Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional dari sejumlah negara di Amerika Selatan menyusul kasus Hantavirus yang terdeteksi pada kapal pesiar MV Hondius.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan perhatian khusus diberikan kepada penumpang yang memiliki riwayat perjalanan dari kawasan Amerika Selatan seperti Argentina.

“Terutama itu dari negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan lain sebagainya,” ujar Andi usai konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, pemerintah dapat melacak riwayat perjalanan penumpang internasional melalui sistem digital kesehatan All Indonesia yang digunakan saat masuk ke Indonesia.

Meski penumpang transit di negara lain seperti Singapura, riwayat negara asal perjalanan tetap dapat terbaca dalam sistem tersebut.

“Di All Indonesia itu disampaikan sebelumnya berasal dari negara mana. Walaupun dia singgah di Singapura atau negara lain, rekamannya bisa terbaca di situ,” katanya.

Andi menjelaskan pengawasan intensif dilakukan terutama setelah muncul kasus hantavirus pada kapal pesiar MV Hondius.

Kemenkes saat ini fokus memantau varian hantavirus pulmonary syndrome (HPS), yang menurutnya berbeda dengan tipe hantavirus hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS).

Dia mengatakan masa inkubasi varian HPS diperkirakan mencapai sekitar 46 hari sehingga pengawasan terhadap penumpang terkait dilakukan secara ketat dalam periode tersebut.

“Masa inkubasi penyakit tersebut untuk varian hantavirus pulmonary syndrome atau HPS itu kurang lebih 46 hari,” ujarnya.

Selama masa inkubasi itu, pemerintah akan terus mencermati perkembangan situasi guna memastikan tidak terjadi penyebaran lebih luas.

Andi berharap kasus yang muncul pada kapal MV Hondius tidak berkembang menjadi wabah global seperti pandemi Covid-19.

“Kita berharap bahwa kejadian ini tidak menjadi pandemi. Ini beda dengan COVID yang pandemi. Kita berharap cukup di klaster kapal itu saja,” katanya.

Menurutnya, apabila seluruh penumpang kapal telah melewati masa pemantauan dan hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi aman, intensitas pengawasan dapat diturunkan secara bertahap.

“Jika sudah melewati itu semuanya dan penumpang kapal sudah diperiksa, kita pikir semuanya aman, tentunya intensitas pengawasan bisa kita turunkan,” pungkas Andi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Organiasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia memperkuat kerja sama mereka dengan penandatanganan Grant Agreement dan penyusunan Joint Work Plan (JWP) Biennium 2026–2027.

Padabienniumatau periode dua tahun 2026—2027, kedua pihak menyepakati nilai hibah yang mencapai US$997.853 atau sekitar Rp17 miliar.

Penandatanganan yang dilakukan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dan Perwakilan WHO untuk Indonesia, N. Paranietharan, pada Rabu (6/5/2026) itu dilakukan untuk mendukung penguatan sistem kesehatan Indonesia. Kolaborasi itu juga merupakan kelanjutan kemitraan antara BPOM dan WHO Indonesia yang telah berlangsung sejak 2020.

Dengan memasukibienniumkeempat implementasi hibah, kedua pihak kembali mendorong sinergi program yang sejalan dengan prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia, mandat WHO, dan kebutuhan penguatan sistem pengawasan obat serta makanan nasional. Nilai hibah sekitar Rp17 miliar itu pun akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan 63 kegiatan lintas unit kerja di lingkungan BPOM, termasuk di unit standardisasi, pengawasan, serta laboratorium BPOM.

Taruna menyebut bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPOM.

“Kerja sama antara BPOM dan WHO Indonesia tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga memperkuat harmonisasi kebijakan dengan standar dunia serta mendukung komitmen BPOM dalam memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif,” katanya dalam siaran pers, seperti dikutip pada Senin (11/5/2026).

Dia juga menyampaikan bahwa kolaborasi itu berguna untuk menjaga kapasitas BPOM sebagai WHO-Listed Authorityuntuk vaksin.

BPOM mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup pembangunan (capacity building), dialog kebijakan (policy dialogue), dukungan ahli (expert support), dan bantuan teknis (technical assistance). Kemudian, lingkup kerja sama yang ada meliputi penguatan sistem kesehatan (health systems), peningkatan kesehatan populasi (healthier populations), pengendalian penyakit menular dan imunisasi, hingga kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan kesehatan.

BPOM menekankan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, adaptif, serta berdaya saing melalui kolaborasi ini. Kerja sama ini pun selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan obat serta makanan di tanah air untuk mendukung perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Perwakilan WHO Indonesia Phoubandith Soulivong menyampaikan apresiasinya kepada BPOM atas kemitraan yang telah terjalin selama ini.

“Kerja sama BPOM dan WHO Indonesia merupakan salah satu kerja sama penting bagi kami, mengingat BPOM merupakan salah satu mitra strategis WHO Indonesia,” ungkapnya.

Soulivong dan pihaknya berharap bahwa kerja sama Biennium 2026—2027 itu tidak sekadar makin memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, tetapi juga dapat mendukung upaya bersama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. WHO Indonesia juga mengharapkan bahwa kolaborasi itu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi biaya medis yang terus meningkat setiap tahun dinilai menjadi tantangan serius dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia.

Founder dan CEO Medix Global Sigal Atzmon mengungkapkan, kompilasi sejumlah sumber domestik menunjukkan inflasi biaya medis di Indonesia mencapai 19,8% pada 2025. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata kenaikan biaya medis di negara-negara Asia lain yang berada di kisaran 13,2%.

“Kondisi sistem kesehatan Indonesia dan tren inflasi biaya medis terus meningkat sehingga masih menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan potensi Indonesia secara optimal,” ujarnya dalam riset yang dirilis Rabu (14/1/2026).

Seiring tren tersebut, hampir seluruh perusahaan asuransi kesehatan melakukan penyesuaian harga produk. Dampaknya, terjadi kenaikan premi yang signifikan, bahkan pada beberapa produk mencapai hingga 100%.

Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan sejumlah syarat dan regulasi baru, antara lain penerapan skema co-payment bagi pemegang polis serta kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk memiliki dewan penasihat kesehatan.

Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat panduan dan pengawasan terhadap industri asuransi, mengingat setiap nasabah pada dasarnya mengelola ekosistem kesehatannya masing-masing.

Menghadapi tekanan inflasi biaya medis, Atzmon menilai perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), peningkatan kapabilitas penyedia layanan kesehatan lokal, serta arah kebijakan OJK yang lebih kuat menjadi dasar optimisme yang terukur dalam jangka panjang.

Menurutnya, penerapan AI dan digitalisasi dalam sistem kesehatan Indonesia sejauh ini terus berkembang dan mulai memberikan dampak nyata. Pemerintah dan sektor swasta, lanjutnya, telah meluncurkan berbagai inisiatif transformasi digital yang berfokus pada peningkatan akurasi diagnosis, pengelolaan penyakit kronis, optimalisasi administrasi, serta perluasan akses layanan kesehatan.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja dan ekspansi program BPJS Kesehatan turut mengubah lanskap regulasi dan mendorong kolaborasi yang makin erat antara sektor publik dan swasta.

Meski memiliki potensi besar, sistem kesehatan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses layanan, keterbatasan tenaga kesehatan, kurangnya transparansi dan keseragaman data, hingga tingginya biaya yang harus ditanggung masyarakat. Penerapan AI yang bertanggung jawab dan terarah dinilai dapat membantu mengurangi sebagian hambatan tersebut.

Pandangan serupa disampaikan Chief Business Officer Medix Global Jonathan Sternberg. Ia menilai, terlepas dari kinerja ekonomi Indonesia yang mengesankan, inflasi biaya medis di kisaran 13%–20% per tahun menunjukkan adanya ketidaksinambungan.

Kondisi ini berisiko membuat makin banyak masyarakat tidak mampu mengakses perlindungan kesehatan yang memadai, alih-alih meningkatkan penetrasi asuransi. Sternberg kembali menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan transparansi layanan kesehatan.

Menurutnya, solusi berbasis AI dan data berpotensi mentransformasi seluruh rantai nilai, baik bagi konsumen layanan kesehatan maupun industri asuransi.

“Indonesia perlu beralih dari sekadar mengejar tren inflasi biaya medis, menuju pemberian sarana bagi masyarakat untuk mengelola kesehatannya secara personal, transparan, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, penanganan kondisi medis, hingga pemilihan layanan yang tepat,” terangnya.

Ia juga menyoroti bahwa dalam banyak kasus, pasien di Indonesia sebenarnya dapat memperoleh layanan medis berkualitas di dalam negeri dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan berobat ke luar negeri. Namun, keterbatasan akses serta belum kuatnya tingkat kepercayaan masyarakat masih menjadi kendala.

“Kami mengapresiasi bagaimana perusahaan asuransi serta Otoritas Jasa Keuangan secara aktif mengevaluasi tantangan ini,” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan perkembangan aturan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, KRIS merupakan sistem yang nantinya akan mengantikan sistem kelas 1, 2, 3.

"Sekarang kita nunggu, Perpresnya (Peraturan Presiden) ini satu paket. Itu sekarang sedang dalam proses untuk finalisasi," kata dia kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

Dalam rapat ini, Menkes mengatakan KRIS adalah upaya menstandarisasi fasilitas pelayanan rawat inap untuk kesetaraan akomodasi pasien.

Ia menekankan agar BPJS Kesehatan fokus mengurusi masyarakat kelas bawah. Sementara itu, dia menilai untuk kelas atas dibiarkan ke asuransi swasta.

"Supaya BPJS fokusnya ke yang di bawah aja, BPJS nggak usah cover yang kaya deh. Karena kelas satu biarin diambil swasta," kata Budi.

Sebelumnya, pada RDP dengan Komisi IX DPR RI pada Mei 2025, Menkes mengusulkan agar masa transisi penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS bisa diperpanjang sampai 31 Desember 2025.

Agenda tersebut mundur dari awalnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan ketentuan soal penetapan manfaat, tarif, dan Iuran baru BPJS Kesehatan oleh pemerintah paling lambat pada 1 Juli 2025, seiring dengan mulai berlakunya sistem pelayanan rawat inap standar, yang tak lagi fokus pada klasifikasi kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan.

Sementara soal iuran baru yang ditetapkan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Prof. Nunung Nuryartono mengatakan hal ini belum final.

Ia mengatakan bahwa saat ini iuran BPJS Kesehatan yang baru tersebut masih dalam proses perhitungan.

"Terkait iuran sedang menghitung termasuk ada beberapa skenario sehingga kita bisa memastikan berapa besaran yang tepat disesuaikan dengan kemampuan dan melihat berbagai faktor seperti faktor makro ekonominya seperti apa," katanya.