SINGAPURA - Impor bahan bakar minyak (BBM) Rusia ke Singapura melonjak tajam diproyeksikan mencetak rekor tertinggi pada April 2026. Lonjakan ini terjadi di tengah krisis pasokan global akibat perang di Iran dan terganggunya jalur utama energi di Selat Hormuz.

"Rasa sakit belum terasa, tapi masalah pasokan hampir pasti muncul dalam beberapa minggu mendatang," ujar Analis Rystad Energy, Paola Rodriguez-Masiu dikutip dari Futubull Financial, Minggu (25/4/2026).

Data perusahaan analitik energi Vortexa menunjukkan impor bahan bakar Rusia ke Singapura lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata bulanan 2025. Volume pengiriman bahkan diperkirakan mencapai level tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2016.

Peningkatan ini terjadi saat pasokan dari kawasan Teluk mengalami penurunan signifikan. Kedatangan harian minyak dari Timur Tengah turun sekitar 36%, dari 522.000 barel per hari (bph) pada awal tahun menjadi 336.000 barel per hari pada Maret-April.

Sebaliknya, pasokan dari Rusia meningkat tajam dari 372.000 menjadi 585.000 bph dalam periode yang sama, mengisi kekosongan akibat terganggunya distribusi minyak dari Timur Tengah.

Gangguan pasokan dipicu penutupan Selat Hormuz oleh Iran pada awal Maret disebut Badan Energi Internasional sebagai salah satu gangguan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Jalur tersebut sebelumnya menopang sekitar 20% perdagangan minyak dunia.

Di tengah krisis, pemerintah Amerika Serikat memberikan pengecualian sementara terhadap sanksi minyak Rusia untuk menjaga stabilitas pasokan. Kebijakan ini turut mempercepat peralihan arus perdagangan energi ke Rusia, meski masa berlakunya terbatas.

Lonjakan permintaan juga mendorong kenaikan harga bahan bakar kapal (bunker fuel) secara signifikan. Singapura sebagai pusat pengisian bahan bakar kapal global bahkan rela membayar premi tinggi, yang berdampak pada pengalihan pasokan dari pasar lain, termasuk Eropa.

Perubahan ini tidak hanya terjadi di Singapura. Sejumlah negara Asia lainnya mulai meningkatkan impor energi dari Rusia, menandai pergeseran besar dalam rantai pasok global yang semakin dipengaruhi dinamika geopolitik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik Iran tidak hanya berdampak pada harga energi, tetapi juga mempercepat realokasi sumber pasokan global, dengan Rusia menjadi salah satu pemasok utama bagi pasar Asia di tengah krisis.

JAKARTA - Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa berandai-andai mengenakan pungutan pada kapal yang melewati Selat Malaka, meniru langkah Iran di Selat Hormuz. Malaysia dan Malaysia tegas menolak gagasan tersebut, mendorong Menteri Luar Negeri Sugiono mengklarifikasi bahwa pernyataan Purbaya hanya bercanda.

Lebih dari 200 kapal—termasuk kapal kontainer, kapal tanker minyak, dan kapal pengangkut barang curah—melintasi Selat Malaka setiap hari, yang berjumlah lebih dari 90.000 kapal per tahun, atau sekitar seperempat dari barang dagangan global. Ini kira-kira dua kali lipat jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz.

Selat Malaka jauh lebih sempit daripada Selat Hormuz.

Selat Malaka menyempit hingga hanya 2,7 km di titik tersempitnya dekat Singapura, dengan kedalaman rata-rata sekitar 25 meter.

“Kita berada di jalur perdagangan dan energi global yang strategis, tetapi kita tidak mengenakan biaya kepada kapal yang melewati Selat Malaka,” kata Purbaya pada simposium keuangan di Jakarta baru-baru ini. “Sekarang Iran berupaya mengenakan biaya kepada kapal yang melewati Selat Hormuz," katanya lagi.

“Jika kita membaginya menjadi tiga bagian antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, bukan?” lanjut Purbaya sambil tertawa.

Purbaya mengatakan gagasan itu sejalan dengan arahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto agar Indonesia memainkan peran yang lebih besar dalam perdagangan global, mendorong Indonesia untuk "mulai berpikir lebih ofensif" tentang sumber dayanya.

Namun menteri tersebut bergegas meredam pernyataannya dan mengatakan gagasan seperti itu tidak sederhana.

