Artha Graha Peduli (AGP) bersama Artha Graha Network kembali berpartisipasi aktif dalam momentum global Earth Hour 2026 dengan melakukan penghematan energi selama 90 menit melalui pemadaman lampu dan pembatasan penggunaan listrik non-esensial secara serentak. Imbauan ini diikuti oleh seluruh unit usaha, mitra, karyawan, dan masyarakat.

Partisipasi dalam Earth Hour telah menjadi agenda rutin Artha Graha Peduli bersama seluruh unit usaha di lingkungan Artha Graha Network. Kegiatan Earth Hour ini mencatatkan penghematan energi signifikan, dengan menjadi bagian dari upaya nyata menurunkan emisi karbon. Pada 2026, Earth Hour Indonesia mengusung tema "Beri Ruang untuk Bumi" yang juga selaras dengan nilai-nilai Artha Graha Peduli.

"Komitmen ini juga melanjutkan kampanye sebelumnya yang mengajak masyarakat melakukan penghematan energi dan air melalui gerakan "Switch Off" sebagai bagian dari kesadaran kolektif terhadap keberlanjutan lingkungan," kata Heka Hertanto, Senior di Artha Graha Peduli.

Aksi penghematan energi selama 90 menit ini diharapkan mampu mencegah pelepasan 195 ton karbon ke atmosfir bumi. Artha Graha Peduli berharap dapat memperkuat kesadaran, bahwa jika langkah ini dilakukan secara bersama akan mampu memberikan dampak besar terhadap upaya pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, serta pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Langkah dan komitmen nyata ini turut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Artha Graha Peduli dalam menjalankan program tanggung jawab sosial yang berfokus pada kepedulian lingkungan.

Hingga kini, Artha Graha Peduli menjalankan kegiatan CSSR mencakup isu lingkungan, sosial, ekonomi, hukum dan keadilan, dengan salah satu pilar utama berupa kepedulian terhadap lingkungan.

Artha Graha Peduli (AGP) kembali menggelar Program Pasar Murah guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan nasional. Kali ini, kegiatan Pasar Murah diadakan oleh Cabang Ternate di dua titik lokasi, yakni di Jl. Pahlawan Revolusi, dan Jl. Batu Meja, Makassar Timur.

Kehadiran Pasar Murah di dua titik ini bertujuan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya warga binaan di wilayah Ternate. Untuk titik Jl. Batu Meja, kegiatan dilakukan dengan metode door to door, mengingat kawasan tersebut merupakan pemukiman warga yang padat penduduk. Pendekatan ini menjadikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan Pasar Murah ini juga dirangkaikan dengan penyuluhan kesehatan. Dalam sesi P2P (pendampingan kepada masyarakat), tim secara langsung melakukan pendataan dan menanyakan riwayat penyakit warga, kondisi kesehatan, serta kebutuhan medis dasar. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial yang berkelanjutan.

Branch Director BAGI Cabang Ternate, Pierre Matitaputy, menyampaikan bahwa tak hanya berfokus terhadap bantuan sosial, Artha Graha Peduli melalui Bank Artha Graha Internasional Cabang Ternate juga mendorong peningkatan kualitas usaha mikro binaan.

"Upaya ini dilakukan dengan menggali potensi pembiayaan usaha melalui berbagai skema, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan mikro kerja, dan produk pembiayaan lainnya yang dapat membantu pelaku usaha kecil mengembangkan usahanya," ujar Pierre.

Kegiatan Pasar Murah yang diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok ini juga menjadi langkah nyata Artha Graha Peduli dalam mendukung peningkatan kesejahteraan, kesehatan, serta kemandirian ekonomi warga binaan di Ternate.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun, Artha Graha Peduli (AGP) kembali menggelar Pasar Murah AGP 2025 secara serentak di kurang lebih 800 titik wilayah di Indonesia. Pasar Murah ini tersebar di sekitar unit usaha Artha Graha Group dan Artha Graha Network.

Sebagai bagian dari mitra pendukung Pasar Murah AGP 2025, GulaVit berkomitmen untuk berkontribusi menjaga ketersediaan pangan serta mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan produk berkualitas bagi keluarga Indonesia. Keterlibatan GulaVit dalam program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Program Pasar Murah AGP 2025 yang mulai berlangsung sejak 11 Desember 2025 ini dilaksanakan di berbagai daerah dan menyediakan ratusan ribu paket sembako dengan harga terjangkau. Setiap paket berisi beras, minyak goreng, gula, serta berbagai kebutuhan bahan pokok lainnya.

Inisiatif ini menjadi bentuk kepedulian AGP dalam membantu masyarakat mempertahankan daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan dan tekanan ekonomi rumah tangga.

Sebagai yayasan sosial yang secara konsisten menyalurkan bahan pokok bersubsidi, Artha Graha Peduli telah lama menjalankan program pasar murah di berbagai wilayah Indonesia. Program ini selalu mendapat respons positif dari masyarakat karena mampu memberikan akses pangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok rentan.

Ketua Umum Artha Graha Peduli, Ronny Leonard menegaskan Pasar Murah AGP tidak hanya bertujuan meringankan beban masyarakat, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.

“Kami menyadari bahwa masyarakat semakin merasakan tekanan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Melalui Pasar Murah AGP, kami berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga dengan harga yang lebih terjangkau sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Artha Graha Group dan Artha Graha Network,” ujar Ronny.

Ia menambahkan pelaksanaan pasar murah ini merupakan komitmen AGP dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bekerja sama dengan AGP Arthakes dan Puskesmas setempat, yang turut didukung oleh Bimoli, Indomie, serta para donatur lainnya.

“Pasar Murah AGP menjadi kontribusi kami untuk mendukung arahan Bapak Presiden agar stabilitas pangan tetap terjaga. Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” kata dia.

Melalui program ini, AGP mengajak masyarakat di setiap wilayah pelaksanaan untuk memanfaatkan Pasar Murah AGP 2025, dengan harapan dapat membantu menekan dampak kenaikan harga pangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun, Artha Graha Peduli (AGP) kembali menggelar Pasar Murah AGP 2025 secara serentak. Pasar murah tersebar kurang lebih ada di 800 titik wilayah Indonesia, di sekitar unit usaha Artha Graha Group dan Artha Graha Network di seluruh Indonesia.

Program yang mulai berlangsung sejak 11 Desember 2025 ini diadakan di berbagai daerah. Pasar murah ini menyediakan ratusan ribu paket sembako dengan harga terjangkau.

Setiap paket berisi beras, minyak goreng, gula, serta berbagai kebutuhan bahan pokok lainnya. Inisiatif ini menjadi bentuk kepedulian AGP dalam membantu masyarakat mempertahankan daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan dan tekanan ekonomi rumah tangga.

Sebagai yayasan sosial yang konsisten menyalurkan bahan pokok bersubsidi, AGP telah lama menjalankan program pasar murah di berbagai daerah. Program ini selalu mendapat respons positif karena mampu memberikan akses pangan lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok rentan.

Ketua Umum Artha Graha Peduli, Ronny Leonard, menegaskan Pasar Murah AGP tidak hanya bertujuan meringankan beban masyarakat, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.

“Kami menyadari masyarakat semakin merasakan tekanan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Melalui Pasar Murah AGP, kami berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga dengan harga lebih terjangkau sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Artha Graha Group dan Artha Graha Network,” ujar Ronny.

Ronny menambahkan pelaksanaan pasar murah ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung upaya atau program pemerintah termasuk menggelar Pelayanan Kesehatan bersama AGP Arthakes dan Puskesmas setempat, yang juga didukung oleh Bimoli, Indomie dan para donatur lainnya.

“Pasar Murah (Pasmur) AGP menjadi kontribusi kami untuk mendukung arahan Bapak Presiden agar stabilitas pangan tetap terjaga. Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” kata dia.

AGP mengajak masyarakat di setiap wilayah pelaksanaan untuk memanfaatkan program ini, dengan harapan dapat membantu menekan dampak kenaikan harga pangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

Pasar murah ini mendapatkan respons positif dari warga. “Saya mendoakan Ya Allah semoga yang ngasih rezeki ini ke saya di masukan ke surga dan di kasih kenikmatan kenikmatan akhirat bareng orangtuanya, keluarganya, teman temannya dan saya semoga di jaga oleh Allah. Dan terima kasih bapak- bapak untuk sembakonya saya terima,” ujar Dasih (92 tahun) salah satu penerima manfaat dari warga Cianjur, Jawa Barat.

