Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI mengungkap adanya wacana penghapusan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri jasa keuangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat dijumpai wartawan usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa hal tersebut masih berupa usulan dan belum diputuskan.

Komisi XI DPR juga masih terus meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta para ahli di sektor jasa keuangan.

Fauzi menjelaskan pemisahan OJK dari BI melalui Undang-Undang OJK Tahun 2011 sejak awal dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memastikan independensi lembaga tersebut.

Namun, menurutnya, pungutan kepada industri jasa keuangan justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam pembahasan yang berkembang, muncul alternatif agar sumber pendanaan OJK tidak lagi berasal dari pungutan industri, melainkan dari surplus BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN.

Meski demikian, Fauzi mengakui skema tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika PNBP dari sektor lain juga menginginkan perlakuan serupa, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, opsi pendanaan dari surplus BI dan LPS dinilai dapat memperkuat independensi OJK apabila benar-benar diterapkan, karena mengurangi ketergantungan langsung terhadap pelaku industri jasa keuangan.

Namun, ia mengatakan bahwa wacana tersebut masih pro dan kontra. Sejumlah pihak mengusulkan agar pungutan tetap diberlakukan secara selektif, terutama untuk mengantisipasi kondisi ketika BI dan LPS tidak mencatatkan surplus.

Dalam hal ini, skema iuran selektif dapat menjadi alternatif jika sumber pendanaan dari surplus tidak tersedia, mengingat operasional OJK tetap membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan.

"Opsi terbaiknya mereka (BI dan LPS) surplus. Tapi, kalau dia (BI dan LPS) tidak surplus, (pendanaan OJK) dari mana? Nah, itu mungkin (ditambahkan) pasal iuran yang selektif," kata Fauzi.

Secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya menghormati berbagai wacana terkait perubahan skema pendanaan lembaganya tersebut, termasuk opsi penghapusan pungutan dari industri jasa keuangan.

Menurutnya, paling penting adalah memastikan kebutuhan anggaran lembaga dapat terpenuhi guna mendukung pelaksanaan tugas dan mandat yang luas, mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga pengembangan sistem dan teknologi informasi di sektor jasa keuangan.

Ia mengatakan sejumlah program strategis selama ini, khususnya penguatan sistem dan infrastruktur pengawasan, masih menghadapi keterbatasan anggaran.

Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menegaskan wacana perubahan sumber pendanaan masih belum final dan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Wacana ini juga membuka peluang skema hibrida yang mengombinasikan dana industri dan anggaran negara seperti praktik di berbagai negara.

Ia mencatat setiap model pendanaan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, termasuk dalam aspek independensi lembaga, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan kepentingan nasional.

Sementara itu, dalam RDPU, akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar menilai bahwa pembiayaan melalui APBN tidak dengan sendirinya menghilangkan kemandirian lembaga.

"Kita tidak boleh terlalu cepat menyatakan pungutan dengan independensi (memengaruhi independensi) atau adanya APBN menciptakan sebuah ketergantungan. Menurut saya, itu terlalu sederhana. Yang perlu dilihat bukan hanya asal dananya, yang perlu dilihat adalah apakah desain pembiayaan menimbulkan dependensi real atau tidak," kata Fritz.

Dalam pandangannya, pembiayaan melalui APBN justru mencerminkan posisi lembaga sebagai institusi publik yang bekerja untuk kepentingan negara dan masyarakat, selama tidak digunakan sebagai instrumen intervensi terhadap fungsi operasional.

"Yang harus dihindari adalah desain anggaran dipakai menjadi alat intervensi atau mengganggu fungsi operasional lembaga," kata Fritz.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) terkait pelanggaran ketentuan di sektor pasar modal. Sanksi tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-6/PM.1/2026.

Dalam pengumuman itu, OJK menyampaikan bahwa sanksi diberikan setelah mempertimbangkan hasil pengawasan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

OJK menetapkan sanksi berupa pembatalan surat tanda terdaftar sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (MPPE) kelembagaan level I yang sebelumnya dimiliki oleh Bank Neo Commerce. Keputusan ini diambil karena perseroan terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 21/POJK.04/2021.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kegiatan sebagai mitra pemasaran perantara pedagang efek dalam jangka waktu satu tahun sejak memperoleh surat tanda terdaftar dari OJK.

Dengan pembatalan tersebut, Bank Neo Commerce dikenakan sejumlah konsekuensi. Pertama, perseroan dilarang melakukan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.

Kedua, perseroan diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran, termasuk pungutan maupun sanksi administratif berupa denda kepada OJK, apabila masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi.

OJK menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepatuhan pelaku industri jasa keuangan terhadap regulasi yang berlaku serta memastikan integritas pasar tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemeriksaannya terhadap penyelenggara pinjaman online (pinjol) Dana Syariah Indonesia (DSI) menemukan delapan pelanggaran yang dilakukan DSI sehingga merugikan para pemberi dana (lender) yang dananya gagal dibayarkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan dari temuan delapan pelanggaran tersebut OJK segera membuat laporan kepada Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025.

“Intinya, kami menemukan adanya indikasi fraud atau tindak pidana. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober kami melaporkan masalah ini kepada Bareskrim. Sebelumnya, pada tanggal 13 Oktober, kami meminta bantuan kepada PPATK untuk menelusuri aliran dana tersebut, beberapa hari setelah kami selesai melakukan pemeriksaan di lapangan,” kata Agusman, dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Kamis (15/1/2026).

Menurut Agusman delapan pelanggaran DSI yang dilaporkan kepada Bareskrim Polri. Pertama, penggunaan data borrower riil untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk memperoleh dana baru.

Kedua, publikasi informasi yang tidak benar di website untuk menggalang dana lender. Ketiga, penggunaan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain ikut menjadi lender.

Keempat, penggunaan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana dari escrow. Kelima, penyaluran dana lender kepada perusahaan terafiliasi.

Keenam, penggunaan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar kewajiban lain atau skema ponzi. Ketujuh, penggunaan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet. Terakhir, pelaporan yang tidak benar.

Agusman juga menjelaskan, OJK segera mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada DSI pada 15 Oktober 2025. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya korban baru dengan menghentikan kegiatan penghimpunan dana baru dan penyaluran pendanaan baru.

Selain itu, DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, atau pengurangan nilai kepemilikan tanpa persetujuan OJK; dilarang mengubah susunan direksi, komisaris, dewan pengawas syariah, dan pemegang saham; serta wajib bersikap kooperatif, menyediakan contact center, dan melayani pengaduan lender.

“Kami juga memfasilitasi pertemuan antara lender dengan DSI, pada tanggal 28 Oktober, 18 November, 29 November, 3 Desember, dan terakhir 30 Desember, untuk mempertemukan para pihak terkait pengaduan konsumen,” kata Agusman.

Agusman menambahkan, dari hasil pemeriksaan pengawasan, OJK sudah memberikan 20 surat pembinaan kepada DSI mulai meminta perbaikan tata kelola hingga pertanggungjawaban DSI untuk mengembalikan dana lender.

“Kami mendorong perbaikan tata kelola yang lebih baik, dan yang paling penting adalah pengembalian dana lender. Ini yang kami minta secara tegas. Kami juga berharap adanya langkah pencekalan, belajar dari kasus-kasus sebelumnya, tentu dengan dukungan penegak hukum,” kata Agusman.

Ke depan, OJK juga akan melakukan fit and proper test ulang serta pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik yang digunakan DSI, karena laporan sebelumnya menunjukkan kondisi yang seolah-olah baik-baik saja.

“Apabila seluruh komitmen tidak dipenuhi dan upaya pidana tidak berjalan atau tidak tuntas, maka langkah terakhir (last resort) adalah gugatan perdata dari sisi OJK,” kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan masuk sebagai sumber pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, hal itu memunculkan pertanyaan baru di kalangan pelaku industri jasa keuangan.

Di tengah pungutan yang selama ini dibebankan kepada bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, pelaku usaha menanti kejelasan apakah dukungan dana negara tersebut akan diikuti penyesuaian besaran pungutan atau justru membuat beban industri tetap berjalan seperti biasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan ruang bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.41/2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa perubahan konsep penganggaran OJK itu dilaksanakan sesuai Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tanpa mengurangi independensi OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/2026 tentang Taat Cara Pengelolaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini memerinci lebih lanjut koordinasi otoritas fiskal dan OJK salah satunya mengenai anggaran dan pemungutan PNBP.

PMK ini merupakan aturan turunan yang diterbitkan guna menindaklanjuti pasal 5 ayat (3), pasal 33 ayat (8) dan pasal 34 ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) No.41/2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.