Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong kesiapan Indonesia untuk menjadi pusat pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di kawasan Asia-Pasifik dalam forum Asia Carbon Capture 2026 di Crowne Plaza Kuala Lumpur City Centre, Malaysia.

Dalam forum tersebut, Eddy menekankan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional serta penguatan ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global.

"Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Di satu sisi kita memiliki sumber daya energi fosil yang melimpah, tetapi di sisi lain masih menghadapi ketergantungan impor energi, terutama BBM dan elpiji. Karena itu, transisi energi harus menjadi bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional," ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Indonesia sedang berada pada fase penting transformasi ekonomi dengan target pertumbuhan hingga 8 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi besar serta perubahan sistem energi menuju arah yang lebih berkelanjutan.

Eddy juga menyoroti potensi energi terbarukan Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 3.600 gigawatt.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang sangat besar, mencapai sekitar 600 gigaton CO₂, sehingga membuka peluang strategis dalam pengembangan CCS regional.

"Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat CCS regional. Kapasitas penyimpanan karbon yang besar, posisi geografis strategis, serta meningkatnya kebutuhan dekarbonisasi di Asia menjadikan Indonesia sangat kompetitif untuk kerja sama CCS lintas negara," katanya.

Ia menambahkan potensi ekonomi karbon Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan dapat mencapai 21 miliar dolar AS yang berasal dari sektor kehutanan, energi terbarukan, pengelolaan sampah menjadi energi, hingga CCS dan CCUS.

Menurut Eddy, peluang tersebut harus diiringi dengan kepastian regulasi serta tata kelola yang kuat agar dapat menarik investasi.

Eddy mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mendorong regulasi terkait CCS, ekonomi karbon, dan waste-to-energy sebagai bagian dari penguatan ekosistem energi hijau.

"Potensi besar ini harus diiringi tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, serta sektor keuangan agar dapat diterjemahkan menjadi investasi nyata," ujarnya.

Eddy menegaskan Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan transisi energi memberi manfaat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan bahwa transisi energi memberikan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional," katanya.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memproyeksikan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik akan terus meningkat seiring lonjakan konsumsi listrik nasional dan percepatan elektrifikasi di berbagai sektor. Hingga 2034, kebutuhan gas PLN diperkirakan tumbuh sekitar 4,5% per tahun, dengan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) sebagai tulang punggung dalam mendukung transisi energi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto, dalam forum internasional "11th Annual LNG Supply, Transport & Storage Forum 2026" yang diselenggarakan di Bali, Kamis (7/5) lalu. Forum ini merupakan salah satu platform LNG di Asia Tenggara, yang mempertemukan pelaku industri gas global untuk membahas perkembangan rantai pasok LNG di Indonesia.

Rakhmad menjelaskan bahwa sektor ketenagalistrikan akan menjadi penggerak utama pertumbuhan energi nasional. Berdasarkan proyeksi McKinsey dan RUKN 2025, elektrifikasi baik di industri, transportasi, rumah tangga hingga data center akan meningkatkan kontribusi kelistrikan dari 28% di 2025 menjadi 38% atas keseluruhan kebutuhan energi primer Indonesia pada 2035.

“ Power sector diproyeksikan tumbuh paling tinggi sekitar 4.6-5.4% per tahun, didorong elektrifikasi di sektor transportasi, industri, residensial, hingga pertumbuhan data center,” ujar Rakhmad dalam keterangan pers, Senin (11/5/2026).

PLN memperkirakan produksi listrik nasional akan meningkat signifikan 2 kali lipat dari 283,7 TWh pada 2024 menjadi sekitar 581–584 TWh pada 2034. Dalam periode tersebut, meskipun porsi energi baru terbarukan terus meningkat, batu bara dan gas masih akan berperan penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa di tahun 2034, batu bara diperkirakan masih menyumbang 47% produksi listrik nasional. Meskipun renewable energy akan naik 4.8-5.6 kali lipat, gas tetap dibutuhkan dan diproyeksikan naik 2.3-2.7 kali lipat menjadi 132,3 TWh atau setara 18-23% bauran pembangkit listrik nasional.

Rakhmad menambahkan bahwa kebutuhan gas PLN diperkirakan meningkat dari 1.748 BBTUD pada 2026 menjadi 2.490 BBTUD pada 2034. Kenaikan ini akan didominasi oleh LNG sebagai solusi atas penurunan pasokan gas pipa domestik. “Kebutuhan LNG akan terus meningkat untuk menutup penurunan produksi gas domestik melalui pipa dan memenuhi pertumbuhan permintaan listrik,” jelasnya.

Sejalan dengan proyeksi tersebut, kebutuhan kargo LNG juga diperkirakan meningkat 4.5% per tahun dari 103 kargo pada 2026 menjadi 214 kargo pada 2034. Sementara itu, kontrak gas pipa PLN diproyeksikan cenderung turun dari 757 BBTUD menjadi 667 BBTUD dalam periode yang sama.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan tersebut, PLN EPI terus memperkuat penambahan kontrak jangka panjang termasuk dari kontrak jangka panjang gas pipa dengan Conrad dan Mubadala yang baru saja ditandatangani PLN EPI tahun lalu. Selain itu, PLN EPI juga terus mengembangkan infrastruktur gas dan LNG nasional melalui berbagai proyek midstream, termasuk Floating Storage Regasification Unit (FSRU), LNG carrier, Onshore Receiving Unit (ORU) di berbagai wilayah Indonesia dan pembangunan pipa WNTS-Pemping.

Beberapa proyek yang dikembangkan antara lain FSRU Jawa Barat 1 dan 2, FSRU Jawa Timur, FSRU Bali, serta FSRU Cilegon. Selain itu, pengembangan klaster LNG di wilayah Sumatera–Kalimantan, Sulawesi–Maluku, Papua Utara, hingga Nusa Tenggara juga terus dilakukan untuk mendukung program gasifikasi pembangkit listrik di wilayah kepulauan. Secara keseluruhan, PLN EPI menargetkan kapasitas regasifikasi mencapai 3.850 MMSCFD dengan kapasitas penyimpanan hingga 1,2 juta meter kubik.

Menurut Rakhmad, penguatan infrastruktur LNG menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) serta meningkatkan ketahanan energi nasional sesuai Asta Cita Pemerintah. “Ini bukan lagi pilihan. Infrastruktur gas dan LNG harus dibangun untuk mendukung ketahanan energi dan transisi energi Indonesia,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan situasi ekonomi global sangat tidak menentu.

“Bahkan kalau kita membuat skenario saat ini, kita di internal Bank Mandiri Group, kita merasakan bahwa skenario yang kita lakukan ini adalah the most complicated scenario yang pernah kita buat, karena kita menghadapi banyak tantangan dan banyak faktor atau variabel yang mempengaruhi kondisi atau bottom line dari perusahaan kita atau bahkan perekonomian kita,” katanya dalam Macro & Market Brief Q2-2026 Indonesia Economic Outlook secara virtual di Jakarta, Senin.

Melihat kondisi ekonomi global, konflik AS dengan Iran belum menemui titik temu yang berimplikasi terhadap disrupsi di Selat Hormuz yang menjaga risiko pasokan energi tinggi dengan harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel. Dalam konteks ini, sentimen risk-off menguatkan dolar AS dan menekan aset emerging markets (EM).

Outlook International Monetary Fund (IMF) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,1 persen dari sebelumnya 3,3 persen pada Januari 2026, seiring meningkatnya risiko geopolitik dan perlambatan perdagangan global.

Kemudian, pasar memproyeksikan Fed Fund Rate (FFR) tak turun sepanjang tahun ini di level 3,75 persen. Probabilitas CME FedWatch menunjukkan 350-375 basis points (bps) dominasi hingga akhir tahun.

Adapun arus inflow ke EM tertahan dan berpotensi berubah menjadi outflow, seiring penguatan dolar AS dan meningkatnya risk aversion (penghindaran risiko)global.

Pihaknya menilai risiko yang perlu diwaspadai mencakup disrupsi Selat Hormuz dan eskalasi AS-Iran-Lebanon yang berpotensi memicu lonjakan harga minyak, dan meningkatnya beban fiskal akibat naiknya subsidi energi.

Kedua, harga energi yang meningkat mendorong inflasi lebih tinggi, sehingga mengurangi ruang pelonggaran moneter bank sentral EM, termasuk Bank Indonesia (BI).

Berikutnya yaitu sentimen risk-off mendorong depresiasi rupiah, kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN), dan tekanan terhadap bursa saham. Terakhir adalah risiko meningkatnya suku bunga (market rate), serta terbatasnya penerimaan ekspor di tengah tingginya impor.

Dalam keadaan ini, Indonesia berpeluang memperoleh windfall komoditas eksportir crude palm oil (CPO), batu bara, dan nikel, yang mengalami kenaikan harga, sehingga memberikan sentimen positif terhadap penerimaan negara dan neraca transaksi berjalan.

Relokasi rantai pasok global turut membuka peluang penanaman modal asing ke negara EM, termasuk Indonesia sebagai pusat manufaktur alternatif.

Selain itu, penguatan kebijakan hilirisasi meningkatkan nilai tambah ekspor dengan adanya pergeseran dari raw material ke produk olahan (smelter, katoda, battery grade).

Transasi energi global turut memicu momentum investasi di kendaraan listrik, nikel, dan energi terbarukan, dimana Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci ekosistem baterai dan listrik global.

“Jangan lupa bahwa walaupun terjadi perang, komitmen transisi energi global ini tetap dilakukan dengan konsisten oleh pemerintah Indonesia,” ungkap Andry Asmoro.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

METI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan transisi energi nasional yang terarah dan berdampak nyata

Jakarta (ANTARA) - Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Norman Ginting mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat dan mengawal percepatan transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) nasional.

“METI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan transisi energi nasional yang terarah dan berdampak nyata,” kata Norman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Norman, yang juga menjabat sebagai Direktur Proyek & Operasi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), mengaku siap mempererat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung agenda strategis energi bersih Indonesia.

Ia juga memastikan METI menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan pengembangan EBT yang lebih terarah, inklusif, dan berdampak nyata.

Transisi energi dipandang tidak hanya sebagai agenda pengurangan emisi, tetapi juga momentum untuk memperkuat kemandirian energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis energi bersih.

“Pengembangan energi baru terbarukan harus menjadi fondasi ketahanan dan kemandirian energi Indonesia, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan kapasitas industri dan teknologi nasional,” ujar Norman.

Ke depan, Norman ingin METI menjadi wadah kolaborasi yang mampu mengakselerasi berbagai agenda strategis EBT nasional, mulai dari pengembangan PLTS 100 GW, implementasi bioethanol E20, Sustainable Aviation Fuel (SAF), panas bumi, biomassa, cofiring, waste to energy, hingga berbagai inisiatif energi bersih lainnya.

Menurutnya, pengembangan sektor-sektor tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Selain mendorong pengembangan proyek EBT, METI juga diarahkan untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendukung tumbuhnya ekosistem industri energi bersih nasional.

“Melalui pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga mampu berkembang sebagai pengembang, produsen, operator, dan inovator teknologi energi bersih yang berdaya saing,” kata dia.

Norman juga menekankan agar pengembangan EBT dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penciptaan lapangan kerja hijau, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan rantai pasok dan industri dalam negeri.

“Dengan pendekatan tersebut, transisi energi diharapkan tidak hanya berorientasi pada target lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PALEMBANG - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) wilayah Sumatera menggelar ANDALAS Forum VI Tahun 2026 di Palembang sebagai upaya memperkuat sinergi pengelolaan energi berkelanjutan di Indonesia. Forum ini menyediakan platform bagi pemerintah, para pemimpin industri, dunia akademik, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama lintas sektor dalam menemukan solusi atas tantangan yang ditimbulkan oleh transisi energi global.

Mengangkat tema besar sinergi energi untuk pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan, ANDALAS Forum VI 2026 menjadi momentum penting menegaskan keberadaannya sebagai sektor industri yang mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan dari kelapa sawit.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, kelapa sawit dapat memainkan peran strategis tidak hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga bagian dari solusi bagi energi nasional.

Direktur Keuangan, Risiko dan Manajemen Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Zaid Burhan Ibrahim menyatakan dukungan dalam pembiayaan dan penguatan tata kelola merupakan kunci bagi pengembangan energi terbarukan berbasis kelapa sawit. Program biodiesel dan pengembangan energi terbarukan memerlukan dukungan pembiayaan yang tepat sasaran serta tata kelola yang kuat agar dapat berkelanjutan.

“Kolaborasi antara pemerintah serta institusi pengelola dana dan para pelaku industri juga perlu terus diperkuat agar sektor ini idealnya berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional Indonesia,” ujarnya.

Forum yang diadakan selama 2 hari ini menyajikan perancangan organisasi yang ditandai kombinasi pidato utama, diskusi panel, dan berbagi pengalaman oleh pembuat kebijakan serta para profesional energi. Di antara berbagai isu strategis yang dibahas termasuk efisiensi energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peran sektor industri dalam target net zero emission Indonesia.

Kegiatan ini juga mencakup penyampaian penghargaan kepada beberapa institusi dan individu yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan energi berkelanjutan.

Hasil yang diharapkan dari Forum ANDALAS VI 2026 adalah memberikan rekomendasi strategis dan memperkuat komitmen bersama guna mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing secara nasional melalui kepemimpinan GAPKI wilayah Sumatera.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyoroti pentingnya kesiapan industri dalam negeri atau lokal dalam upaya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Jadi gradual melihat juga kesiapan industrinya, dan melihat sambil juga aware bahwa ada economic benefit kalau kita juga mengutamakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) atau mengutamakan di industri dalam negeri,” kata Direktur BPI Danantara Lucky Lukman dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa.

Menurut Lucky, pengembangan EBT di Indonesia tidak bisa lepas dari elemen produksi lokal atau local content. Tak hanya lebih efisien dari segi biaya, adanya produk atau teknologi terkini dengan TKDN juga menjadi nilai tambah di mata investor di sektor energi bersih tersebut.

“Jadi memang harus dilihat benar dan di-exercise bagaimana kita punya strategi untuk membuat ini lebih lokal, tapi juga tidak membuatnya jadi makin mahal,” ujar Lucky.

Hal itu, lanjut dia, penting menyusul Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menjadi acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan.

Berdasarkan rencana tersebut, total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran EBT mencapai 76 persen sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2034 yang paling hijau hingga saat ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan transisi energi sudah tidak terelakkan lagi untuk menjadi salah satu pendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terlebih, konflik geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dan Iran menjadi momentum untuk tidak tergantung pada energi fosil, dan Indonesia harus mampu menciptakan EBT yang lebih luas, efisien, dan berkelanjutan.

“Saya percaya bahwa transisi energi bukanlah lawan dari pertumbuhan ekonomi, tetapi kita bisa bersama-sama membuat satu pilar utama untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong transisi energi bersih,” kata Esther.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - ​​​PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) melaksanakan program Clean Energy Day dan optimasi pemanfaatan energi secara efisien sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN EPI Dedeng Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan program itu merupakan implementasi arahan strategis pemerintah melalui BP BUMN dan PT PLN (Persero) dalam merespons dinamika global, termasuk tekanan terhadap rantai pasok energi.

"Kegiatan ini dilaksanakan tiap Jumat dan diikuti oleh seluruh pegawai serta tenaga alih daya di lingkungan PLN EPI," ujar dia.

Menurut dia, PLN EPI sebagai subholding PLN berperan aktif memastikan efisiensi energi sekaligus menjaga keberlanjutan operasional perusahaan.

Dedeng menegaskan transformasi menuju energi bersih tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga perubahan perilaku.

"Komitmen menuju net zero emission pada 2060 tidak hanya lahir dari proyek besar, tetapi juga dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Program Clean Energy Day menjadi langkah nyata untuk membangun kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi emisi dan menjaga keberlanjutan energi," ujar dia.

Ia menambahkan program itu merupakan bagian dari transformasi budaya kerja yang mendorong pola kerja yang lebih efisien, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan energi.

Melalui program Clean Energy Day, pegawai dan tenaga alih daya diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan berbasis BBM setiap Jumat, serta mengoptimalkan penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, bersepeda, atau berjalan kaki.

Selain itu, pegawai juga diminta mencatat histori perjalanan guna mengukur penurunan emisi karbon dan efisiensi penggunaan bahan bakar.

Berdasarkan data internal, implementasi program ini berpotensi menurunkan emisi karbon hingga 45,7 ton CO2e per tahun, yang setara dengan penggunaan 18.800 liter Pertamax atau CO2 yang diserap 500 mangrove selama 20 tahun.

"Program ini bukan sekadar inisiatif, tetapi langkah nyata untuk membangun pola pikir baru bahwa energi adalah sumber daya yang harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab," kata Dedeng.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya integrasi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi hijau dengan akses dan kebutuhan industri.

