#30 tag 24jam
Bantuan Bencana Banjir dan Longsor Sumatra, dari BLT Hingga Relaksasi KUR
Salah satu bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra adalah BLT senilai Rp8 juta untuk setiap keluarga terdampak. [324] url asal
#badan-rehabilitasi-bencana #apbn #dana-pajak #purbaya-yudhi-sadewa #anggaran-khusus #pemerintah #pemulihan-bencana #bnpb #rekonstruksi-pascabencana #sumatra #intervensi-fiskal #reprioritisasi-belanja
(Bisnis.Com - Ekonomi) 27/12/25 16:28
v/86077/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) hingga relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, salah satu bantuan yang diberikan adalah BLT senilai Rp8 juta untuk setiap keluarga terdampak. Hal itu disampaikan Airlangga saat meninjau kesiapan fasilitas Work From Mall untuk mendukung gig economy di Mal Pondok Indah 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).
“Untuk warga terdampak banjir dan longsor Rp3 juta untuk pengisian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi,” kata Airlangga kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/12/2025).
Selain bantuan untuk keluarga, pemerintah turut menyiapkan santunan bagi keluarga dari korban meninggal dunia senilai Rp15 juta dan untuk korban luka berat Rp5 juta.
Bantuan-bantuan lain yang digelontorkan yakni bantuan logistik serta hunian, beras 10 kilogram per bulan, uang untuk pembelian lauk pauk Rp300.000 sampai dengan Rp450.000 per bulan, uang untuk tunggu hunian sebesar Rp600.000 serta pembangunan hunian sementara.
Di sisi lain, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kepada UMKM terdampak bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah akan menerapkan moratorium pembayaran bunga maupun cicilan KUR, dan akan memberikan relaksasi bunga bagi debitur KUR baru periode 2026—2027.
“Jadi tingkat suku bunga bagi KUR adalah 0% dan 2027 3%, baru 2028 kembali ke 6%,” ujar Airlangga.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran senilai Rp60 triliun berasal dari penyisiran anggaran APBN 2026. Dana ini ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di ketiga provinsi tersebut.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Yang buat bencana kan udah cukup, kami sudah sisihkan Rp60 triliun,” terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun, dengan kebutuhan terbesar untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun.
Purbaya Pastikan Badan Rehabilitasi Bencana Dibiayai APBN
Menteri Keuangan Purbaya memastikan Badan Rehabilitasi Bencana dibiayai APBN, dengan dana Rp60 triliun untuk pemulihan cepat dan efektif pascabencana. [230] url asal
#badan-rehabilitasi-bencana #apbn #dana-pajak #purbaya-yudhi-sadewa #anggaran-khusus #pemerintah #pemulihan-bencana #bnpb #rekonstruksi-pascabencana #sumatra #intervensi-fiskal #reprioritisasi-belanja
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/12/25 11:50
v/85330/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembiayaan Badan Rehabilitasi Bencana akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dana yang berasal dari pajak masyarakat.
Hal itu disampaikan Purbaya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyaksikan Penyerahan Uang Rp6,62 triliun Hasil Penyitaan Lahan dan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Menjawab pertanyaan terkait sumber pendanaan Badan Rehabilitasi Bencana, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus dalam APBN.
“Oh iya, pakai uang Anda [APBN], kan uang dari pajak. Nanti badan rehabilitasi ada dari, kan kita sudah sediakan itu Rp60 triliun itu kan,” ujar Purbaya.
Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar pemulihan di daerah terdampak dapat berjalan cepat dan efektif.
Dia menjelaskan sebagian anggaran tersebut akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan mekanisme yang menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
“Nanti kan sebagian lewat BNPB. Tergantung mereka seperti apa ininya,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah mengestimasi kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) mencapai Rp51 triliun pada Tahun Anggaran 2026.
Untuk menopang kebutuhan jumbo tersebut, Kementerian Keuangan menyiapkan serangkaian intervensi fiskal, mulai dari reprioritisasi belanja kementerian/lembaga (K/L), relaksasi Transfer ke Daerah (TKD), hingga opsi penghapusan utang pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi Pemerintah Daerah (Pemda) terdampak.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)