#30 tag 24jam
Bos Otorita Ungkap Prioritas Prabowo dalam Pengembangan IKN
Otorita IKN fokus pada pembangunan KIPP dan ekosistem sosial-ekonomi di bawah Prabowo, dengan prioritas infrastruktur, smart city, dan investasi swasta Rp72 triliun. [505] url asal
#ikn-nusantara #prabowo-subianto #pengembangan-ikn #pembangunan-kipp #smart-city-ikn #pemindahan-asn #investasi-ikn #superhub-ekonomi #ketahanan-pangan-ikn #perlindungan-lingkungan-ikn #pembangunan-sos
(Bisnis.Com - Ekonomi) 31/03/26 17:57
v/177835/
Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menetapkan dua klaster kegiatan prioritas untuk tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari rencana strategis pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto 2025–2029.
Kepala OIKN, Basuki Hadimulnono menjelaskan agenda utama pengembangan IKN akan difokuskan pada percepatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta penguatan ekosistem sosial-ekonomi.
Fokus pertama mencakup perencanaan ruang, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, serta penyediaan hunian vertikal bagi aparatur sipil negara (ASN). Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga mengejar konektivitas wilayah dan implementasi sistem pemerintahan cerdas atau smart city.
“Kegiatan prioritas tahun 2026 otorita IKN yang tercantum dalam perencanaan strategis 2025-2029, yaitu untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara mencakup dua kegiatan prioritas, yaitu perencanaan pembangunan kawasan serta pemindahan ASN meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung, perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana-prasarana pendukung," ujar Basuki di Kompleks Parlemen RI, Senin (30/3/2026).
Tak hanya itu, percepatan konstruksi juga akan difokuskan pada pengembangan hunian vertikal, pembangunan aksesibilitas dan kolektivitas termasuk pemindahan ASN ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas atau Smart City.
Kemudian, klaster prioritas kedua menyasar pada pembangunan sosial dan pengembangan superhub ekonomi untuk menarik investasi masuk ke Nusantara. Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sekitar kawasan IKN.
Sektor ketahanan pangan turut menjadi perhatian dengan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan penanggulangan bencana. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan hidup di ibu kota baru sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam dan hutan.
“Yang kedua, pembangunan sosial, superhub ekonomi dan pengelolaan lingkungan IKN meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hutan dan sumber daya alam, penanggulangan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN.” tegas Basuki.
Implementasi strategi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. OIKN optimistis seluruh target dalam rencana strategis lima tahunan tersebut dapat tercapai melalui sinergi kementerian teknis dan mitra investasi.
Untuk diketahui, OIKN mencatat realisasi investasi swasta murni di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tembus Rp72 triliun hingga awal 2026. Basuki menjelaskan capaian tersebut berasal dari 57 perusahaan yang telah berkomitmen memperkuat ekosistem pembangunan di kawasan tersebut.
"Saat ini, sampai dengan awal 2026 sudah ada komitmen dari 57 perusahaan dengan total investasi swasta murni sebesar Rp72 triliun. Pembangunan IKN ini juga semakin meningkat dari aspek kepercayaan masyarakatnya termasuk dalam bidang usaha," jelasnya.
Teranyar, Basuki mengatakan telah menandatangani tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru dengan sejumlah investor swasta pada Rabu (25/2/2026). Ketiga perusahaan yang resmi bergabung adalah PT Panca Karya Sentosa, PT Maxi Nusantara Raya, dan PT Borneo Berkah Abadi.
Dia menjelaskan, investasi terbaru ini mencakup pembangunan fasilitas komersial dan layanan publik seperti pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, serta fasilitas olahraga. Seluruh proyek infrastruktur penunjang tersebut akan terkonsentrasi di wilayah pengembangan 1A dan 1C Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Pembangunan fasilitas tersebut juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan harian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat yang menghuni kawasan Nusantara. OIKN menargetkan terbentuknya ekosistem kawasan perkotaan yang fungsional dan mandiri melalui keterlibatan sektor swasta.
Otorita atur langkah siapkan kawasan penunjang fungsi IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengatur langkah mempersiapkan kawasan strategis sebagai penunjang fungsi IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten ... [307] url asal
Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengatur langkah mempersiapkan kawasan strategis sebagai penunjang fungsi IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Otorita mengambil langkah, di antaranya menyusun dasar hukum mempersiapkan kawasan strategis sebagai daerah penyokong fungsi IKN," ujar Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi ketika ditanya mengenai pengembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.
Dia mengharapkan daerah mitra IKN menjadi bagian penting mendukung ekosistem ekonomi calon ibu kota Indonesia itu, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
Kepastian hukum yang disusun Otorita IKN bersifat inklusif dan akuntabel dengan kepastian hukum mengenai daerah mitra dengan harapan investasi mengalir lebih merata ke wilayah sekitar IKN sehingga mendukung tercipta pemerataan pembangunan.
"Menjadi daerah mitra memerlukan unsur selanjutnya, yaitu bekerja sama dengan Otorita IKN dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala (Kepka) Otorita IKN," ujarnya.
Sesuai definisi di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, ujarnya, daerah mitra dibatasi di Pulau Kalimantan, tetapi ke depan tidak dibatasi di Pulau Kalimantan saja
"Jadi unsur daerah mitra itu adalah kawasan tertentu dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi,” katanya.
Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, daerah mitra merupakan unsur dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi.
Otorita IKN menata konsep daerah mitra bersama-sama berkomitmen membentuk daerah mitra yang bisa menjawab kepentingan bersama sehingga pemerataan pembangunan di Indonesia dapat terwujud.
"Payung hukum yang disusun, untuk memberikan kejelasan prosedur dan tata kelola kerja sama antar-wilayah yang disepakati bersama," katanya.
Otorita IKN, katanya, terus melakukan upaya membangun kawasan calon ibu kota Indonesia melalui sinergi pengembangan menjadikan IKN sebagai pusat ekonomi baru (superhub) di Indonesia.
Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)