Ketua MPR ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat pertahanan siber nasional melalui dua agenda, yakni ratifikasi United Nations Convention Against Cybercrime yang baru saja disahkan Majelis Umum PBB, serta percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Kedua langkah itu disebut Bamsoet akan menjadi pondasi hukum yang kokoh bagi Indonesia dalam menghadapi peningkatan ancaman kejahatan siber lintas negara yang semakin kompleks, dan berpotensi mengancam keamanan nasional.

"Disahkannya Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber adalah momentum penting bagi dunia, termasuk Indonesia. Ini adalah babak baru kerja sama global melawan kejahatan siber. Kita tidak bisa tinggal diam. Indonesia harus segera meratifikasi konvensi itu dan mempercepat pembentukan UU Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai perangkat hukum nasional," ujar Bamsoet usai pertemuan dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Ahmad M. Ramli di Jakarta, Kamis (6/11).

Langkah ini sekaligus sebagai mitigasi terhadap ancaman digital. Laporan Cybersecurity Ventures memperkirakan total kerugian akibat kejahatan siber global akan mencapai US$10,5 triliun pada 2025. Kejahatan siber kini tidak hanya berbentuk peretasan atau pencurian data, tetapi sudah berubah menjadi serangan terhadap infrastruktur strategis negara. Mulai dari bandara, rumah sakit, jaringan listrik hingga sistem keuangan.

Serangan besar-besaran yang baru-baru ini melumpuhkan sistem sejumlah bandara utama di Eropa disebut menjadi peringatan keras bagi Indonesia. Sistem transportasi, energi, dan keuangan nasional memiliki tingkat ketergantungan digital yang tinggi, namun belum sepenuhnya terlindungi.

"Serangan siber sudah menjadi alat geopolitik baru. Negara yang tidak siap bisa lumpuh tanpa satu pun peluru ditembakkan. Karena itu, keamanan siber bukan lagi urusan teknis, tapi soal kedaulatan," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan, data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 403 juta anomali trafik siber yang terdeteksi di Indonesia. Meningkat sekitar 27 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar serangan menargetkan infrastruktur informasi kritikal nasional (IIKN), seperti sektor pemerintahan, energi, transportasi, dan keuangan.

"Bayangkan bila sistem perbankan diretas, atau jaringan listrik dan bandara lumpuh bersamaan. Dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. RUU KKS harus segera disahkan agar negara memiliki dasar hukum yang tegas untuk melindungi infrastruktur strategis tersebut," urai Bamsoet.

Lebih lanjut, Dosen tetap pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) ini menuturkan, RUU KKS akan mengatur secara komprehensif mengenai pembagian tanggung jawab antar instansi, protokol keamanan, hingga mekanisme penanganan insiden siber skala nasional. Saat ini, koordinasi antar lembaga seperti BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN masih berjalan parsial.

"BSSN sudah bekerja keras di bidang mitigasi teknis. Tetapi tanpa dasar hukum yang mengikat, sistem pertahanan siber nasional belum punya kekuatan penuh. UU KKS akan menjadi tulang punggung koordinasi nasional menghadapi ancaman siber," tutur Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (PADIH-UNPAD) inj mencontohkan, banyak negara sudah melangkah jauh. Semisal, Amerika Serikat telah memiliki Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Act, Uni Eropa menerapkan NIS2 Directive, sementara Singapura menetapkan Cybersecurity Act sejak 2018. Semua regulasi itu memastikan perlindungan infrastruktur kritikal dan memberikan sanksi hukum bagi penyelenggara yang lalai menjaga sistemnya.

"Negara-negara maju memahami bahwa data dan jaringan adalah aset strategis masa depan. Indonesia tidak boleh tertinggal. Kita harus segera membangun sistem hukum siber yang adaptif, agar mampu melindungi kepentingan nasional," pungkas Bamsoet.