“Singapura kecil, Malaysia mirip (dengan Indonesia)—mungkin kita bisa membaginya menjadi dua. Seandainya saja sesederhana itu, tetapi kenyataannya tidak,” katanya.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menentang gagasan tersebut. Dia mengatakan Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand memiliki “pemahaman yang kuat” tentang status selat sepanjang 900 km tersebut.

“Apa pun yang harus dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itulah pemahaman kami—itu tidak dapat dilakukan secara sepihak,” katanya dalam sebuah forum di Kuala Lumpur tentang dampak konflik AS-Iran terhadap Malaysia.

“Ketika kami menyepakati perjanjian bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya—tidak ada keputusan sepihak," imbuh dia, seperti dikutip dari The Straits Times, Jumat (24/4/2026).

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kepentingan strategis yang sama dalam menjaga Selat Malaka dan Singapura tetap terbuka, mencatat bahwa ketiga negara tersebut adalah ekonomi yang bergantung pada perdagangan dan bekerja sama untuk menjaga jalur bebas melalui perairan tersebut.

“Hak lintas transit dijamin untuk semua orang,” kata Balakrishnan. “Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea di wilayah sekitar kami," ujarnya.

Sebelumnya, dia membela keputusan Singapura untuk tidak menegosiasikan bea tersebut dengan Teheran, dan malah menegaskan kebebasan navigasi yang dijamin berdasarkan United Nations on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)—sebuah hukum laut internasional.

Perjanjian internasional tersebut memastikan bahwa semua kapal—termasuk kapal perang—dapat berlayar di laut dan selat tanpa gangguan yang tidak semestinya.

Jauh hari sebelumnya, saat berbicara di Parlemen Singapura pada 7 April, Balakrishnan mengatakan bahwa hak lintas transit bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh negara-negara tetangga.

“Ini sama sekali bukan izin untuk ditaklukkan. Ini bukan bea yang harus dibayar. Ini adalah hak semua kapal dari berbagai negara untuk melintasinya,” katanya.

Meneteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan mengenakan bea masuk pada kapal yang melintasi Selat Malaka karena hal itu akan UNCLOS 1982.

Sugiono menekankan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi kebebasan navigasi dan memastikan bahwa lalu lintas maritim melalui salah satu jalur air tersibuk di dunia tetap lancar dan terbuka.

“Kami juga berharap adanya jalur pelayaran bebas, dan saya percaya ini adalah komitmen bersama di antara banyak negara untuk menciptakan jalur pelayaran yang terbuka, netral, dan saling mendukung,” katanya.

“Jadi, tidak… Indonesia tidak dalam posisi untuk melakukan itu,” tambahnya, merujuk pada candaan Purbaya untuk memungut biaya dari kapal yang menggunakan jalur Selat Malaka.

Sekadar diketahui, kekhawatiran yang meluas akibat gangguan di Selat Hormuz telah mencapai Asia Tenggara, sebagian didorong oleh peningkatan kerja sama pertahanan antara Jakarta dan Washington, yang menandatangani Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama pada 13 April.

Meskipun pakta tersebut tidak menyebutkan selat tersebut dan digambarkan sebagai upaya untuk memodernisasi kemampuan pertahanan Indonesia, peningkatan kehadiran Amerika di kawasan tersebut berisiko meningkatkan ketegangan dengan China, yang sejak lama memandang Selat Malaka sebagai hal yang penting bagi keamanan energinya.

Apa yang disebut "dilema Malaka" ini diangkat pada tahun 2003 oleh presiden China saat itu, Hu Jintao, yang mengatakan: "Beberapa kekuatan besar selama ini telah melanggar dan mencoba mengendalikan navigasi melalui Selat Malaka."

Sekitar 80 persen impor minyak China melewati selat tersebut, dan gangguan apa pun akan menimbulkan hambatan strategis bagi perekonomiannya.

JAKARTA - Indonesia dan Singapura menyatakan posisi yang bertolak belakang terkait wacana pengenaan biaya tol atau pungutan bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Bloomberg melaporkan pejabat senior dari Indonesia dan Singapura menyatakan posisi yang sangat berbeda pada Rabu (22/4).

Perbedaan pandangan ini mencuat setelah Menteri Keuangan Indonesia mempertanyakan kelayakan pendapatan dari rute perdagangan energi global tersebut, sementara Singapura bersikeras menjaga prinsip kebebasan navigasi internasional.

"Hak untuk bergerak melintasi perbatasan dilindungi bagi semua orang. Kami tidak akan bekerja sama dengan upaya apa pun untuk memblokir, menghalangi, atau mengumpulkan tol di lingkungan kami," tegas Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam wawancara di acara CNBC di Singapura, Rabu (22/4/2026).

