#30 tag 24jam
10 Provinsi Bersinergi Memperkuat Resiliensi Energi dan Pangan Nasional
Sepuluh provinsi di FKD-MPU sepakat memperkuat resiliensi energi dan pangan melalui kolaborasi baru di Semarang, fokus pada EBT, zero sampah 2028, dan dashboard pangan. [524] url asal
#ketahanan-energi #pengelolaan-sampah #zero-sampah #energi-baru-terbarukan #sinergi-lintas-provinsi #ketahanan-pangan #forum-kerja-sama #giant-sea-wall #mitigasi-dampak-lingkungan #harga-energi-interna
(Bisnis.Com - Terbaru) 12/05/26 20:34
v/219443/
Bisnis.com, SEMARANG – Pertemuan tingkat tinggi 10 provinsi yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Kota Semarang resmi menyepakati perluasan sektor kolaborasi strategis.
Dalam rapat kerja tersebut, disepakati tiga klaster kerja sama baru yang mencakup ketahanan energi, proyek giant sea wall di lima provinsi, dan pengelolaan sampah terpadu.
Kesepuluh anggota FKD-MPU itu meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
"Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Outputnya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada Selasa (12/5/2026).
Tiga klaster kerja yang disepakati tersebut melengkapi enam klaster kerja sama yang telah ditandatangani oleh para gubernur pada Juni 2025 silam. Fokus kerja sama sebelumnya meliputi ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ekspansi klaster ini menandai pergeseran arah kebijakan daerah yang kini lebih menekankan pada keberlanjutan sumber daya dan mitigasi dampak lingkungan jangka panjang.
Urgensi kolaborasi ini semakin mendesak mengingat fluktuasi harga energi di pasar internasional. Luthfi menyoroti dampak geopolitik global yang menyebabkan tingginya harga minyak dunia, yang pada gilirannya menekan beban subsidi domestik.
Oleh karena itu, percepatan produksi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui sinergi lintas provinsi menjadi prioritas utama guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Selain energi, isu pengelolaan sampah juga menjadi sorotan utama dalam rapat kerja kali ini. Forum sepakat untuk mendukung target nasional zero sampah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Dengan mengadopsi praktik terbaik dari daerah-daerah yang telah berhasil, sepuluh provinsi ini menargetkan pencapaian zero sampah pada tahun 2028, lebih cepat dari target nasional tahun 2029.
"Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui zero waste 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktik terbaik yang sudah ada di beberapa daerah," jelas Luthfi.
Adapun di sektor pangan, forum FKD-MPU telah menggelar pertemuan 12 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari seluruh provinsi anggota. Dalam pertemuan itu, DKI Jakarta mengusulkan pembentukan dashboard pangan yang akan berfungsi memantau ketersediaan stok dan stabilitas harga secara real-time.
Langkah ini diproyeksikan akan berujung pada pembentukan jaringan BUMD pangan yang kuat, bahkan memunculkan wacana pembentukan holding pangan lintas daerah di masa depan untuk menjamin kedaulatan pangan nasional.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam arahannya menyebutkan bahwa sepuluh provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU memiliki peran krusial bagi ekonomi Indonesia.
Provinsi-provinsi ini secara akumulatif berkontribusi sebesar 62% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi tersebut menjadikan efektivitas rencana aksi di wilayah ini sebagai barometer stabilitas ekonomi pusat.
"Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik," kata Bima Arya.
Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, menjelaskan bahwa rencana aksi untuk bidang baru ini akan segera disusun secara mendetail.
Pada Juni 2026 mendatang, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan berkumpul untuk merumuskan teknis pelaksanaan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kesepakatan di tingkat gubernur dapat terimplementasi secara efektif di lapangan.
Tinjau TPST BLE Banyumas, Prabowo Sebut Target Zero Sampah 2028
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi TPST BLE Banyumas yang efektif dan terjangkau, menargetkan Indonesia zero sampah pada 2028 dengan dukungan pusat. [344] url asal
#prabowo-subianto #zero-sampah-2028 #pengelolaan-sampah-terpadu #tpst-ble-banyumas #inovasi-pengelolaan-sampah #teknologi-sederhana-efektif #produk-lokal #dukungan-pemerintah-pusat #target-zero-sampah
(Bisnis.Com - Terbaru) 28/04/26 15:19
v/205293/
Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap inovasi pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas saat meninjau langsung fasilitas tersebut pada Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, sistem yang diterapkan menjadi contoh nyata solusi yang efektif dan terjangkau dalam menangani persoalan sampah.
“Saya sangat terkesan dan berterima kasih kepada Pak Bupati dan jajaran dinas. Ini suatu terobosan dan inisiatif yang sangat baik,” ujar Prabowo di lokasi.
Presiden Ke-8 RI itu menilai pendekatan yang digunakan di Banyumas mengedepankan teknologi sederhana namun efektif, dengan sebagian besar komponen berasal dari produk lokal. Sistem pengelolaannya juga terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten.
Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah terpadu di Banyumas yang dinilai efektif dan terjangkau. Ia menyebut model tersebut berpotensi diterapkan di banyak daerah, dengan dukungan pemerintah pusat untuk membantu target zero sampah 2028.
“Ini sangat efektif dan bisa menjadi contoh bagi banyak provinsi dan kabupaten, bahkan negara lain. Saya mendapat laporan dari Gubernur di Jawa Tengah bahwa sudah ada 13 kabupaten yang mulai mengikuti model ini,” tambahnya.
Pemerintah pusat, lanjut Prabowo, akan memberikan dukungan penuh untuk pengembangan program tersebut. Bantuan langsung akan disalurkan guna meningkatkan efektivitas sistem, sejalan dengan target ambisius pemerintah daerah.
“Bupati menargetkan pada akhir 2028 bisa mencapai zero sampah. Dari pemerintah pusat, kita akan dorong dan bantu agar ini bisa tercapai,” tegas Prabowo.
Sebagai informasi, TPST BLE di Kabupaten Banyumas mampu mengolah ratusan ton sampah per hari. Sampah organik diolah menjadi kompos dan maggot, sementara sampah anorganik didaur ulang menjadi produk seperti paving block dan genteng plastik.
Residu kemudian diproses menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif industri.
Berlokasi di lahan 3,5 hektar, fasilitas ini berkapasitas sekitar 160 ton sampah organik dan 60 ton RDF per hari. Kehadirannya juga membantu menekan biaya pengelolaan sampah daerah dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp5 miliar per tahun.
Keberhasilan ini turut didukung partisipasi masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa. Fasilitas yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Banyumas ini juga kerap menjadi lokasi studi tiru berbagai daerah karena dinilai sebagai contoh pengelolaan sampah yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)