"Kalau kita melihat pengembangan energi dan industri ini memang masih belum terintegrasi, sehingga saat sekarang pun masih banyak sekali industri yang sebenarnya butuh renewable energy, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya," kata Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Andriah Feby dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa.

Feby mengatakan saat ini regulasi untuk mendorong pengembangan EBT di Indonesia sudah cukup banyak, beserta dengan target dan potensi-potensi sumber EBT-nya.

Salah satunya adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menjadi acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan.

Berdasarkan rencana tersebut, total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 76 persen sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2034 yang paling hijau dari sebelumnya.

Pemerintah menetapkan porsi bauran EBT dan sistem penyimpanan energi (storage) hingga 76 persen atau sebesar 52,9 GW dari total tambahan kapasitas pembangkit yang terdiri dari pembangkit tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga air 11,7 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan energi nuklir 0,5 GW.

Pembangkit hijau tersebut juga ditopang oleh sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW yang terdiri atas pumped storage dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 6 GW dan battery energy storage system (BESS) 4,3 GW.

Sementara, porsi energi fosil hanya mencakup 24 persen dari total kapasitas tambahan yang terdiri atas pembangkit berbahan bakar gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

"Nah, ini yang mungkin memang dari sisi perencanaan harus kita integrasikan antara kebutuhan industri juga dengan rencana pengembangan energinya," kata Feby.

Pengembangan energi bersih ini, lanjut dia, bisa dipertimbangkan dengan pembuatan zona khusus EBT (renewable energy zone) yang diharapkan menjadi wadah kolaborasi kementerian/lembaga terkait guna mempercepat proses pengembangan energi ke depannya.

"Mudah-mudahan kebutuhan industri terhadap energi bersih itu bisa lebih mudah dan lebih cepat," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Maka dari itu, tentunya kita perlu menyiapkan yang kita sebut Green Enabling Super Grid, di mana kita harus membawa atau mentransfer energi dari pembangkit listrik renewable yang ada di luar Jawa ke Jawa,

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyoroti pentingnya pemerataan industri di Indonesia melalui interkoneksi atau transmisi listrik berbasis energi hijau atau energi baru terbarukan (EBT) yang tersebar di pulau-pulau di luar Jawa.

VP Perencanaan Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) Arif Sugiyanto dalam diskusi publik yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa, mencontohkan bagaimana permintaan (demand) energi di Jawa sangat tinggi tapi sumber EBT untuk menunjang kegiatan industri tergolong kurang.

“Ini sebenarnya salah satu nanti mungkin kalau bisa ada pemerataan industri itu tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber-sumber renewable energy yang ada di luar Jawa juga,” kata Arif.

Hal ini senada dengan amanat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 agar PLN membangun Green Super Grid atau jaringan transmisi hijau skala luas sebagai tulang punggung penyaluran listrik dari sumber EBT yang umumnya berada di daerah terpencil, menuju pusat-pusat kebutuhan listrik yang tinggi seperti kawasan industri, kota-kota besar, dan wilayah padat penduduk di seluruh Indonesia.

“Maka dari itu, tentunya kita perlu menyiapkan yang kita sebut Green Enabling Super Grid, di mana kita harus membawa atau mentransfer energi dari pembangkit listrik renewable yang ada di luar Jawa ke Jawa,” ujar Arif.

Ia mencontohkan bagaimana Sumatera memiliki potensi EBT yang melimpah seperti tenaga panas bumi (geothermal) hingga tenaga air, yang bisa diperluas lagi manfaatnya bagi kelistrikan masyarakat.

Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan transmisi listrik dalam 10 tahun ke depan mencapai total 47.758 kilometer sirkuit (kms).

Jaringan ini akan menghubungkan pembangkit-pembangkit EBT ke gardu induk PLN, dan selanjutnya menyalurkan daya ke jaringan distribusi hingga sampai ke pelanggan atau end user.

Namun, Arif mengakui bahwa pembiayaan masih menjadi isu yang penting, mengingat pembangunan interkoneksi di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, memerlukan teknologi dan biaya yang tidak sedikit.

“Karena pasti untuk membangun interkoneksi yang sangat panjang tadi membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi menggunakan kabel laut yang jaraknya sangat panjang, nah itu yang mengakibatkan investasi sangat besar,” kata dia.

Meski demikian, ia optimistis bahwa dengan potensi dan kekayaan EBT di Indonesia yang melimpah, masih akan menarik minat para investor.

“Harapannya tinggal cost of fund-nya. Jadi, competitiveness dari cost of fund yang semakin murah, harapannya ini juga akan berdampak pada pengembangan renewable energy yang semakin murah, dan tentunya tarif kepada masyarakat juga semakin murah juga,” ujar Arif.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pergeseran paradigma yang sedang pemerintah dorong saat ini bahwa transisi energi itu bukan hanya sebagai agenda saja, tapi juga bagian dari integral dari strategi ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menilai transisi energi merupakan bagian integral dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus perubahan iklim.

“Pergeseran paradigma yang sedang pemerintah dorong saat ini bahwa transisi energi itu bukan hanya sebagai agenda saja, tapi juga bagian dari integral dari strategi ekonomi nasional,” kata Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian Farah Heliantina di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Farah menilai langkah ini juga senada dengan gejolak harga energi global yang dipicu ketegangan geopolitik, utamanya perang antara Iran dengan Amerika Serikat/Israel, yang menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peralihan ke energi bersih atau hijau.

“Ketahanan energi Indonesia itu tidak bisa lagi hanya bergantung pada satu sumber energi, tapi harus berjalan bersamaan antara energi fosil dan renewable energy. Transisi menuju energi bersih harus sekaligus juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru,” ujar dia.

Ia menambahkan transisi energi pun perlu dimaknai sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan hidup sekaligus instrumen ekonomi strategis yang secara nyata mendukung pengembangan industri, memobilisasi investasi, serta kemajuan bangsa dalam jangka panjang.

Farah mengatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen, langkah transisi energi mampu membuka peluang industri dan pekerjaan hijau (green jobs), serta meningkatkan produktivitas.

“Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang besar kalau dilihat dari potensinya memang besar sekali. Indonesia tentunya dengan kondisi seperti ini bisa memiliki momentum terhadap industrialisasi kuat terutama industrialisasi yang green,” kata dia.

Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian pun mendorong kerja sama para pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan Indonesia ke skala dan kebermanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat dan ekonomi nasional.

Ia juga menyoroti target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dalam waktu relatif singkat, sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun pada 2026.

“Pemerintah juga telah membuka pintu bagi industri untuk berpartisipasi dalam pengembangan 100 GW peak energi terbarukan dalam tiga tahun ke depan,” kata Farah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) atap saat ini telah menyentuh angka 1,3 Gigawatt (GW) dalam durasi yang relatif cepat. Hal itu mencerminkan pertumbuhan hampir sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan capaian 146 MW pada tahun 2024.

Perolehan ini dinilai sebagai langkah awal yang kokoh untuk mendukung ambisi pengembangan energi surya nasional sebesar 100 GW di masa mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) serta Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) resmi meresmikan inisiatif 1,3 GW PLTS atap tersebut pada Selasa (21/4).

Proyek ini merupakan rangkaian dari gelaran Road to IndoSolar 2026, sebuah wadah sinergi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku bisnis, investor, kalangan akademis, dan mitra internasional guna mengakselerasi kemajuan energi surya di tanah air.

Pemanfaatan PLTS Atap Makin Jadi Pilihan Strategis Dukung Transisi Energi Nasional



Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi memaparkan, bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034, proyeksi kapasitas PLTS terpasang ditetapkan sebesar 17,1 GW, meskipun Presiden Prabowo Subianto mencanangkan target yang lebih tinggi, yakni mencapai 100 GW.

Berdasarkan data Eniya, saat ini total kapasitas PLTS nasional telah menyentuh 1,5 GW, dengan kontribusi PLTS atap sebesar 895 MW.

"Target pengembangan PLTS nasional akan mencapai 80 hingga 100 GW. Target ambisius ini diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan permintaan (demand creation) yang dapat menggerakkan industri energi surya dalam negeri," ujarnya, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Eniya menekankan bahwa implementasi program PLTS tidak hanya bertujuan memperkuat bauran energi bersih, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penyerapan tenaga kerja. "Kami menghitung setidaknya ada 760 ribu pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini," kata Eniya.

Pemerintah Kebut 17 Gigawatt PLTS Terbangun Tahun Ini



Pemerintah ke depannya akan melakukan diversifikasi pemanfaatan PLTS, tidak sekadar mengandalkan atap bangunan (rooftop), melainkan juga instalasi di permukaan tanah (ground-mounted) pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, lingkungan koperasi desa, serta mendukung ekosistem kendaraan listrik.

PLTS atap dinilai sebagai solusi strategis karena sifatnya yang modular, dapat dibangun dengan cepat, serta mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari skala rumah tangga hingga sektor industri. Sejalan dengan studi Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia memiliki potensi PLTS darat sebesar 165,9 GW dan 38,13 GW untuk PLTS terapung.

"Capaian ini menunjukkan energi surya bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dengan dukungan ekosistem industri yang semakin matang, AESI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat implementasi PLTS dan mewujudkan target transisi energi Indonesia," ujar Mada Ayu Habsari, Ketua Umum AESI dalam keterangannya.

Saat ini, AESI menaungi 135 anggota yang mencakup seluruh rantai pasok energi surya, mulai dari sisi manufaktur, pengembang, teknologi, hingga lembaga sertifikasi, yang menjadi modal utama dalam ekspansi industri ini.

"AESI menilai inisiatif 1,3 GW PLTS atap akan menjadi katalis bagi pengembangan energi surya dalam skala besar. Dengan kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, PLN, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan energi surya sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi hijau nasional," kata Mada.

JAKARTA - Sejak 2021, Rumah Energi melalui program Koperasi Hijau telah mendorong penguatan peran koperasi dalam transisi energi dengan menjangkau lebih dari 150 koperasi. Program ini sejalan dengan upaya implementasi PSN 100 GW PLTS yang menekankan keterlibatan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia, kali ini Rumah Energi menyelenggarakan Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program.

Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional, sejalan dengan target 100 GW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, serta berbagai mitra pembangunan guna menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas implementasi di lapangan.

Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang menekankan, pentingnya menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat akar rumput. Ia menerangkan, forum ini didorong sebagai ruang untuk mengidentifikasi bottleneck implementasi secara nyata sekaligus merumuskan strategi kolaborasi yang lebih operasional.

“Koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak transisi energi di tingkat komunitas, dan perannya perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat, model bisnis yang feasible, serta dukungan pembiayaan yang memadai,” ujar Sumanda.

“Kementerian Koperasi mendorong pengembangan PLTS untuk mengurangi ketimpangan akses energi sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif. Ke depan, kami juga menargetkan pengembangan 102 PLTS dalam dua tahun dengan fokus pada wilayah yang belum terjangkau listrik,” tutur Roysepta Abimanyu, Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Pendekatan Kolaboratif Dukung Transisi Energi yang Adil dan Inklusif

Program Koperasi Hijau milik Rumah Energi mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan koperasi, sekaligus mengembangkan model bisnis energi terbarukan berbasis komunitas yang aplikatif di lapangan.

Melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (TERBIT), Rumah Energi juga telah melakukan berbagai asesmen lapangan. Hasilnya menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan nasional dengan kebutuhan implementasi, khususnya dalam aspek model bisnis, kesiapan teknis, akses pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Trois Dilisusendi juga menyoroti pentingnya peran koperasi bagi pemenuhan kebutuhan energi. “Pengembangan energi terbarukan perlu memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand. Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat,” tegasnya.

Forum dialog ini membahas dua fokus utama, yakni penguatan tata kelola dan kebijakan untuk membuka ruang keterlibatan koperasi dalam ekosistem energi nasional, serta pengembangan model bisnis PLTS berbasis koperasi yang bankable dan scalable, termasuk eksplorasi skema pembiayaan inovatif seperti blended finance.

Dorong Kepemimpinan Transisi Energi ASEAN dengan Energi Surya



Forum ini diharapkan menghasilkan sejumlah temuan, antara lain tercapainya penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor melalui pemetaan peran kementerian/lembaga. Teridentifikasinya peluang integrasi koperasi dalam ekosistem energi terbarukan, serta tersusunnya model bisnis PLTS berbasis koperasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Identifikasi kebutuhan dukungan regulasi yang lebih pasti serta membuka peluang pengembangan skema pembiayaan inovatif guna mendukung implementasi PLTS berbasis koperasi secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat implementasi PSN 100 GW PLTS, sekaligus memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada pengembangan pilot project PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif di Indonesia,” tutup Sumanda.