Silang pendapat bermula ketika Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, mengemukakan pertanyaan mengenai posisi strategis Indonesia yang belum dioptimalkan secara finansial. Dalam sebuah forum infrastruktur di Jakarta, Purbaya menyoroti fakta bahwa selama ini Indonesia tidak memungut biaya apa pun dari kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka.

Purbaya mengalkulasi, jika pendapatan dari sektor tersebut dapat dibagi secara adil di antara tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura, maka angka yang dihasilkan akan sangat signifikan bagi kas negara. Menurutnya, sebagai jalur perdagangan energi utama dunia, wajar jika muncul pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan tanpa pungutan yang berlaku saat ini.

Ketegangan ini menarik perhatian dunia mengingat Selat Malaka merupakan "titik sempit ekonomi" (chokepoint) yang setara pentingnya dengan Terusan Suez atau Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi utama yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus menjadi rute vital bagi distribusi barang dan energi global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada awal April juga telah menekankan betapa krusialnya posisi geografis Indonesia. Presiden mengingatkan bahwa 70 persen energi dan perdagangan Asia Timur melewati perairan Indonesia, termasuk Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar, yang menjadikan Indonesia sebagai fokus perhatian dunia.

Namun, Singapura memandang wacana tersebut sebagai ancaman terhadap ekonomi yang bergantung pada perdagangan. Balakrishnan menyatakan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Singapura seharusnya berbagi pandangan yang sama bahwa keterbukaan jalur laut adalah kunci pertumbuhan ekonomi kawasan, sebuah posisi yang juga telah dikomunikasikan kepada Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dari sisi geopolitik, Selat Malaka juga memiliki dimensi kerentanan yang disebut oleh para pemimpin Tiongkok sebagai "Dilema Malaka." Beijing merasa sangat bergantung pada jalur yang dipatroli oleh Armada Ketujuh AS tersebut, sehingga mereka mulai mencari rute alternatif melalui pipa energi di Rusia dan Myanmar guna mengurangi ketergantungan di selat tersebut.

Menanggapi situasi global yang memanas, Balakrishnan memperingatkan bahwa ketegangan di jalur laut dapat memicu konflik yang lebih besar. Ia mengibaratkan eskalasi yang saat ini terjadi di Selat Hormuz hanyalah "latihan pembuka" jika dibandingkan dengan potensi gangguan keamanan di wilayah Pasifik.

Hingga saat ini, wacana pengenaan tarif tol tersebut masih menjadi bahan diskusi hangat di tingkat regional. Indonesia tetap pada posisi mengkaji nilai strategis wilayahnya, sementara negara tetangga dan kekuatan global terus memantau setiap kebijakan yang dapat berdampak pada kelancaran arus logistik internasional di Selat Malaka.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membidik keterlibatan dalam proyek kerja sama energi terbarukan dengan Singapura, dengan nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp518,74 triliun.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan minat investor terhadap proyek penyediaan listrik hijau tersebut cukup besar. Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur panel surya serta jaringan transmisi lintas negara.

"Kami akan melaksanakan dan meninjau ekspor energi untuk Singapura, dan Indonesia dalam hal (proyek) panel surya, yang kemungkinan akan menjadi proyek terbesar di ASEAN," kata Pandu dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, keterlibatan Danantara juga mencakup pembangunan jalur transmisi yang menghubungkan Indonesia dan Singapura.

"Kami (Danantara) akan terlibat dan juga membangun jalur transmisi baik untuk Singapura maupun bagi negara kita sendiri. Proyek tersebut setidaknya akan bernilai mendekati 30 miliar dolar AS," ujarnya.

Meski demikian, Pandu menekankan bahwa detail teknis dan skema kerja sama masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut, mengingat sejumlah perusahaan swasta telah lebih dulu menjalin kesepakatan dengan otoritas Singapura.

Lebih lanjut, ia menyebutkan proyek ini merupakan kelanjutan dari komitmen pengembangan proyek panel surya yang sebelumnya dibahas dalam ajang Indonesia Sustainability Forum (ISF).

“Karena keinginannya (kerja sama RI-Singapura) itu juga bisa membawa banyak value ke Indonesia, dan kita kan juga nanti harus bikin solar panel itu. Nanti juga kita pasti produksi buat Indonesia juga. Jadi banyak nilai tambah lah,” jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Memang ada kenaikan. Informasi yang kami terima, hal ini berkaitan dengan kenaikan harga minyak dunia yang dipengaruhi situasi di Timur Tengah,

Batam (ANTARA) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam memastikan kunjungan wisatawan mancanegara tetap berjalan normal imbas kenaikan biaya perjalanan feri rute Singapura-Batam akibat tambahan fuel surcharge yang baru diberlakukan pada 12 Maret 2026.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam Ardiwinata saat dikonfirmasi di Batam, Jumat mengatakan, kenaikan harga tiket belum berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura.

