TANGERANG - Sejumlah pemotor atau pengendara motor mengalami luka-luka usai terjatuh gegara cairan minyak yang berceceran hingga membuat jalanan licin di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Babakan, Kota Tangerang. Ada sekitar sembilan pemotor yang menjadi korban.

“Penanganan tumpahan bahan mentah cairan minyak,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia S Rahman kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Dia mengatakan, peristiwa minyak tumpah itu terjadi pada Minggu malam. Berdasarkan keterangan saksi, kata dia, cairan minyak tersebut bocor dari mobil tangki.

“Menurut info saksi mata di lokasi, cairan bahan baku minyak curah bocor dari mobil tangki besar kapasitas 10.000 liter,” ujar dia.

Dia menuturkan, saat anggota tiba di lokasi, pengemudi beserta kendaraan pengangkut minyak tersebut sudah kabur. Akibatnya, sembilan pengendara roda dua mengalami luka-luka usai terjatuh.

“Keterangan dari saksi, 9 pengendara roda dua terjatuh dan mengalami luka-luka,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya melakukan pembersihan dengan menaburkan pasir dan penyiraman agar tak ada korban berjatuhan lainnya.

JAKARTA - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok menginisiasi Joint Exercise Business Continuity Management System (BCMS) Tumpahan Minyak. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 30 stakeholders strategis pelabuhan dalam satu sistem penanganan krisis terintegrasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan ini menjadi inisiatif port-wide integrated BCMS pertama di Indonesia yang mengintegrasikan regulator, operator terminal petikemas internasional, terminal energi, terminal multipurpose, fasilitas logistik, serta berbagai instansi pemerintah dalam satu kerangka Business Continuity Management System berbasis ekosistem pelabuhan.

Latihan bersama tersebut dilaksanakan melalui skenario tabrakan kapal akibat engine failure yang memicu pencemaran minyak di kolam pelabuhan dan menguji kesiapan seluruh stakeholders dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia dengan throughput mencapai sekitar 7,6–8,3 juta TEUs per tahun dan menangani lebih dari separuh arus petikemas internasional Indonesia. Posisi strategis tersebut menjadikan Tanjung Priok sebagai simpul utama rantai pasok nasional sekaligus salah satu gerbang perdagangan internasional terpenting Indonesia.

Gangguan operasional berkepanjangan di Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi mempengaruhi distribusi logistik nasional, aktivitas ekspor-impor, distribusi energi dan pangan, hingga rantai pasok industri nasional dan konektivitas perdagangan internasional Indonesia.

Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.

“Sebagai regulator, peran kami bukan hanya menetapkan aturan, tetapi memastikan seluruh ekosistem pelabuhan bergerak dalam satu irama ketika krisis terjadi. BCMS ini merupakan wujud nyata fungsi KSOP sebagai orkestrator yang mengintegrasikan seluruh stakeholder agar respons kedaruratan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan struktur komando yang jelas,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Lihat video: Sinergi Maritim di Tanjung Priok, Kolinlamil Gaungkan Aksi Nyata Pelabuhan Bersih



Menurutnya, pengalaman pengelolaan arus logistik selama periode Nataru, angkutan Lebaran, hingga berbagai kondisi kepadatan operasional sebelumnya menunjukkan pentingnya sinergi lintas stakeholder pelabuhan dalam menjaga stabilitas rantai pasok nasional.

Inisiatif BCMS tersebut disusun melalui kolaborasi antara KSOP Utama Tanjung Priok, Pelindo Regional 2, operator terminal, dan stakeholder pelabuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi risiko kawasan pelabuhan serta evaluasi penanganan berbagai potensi krisis operasional sebelumnya.

Ketua Tim Penyusun BCMS Pelabuhan Tanjung Priok, Tedy Herdian menjelaskan dokumen BCMS menetapkan delapan skenario risiko kritikal sebagai acuan utama pengelolaan keberlangsungan operasional pelabuhan, yakni pandemi kesehatan, terorisme, kerusuhan massa, kebakaran besar, tumpahan minyak, kemacetan logistik parah, gangguan kelistrikan, serta bencana alam.

“Dokumen BCMS ini bersifat dinamis dan akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan risiko, kompleksitas operasional pelabuhan, serta tantangan rantai pasok global,” kata Teddy.

Setelah dokumen BCMS selesai disusun, Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, menunjuk Ahsin Fuadi dari Pelindo Regional 2 Tanjung Priok sebagai Ketua Pelaksana Joint Exercise BCMS dengan skenario insiden pencemaran minyak akibat kecelakaan kapal.

Latihan ini bertujuan menguji efektivitas prosedur penanganan krisis yang telah disusun agar dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur di lapangan.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, menyampaikan inisiatif tersebut sejalan dengan arah strategis Pelindo dalam membangun sistem pengelolaan krisis, port resilience, dan ketahanan pelabuhan yang terintegrasi.

“Kami menyambut baik inisiatif KSOP ini karena sejalan dengan strategi Pelindo dalam membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respons terhadap kondisi darurat tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilien,” ujar Yandri.

Joint Exercise BCMS ini melibatkan berbagai terminal dan fasilitas pelabuhan yang telah comply terhadap standar keamanan internasional International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), termasuk terminal petikemas internasional, terminal energi, terminal multipurpose, terminal kendaraan, serta fasilitas logistik lainnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain penggelaran peralatan penanggulangan tumpahan minyak (oil spill response equipment), latihan juga menguji sistem komando kedaruratan, koordinasi lintas terminal, aktivasi command center, pengambilan keputusan strategis, perlindungan area sensitif, pengamanan alur pelayaran, hingga strategi pemulihan operasional pelabuhan pasca insiden.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan menilai kesiapan penanganan kedaruratan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap pelabuhan Indonesia.

“Kementerian Perhubungan sangat mendukung upaya KSOP Utama Tanjung Priok dalam membangun sistem penanganan krisis yang terkendali, terukur, dan terintegrasi. Sinergi lintas stakeholder dengan komando yang jelas menjadi kunci menjaga keberlangsungan dan keandalan layanan pelabuhan nasional,” ujar Masyhud.

Model BCMS Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat menjadi benchmark pengembangan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan nasional di berbagai pelabuhan strategis Indonesia.

Melalui Joint Exercise BCMS ini, Tanjung Priok menegaskan transformasinya menuju pelabuhan yang tangguh, adaptif, dan terintegrasi dalam menjaga keberlangsungan logistik nasional serta ketahanan rantai pasok Indonesia di tengah meningkatnya dinamika risiko global.

Regulator keamanan saluran pipa Amerika Serikat (AS) menjatuhkan denda terbesar mereka terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kebocoran 1,1 juta galon minyak ke Teluk Meksiko di lepas pantai Louisiana pada 2023.

Menurut laporan Associated Press (AP), denda yang dikenakan kepada Third Coast itu mencapai US$ 9,6 juta (Rp 160,9 miliar, kurs Rp 16.760/US$). Denda tunggal ini hampir setara dengan total denda normal sebesar US$ 8 juta (Rp 134,06 miliar) hingga US$ 10 juta (Rp 167,6 miliar) untuk semua denda yang biasanya dijatuhkan setiap tahun oleh Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration.

Direktur Eksekutif Pipeline Safety Trust, Bill Caram, mengatakan kebocoran ini terjadi akibat kegagalan sistemik di seluruh perusahaan.

“Ini menunjukkan ketidakmampuan mendasar operator dalam menerapkan peraturan keselamatan pipa, sehingga denda yang memecahkan rekor ini dinilai layak dan perlu,” kata Caram, seperti dikutip AP, Senin (5/1).

Namun, Caram menilai denda sebesar US$ 9,6 juta (Rp 160,9 miliar) itu tampaknya tidak akan menjadi beban besar bagi Third Coast untuk membayarnya.

Third Coast memiliki kepemilikan pada sekitar 1.900 mil (3.058 km) jaringan pipa. Pada September 2025, perusahaan yang berbasis di Houston itu mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan pinjaman hampir senilai US$ 1 miliar (Rp 16,76 triliun).

“Namun, bahkan denda yang memecahkan rekor sering kali tidak berdampak signifikan secara finansial bagi operator pipa. Denda yang diusulkan ini mewakili kurang dari 3% dari estimasi pendapatan tahunan Third Coast Midstream,” kata Caram.

“Pencegahan yang efektif memerlukan hukuman yang membuat ketidakpatuhan menjadi lebih mahal daripada kepatuhan,” sambungnya.

Third Coast Tidak Terapkan Prosedur Darurat dengan Tepat

Badan tersebut mengatakan Third Coast tidak menetapkan prosedur darurat yang tepat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) menemukan bahwa operator gagal menghentikan aliran pipa selama hampir 13 jam setelah pengukur mereka pertama kali menunjukkan adanya masalah.

PHMSA juga mengatakan perusahaan tidak menilai risiko secara memadai atau merawat pipa Main Pass Oil Gathering berdiameter 18 inci dengan benar.

“Mereka gagal melakukan analisis atau evaluasi integritas baru setelah perubahan keadaan yang mengungkap faktor risiko baru dan meningkat,” kata badan tersebut.

Hal itu sejalan dengan pernyataan NTSB dalam laporan akhirnya pada Juni, bahwa Third Coast melewatkan beberapa peluang untuk mengevaluasi bagaimana bahaya geologi dapat mengancam integritas pipa mereka.

NTSB mengatakan kebocoran di lepas pantai Louisiana tersebut merupakan akibat tanah longsor bawah laut yang disebabkan oleh bahaya seperti badai, yang gagal ditangani oleh Third Coast selaku pemilik pipa meskipun ancaman tersebut sudah lama dikenal di industri.

Seorang juru bicara Third Coast mengatakan perusahaan telah bekerja untuk menangani kekhawatiran regulator terkait kebocoran tersebut, sehingga mereka terkejut dengan beberapa detail yang dimasukkan badan itu dalam tuduhannya serta besarnya denda.

“Setelah keterlibatan yang konstruktif dengan PHMSA selama dua tahun terakhir, kami terkejut melihat beberapa bagian dari tuduhan terbaru yang menurut kami tidak akurat dan melampaui preseden yang ada. Kami akan menanggapi kekhawatiran ini bersama badan tersebut ke depan,” kata juru bicara perusahaan.

Jumlah minyak yang tumpah dalam insiden ini jauh lebih sedikit dibandingkan bencana minyak BP tahun 2010, ketika 134 juta galon dilepaskan dalam beberapa minggu setelah ledakan rig minyak. Namun, NTSB menilai kebocoran tersebut bisa jauh lebih kecil jika para pekerja di ruang kendali Third Coast bertindak lebih cepat.

Sebuah video unggahan akun Instagram @tangerangnewsofficial menunjukkan gumpalan-gumpalan kuning keemasan tercecer di Pantai Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang menduga gumpalan tersebut merupakan limbah minyak bumi.

“Itu mungkin minyak bumi yang bocor dari kapal tanker,” kata Kasi Bina Hukum DLH Kabupaten Tangerang, Sandi Nugraha, dikutip dari Antara, pada Kamis (4/12).

Sandi memperkirakan, limbah minyak bumi itu tercecer saat diangkut kapal tanker dari wilayah pesisir Cirebon. Pihaknya pun telah melaporkan kejadian ini ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Kalau penelitian kewenangannya ada di kementerian (Kementerian Lingkungan Hidup). Nanti bisa dipastikan terkait pencemarannya,” ujar Sandi.

Sementara itu, Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai hal ini.

“Kami harus cek dulu kalau soal tumpahan minyak,” tutur Vivien ketika ditemui di Jakarta, Kamis (4/12).

Dampak Tumpahan Minyak Bumi di Laut

Mengutip keterangan resmi di laman Universitas Airlangga, minyak yang tumpah di laut dapat dengan cepat menyebar melalui arus air dan angin, hingga membentuk lapisan tipis di permukaan laut.

“Tumpahan minyak dapat membunuh ikan, merusak terumbu karang, menghancurkan padang lamun, dan mematikan mangrove,” tulis dalam laman resmi tersebut, dikutip Kamis (4/12).

Di samping dampak ekologis, tumpahan minyak bisa berdampak pada kesehatan manusia, terutama bagi warga di pesisir yang terpapar langsung maupun tidak langsung.

Kandungan hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) di dalamnya dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, maupun saluran pernapasan. Paparan dalam jangka panjang pun rentan menimbulkan masalah kesehatan kronis, seperti penyakit pernapasan, kelainan fungsi jantung, hingga kanker.