TEL AVIV - Israel mengerahkan sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Uni Emirat Arab (UEA), bersama dengan puluhan tentara untuk mengoperasikannya, selama tahap awal perang dengan Iran. Kabar itu menurut laporan media yang menyoroti semakin dalamnya koordinasi militer antara kedua negara.

Axios mengutip dua pejabat Israel dan satu pejabat Amerika Serikat (AS) yang mengatakan keputusan itu menyusul panggilan telepon antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Netanyahu kemudian menginstruksikan militer untuk mengerahkan baterai pertahanan udara, termasuk rudal pencegat dan awak operasional.

Menurut laporan tersebut, ini menandai pertama kalinya sistem Iron Dome dikerahkan di luar Israel.

Seorang pejabat senior Israel mengatakan UEA adalah negara pertama, selain Amerika Serikat, yang menampung sistem tersebut secara operasional di wilayahnya.

Pejabat tersebut menyatakan sistem tersebut mencegat "puluhan rudal Iran" selama serangan intensif yang menargetkan UEA.

Kementerian Pertahanan UEA mengatakan Iran meluncurkan sekitar 550 rudal balistik dan jelajah serta lebih dari 2.200 drone selama konflik tersebut, dengan beberapa di antaranya mengenai situs militer dan sipil.

Skala serangan tersebut mendorong UEA meminta dukungan dari sekutunya, menurut laporan itu.

Ditambahkan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan serangan di Iran selatan yang menargetkan lokasi peluncuran rudal jarak pendek sebelum rudal tersebut dapat diluncurkan ke arah UEA dan negara-negara Teluk lainnya, menurut pernyataan Israel.

DUBAI - Uni Emirat Arab (UEA) membayar tentara bayaran Kolombia untuk membantu kelompok militan Sudan, Pasukan Dukungan Cepat (RSF), membantai ribuan warga sipil di negara Afrika timur laut itu.

BBC merilis laporan tersebut pada hari Sabtu, mengutip investigasi oleh Conflict Insights Group (CIG) yang mengumpulkan data dari pelacakan telepon seluler tentara bayaran Kolombia.

Direktur CIG Justin Lynch mengatakan kepada BBC bahwa investigasi oleh organisasi analisis keamanan tersebut adalah "penelitian pertama di mana kita dapat membuktikan keterlibatan UEA dengan pasti" dalam konflik Sudan.

"Kami mempublikasikan apa yang telah lama diketahui pemerintah - bahwa ada hubungan langsung antara Abu Dhabi dan RSF," tambahnya.

RSF, yang telah memerangi tentara Sudan selama beberapa tahun terakhir, saat ini menguasai sebagian besar wilayah barat daya negara itu, termasuk sebagian besar wilayah Darfur.

Para militan merebut el-Fasher pada 26 Oktober 2025, dengan laporan yang mengatakan mereka membantai ribuan warga sipil yang gagal melarikan diri dari kota tersebut.

Sebuah misi pencarian fakta PBB menemukan bahwa tindakan RSF di el-Fasher menunjukkan "ciri khas genosida" terhadap komunitas Zaghawa dan Fur.

CIG melacak telepon seluler lebih dari 50 tentara bayaran Kolombia yang berada di Sudan antara April 2025 dan Januari 2026.

Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Sudan membunuh lebih dari 200 warga sipil dalam serangkaian serangan terhadap kamp pengungsi dan daerah sekitarnya di El Fasher.

Ditemukan bahwa tentara bayaran Kolombia ditempatkan di beberapa area transit regional, seperti lokasi pelatihan militer Emirat di Ghayathi, Abu Dhabi, sebelum melakukan perjalanan ke Sudan.

Beroperasi sebagai pilot drone, penembak artileri, dan instruktur dalam brigade yang dikenal sebagai Serigala Gurun, tentara bayaran Kolombia dipekerjakan oleh perusahaan yang berbasis di UEA yang memiliki hubungan dengan pejabat senior pemerintah Emirat, menurut penelitian CIG.

Lynch mengatakan, "Skala kekejaman dan pengepungan di el-Fasher tidak akan terjadi tanpa operasi drone yang dilakukan oleh tentara bayaran."

Meskipun dibantah oleh UEA, beberapa laporan menunjukkan bahwa negara Arab Teluk Persia itu mendukung militan RSF di Sudan dalam upaya untuk mendapatkan akses ke emas dan mengamankan kendali atas jalur pelayaran Laut Merah, serta lahan pertanian.

JAKARTA - Dominasi dolar AS s ebagai mata uang utama perdagangan minyak dunia berada di ambang kehancuran. Uni Emirat Arab (UEA) secara mengejutkan memberikan peringatan keras kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat bahwa mereka mungkin akan terpaksa beralih ke yuan China dalam perdagangan minyak mentah.

Langkah berani ini dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ) sebagai respons atas krisis likuiditas dolar yang kian mencekik akibat dampak ekonomi berkepanjangan dari perang AS melawan Iran di Timur Tengah.

Gubernur Bank Sentral UEA, Khaled Mohamed Balama menyampaikan ancaman implisit tersebut dalam pertemuan dengan Sekretaris Tresuri AS, Scott Bessent, di Washington pekan lalu.

Abu Dhabi disebut membutuhkan sokongan finansial (financial backstop) dari AS untuk mencegah krisis likuiditas. Jika Washington gagal memberikan jaminan tersebut, UEA tidak punya pilihan selain menggunakan Yuan untuk menjaga stabilitas arus kas mereka.

Sebagai sekutu AS, UEA harus membayar harga yang sangat mahal. Selama konflik berlangsung, wilayah UEA menjadi sasaran utama serangan Iran. Dilaporkan lebih dari 2.800 drone dan rudal telah ditembakkan Iran ke wilayah UEA, menargetkan pangkalan militer AS dan aset-aset strategis lainnya.

Selamat Tinggal Petrodolar? Arab Saudi Terima Yuan China untuk Pembelian Minyak



Profesor Linda Bilmes dari Harvard memperkirakan AS menghabiskan USD2 miliar (Rp32 triliun) per hari dalam 40 hari pertama konflik. Pemerintahan Donald Trump bahkan sempat melontarkan ide agar negara-negara Teluk ikut menanggung biaya perang tersebut.

Sentimen anti-kehadiran militer AS mulai menguat di kalangan elit Teluk. Abdulkhaleq Abdulla, mantan penasihat Presiden UEA Mohammed bin Zayed, secara terbuka menyerukan penutupan pangkalan militer AS di negara tersebut.

“Pangkalan militer AS kini lebih menjadi beban daripada aset strategis. Kami lebih memilih memprioritaskan akuisisi persenjataan canggih AS sebagai strategi pertahanan nasional mandiri,” tegas Abdulla (20/4/2026).

Di sisi lain, Iran yang menguasai Selat Hormuz mulai menerapkan aturan main baru. Mereka menuntut pembayaran biaya lintas selat bagi kapal-kapal netral menggunakan Yuan China atau Mata Uang Kripto. Strategi ini dilakukan untuk menghindari kontrol finansial dan sanksi dari sistem perbankan global yang didominasi AS.

LONDON - Bos kriminal yang diduga, Daniel Kinahan, ditangkap di Uni Emirat Arab terkait dugaan pelanggaran kejahatan terorganisir yang serius. Kinahan, berusia 40-an, ditangkap di Dubai berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan Irlandia, demikian dilaporkan oleh penyiar nasional Irlandia RTÉ.

Siapa Daniel Kinahan? Bos Mafia Irlandia yang Memiliki Jaringan Internasional

1. Memimpin Kartel Kinahan

Melansir BBC, Pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepadanya pada April 2022 setelah ia dan anggota keluarganya yang lain diidentifikasi sebagai pemimpin kartel kejahatan terorganisir Kinahan.

Kinahan juga memiliki hubungan dengan dunia olahraga melalui perusahaan manajemen tinju MTK Global yang sekarang sudah bubar, yang mewakili lebih dari 100 petinju termasuk Tyson Fury dan Carl Frampton.

An Garda Síochána (polisi Irlandia) mengatakan mereka mengetahui penangkapan warga negara Irlandia tersebut.

Polisi Dubai mengatakan penangkapan dilakukan pada hari Rabu, 15 April setelah operasi pencarian dan pengawasan intensif.

Polisi Dubai mengatakan mereka telah menangkap seorang buronan Irlandia atas dugaan perannya dalam jaringan kejahatan terorganisir internasional.

Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya untuk memerangi kejahatan lintas batas.

2. Memiliki Jaringan Internasional

Penangkapan tersebut menyusul penerimaan berkas yudisial dari otoritas Irlandia yang merinci dugaan kejahatan Kinahan dan keterlibatannya dalam organisasi kriminal internasional.

Berdasarkan berkas tersebut, Kejaksaan Umum Dubai mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk memulai prosedur hukum sebelum ekstradisinya.

Kinahan ditangkap dalam waktu 48 jam setelah surat perintah dikeluarkan.

Gardaí mengatakan penangkapan tersebut sesuai dengan perjanjian bilateral tentang ekstradisi antara Irlandia dan Uni Emirat Arab.

Mereka mengatakan penangkapan warga negara Irlandia di Dubai saat ini masih menjadi urusan otoritas di Uni Emirat Arab.

Dalam sebuah pernyataan, An Garda Síochána mengatakan: "Penangkapan hari ini merupakan demonstrasi yang sangat penting lainnya tentang perlunya kerja sama penegakan hukum internasional dalam menangani kejahatan terorganisir transnasional."

Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengatakan bahwa ia mengetahui penangkapan seorang individu di UEA.

Martin mengatakan hal itu menegaskan "hubungan yang kuat dengan Uni Emirat Arab dalam hal pengaturan ekstradisi".

Ia mengatakan bahwa perjanjian tersebut sekarang berjalan efektif dan proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Menteri Kehakiman, Dalam Negeri, dan Migrasi Irlandia, Jim O'Callaghan, menyambut baik penangkapan tersebut.

Ia berkata: "Penangkapan hari ini menyusul permintaan saya kepada UEA untuk ekstradisi individu ini agar menghadapi dakwaan di Irlandia.

"Saya ingin memuji semua pihak yang terlibat dalam perkembangan hari ini, yang merupakan hasil kerja keras tanpa henti."

3. Terlibat dalam Skandal Narkotika dan Pembunuhan

Daniel Kinahan sebelumnya telah disebut di Pengadilan Tinggi di Dublin sebagai kepala kartel narkoba.

Pada 5 Februari 2016, terjadi upaya pembunuhan terhadap Kinahan dalam peristiwa yang dikenal sebagai penembakan di Hotel Regency.

Salah satu rekannya, David Byrne, ditembak mati, sementara dua lainnya ditembak dan terluka.

Insiden ini merupakan bagian dari perseteruan Hutch-Kinahan yang hingga saat ini telah menelan 18 korban jiwa.

Kinahan telah menghabiskan banyak waktu di Costa del Sol di Spanyol, tetapi setelah penembakan di Regency, diyakini ia pindah ke Dubai secara permanen.

JAKARTA - Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri memastikan negaranya aman untuk ditinggali. Hal itu dia sampaikan terkait perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel.

"Di tengah berbagai tantangan ini, izinkan saya menegaskan bahwa Uni Emirat Arab tetap aman, stabil, dan sepenuhnya siap," kata AlDhaheri saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia mengungkapkan di negaranya memiliki sistem yang sangat efektif jika mendapat serangan. Semua institusi yang ada berjalan secara normal.

Selain itu, terdapat 200 kewarganegaraan asing tetap berada dalam kondisi aman dan harmonis termasuk 85 ribu WNI. Perekam di UEA tetap tangguh meski perang tersebut berkecamuk.

"Kami memiliki tingkat likuiditas perbankan yang kuat dengan rasio kecukupan modal sekitar 17 persen dan rasio cakupan likuiditas melebihi 146,6 persen, jauh di atas standar internasional," ujarnya.

“Sektor perbankan kami memiliki aset lebih dari 5,4 triliun dirham UEA dengan permodalan dan likuiditas yang solid," sambungnya.

DOHA - Sejak awal perang gabungan Amerika Serikat-Israel melawan Iran pada 28 Februari, negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) terkejut mendapati diri mereka menjadi sasaran pembalasan Teheran. Mereka mengaku tidak terlibat dalam serangan mendadak tersebut, bahkan tidak berkonsultasi tentangnya. Namun pada 1 Maret, keenam negara GCC telah diserang Iran.

Seperti yang dinyatakan dalam laporan hari Rabu oleh Stimson Center yang berbasis di Washington: “Konflik AS-Israel-Iran, yang kini memasuki minggu keempat, telah berkembang menjadi perang yang mengerikan dan meningkat yang tidak diinginkan oleh anggota Dewan Kerja Sama Teluk mana pun.”

Lebih buruk lagi, dengan cepat menjadi jelas bahwa serangan Iran sebagian besar ditujukan pada infrastruktur sipil — bukan pada pangkalan AS yang diklaim Iran sebagai sasaran utamanya.

Pada hari pertama, rudal atau puing-puing dari senjata Iran yang dicegat menghantam bandara Dubai, hotel ikonik Burj Al-Arab di kota itu, pelabuhan Jebel Ali, dan pulau buatan Palm Jumeirah.

Pada hari itu, Iran menembakkan 137 rudal dan 209 drone ke Uni Emirat Arab (UEA) dalam upaya nyata merusak reputasinya sebagai tempat aman bagi wisatawan, bisnis, dan investor.

Arab Saudi, Bahrain, dan Qatar juga diserang sejak hari-hari awal konflik.

Iran mengklaim hanya menargetkan situs militer yang terkait dengan AS. Tetapi selama beberapa hari dan minggu berikutnya, pola serangan yang tak terbantahkan terhadap infrastruktur sipil mulai muncul, dengan target di Arab Saudi termasuk kilang minyak Ras Tanura, fasilitas Aramco, dan ladang minyak Shaybah.

Kementerian Pertahanan Saudi melaporkan sejumlah drone yang menuju Riyadh telah dicegat.

“Saya sedang berjalan-jalan dengan anak laki-laki saya ketika tiba-tiba kami mendengar ledakan,” kata seorang warga Yordania di Riyadh kepada AFP pada 28 Februari.

“Orang-orang di sekitar kami melihat ke langit, mencoba memahami apa yang terjadi. Ini bukan sesuatu yang Anda harapkan di Riyadh.”

Ini bukan sesuatu yang diharapkan negara-negara GCC, atau yang mereka rasa pantas mereka terima.

Bahkan Oman, yang telah menjadi mediator dalam pembicaraan positif antara Iran dan AS yang segera diikuti serangan tersebut, juga terkena dampaknya. Sejak 3 Maret, telah terjadi beberapa serangan terhadap infrastruktur minyak dan fasilitas sipil lainnya di negara tersebut.

Kini, angka terbaru mengungkapkan harga yang sangat tidak proporsional yang harus dibayar negara-negara Teluk untuk perang yang tidak mereka mulai, tidak mereka inginkan, dan tidak mereka ikuti.

Sejak 28 Februari, negara-negara GCC telah menjadi sasaran 4.391 serangan drone dan rudal Iran — angka yang mengejutkan, yaitu 83% dari total serangan yang dilancarkan.

Di sisi lain, Israel, yang memulai perang dan telah membombardir Iran setiap hari selama sebulan terakhir, telah menjadi sasaran 930 rudal dan drone — hanya 17% dari total yang ditembakkan.

Jumlah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya Iran, mengingat selama lebih dari empat dekade Teheran telah menyebut Israel sebagai "Setan Kecil" dan menyerukan penghancuran dan pemusnahannya.

Di urutan teratas daftar negara sasaran adalah Uni Emirat Arab (UEA), yang telah menjadi sasaran 2.156 serangan. Sebelas warganya tewas, termasuk dua orang yang meninggal pada hari Kamis ketika mobil mereka tertimpa puing-puing dari rudal yang dicegat.

Sejauh ini, Arab Saudi telah menghadapi 723 drone dan rudal, dan telah mengalami dua kematian dan beberapa luka-luka.

Sebagian besar rudal yang ditembakkan ke negara-negara GCC telah dicegat. Selain serangan drone sesekali oleh Houthi di Yaman, ini adalah pertama kalinya sistem pertahanan udara negara-negara Teluk diuji dengan benar, dan mereka telah lulus dengan hasil yang sangat baik.

Namun, niat di balik serangan harian itulah yang membuat marah pemerintah di seluruh kawasan, menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya niat Iran, dan apakah Iran melihat perdamaian, toleransi, dan kemakmuran negara-negara Teluk Muslim lainnya secara umum sebagai ancaman yang lebih besar bagi eksistensinya.

Meskipun mengklaim hanya menargetkan situs-situs yang diduga terkait dengan pasukan AS, "sangat jelas bahwa Iran telah menargetkan bagian-bagian penting dari infrastruktur sipil," kata Chris Doyle, direktur Dewan untuk Pemahaman Arab-Inggris, kepada Arab News. "Jadi, klaim semacam itu tidak kredibel."

Tujuan kepemimpinan Iran, katanya, "adalah bertahan hidup dalam perang yang akan mereka anggap sebagai perang eksistensial. Oleh karena itu, mereka ingin membuat AS menderita sebisa mungkin, dan mereka memiliki pilihan terbatas mengingat bahwa, secara konvensional, AS dan Israel jauh lebih unggul."

Akibatnya, “UEA terpaksa membuka front militer yang sangat luas untuk memaksa AS dan sekutunya mempertahankan berbagai target, yang kini tersebar di 12 negara, dan untuk menuntut harga ekonomi atas apa yang sedang terjadi.

“Jadi, tujuan penargetan mereka adalah untuk memastikan AS mencari strategi keluar lebih awal, dan mereka dapat memaksa AS ke meja perundingan.”

Ia menambahkan, bukan kebetulan di antara negara-negara GCC, UEA paling banyak menjadi target.

“Adalah asumsi yang wajar bahwa sebagian alasannya adalah karena UEA sangat dekat dengan Israel, dan setelah normalisasi hubungan UEA dengan Israel semakin erat, dan kini memiliki ikatan yang begitu dalam sehingga Iran melihatnya sebagai target utama, sementara mereka sedikit lebih waspada terhadap beberapa negara Teluk lainnya, yang belum mereka targetkan pada tingkat yang sama,” ujar dia.

Caroline Rose, direktur di New Lines Institute, mengatakan strategi Teheran adalah “untuk menunjukkan kemampuannya dalam melemahkan keamanan di seluruh wilayah dengan cepat.

“Strategi ini diambil dengan premis bahwa negara-negara GCC akan segera memberikan tekanan kepada AS untuk menghentikan serangan, menyetujui kesepakatan, dan menciptakan jarak lebih jauh dengan Israel.

“Namun, strategi ini kemungkinan besar telah menjadi bumerang, karena negara-negara seperti Arab Saudi telah membatalkan kebijakan untuk memungkinkan pasukan AS beroperasi dari wilayah mereka dan beberapa negara sedang mempertimbangkan untuk memasuki perang,” kata dia.

Pada hari Rabu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendukung resolusi yang diajukan negara-negara GCC dan Yordania yang mengutuk tindakan Iran yang "keji" dan menuntut ganti rugi atas kerusakan dan korban jiwa yang telah diderita.

Pada hari yang sama, dalam pernyataan bersama, Arab Saudi, UEA, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Yordania mengutuk "dengan sekeras-kerasnya serangan Iran yang terang-terangan, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan, integritas teritorial, hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui proksi dan faksi bersenjata yang mereka dukung di kawasan tersebut."

Sebagai gambaran ancaman yang selama ini tidak diakui, mereka juga mengutuk "tindakan dan aktivitas destabilisasi yang menargetkan keamanan dan stabilitas negara-negara di kawasan tersebut, yang direncanakan oleh sel-sel tidur yang setia kepada Iran dan organisasi teroris yang terkait dengan Hizbullah, dan memuji angkatan bersenjata kita yang berani dalam menghadapi serangan-serangan ini."

Pernyataan itu menambahkan, “Kami juga menegaskan kembali hak penuh dan inheren kami untuk membela diri terhadap serangan kriminal ini sesuai dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjamin hak negara untuk membela diri, secara individu dan kolektif, dalam hal agresi, dan hak kami untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan stabilitas kami.”

RIYADH - Awal bulan ini, Elbridge Colby, pejabat senior di Departemen Perang Amerika Serikat (AS), melakukan panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman, yang juga merupakan saudara dan penasihat utama Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).

Serangan Iran terhadap pangkalan AS di Teluk semakin meningkat, dan AS membutuhkan akses yang lebih luas dan izin penerbangan lintas wilayah.

Arab Saudi setuju membuka Pangkalan Udara King Fahd di Taif, di Arab Saudi bagian barat, untuk Amerika, beberapa pejabat AS dan Barat yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Middle East Eye.

Pangkalan ini penting karena lebih jauh dari drone Shahed Iran daripada Pangkalan Udara Pangeran Sultan, yang telah berulang kali menjadi sasaran serangan Iran.

Taif juga dekat dengan Jeddah, pelabuhan Laut Merah yang telah menjadi pusat logistik penting sejak Iran secara efektif menguasai Selat Hormuz.

Pejabat AS saat ini dan mantan pejabat AS mengatakan kepada MEE bahwa jika pemerintahan Trump bersiap untuk perang yang lebih panjang melawan Iran, Jeddah mungkin sangat penting untuk mendukung pasukan bersenjata AS. Ribuan pasukan darat AS sedang dalam perjalanan ke wilayah tersebut dari Asia Timur.

Keputusan Arab Saudi untuk memperluas akses pangkalan, menurut pejabat saat ini dan mantan pejabat, menggarisbawahi pergeseran cara kerajaan dan beberapa negara Teluk lainnya menanggapi perang AS-Israel melawan Iran.

“Sikap di Riyadh telah bergeser ke arah mendukung perang AS sebagai cara untuk menghukum Iran atas serangan-serangannya,” kata seorang pejabat Barat di Teluk kepada MEE.

Trump dan putra mahkota Saudi telah melakukan panggilan telepon secara teratur selama tiga minggu terakhir, kata pejabat AS dan Barat kepada MEE.

UEA juga telah mengatakan kepada AS bahwa mereka siap untuk perang yang panjang, tanpa memberikan tekanan pada Washington untuk segera mengakhiri konflik tersebut.

Dalam percakapan telepon awal bulan ini, Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed mengatakan kepada mitranya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, bahwa UEA siap menghadapi perang yang berlangsung hingga sembilan bulan, kata pejabat AS kepada MEE.

Perspektif Teluk yang Berbeda

Arab Saudi, UEA, dan Qatar melobi Presiden AS Donald Trump agar tidak menyerang Iran. Meskipun mereka menjadi tuan rumah pangkalan militer AS, negara-negara tersebut bersikeras agar pangkalan mereka tidak digunakan sebagai landasan peluncuran ketika AS bergabung dengan Israel pada 28 Februari untuk menyerang Iran.

Meskipun demikian, negara-negara Teluk telah membayar harga terberat atas keputusan AS untuk berperang.

UEA sendiri telah mencegat 338 rudal balistik dan 1.740 drone sejak awal perang.

Qatar menderita serangan terburuk di antara negara-negara Teluk meskipun menjadi mediator penting yang secara konsisten berfokus pada de-eskalasi.

Iran menanggapi serangan Israel terhadap ladang gas South Pars pekan ini dengan meluncurkan rudal ke kilang Ras Laffan milik Qatar.

Kerusakan tersebut akan membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun untuk diperbaiki dan memengaruhi 17% produksi gas Qatar, menurut Menteri Energi Qatar, Saad al-Kaabi.

Beberapa negara, seperti Oman, mengatakan Israel telah menipu AS untuk melancarkan serangan ilegal terhadap Iran.

Ada juga kemarahan terhadap AS atas perannya sebagai penjamin keamanan.

AS belum mampu mengisi kembali rudal pencegat Patriot dan Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) milik negara-negara Teluk.

Pangkalan-pangkalan AS di Teluk, yang dimaksudkan untuk melindungi monarki Arab, telah menjadi sasaran. Sementara itu, ekspor minyak dan gas telah terhenti.

Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, menulis di The Economist pekan ini bahwa ini "bukan perang Amerika" dan sekutu Washington perlu menjelaskan kepada AS bahwa mereka terseret ke dalam konflik yang tidak banyak memberikan keuntungan.

Pernyataan Busaidi kontras dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan.

Setelah Riyadh dan pelabuhan Yanbu diserang oleh Iran, ia menyampaikan pesan yang sangat keras kepada Republik Islam tersebut. Seorang mantan pejabat intelijen AS menggambarkannya sebagai "kata-kata yang menantang".

Farhan mengatakan Iran telah melakukan "serangan keji" yang "merupakan perpanjangan dari perilaku [Iran] yang didasarkan pada pemerasan dan mensponsori milisi, mengancam keamanan dan stabilitas negara-negara tetangga".

"Arab Saudi telah berulang kali mencoba mengulurkan tangannya kepada saudara-saudara Iran… tetapi Iran tidak membalasnya," katanya, menambahkan kerajaan tersebut berhak untuk mengambil "tindakan militer".

Meskipun tidak ada seorang pun di Teluk yang menginginkan perang dengan Iran, negara-negara Teluk mendekati konflik tersebut dari berbagai perspektif yang berkembang seiring berjalannya waktu hingga memasuki minggu keempat, kata para ahli.

Arab Saudi adalah negara terbesar di kawasan itu, dan seperti UEA, ia memiliki ambisi untuk memproyeksikan kekuatan militer di luar negeri.

Faktanya, Arab Saudi menyerang sekutu UEA di Yaman tepat sebelum perang melawan Iran meletus.

Oman telah memposisikan diri sebagai mediator. Sebagai salah satu negara yang paling sedikit terdampak oleh Iran di kawasan ini, keamanan relatif ibu kotanya, Muscat, juga diperhatikan oleh para ekspatriat yang meninggalkan Dubai.

“Ada perpecahan yang muncul di Teluk,” kata Bernard Haykel, profesor studi Timur Dekat di Universitas Princeton, kepada MEE.

“Arab Saudi dan UEA bersikap netral sebelum perang ini. Namun, setelah diserang, mereka menyadari mereka tidak dapat hidup berdampingan dengan rezim Iran yang garis keras, yang dapat, kapan saja, memeras kawasan tersebut dengan menutup Selat Hormuz,” tambahnya.

Ibu kota Saudi, Riyadh, dan infrastruktur energi kerajaan telah menjadi sasaran Iran. Namun, konflik ini secara luas dipandang di kawasan tersebut, dan semakin banyak di AS, sebagai perebutan kekuasaan oleh Israel.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengatakan Israel bersalah melakukan genosida di Gaza. Perang Israel di wilayah tersebut telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina sejak dimulai pada Oktober 2023.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyombongkan diri tentang perang tersebut dalam konferensi pers pada hari Kamis.

Ia mengatakan solusi untuk penutupan Selat Hormuz adalah agar para raja Teluk Arab membangun jalur pipa baru melalui gurun ke Israel, yang secara efektif akan memberi Israel hak veto atas ekspor energi mereka.

“Apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir membawa kita ke fase yang berbeda dalam perang ini. Ini telah menguji kesabaran dan pengendalian diri kita selama tiga minggu terakhir,” kata Bader al-Saif, seorang ahli di Universitas Kuwait, kepada MEE.

“Meskipun demikian, kita tidak boleh melupakan peran Israel. Mereka ingin menyeret negara-negara Teluk ke dalam perang ini,” tambahnya. “Dan mari kita perjelas, tidak ada strategi keluar yang jelas dari AS.”

Ibrahim Jalal, ahli keamanan Teluk dan Laut Arab, mengatakan kepada MEE bahwa para penguasa monarki Teluk menghadapi keseimbangan yang sulit saat mereka mencoba menetapkan garis merah mereka terhadap serangan Iran dan menanggapi tuntutan AS sambil mendorong de-eskalasi.

“Negara-negara Teluk tidak ingin tercatat dalam buku sejarah sebagai pihak yang berpihak dalam perang AS-Israel melawan tetangga yang disebut Islam,” katanya.

TEHERAN - Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara yang paling terpukul oleh pembalasan Iran . Iran telah menembakkan 3.000 proyektil – rudal dan drone – ke negara-negara GCC sebagai bentuk pembalasan. Lebih dari separuhnya menargetkan wilayah di UEA.

Semalam pun tidak berbeda. Kejadian dimulai sekitar pukul 3 pagi di Dubai ketika beberapa ledakan terdengar di seluruh kota.

Cahaya senjata pertahanan dan pencegatan di langit malam, sesuatu yang sudah terlalu familiar, tidak hanya di Dubai, tetapi juga di kota-kota di seluruh GCC.

Kantor media Dubai mengkonfirmasi bahwa ledakan tersebut merupakan hasil dari pencegatan.

Iran telah menembakkan rudal dan drone ke beberapa negara Arab Teluk, yang berupaya mencegatnya, dalam dampak harian dari perang Amerika Serikat-Israel yang diluncurkan terhadap Iran hampir tiga minggu lalu yang telah melanda Timur Tengah dengan kematian, kehancuran, pembunuhan, dan krisis energi yang menyebar jauh melampaui wilayah tersebut.

Pada Selasa pagi, Kementerian Pertahanan Qatar mengatakan angkatan bersenjatanya mencegat serangan rudal terhadap negara tersebut.

Garda Nasional Kuwait mengatakan telah menembak jatuh pesawat tak berawak pada subuh. Pernyataan itu datang beberapa jam setelah tentara Kuwait mengatakan sedang mencegat serangan rudal dan drone musuh.

UEA, Arab Saudi, dan Bahrain juga melaporkan mencegat rudal dan drone dalam beberapa jam terakhir.

Kementerian Pertahanan Arab Saudi melaporkan pencegatan dan penghancuran drone di Wilayah Timur.

Sebelumnya pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan UEA mengatakan pertahanan udara negara itu "saat ini menanggapi ancaman rudal dan drone yang datang dari Iran". Pengumuman itu datang empat jam setelah serangan lain yang dilaporkan dari Iran. Kemudian, terdengar suara ledakan keras di Dubai ketika pihak berwenang mengatakan pertahanan udara sedang menangani ancaman rudal.

Telah terjadi beberapa kematian di negara-negara Teluk, di mana dampak ekonomi juga sangat dirasakan sejak perang dimulai.

Ekonomi Teluk mengalami beberapa kerusakan terburuk.

Iran telah melancarkan serangan terus-menerus terhadap negara-negara Teluk sejak dimulainya konflik pada 28 Februari, dengan alasan bahwa mereka menyerang pangkalan militer yang digunakan AS untuk perang tersebut. Negara-negara Teluk telah menolak klaim Teheran, dengan bersikeras bahwa serangan terhadap mereka tidak dapat dibenarkan.

Serangan Iran telah mengganggu produksi energi dan menimbulkan gangguan besar pada pariwisata dan perjalanan, menempatkan kawasan tersebut pada risiko beberapa kerusakan ekonomi paling parah sejak Perang Teluk 1990-1991.

Setelah hampir tiga minggu perang, dampak ekonomi di kawasan tersebut sudah sangat besar.

Produsen minyak Timur Tengah mengalami kerugian besar.

Produksi minyak turun dari 21 juta barel menjadi 14 juta barel setelah konflik yang berlangsung lebih dari seminggu akibat penutupan Selat Hormuz, menurut Rystad Energy.

CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese mengatakan Australia akan mengerahkan pesawat pengintai jarak jauh dan mengirimkan rudal udara-ke-udara untuk membantu negara-negara di kawasan Teluk mempertahankan diri dari serangan Iran. Langkah ini dilakukan seiring perang yang semakin sengit antara Iran dan Amerika Serikat-Israel.

“Konflik Iran di Timur Tengah dimulai lebih dari seminggu yang lalu, dan serangan balasan Iran terus meningkat, sudah pada skala dan kedalaman yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dua belas negara di seluruh kawasan, dari Siprus hingga Teluk, terus menjadi sasaran,” kata Albanese dalam konferensi pers pada hari Selasa.

Ia mengatakan Angkatan Udara Kerajaan Australia akan mengirimkan pesawat pengintai E7A Wedgetail dan personel pendukung untuk “melindungi dan mengamankan wilayah udara di atas Teluk” selama empat pekan ke depan, dan membantu kawasan tersebut dengan “pertahanan diri kolektifnya”.

Australia juga akan mengirimkan rudal udara-ke-udara jarak menengah canggih ke Uni Emirat Arab, katanya, setelah melakukan panggilan telepon dengan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Albanese menyebutkan 115.000 warga Australia yang tinggal di Timur Tengah – di antaranya, 24.000 di UEA – sebagai faktor utama di balik pengerahan aset militer.

“Membantu warga Australia berarti juga membantu Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk lainnya mempertahankan diri dari serangan yang tidak beralasan,” ujarnya kepada wartawan, menekankan pengerahan tersebut hanya untuk tujuan defensif.

“Pemerintah saya telah menjelaskan: Kami tidak mengambil tindakan ofensif terhadap Iran, dan kami jelas tidak mengerahkan pasukan Australia di Iran,” katanya.

Sekitar 2.600 warga Australia telah meninggalkan Timur Tengah sejak pekan lalu, ungkap Albanese, tetapi “tantangan signifikan” tetap ada dalam membantu mereka yang ingin pergi tetapi tetap berada di wilayah tersebut.

Pengumuman perdana menteri tersebut segera dikecam oleh partai oposisi Hijau, yang mengatakan Australia berisiko terlibat dalam “perang abadi” lain yang dipimpin AS.

Australia bergabung dalam invasi yang dipimpin AS ke Afghanistan dan Irak pada tahun 2001 dan 2003, dan kehilangan lebih dari 50 personel selama konflik tersebut, menurut Australian War Memorial.

Senator Partai Hijau Larissa Waters mengatakan ia khawatir lebih banyak nyawa warga Australia berisiko dengan pengerahan pasukan yang diumumkan, yang menurut pemerintah, yang dipimpin Partai Buruh, akan disertai 85 personel Australia.

“Warga Australia tidak ingin terseret ke dalam perang ilegal Trump dan Netanyahu terhadap Iran. Partai Buruh seharusnya tidak mengirim pasukan untuk membantu militer yang telah membunuh 150 anak sekolah dalam pemboman sekolah dasar. Itu hanya akan meningkatkan konflik ilegal yang sudah di luar kendali, dan membuat Australia terjebak dalam perang abadi lainnya,” kata Waters dalam pernyataan pada hari Selasa.

“Setiap hari tuntutan Trump dan Netanyahu terhadap Australia terus meningkat. Kemarin mereka mengisi bahan bakar pesawat mata-mata AS, hari ini jet pengintai dan rudal, dan besok mungkin akan ada lebih banyak pasukan lagi. Partai Buruh tidak memiliki batasan dalam hal menyenangkan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu,” katanya, merujuk pada presiden AS dan perdana menteri Israel.

Albanese secara terpisah mengatakan pada hari Selasa bahwa Canberra telah secara resmi memberikan suaka kepada lima anggota tim sepak bola wanita Iran, yang mengunjungi Australia untuk Piala Asia Wanita Konfederasi Sepak Bola Asia 2026 di Queensland.

Albanese mengatakan para wanita tersebut telah diberikan visa kemanusiaan dan dipindahkan ke lokasi yang aman dengan bantuan Kepolisian Federal Australia.

“Warga Australia tersentuh oleh penderitaan para wanita pemberani ini. Mereka aman di sini, dan mereka seharusnya merasa seperti di rumah sendiri di sini,” ujar Albanese kepada wartawan.

DUBAI - Asap terlihat mengepul dari area dekat konsulat Amerika di Dubai, Uni Emirat Arab. Itu menunjukkan perlawanan Iran makin ganas dan terukur.

Kantor media Dubai mengatakan tidak ada korban luka yang dilaporkan setelah “insiden terkait drone” di sekitar konsulat AS.

“Pihak berwenang Dubai telah mengkonfirmasi bahwa kebakaran akibat insiden terkait drone di dekat Konsulat AS telah berhasil dipadamkan,” kata kantor media dalam sebuah unggahan di media sosial, dilansir Al Jazeera.

“Tim darurat segera merespons. Tidak ada korban luka yang dilaporkan.”

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa sebuah drone yang menyerang halaman konsulat AS di Dubai mengenai “tempat parkir yang berdekatan dengan gedung konsulat.”

Seluruh personel telah dipastikan keberadaannya, kata Rubio, karena banyak yang telah pergi sebelum aksi AS-Israel terhadap Iran dimulai.

Seorang pejabat Uni Emirat Arab mengatakan kepada Erin Burnett dari CNN bahwa konsulat tersebut tutup pada saat serangan terjadi. Sebelumnya, sebuah sumber mengatakan kepada CNN bahwa drone tersebut menghantam halaman konsulat pada Selasa malam dan diduga milik Iran.

Peringatan keamanan yang dikeluarkan pada hari Selasa mengatakan bahwa Kedutaan Besar AS di Abu Dhabi dan konsulat telah "membatalkan semua janji temu untuk visa AS, Layanan Warga Negara Amerika, dan layanan notaris setidaknya hingga 4 Maret."

Personel pemerintah AS di UEA telah diberitahu untuk berlindung di tempat, tambahnya. "Jangan datang ke kedutaan atau konsulat untuk alasan apa pun," kata peringatan itu.

Video yang dilacak dan diverifikasi oleh CNN menunjukkan kepulan asap hitam yang membubung di atas gedung konsulat, terlihat dari jarak yang cukup jauh.

Dalam sebuah unggahan di X, Kantor Media Dubai kemudian mengumumkan bahwa kebakaran, yang disebabkan oleh "insiden terkait drone," telah dipadamkan dan tidak ada yang terluka.

Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengatakan telah mencegat sebagian besar rudal dan drone yang diluncurkan ke wilayahnya sejak awal perang. Pada hari Selasa, mereka mengatakan bahwa 812 drone Iran telah terdeteksi, “di mana 755 dicegat, sementara 57 jatuh di dalam negeri.”

Sebelumnya, kedutaan besar AS diserang di ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Kerusakan dilaporkan, tetapi tidak ada korban jiwa.

Iran terus menargetkan kepentingan AS di Timur Tengah setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan mematikan pada hari Sabtu.

DUBAI - Anwar Gargash, penasihat diplomatik presiden Uni Emirat Arab (UEA), mengatakan serangan Iran di Teluk telah mengisolasi negara itu, memperingatkan Teheran untuk tidak menargetkan tetangganya, saat kampanye pembalasannya di kawasan itu memasuki hari kedua.

“Agresi Iran terhadap negara-negara Teluk adalah kesalahan perhitungan dan itu mengisolasi Iran pada saat yang kritis. Perang Anda bukan dengan tetangga Anda,” katanya, dilansir Al Jazeera.

“Kembalilah ke akal sehat, ke lingkungan Anda, dan hadapi tetangga Anda secara rasional dan bertanggung jawab sebelum lingkaran isolasi dan eskalasi meluas.”

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan UEA mengatakan Iran menembakkan 137 rudal dan 209 drone ke negara itu pada hari Sabtu.

Setidaknya satu orang tewas dan tujuh orang terluka selama apa yang disebut pihak berwenang sebagai "insiden" di bandara Abu Dhabi.

Bandara Dubai, bandara tersibuk di dunia untuk lalu lintas internasional, juga terkena dampaknya.

Sementara itu, pusat keamanan maritim Oman mengatakan bahwa kapal tanker minyak berbendera Palau, Skylight, diserang sekitar lima mil laut dari Musandam, Oman.

Empat orang terluka dan seluruh awak kapal yang berjumlah 20 orang dievakuasi.

Tidak ada informasi lain yang segera tersedia.

Hal ini terjadi setelah media pemerintah Oman mengatakan dua drone menargetkan pelabuhan Duqm, melukai seorang pekerja asing.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air pada Jumat (27/2/2026) setelah melakukan kunjungan kenegaraannya ke sejumlah negara, Amerika Serikat (AS), Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA). Di tengah guyuran hujan, Pesawat Kepresidenan Garuda Indonesia yang membawa Prabowo beserta rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur sekitar pukul 08.40 WIB.

Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, ketika pesawat mendarat dengan sempurna, Presiden Prabowo yang mengenakan peci hitam dan baju safari berwarna cokelat pun keluar dan turun. Setibanya turun dari pesawat, Presiden Prabowo turut disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sebagai informasi, negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo yakni Amerika Serikat (AS). Dalam kunjungannya itu, Presiden Prabowo bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk penandatangan perjanjian dagang serta menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP).

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada pertemuan BoP menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam pembentukan dan penguatan kerangka kerja BoP, sebagai mekanisme internasional bersifat transisional yang berbasis mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).

Indonesia menyatakan kesiapan prinsip untuk berkontribusi pada International Stabilization Force (ISF) dengan mandat yang jelas, parameter operasional yang disepakati, serta selaras dengan hukum internasional dan national caveats Indonesia. Dukungan terhadap rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza, dengan tetap menghormati hak rakyat Palestina dan visi Solusi Dua Negara.

Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Amman, Yordania. Dalam pertemuannya dengan Raja Abdullah II di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2/2026), Presiden Prabowo berharap Indonesia dan Yordania dapat mewujudkan komitmen perdamaian Palestina melalui koodinasi yang kuat.

Sementara itu, Presiden Prabowo juga melakukan Uni Emirat Arab (UEA) dan bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) pada Kamis (26/2/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden MBZ menerima Prabowo di Qasr Al Bahr, Abu Dhabi. MBZ juga mengajak Rulers/pemimpin Emirat lainnya untuk menerima Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo mendapat sambutan kehormatan duduk bersama 7 pimpinan Emirat. Seyogianya pertemuan 7 pemimpin Emirat ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Ketujuh pimpinan tersebut adalah Emir Abu Dhabi sekaligus Presiden PEA, Emir Dubai sekaligus Perdana Menteri PEA, serta Emir Sharjah, Emir Ajman, Emir Umm Al Quwain, Emir Ras Al Khaimah, dan Emir Fujairah,” tulis Teddy di dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat (27/2/2026).

Teddy menerangkan, rangkaian pertemuan dilanjutkan dengan iftar berbuka puasa bersama, lalu dilanjutkan melaksanakan salat Magrib berjamaah bersama rombongan.

Teddy juga menyebutkan, kedua pemimpin negara melakukan pertemuan empat mata (tête-à-tête) selama lebih dari 1 jam. Pertemuan itu membahas sejumlah agenda strategis.

“1 Penguatan kerja sama energi hingga kemitraan ekonomi masa depan. 2. PEA menginginkan peningkatan investasi di Indonesia," ujar dia.

Pertemuan ini, lanjut Teddy, menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang.