8 Januari 2026 silam.

Sehari setelahnya, banjir juga terjadi di Kabupaten Kudus. Pada periode 16-18 Januari 2026, banjir juga terjadi di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pati.
Pakar perencanaan wilayah dan kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Mila Karmilah menyebut bencana banjir sudah menjadi masalah tahunan yang dialami Jawa Tengah. Namun, penanganannya sampai hari ini cenderung masih jalan di tempat.
"Tidak ada penanganan yang signifikan, terus kemudian bisa meminimalkan banjir. Tidak ada sama sekali. Karena semua programnya [pemerintah daerah] paling ya cuma tambal sulam, kemudian kuratif, tidak preventif," ujar Mila, dikutip Selasa (27/1/2026).
Mila menyebut, aksi pemerintah daerah terbatas pada pendistribusian bantuan ataupun pembangunan dapur umum. Belum ada solusi yang mampu menyelesaikan akar masalah dari banjir yang terjadi dari tahun ke tahun.

Padahal, Mila dan banyak pakar lain sudah lama mengungkapkan hasil studi mereka yang menyoroti massifnya pembangunan di kawasan pesisir Jawa Tengah sebagai satu faktor terjadinya banjir.
"Akar masalahnya sebenarnya kan karena pembangunan yang tidak ramah terhadap kawasan pesisir itu sendiri. Artinya, kalau di kawasan pesisir itu harusnya pembangunan memang lebih hati-hati, tidak boleh terlalu ekstensif, harus melihat kondisi pesisirnya sendiri. Itu yang tidak dilakukan," ungkap Mila saat dihubungi Bisnis.
Di sisi lain, Mila ikut mengkritisi sejumlah program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sekilas nampak menyentuh aspek keberlanjutan lingkungan. Misalnya saja program Mageri Segoro yang jadi andalan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Menurut Mila, program itu sejatinya bagus untuk memperbaiki ekosistem kawasan pesisir, namun penanaman mangrove tidak serta merta mampu menjadi solusi dari permasalahan banjir.

"Karena mangrove itu membutuhkan waktu lama untuk kemudian tumbuh besar dan bisa menahan laju ombak, gelombang dan sebagainya," lanjutnya.
Rencana pembangunan Hybrid Seawall yang mengombinasikan struktur tanggul beton dengan tanaman mangrove juga dipertanyakan. Bersama dengan pembangunan kawasan industri di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.
"Itu [pembangunan kawasan industri] kan jalan terus. Padahal, mungkin belum ada tenant yang beroperasi, tapi dampak pembangunannya sudah banyak dirasakan. Misalnya dengan terjadinya abrasi, yang kemudian berdampak ke petani dan warga. Bahkan, banjir rob di Pantura sudah masuk ke wilayah yang sebenarnya tidak pernah menjadi langganan rob. Yang paling parah, banjir juga terjadi di Pekalongan sampai akhirnya memutus jalur kereta api," jelas Mila.
Masalah banjir itu hanya dapat diselesaikan dengan menjalankan strategi terintegrasi, dengan skala jangka pendek, menengah, dan panjang. Mila menyebut, perbaikan tata ruang menjadi strategi jangka panjang yang mesti diambil untuk benar-benar menyelesaikan masalah banjir di Jawa Tengah.

Dari situ, barulah perbaikan infrastruktur dengan Hybrid Seawall ataupun penanaman mangrove bisa dilakukan secara efektif.
Sebagai regulator, pemerintah daerah maupun pusat harus mampu berkoordinasi dalam menyusun strategi penanganan banjir jangka pendek, menengah, juga panjang.

"Kalau pemerintah tidak siap, yang kasihan itu masyarakat umum, yang setiap tahun motornya harus ganti karena pemerintah tidak bisa menangani banjir," ujar Mila.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa memastikan berapa besar kerugian yang terjadi akibat banjir pada bulan Januari 2026 ini.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyebut genangan banjir telah menyebabkan kerusakan jalan di sepanjang jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten di jalur utama Pantura dari Kabupaten Rembang-Kota Semarang.
Taj Yasin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan serta peninggian tanggul sebagai upaya pencegahan banjir di beberapa lokasi, seperti di Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan.