Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Sumsel Babel kembali memperkuat kolaborasi strategis dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui penyelenggaraan lelang serentak.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam menerapkan tata kelola aset yang sehat, transparan, dan profesional.

Direktur Keuangan Bank Sumsel Babel, Amrul Muslimin menyampaikan bahwa lelang serentak ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai guna aset sekaligus memperkuat kontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Melalui lelang ini, kami ingin memastikan aset yang belum produktif dapat dimanfaatkan kembali secara optimal sehingga mampu memberikan nilai tambah, baik bagi perusahaan maupun masyarakat,” ujar Amrul, dikutip Minggu (19/4/2026).

Adapun pelaksanaan lelang di KPKNL Pangkalpinang dijadwalkan pada 19 Mei 2026, dengan dukungan penuh dari seluruh unit kerja Bank Sumsel Babel di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda serupa yang juga akan digelar di KPKNL Lahat pada 21 Mei 2026 dan KPKNL Palembang pada 3 Juni 2026. Rangkaian tersebut mencerminkan konsistensi Bank dalam mengelola aset secara terbuka, akuntabel, serta berorientasi pada pemanfaatan yang optimal.

Amrul menegaskan bahwa kegiatan ini tidak semata berfokus pada penyelesaian kredit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Dengan pengelolaan yang tepat, aset-aset tersebut diharapkan dapat kembali berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

“Selain meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, pelaksanaan lelang ini juga merupakan wujud penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Bank Sumsel Babel,” imbuhnya.

Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pengawasan dari Divisi Manajemen Aset Khusus serta unit terkait lainnya guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai bank pembangunan daerah, Lanjut Amrul, Bank Sumsel Babel terus berperan aktif dalam memperkuat sektor keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, perusahaan tidak hanya mengoptimalkan aset, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Bank Sumsel Babel turut mengundang masyarakat serta pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam lelang tersebut.

“Selain menjadi sarana transparansi, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi publik untuk memperoleh aset dengan nilai kompetitif dan legalitas yang terjamin,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil rampasan negara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aset yang disita dari tindak pidana dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi negara.

Menurut Benny, persoalan utama yang selama ini terjadi bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya tata kelola aset yang telah disita atau dirampas oleh negara. Ia menilai banyak aset bernilai besar yang justru tidak jelas keberlanjutannya setelah proses hukum selesai.

“Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026), dikutip dari laman resmi DPR RI.

Dia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit hingga konsesi tambang yang nilainya sangat besar. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, aset tersebut berpotensi kehilangan nilai ekonomi atau bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.

Untuk itu, Benny mendorong pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset rampasan secara profesional. Lembaga tersebut, menurutnya, sebaiknya bersifat independen dan tidak berada di bawah institusi penegak hukum agar pengelolaannya lebih objektif dan akuntabel.

Dia juga menilai pengelolaan aset seharusnya dilakukan sejak tahap awal penyitaan, bukan hanya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan pengelolaan yang baik sejak awal, nilai ekonomi aset dapat dipertahankan dan tidak menurun selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Benny menekankan bahwa pengelolaan aset rampasan harus dilakukan secara transparan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan baru dalam pengelolaan aset negara.

Di sisi lain, dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, Benny juga menekankan pentingnya memperjelas kewenangan negara dalam proses perampasan aset. Menurutnya, aturan tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus tetap melindungi hak-hak warga negara.

“Siapa yang merampas, apa yang dirampas, dan siapa yang mengawasi? Ini harus jelas. Kalau tidak, berpotensi terjadi abuse of power,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Ia menilai sebagian pihak masih salah memahami tujuan RUU tersebut. Padahal, regulasi itu tidak dimaksudkan untuk memperluas kewenangan aparat penegak hukum dalam merampas aset, melainkan untuk menghadirkan kepastian hukum dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Benny berharap kehadiran RUU Perampasan Aset nantinya mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel sehingga aset hasil tindak pidana dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan negara.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menata dan mengonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi milik negara melalui pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara dengan nilai aset mencapai lebih dari US$1 triliun.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Kepala Negara mengungkapkan bahwa total aset yang dikelola dalam satu manajemen tersebut atau BPI Danantara mencapai sekitar US$1.040 miliar. Konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

“Sovereign Wealth Fund, saya telah mengimbau semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen. Satu yang nilainya adalah US$1 triliun. Lengkapnya adalah US$1.040 miliar asset under management,” ujar Prabowo.

Dia menyoroti kondisi sebelumnya, dengan aset negara tersebar di lebih dari 1.000 perusahaan. Menurutnya, struktur pengelolaan seperti itu tidak efisien dan membuka celah terjadinya penyimpangan.

“Tadinya 1.040 perusahaan, bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan?” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa penataan BUMN dan aset negara harus disertai dengan akuntabilitas pimpinan.

Dia menekankan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Presiden Ke-8 RI itu pun menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi kritik maupun tantangan, selama kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat dan negara.

“Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar,” tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan seluruh pejabat dan elite negara bahwa kekuasaan bersifat sementara dan setiap individu pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik di dunia maupun di hadapan hukum.

“Kita ini semuanya sebentar lagi dipanggil. Kalau dipanggil tidak sesuai nomor urut. Tidak sesuai senioritas,” ujarnya.

Dia mengajak seluruh penyelenggara negara untuk memilih jalan pengabdian, bekerja jujur, dan membela kepentingan rakyat. Presiden juga menyinggung dampak sosial dari praktik korupsi, yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyisakan penderitaan bagi keluarga para pelakunya.

Prabowo pun menegaskan bahwa di era digital saat ini, transparansi semakin tak terelakkan dan segala bentuk penyimpangan mudah terlacak.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja secara bersih, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan negara.

“Lebih baik berbuat kebaikan. Lebih baik membela rakyat. Lebih mulia,” kata Prabowo.