Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil rampasan negara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aset yang disita dari tindak pidana dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi negara.

Menurut Benny, persoalan utama yang selama ini terjadi bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya tata kelola aset yang telah disita atau dirampas oleh negara. Ia menilai banyak aset bernilai besar yang justru tidak jelas keberlanjutannya setelah proses hukum selesai.

“Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026), dikutip dari laman resmi DPR RI.

Dia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit hingga konsesi tambang yang nilainya sangat besar. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, aset tersebut berpotensi kehilangan nilai ekonomi atau bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.

Untuk itu, Benny mendorong pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset rampasan secara profesional. Lembaga tersebut, menurutnya, sebaiknya bersifat independen dan tidak berada di bawah institusi penegak hukum agar pengelolaannya lebih objektif dan akuntabel.

Dia juga menilai pengelolaan aset seharusnya dilakukan sejak tahap awal penyitaan, bukan hanya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan pengelolaan yang baik sejak awal, nilai ekonomi aset dapat dipertahankan dan tidak menurun selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Benny menekankan bahwa pengelolaan aset rampasan harus dilakukan secara transparan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan baru dalam pengelolaan aset negara.

Di sisi lain, dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, Benny juga menekankan pentingnya memperjelas kewenangan negara dalam proses perampasan aset. Menurutnya, aturan tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus tetap melindungi hak-hak warga negara.

“Siapa yang merampas, apa yang dirampas, dan siapa yang mengawasi? Ini harus jelas. Kalau tidak, berpotensi terjadi abuse of power,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Ia menilai sebagian pihak masih salah memahami tujuan RUU tersebut. Padahal, regulasi itu tidak dimaksudkan untuk memperluas kewenangan aparat penegak hukum dalam merampas aset, melainkan untuk menghadirkan kepastian hukum dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Benny berharap kehadiran RUU Perampasan Aset nantinya mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel sehingga aset hasil tindak pidana dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform perdagangan emasdigital di China, Jie Wo Rui, membekukan akses penarikan dana nasabah dan layanan pengiriman fisik logam mulia secara sepihak.

Situasi gagal bayar ini memaksa Pemerintah Distrik Luohu, Shenzhen, turun tangan dengan membentuk satuan tugas khusus untuk mengambil alih pengawasan operasional dan aset perusahaan.

Otoritas setempat mengintervensi menyusul menyusul gelombang protes dari ribuan investor yang tidak dapat mencairkan saldo simpanan mereka di tengah isu krisis likuiditas perusahaan.

Tim khusus pemerintah kini bertugas mengaudit aset, memantau manajemen, dan memverifikasi data utang kepada para korban.

Insiden ini menjadi pukulan keras bagi sektor perdagangan komoditas emas digital di China. GuruFocus melaporkan ketegangan memuncak ketika investor dari berbagai wilayah mendatangi kantor pusat Jie Wo Rui di Shenzhen karena panik tidak bisa menarik uang mereka.

Kekhawatiran investor terbukti beralasan setelah platform resmi menghentikan seluruh transaksi penarikan tunai pada 20 Januari 2026. Data menunjukkan antrean pengajuan penarikan dana dalam sistem telah menembus angka 20.000 orang.

Menurut beberapa sumber, estimasi kerugian pada kasus kegagalan platform sejenis ini dapat melebihi 10 miliar yuan atau sekitar Rp24 triliun. Jie Wo Rui diketahui menarik dana ritel melalui program mini (mini-programs) di WeChat dengan skema "emas pra-penetapan harga".

Model bisnis ini memungkinkan nasabah membayar deposit kecil untuk mengunci harga emas dengan janji transaksi di masa depan. Skema ini menawarkan daya tarik leverage tinggi yang sukses memikat sekitar 150.000 pengguna terdaftar.

Namun, investigasi awal mengungkap indikasi malaadministrasi keuangan. Banyak konsumen melaporkan dana top-up mereka ditransfer ke rekening pribadi atau akun Alipay perorangan, alih-alih masuk ke rekening perusahaan resmi.

Analis media keuangan menilai struktur ini menempatkan platform sebagai lawan transaksi langsung bagi nasabah. Hal ini menciptakan risiko sistemik di mana platform rentan kolaps saat harus memenuhi permintaan penarikan dana dalam jumlah besar secara bersamaan.

Melansir dari Tiger Trade, Senin (2/2/2026), seorang nasabah bernama Dong Yu melaporkan saldo lebih dari 21.000 RMB atau Rp50 juta serta ribuan gram logam mulia miliknya tidak bisa ditarik.

Bahkan, permohonan pengambilan fisik perak yang diajukannya pada pertengahan Januari dibatalkan sepihak oleh sistem.

Kegagalan Jie Wo Rui memicu efek domino pada industri fintech emas. Beberapa platform serupa di WeChat seperti "Yundiandang" dan "Baoma Buying Gold" dilaporkan ikut menangguhkan operasi mereka secara mendadak.

Merespons desakan publik, manajemen Jie Wo Rui menawarkan skema penyelesaian berupa pengembalian dana 20% dari pokok atau cicilan bertahap. Namun, opsi ini dinilai merugikan dan ditolak oleh mayoritas nasabah yang menuntut pengembalian penuh.

Pada 28 Januari, manajemen memperbarui syarat likuidasi yang mewajibkan nasabah menandatangani surat pengampunan pidana untuk mendapatkan penyelesaian. Saat ini, proses verifikasi klaim masih berlangsung di bawah pengawasan ketat satgas pemerintah China.