Ia mengatakan, setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Dinas Perhubungan.

“Memang ada kenaikan. Informasi yang kami terima, hal ini berkaitan dengan kenaikan harga minyak dunia yang dipengaruhi situasi di Timur Tengah,” kata Ardiwinata.

Ia menyebut, hingga saat ini belum ada laporan pembatalan perjalanan dari agen perjalanan maupun rombongan wisata yang telah menjadwalkan kunjungan ke Batam.

“Sampai saat ini belum ada pembatalan perjalanan dari travel agent ataupun rombongan wisata yang sudah merencanakan kunjungan ke Batam dalam waktu dekat,” ujarnya.

Penyesuaian biaya perjalanan feri tersebut dikenakan dalam bentuk tambahan fuel surcharge.

Untuk keberangkatan dari Singapura ke Batam melalui HarbourFront Centre atau Tanah Merah Ferry Terminal dikenakan biaya tambahan sebesar 6 dolar Singapura.

Sementara untuk keberangkatan dari Batam dan wilayah Kepulauan Riau, seperti Batam Centre, Sekupang, dan Tanjungpinang, dikenakan biaya tambahan sekitar Rp65.000 per penumpang.

Untuk perjalanan pulang-pergi, tarif umumnya berada di kisaran 76 dolar Singapura atau sekitar Rp1 juta.

Namun dari hasil pemantauan terbaru, harga tiket pulang-pergi dari Singapura ke Batam tercatat mencapai sekitar 88 dolar Singapura atau sekitar Rp1,1 juta.

Sementara itu, tarif perjalanan satu arah dari Batam menuju Singapura rata-rata berada di kisaran Rp570-650 ribu, dari sebelumnya di kisaran Rp530 ribu.

Ardiwinata menjelaskan bahwa kenaikan biaya perjalanan tersebut bersifat fluktuatif dan dapat berubah mengikuti perkembangan harga minyak global.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pelaku industri pariwisata, termasuk agen perjalanan yang menangani kunjungan wisata grup dari Singapura.

“Dari hasil pemantauan kami, agenda wisata yang sudah dijadwalkan tetap berjalan sesuai rencana,” katanya.

Salah satu contohnya adalah kegiatan Batam Golf Tournament yang telah terjadwal dan hingga kini tidak mengalami pembatalan peserta.

“Batam Golf Tournament sudah penuh pesertanya dan sampai sekarang juga tidak ada pembatalan,” ujar Ardiwinata.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kalau produk kita bisa masuk ke supermarket atau pasar-pasar di Singapura, itu akan menjadi kebanggaan tersendiri. Harapannya produk-produk UMKM yang ada di Batam juga bisa sampai ke sana

Batam (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan kawasan Asia Tenggara sebagai pasar potensial bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia, terutama asal Batam, Kepulauan Riau.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan pelaku UMKM Batam memiliki peluang besar untuk memanfaatkan kedekatan geografis dengan negara-negara tetangga.

“Kita tentu bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain. Karena itu, tadi saya memberi semangat kepada para pelaku usaha untuk yakin dengan kemampuan sendiri, serta tetap produktif dan proaktif dalam mencari peluang pasar,” kata Dyah setelah berdialog dengan pelaku UMKM di Batam, Senin.

Menurutnya, pemerintah melalui Kemendag hadir untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan siap memasuki pasar ekspor.

“Target kami di Kementerian Perdagangan adalah bagaimana UMKM kita bisa ekspor. Pemerintah hadir untuk memberikan pendampingan agar pelaku usaha bisa memanfaatkan peluang tersebut,” ujarnya.

Dyah menilai Batam memiliki posisi strategis untuk mengembangkan ekspor produk UMKM karena lokasinya yang dekat dengan Singapura dan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Ia berharap produk-produk UMKM lokal dapat menembus pasar ritel maupun pasar tradisional di negara tetangga.

“Kalau produk kita bisa masuk ke supermarket atau pasar-pasar di Singapura, itu akan menjadi kebanggaan tersendiri. Harapannya produk-produk UMKM yang ada di Batam juga bisa sampai ke sana,” katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemendag telah menghadirkan Export Center Batam yang berfungsi sebagai pusat informasi serta pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin menembus pasar ekspor.

Sementara itu, Kepala Pengelola Export Center Batam Mikhael Ardianto mengatakan hingga saat ini tercatat sekitar 70 pelaku usaha telah terdata dan berkonsultasi dengan tenaga teknis di Export Center Batam terkait peluang ekspor.

Menurutnya, para pelaku usaha yang datang memiliki beragam sektor usaha, mulai dari makanan dan minuman hingga produk olahan lainnya.

“Kami sudah memiliki database pelaku usaha yang berpotensi untuk ekspor, dan sebagian besar sudah melakukan bimbingan atau konsultasi dengan tenaga teknis di Export Center Batam,” kata Mikhael.

Ia menambahkan sejak dibuka pada Agustus 2025, Export Center Batam juga telah memfasilitasi sejumlah kegiatan business matching antara pelaku UMKM dengan calon pembeli dari luar negeri.

Namun demikian, Mikhael mengatakan hingga saat ini belum ada eksportir perdana yang melakukan ekspor melalui pendampingan langsung dari Export Center Batam.

Ia mengatakan pelaku usaha masih berada pada tahap penjajakan kerja sama, pengiriman sampel produk, hingga penandatanganan nota kesepahaman dengan calon pembeli.

“Beberapa pelaku usaha sudah melakukan business matching dan mengirim sampel ke buyer. Ada juga yang sudah menandatangani MoU, namun untuk proses ekspor masih menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujarnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Hari ini kita melepas ekspor produk unggas dan turunannya ke tiga negara, yaitu Singapura, Jepang dan Timor Leste

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas ekspor 545 ton produk unggas dan turunannya senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang dan Timor Leste sebagai perluasan pasar komoditas pangan strategis itu menyusul pencapaian swasembada.

"Hari ini kita melepas ekspor produk unggas dan turunannya ke tiga negara, yaitu Singapura, Jepang dan Timor Leste," kata Mentan saat pelepasan ekspor tersebut di Kantor Kementan Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan langkah itu menegaskan posisi industri perunggasan nasional yang tidak hanya telah swasembada ayam dan telur, tetapi juga mulai memperluas ekspansi ke pasar global.

Mentan Amran menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada ayam dan telur dan memiliki kapasitas produksi yang kuat.

"Sekarang ini kita sudah swasembada telur, ayam, beras dan seterusnya. Nah ini kita dorong ekspor ke negara-negara lain. Sekarang ada 10 tujuan negara langganan ekspor kita. Hari ini ada tiga negara tujuan kita akan kirim telur, ayam atau produk unggas dan turunannya," ujarnya.

Ia juga menekankan keberhasilan ekspor menjadi bukti Indonesia tidak bergantung pada impor ayam.

“Kita sepakat bagaimana menjadi lumbung pangan dunia. Karbohidrat dan protein. Sekarang protein khususnya dari unggas, sudah swasembada dan ekspor,” ujarnya.

Mentan menegaskan lonjakan produksi tidak boleh berujung pada anjloknya harga di tingkat peternak. Untuk itu, pemerintah mengendalikan surplus melalui mekanisme penyerapan domestik termasuk pemanfaatan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperluas akses ekspor.

Langkah itu dilakukan agar keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga. Ekspor dilakukan oleh empat perusahaan nasional dengan volume dan nilai ekspor berbeda-beda setiap perusahaannya.

Keempat perusahaan itu meliputi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Taat Indah Bersinar dan PT Malindo Food Delight.

Bagi pelaku usaha, ekspor itu memberi kepastian pasar di tengah produksi nasional yang melimpah. Pemerintah memanfaatkan surplus untuk menjaga harga di tingkat peternak tetap stabil sekaligus memperluas akses global.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda menyampaikan keberhasilan ekspor tidak terlepas dari penguatan sistem kesehatan hewan, jaminan keamanan pangan, serta pengawasan berbasis standar internasional.

“Setiap produk yang diekspor telah melalui proses sertifikasi veteriner dan pengawasan ketat sesuai persyaratan negara tujuan. Kami memastikan aspek traceability, biosekuriti dan keamanan pangan terpenuhi agar ekspor berkelanjutan,” ujar Agung.

Ia menambahkan pembukaan dan pemeliharaan akses pasar luar negeri dilakukan melalui diplomasi veteriner yang intensif.

“Kami terus memperkuat komunikasi teknis dengan otoritas veteriner negara mitra. Kepercayaan pasar internasional harus dijaga dengan konsistensi mutu dan kepatuhan terhadap standar,” katanya.

Dengan produksi yang melimpah dan pasar ekspor yang terus tumbuh, pelaku usaha perunggasan nasional kini berada pada posisi yang lebih kuat.

Kementan menegaskan akan terus mengawal keseimbangan antara surplus produksi, stabilitas harga di tingkat peternak, serta perluasan pasar global, sehingga industri unggas nasional semakin mandiri dan berdaya saing.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) kembali mengaktifkan Liaison Officer (LO) di Singapura sebagai langkah strategis memperkuat diplomasi investasi dan mempercepat arus Penanaman Modal Asing (PMA) ke Batam.

Menurut Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis kehadiran liaison officer akan mempercepat komunikasi dengan investor sekaligus memastikan minat investasi dapat segera dikonversi menjadi proyek nyata.

“Batam tidak hanya menawarkan insentif, tetapi kepastian dan kecepatan eksekusi. Kehadiran Liaison Officer di Singapura akan mempercepat transformasi minat investasi menjadi realisasi proyek,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat.

Fary menandatangani Gloria Tan sebagai LO BP Batam di Singapura.

Sebelumnya, Gloria Tan menjadi LO BP Batam di Singapura selama 18 tahun dari 2001 hingga 2020.

Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat konektivitas investasi kedua kawasan.

“Batam memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri regional. Peran kami adalah memastikan investor Singapura dapat terhubung langsung dengan peluang investasi yang siap dieksekusi di Batam,” katanya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar RI untuk Singapura, Thomas Siregar, menyambut baik langkah BP Batam tersebut.

“Penguatan kehadiran BP Batam di Singapura akan semakin memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dan membuka peluang investasi yang lebih luas bagi Batam dalam rantai pasok regional,” ujarnya.

Langkah ini sekaligus menegaskan strategi BP Batam menjadikan Batam sebagai regional execution hub bagi investasi industri, logistik, dan ekonomi hijau di Asia Tenggara.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Duta Besar RI untuk Singapura (2020-2025) Suryopratomo menyebut tentang pentingnya sinergi tiga pilar dalam membangun negara. Hal itu dia sampaikan setelah melihat langsung apa yang terjadi di Singapura .

"Negara ini hanya bisa dibangun kalau ada sinergi dari tiga pilar yakni pilar pemerintah, pilar pengusaha, dan pilar masyarakat," ujar Suryopratomo dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (22/2/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Tommy ini, tiga pilar tersebut harus membangun trust di antara meja. "Jadi, harus ada mutual understanding, saling mengerti, mutual trust, dan mutual respect," katanya.

Pria berlatar belakang wartawan ini menambahkan, Singapura bisa melakukan itu karena pemerintahnya percaya pada dunia usaha, dunia usahanya percaya pada masyarakat, dan masyarakatnya percaya pada pemerintah. "Ketika tiga pilar itu saling mendukung, itu sangat luar biasa."

Selain itu, kata Tommy, kunci kemajuan suatu bangsa itu di manusianya. Karena itu, pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. "Singapura bahkan menerapkan apa yang mereka namakan skillfull future. Orang itu tidak pernah boleh untuk berhenti belajar. Sekarang misalnya, tantangan terbesar yang dihadapi Singapura adalah AI. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun AI literacy, supaya melek AI. Mereka berikan semacam anggaran untuk setiap orang mau ikut kursus. Dibayarkan negara," jelasnya.

Selanjutnya, pemimpin juga harus memberi contoh dalam bentuk kesederhanaan. "Pejabat Singapura bisa dilihat, nggak ada yang mentang-mentang dalam segala hal, cara berpakaian, berkendaraan, kehidupan sehari-hari, mereka betul-betul sama dengan rakyat kebanyakan orang Singapura."

JAKARTA - Duta Besar RI untuk Singapura (2020-2025) Suryopratomo menceritakan pengalamannya selama bertugas di Negeri Singa. Menurutnya, ada perbedaan pejabat Singapura dengan Indonesia .

Menurut pria yang akrab disapa Tommy ini mengatakan, hubungan pejabat Singapura dengan rakyatnya sangat dekat. "Kalau rakyat ingin menyapa, ngobrol, sebagai seorang pejabat publik itu kewajiban dia untuk mendengarkan. Dia akan memberikan waktu untuk mendengar apa yang akan disampaikan," ujar Tommy dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (22/2/2026).

Tommy mengatakan, hal itu tak terlepas dari sistem parlementer yang diterapkan di Singapura. "Mereka akan menjadi pejabat negara kalau dia terpilih sebagai anggota parlemen. Setelah terpilih, tanggung jawabnya itu bukan hanya dalam menjalankan tugas sebagai pejabat, tetapi bagaimana membangun komunikasi dengan konstituennya. Karena itu, semua pejabat Singapura pasti akan dekat dengan rakyatnya," ujarnya.

Menurut Tommy, kalau pejabat itu tidak dekat dengan rakyatnya, pada pemilu berikutnya pejabat tersebut tidak akan terpilih sebagai anggota parlemen. Artinya, orang tersebut juga tidak akan menjadi pejabat. "Karena di Singapura, orang akan menjadi menteri hanya kalau dia terpilih menjadi anggota parlemen," katanya.

Bagaimana dengan pejabat di Indonesia? "Selalu saya sampaikan, bedanya kita dengan di Singapura itu, kita ini terlalu feodal. Pejabat kita itu cenderung feodal. Sekali lagi karena dia feodal, kecenderungan yang muncul itu adalah kekuasaan dianggap hak istimewa," ujarnya.

Tommy menekankan, dirinya melihat sesuatu yang berbeda selama bertugas di Singapura. "Tugas semua menteri, pejabat di Singapura itu adalah mereka tahu harus melakukan sesuatu untuk kemajuan negaranya. Karena hanya dengan itulah, Singapura akan menjadi negara yang maju."

SINGAPURA - BRI Group kembali menorehkan prestasi di tingkat regional dengan meraih empat penghargaan bergengsi dalam ajang 19th ESG Green Finance Awards 2025 dan 19th Annual Borrower Issuer Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Alpha Southeast Asia di Singapura pada Kamis (12/2). Capaian ini semakin memperkuat posisi BRI Group sebagai institusi keuangan nasional yang konsisten menghadirkan instrumen pendanaan berbasis ESG melalui penerbitan obligasi dan sukuk berwawasan sosial, sekaligus memperluas dampak inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada publikasi resmi Alpha Southeast Asia, BRI Group tercatat sebagai institusi keuangan Indonesia dengan perolehan penghargaan terbanyak dalam ajang tersebut. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meraih penghargaan Best SDG Bond & Best Social Bond in Asia 2025. Sementara itu, PT Pegadaian memperoleh Best Sovereign Sukuk & Best Social Bond in Asia 2025, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dianugerahi Best Islamic Finance & Best Social Orange Bond in Asia 2025.

Group CEO BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa pengakuan internasional ini menjadi motivasi bagi BRI Group untuk terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan instrumen pembiayaan yang tidak hanya solid secara finansial, tetapi juga menghasilkan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen BRI Group dalam memperkuat pendanaan berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi langsung bagi agenda inklusi sosial dan pemerataan akses keuangan. Ke depan, BRI Group akan terus memperluas akses keuangan, memperkuat pembiayaan berwawasan ESG, serta memastikan setiap instrumen yang diterbitkan selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penguatan ekonomi kerakyatan," ujar Hery dalam keterangan pers, Selasa (17/2/2026).

Hery menyampaikan bahwa capaian tiga entitas dalam BRI Group memperkuat reputasi BRI sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab secara sosial. Dalam ajang ini, BRI menerima penghargaan Best SDG Bond & Best Social Bond in Asia 2025 atas keberhasilannya menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp5 triliun atau setara dengan (US$300 juta) yang diterbitkan pada 18 Juni 2025. Obligasi tersebut pun memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yang mencerminkan fundamental keuangan BRI yang sangat solid serta prospek usaha yang stabil.

Penerbitan ini juga menjadi tonggak penting, mengingat BRI merupakan bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi berwawasan sosial, sekaligus mencatatkan penerbitan obligasi sosial terbesar dalam satu tahap.

Dana hasil penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali proyek-proyek sosial yang telah ada. Secara spesifik mencakup layanan infrastruktur dasar yang terjangkau dari sisi akses dan harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, dan penciptaan lapangan kerja. Social Bond juga dialokasikan untuk program yang bertujuan mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan UMKM, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi.

Transaksi ini pun mencatatkan oversubscription hingga Rp6,57 triliun atau 1,31 kali dari target awal, mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap profil risiko dan prospek BRI. Komitmen kolektif BRI Group dalam memperkuat pendanaan berkelanjutan juga diperkuat oleh entitas lainnya. Pada kesempatan yang sama, PT Pegadaian menerima anugerah Best Sovereign Sukuk & Best Social Bonds in Asia 2025 atas keberhasilannya dalam menerbitkan surat utang senilai total Rp4,457 triliun atau setara USD278,5 juta, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,752 triliun serta Social Bonds (Obligasi Sosial) sebesar Rp1,940 triliun.

