Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memproyeksikan sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga tahun 2028.

Seiring hal tersebut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan pihaknya terus mengejar proses konstruksi sarana dan prasarana guna mendukung pemindahan ASN ke bakal Ibu Kota Politik Indonesia yang baru di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur secara bertahap.

“Kalau sekarang yang sudah ada di sana itu Otorita IKN sekitar 1.100 ASN. Kemudian, ada PU yang balai-balai di sana ada perumahan, ada kesehatan, ada perhubungan, perhubungan kan mengoperasikan bandara di IKN, [sehingga total] sudah ada sekitar 2.000 sekian," jelas Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen RI di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dia menambahkan, sejumlah ASN yang juga telah berkantor di IKN di antaranya personel Kementerian Perhubungan yang saat ini mengelola operasional Bandara IKN.

Meski belum dapat merinci berapa tambahan ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahun ini, Basuki menyebut total ASN yang ditargetkan dapat dipindahkan hingga periode 2028 akan ada di rentang 1.700 hingga 4.100 orang.

Untuk itu, OIKN memastikan proses transisi ini akan diselaraskan dengan ketersediaan fasilitas penunjang di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

“Target jumlah pemindahan ASN ke IKN sebanyak 1.700 sampai 4.100 ASN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjelaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih dalam seleksi atau penapisan.

Menpan RB, Rini Widiyantini menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengkurasi Kementerian/Lembaga mana yang akan diprioritaskan untuk dipindah dalam waktu dekat.

"Pemindahan ASN ke IKN, kami sudah koordinasi dengan OIKN, kita juga sudah siapkan penapisan lembaga-lembaga mana yang harus diinikan," kata Rini.

Pada saat yang sama, Rini menyebut meski Presiden telah menetapkan total ASN yang harus dipindahkan hingga 2028, angka tersebut menurutnya masih harus dihitung ulang.

"Jadi kan kemarin banyak, sering sekali saya bilang, ada beberapa kementerian yang dulu kan 34 ke 48 [kementerian], mereka kan juga musti ngitung lagi masalah orang-orangnya, tapi kita sudah koordinasi terus," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong agar aparatur sipil negara (ASN) segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Staf Khusus Wakil Presiden RI, Tina Talisa mengatakan Gibran juga memerintahkan Sekretariat Wakil Presiden alias Setwapres secara bertahap untuk berkantor di IKN.

“Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN,” ujar Tina dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara untuk memantau kesiapan kawasan perkantoran kementerian maupun lembaga negara di IKN pada Selasa (20/1/2026).

Kunjungan ini turut memastikan pembangunan kawasan Nusantara, termasuk pengembangan ekowisata dan pemanfaatan energi bersih ke depan.

Rombongan Staf Khusus Wakil Presiden meninjau sejumlah lokasi mulai dari tempat wisata glamping, Rumah Jabatan Menteri (RJM), Istana Wakil Presiden, hingga Kantor Balai Kota Otorita IKN.

“Selain berdiskusi dengan Bapak Kepala Otorita IKN, kita melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya," imbuh Tina.

Di samping itu, Tina juga menyatakan bahwa pembangunan serta pelaksanaan energi bersih di IKN harus dikawal. Sebab, hal tersebut merupakan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

"Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini, mengungkap rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikannya menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki sebanyak 4.100 ASN sudah berkantor di IKN pada 2028. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

"Sebenarnya, yang ada di Perpres 79/2025 itu kan estimasi, tetapi siapa-siapa yang harus pindah, mana yang duluan, itu kan harus diatur. Karena kementerian kita kan dulu 34, sekarang jumlahnya 48, semua ASN-nya kan tersebar," kata Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (25/11/2025).

Sejalan dengan hal itu, Rini menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan ulang mengenai kementerian mana saja yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke IKN. Dia menyebut prosesnya membutuhkan waktu.

Akan tetapi, dia memastikan proses penapisan akan dijalankan secepat-cepatnya, menyesuaikan ketersediaan hunian bagi ASN di IKN.

"Setelah itu kalau kita sudah penapisan, mungkin dalam waktu dekat kita sudah punya penapisannya seperti itu, karena kementerian dan lembaga kan sudah mantap ya sekarang. Pegawainya berapa, di mana, dan semua penempatannya kan sudah jelas," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

Dalam beleid itu, guna mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik nantinya, Prabowo menetapkan bakal memindahkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Hutama Karya (Persero) telah menyelesaikan pembangunan Rumah Susun ASN 2 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek yang mengusung inovasi desain dan konstruksi berkelanjutan terdiri dari delapan tower, masing-masing memiliki empat lantai untuk fasilitas bersama dan sepuluh lantai hunian, dengan total 480 unit yang mampu menampung sekitar 1.920 penghuni.

Proyek ini mengadopsi konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) yang mendukung efisiensi energi, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta kenyamanan penghuni. Selain itu, Rusun ASN 2 juga mengintegrasikan konsep Smart Forest City sebagai bagian dari visi kota hijau yang menyatu dengan alam.

Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti musala, klinik, ruang RT/RW, PAUD, gym, playground, area parkir, dan ruang komunitas. Setiap unit berluas 98 meter persegi dengan tata ruang terdiri dari satu kamar utama, dua kamar anak, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Seluruh unit telah fully furnished dan terintegrasi dengan smart home system. Penerapan teknologi Aluminium Formwork System (Aluform) turut mempercepat proses konstruksi sekaligus memastikan kualitas bangunan yang presisi dan konsisten.

"Sistem Aluform tidak hanya mempercepat waktu pengerjaan, tetapi juga menjaga konsistensi dan mutu hasil konstruksi. Teknologi ini membuktikan bahwa konstruksi modern dapat tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas," ujar Mardiansyah, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Salah satu penghuni, Robby Wibisono Permana Putra, ASN yang bertugas di IKN dan tinggal di Rusun ASN 2 Tower 8, turut membagikan pengalamannya.

"Fasilitas hunian dirancang modern dan fungsional, dengan lingkungan yang tertata rapi, aman, serta dekat dengan area perkantoran. Akses transportasi dan ruang terbuka hijau membuat aktivitas sehari-hari semakin nyaman. Lokasinya yang strategis memberikan akses mudah ke fasilitas umum, serta terhubung dengan transportasi bus listrik dan jaringan jalan terintegrasi," ungkap dia dalam keterangan tertulisnya.

Dengan nilai proyek mencapai Rp1,63 triliun dan waktu pengerjaan selama 26 bulan, saat ini progres pembangunan telah mencapai 99,9%, dengan enam tower sudah beroperasi dan dihuni sekitar 180 kepala keluarga ASN. Dua tower lainnya dalam tahap serah terima parsial. Rusun ASN 2 menjadi wujud nyata pembangunan hunian yang berkelanjutan dan efisien.