JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa implementasi sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) saat ini masih berada pada tahap pra-uji coba, yang mencakup pelaksanaan functional test, dan belum memasuki fase uji coba secara luas.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian menilai implementasi teknologi tol nir sentuh menyimpan risiko jika tidak dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Ia menilai bahwa pengembangan MLFF merupakan bagian dari transformasi sistem layanan jalan tol nasional yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Implementasi MLFF tidak bisa hanya dilihat sebagai penerapan teknologi, tetapi merupakan transformasi sistem secara menyeluruh. Karena itu setiap tahapan harus dilakukan secara hati-hati agar sistem berjalan optimal dan tidak menimbulkan risiko di lapangan,” ujar Wilan dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Lama Tak Ada Kabar, Ini Kata Bos BPJT Soal Proyek Bayar Tol Tanpa Sentuh



Lebih lanjut, Wilan menjelaskan bahwa saat ini pengembangan MLFF masih berada pada tahap awal (pra-uji coba) sebelum masuk ke fase uji coba yang lebih luas.

“Saat ini kami masih berada pada tahap pra-uji coba yang mencakup functional test. Tahapan ini penting untuk memastikan kesiapan sistem sebelum masuk ke fase uji coba dan evaluasi secara menyeluruh,” jelasnya.

Selain aspek teknologi, kesiapan pengguna menjadi faktor kunci dalam implementasi MLFF. Meskipun penetrasi penggunaan smartphone di masyarakat relatif tinggi, masih terdapat tantangan terkait literasi digital, akses teknologi, serta kepatuhan pengguna dalam mengikuti sistem yang berlaku.

Kabar Terbaru Bayar Tol tanpa Sentuh, PUPR: Ada yang Untung, Ada yang Sakit Hati



“Adopsi sistem baru membutuhkan kesiapan perilaku. Oleh karena itu, perlu disiapkan proses adaptasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat menggunakan sistem ini dengan baik,” tambah Wilan.

Di sisi lain, kesiapan ekosistem juga menjadi perhatian utama pemerintah. Penguatan koordinasi terus dilakukan bersama Badan Usaha Pelaksana bayar tol tanpa setop dan para pemangku kepentingan terkait, termasuk dalam penyelarasan regulasi, integrasi sistem, keamanan data, serta dukungan operasional guna memastikan implementasi MLFF dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi MLFF sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan teknologi, kesiapan pengguna, dan kesiapan ekosistem. Oleh karena itu, implementasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan sistem berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

JAKARTA - Minat investor terhadap proyek infrastruktur , khususnya jalan tol di Indonesia, dinilai masih cukup tinggi di tengah ketidakpastian global akibat perang Timur Tengah. Namun demikian, pelaku usaha kini cenderung bersikap wait and see dengan mempertimbangkan secara matang risiko yang bisa ditanggung pemerintah dan potensi imbal hasil (return) sebelum mengambil keputusan investasi.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Willan Oktavian, mengatakan sejumlah proyek jalan tol masih menunjukkan indikasi ketertarikan investor. Beberapa di antaranya bahkan telah memasuki tahap pengajuan prakarsa maupun persiapan tender.

"Kalau dilihat sekarang, tol Puncak masih ada yang mengajukan prakarsa. Kemudian ruas Sentul–Karawang juga dalam waktu dekat akan ditenderkan. Kita akan lihat nanti peminatnya seperti apa," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (3/4).

Pembangunan Infrastruktur Era Prabowo Butuh Uang 3 Kali Lipat dari Periode Jokowi



Selain itu sejumlah proyek strategis lain seperti ruas Cilacap, Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci), hingga Gilimanuk–Mengwi juga masih dalam tahap penyiapan dan tetap menarik perhatian pasar.

Meski demikian, Willan mengakui investor saat ini tidak lagi mengambil keputusan secara agresif. Mereka cenderung melakukan kalkulasi lebih dalam, terutama terkait pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Apa saja risiko yang bisa ditanggung pemerintah, dan mana yang menjadi tanggungan badan usaha.