Seluruh dana yang dihimpun dialokasikan untuk memperkuat pendanaan di sektor pembiayaan mikro dan UMKM yang sejalan dengan misi perusahaan untuk mempercepat inklusi keuangan dan mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Sementara itu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menorehkan prestasi sebagai Best Islamic Finance & Best Social Orange Bonds in Asia 2025 atas atas keberhasilan PNM menghadirkan instrumen pembiayaan dan pemberdayaan berbasis dampak sosial melalui penerbitan Orange Bonds dan Sukuk Bonds senilai Rp3,77 triliun atau setara USD226 juta.

Dana yang dihimpun dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan pendampingan dan penguatan kapasitas usaha perempuan prasejahtera ultra mikro. Hingga kini, PNM telah melayani 22,9 juta nasabah di 60.250 desa melalui program PNM Mekaar, serta mencatatkan sejarah sebagai penerbit Orange Bonds pertama di Indonesia dan dan kedua di Asia, serta Sukuk Bonds pertama di Indonesia dan dunia.

Sebagaimana diketahui, ajang Alpha Southeast Asia Awards sendiri telah menjadi barometer kredibilitas dan inovasi institusi keuangan sejak tahun 2006, dengan penilaian ketat berdasarkan kualitas transaksi, eksekusi pasar, dan kontribusi terhadap pengembangan industri keuangan regional.

"Apresiasi internasional ini menegaskan komitmen BRI Group dalam menghadirkan pendanaan berkelanjutan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Penghargaan ini juga mencerminkan konsistensi BRI Group sebagai inovator instrumen keuangan berbasis pemberdayaan dan keberlanjutan yang selaras dengan agenda Environmental, Social, and Governance (ESG). Ke depan, BRI Group berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan hingga memperkuat pemberdayaan yang terintegrasi hingga ke akar rumput," tegas Hery.

JAKARTA - Pesawat Airbus A350-900 jarak jauh pertama milik Singapore Airlines yang telah menjalani retrofit atau modernisasi dijadwalkan beroperasi komersial mulai 2026 ini. Program retrofit pesawat bermesin Rolls-Royce Trent XWB-84 ini menandai pembaruan total kabin jarak jauh dan layanan premium menjadi lebih eksklusif.

Pembaruan mencakup kursi di semua kelas yang semua benar-benar baru, internet satelit, hiburan mutakhir, serta tata ruang kabin yang lebih modern. Strategi ini mendukung permintaan perjalanan internasional yang terus meningkat. Maskapai menargetkan, dengan berbagai pembaruan ini, pengalaman perjalanan akan lebih personal dan efisien. Penumpang akan merasa benar-benar nyaman sepanjang penerbangan.

General Manager Singapore Airlines untuk Indonesia, Chee Chian Seah, mengungkapkan, industri penerbangan global kini menuntut standar layanan yang semakin tinggi. Perusahaan menilai kebutuhan pelanggan terus berkembang cepat. Karena itu, inovasi armada menjadi bagian penting transformasi layanan.

"Kami terus meningkatkan pengalaman pelanggan melalui inovasi produk. Program retrofit Airbus A350 menghadirkan produk kabin jarak jauh terbaru, termasuk layanan premium ekslusif," katanya saat berbincang dengan iNews Media Group di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Program retrofit dimulai Singapore Airlines pada November 2024. Pembaruan dilakukan bertahap pada beberapa pesawat Airbus A350. Maskapai menyiapkan pengalaman terbang lebih nyaman bagi rute-rute utama termasuk antarbenua. Inovasi ini menegaskan target mempertahankan posisi premium global.

Seperti diketahui, A350-900 Singapore Airlines untuk perjalanan sedang memiliki 303 kursi, perjalanan panjang 253 kursi dan ultra long range 161 kursi. Singapore Airlines telah beroperasi di Indonesia lebih dari 75 tahun. Selain meningkatkan kenyamanan sepanjang penerbangan, maskapai juga memaksimalkan pengalaman penumpang sebelum dan setelah penerbangan.

Pada November 2025, maskapai meresmikan lounge baru di Bandara Changi Terminal 2. Fasilitas mencakup makanan segar, ruang kerja, area istirahat, serta tayangan olahraga langsung. Peningkatan layanan darat melengkapi inovasi armada udara