"Dari informasi yang kami dapat, peminat masih cukup banyak. Tapi memang mereka melihat dulu, kira-kira risiko apa yang bisa di-cover oleh pemerintah," jelasnya.

Lama Tak Ada Kabar, Ini Kata Bos BPJT Soal Proyek Bayar Tol Tanpa Sentuh



Menurutnya, dalam investasi infrastruktur, pertimbangan utama investor tetap pada aspek keekonomian proyek. Selama kebijakan yang ditetapkan pemerintah mendukung dan proyeksi return dinilai menarik, minat investasi diyakini akan tetap terjaga.

“Investor itu pada dasarnya melihat return. Kalau policy-nya pas, kemudian mereka hitung return-nya oke, harusnya mereka ikut,” kata Willan.

Untuk memperkuat daya tarik investasi, pemerintah saat ini tengah mendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek, termasuk melalui penyusunan studi kelayakan dan readiness criteria yang lebih kredibel.

BPJT bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) dan Bappenas berupaya melibatkan lembaga maupun konsultan bereputasi dalam proses tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, terutama dari luar negeri.

“Kalau studi dilakukan oleh konsultan yang kredibel, misalnya terkait proyeksi trafik dan skema tarif, investor akan lebih yakin. Mereka bisa melihat dengan jelas dalam berapa tahun investasi itu bisa kembali,” ujarnya.

Dengan perbaikan kualitas penyiapan proyek tersebut, pemerintah berharap tidak hanya investor domestik, tetapi juga investor global dapat semakin tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

JAKARTA - Proyek sistem pembayaran tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) masih belum memasuki tahap implementasi setelah mengalami stagnasi. Pemerintah kini meminta tambahan investasi untuk mendukung proses uji coba lanjutan sebelum sistem diterapkan secara penuh.

"Harusnya sih kalau transisi, tentu ada biaya tambahan. Nah biaya tambahan itu bisa berupa pengeluaran atau mungkin pengembalian yang kita lihat lagi," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Wilan Oktavian saat ditemui di Kementerian PU, Kamis (2/4/2026).

Wilan menjelaskan, sebelum implementasi, teknologi MLFF harus melalui tahapan pra uji coba dan uji coba menyeluruh. Oleh karena itu, Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek ini, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), diminta menambah investasi guna mendukung proses tersebut.

Ia mengakui, penerapan MLFF sempat mengalami stagnasi setelah hasil audit Kementerian PU menunjukkan uji coba sebelumnya belum memenuhi target, meskipun pihak RITS mengklaim sistem telah berjalan sesuai rencana.

Untuk itu, pemerintah akan memperluas cakupan pengujian secara end-to-end, mulai dari proses unduh aplikasi, penggunaan sistem pembayaran, hingga penerimaan transaksi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). RITS juga diminta menyiapkan kerangka acuan kerja (TOR) untuk pelaksanaan uji coba tersebut.

Sebagai informasi, proyek MLFF dikembangkan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan nilai investasi sekitar Rp4,5 triliun. Teknologi ini diinisiasi sejak kunjungan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán ke Indonesia pada 2016.

Sistem MLFF memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memungkinkan transaksi tol dilakukan melalui aplikasi di ponsel pintar. Sistem akan menghitung tarif secara otomatis berdasarkan pergerakan kendaraan yang terdeteksi satelit tanpa perlu berhenti di gerbang tol.

Pemerintah menilai implementasi MLFF dapat meningkatkan efisiensi operasional jalan tol, mengurangi konsumsi bahan bakar, serta menghilangkan antrean di gerbang tol. Teknologi serupa telah diterapkan di sejumlah negara Eropa Timur, termasuk Hungaria, dan terbukti mampu mempercepat waktu tempuh pengguna jalan.