REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp24,8 triliun. Dana ini akan difokuskan pada upaya memperjuangkan kesetaraan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum," ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (5/4/2026).

Menag merinci usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada sejumlah program strategis, di antaranya Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp13,7 triliun, Digitalisasi Pembelajaran sebesar Rp10,9 triliun.

Kemudian, Bantuan Buku Tulis Gratis sebesar Rp159 miliar, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.

"Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka," kata dia.

Fokus utama usulan ini salah satunya adalah perbaikan sarana dan prasarana (Sarpras) yang mendesak. Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun direncanakan menyasar 7.131 lembaga satuan pendidikan, yang terdiri atas 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.

Menag menyoroti kondisi bangunan madrasah yang saat ini masih banyak membutuhkan perbaikan serius. Menurutnya, kualitas Sarpras adalah cerminan keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pembangunan fasilitas perkotaan guna mengantisipasi perpindahan massal pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Langkah ini diambil dengan prediksi bahwa sebagian besar aktivitas dan domisili pegawai tersebut akan tetap berpusat di Kota Minyak.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan, percepatan pembangunan dilakukan untuk mencegah keterlambatan penyediaan fasilitas publik.

"Ya jangan sampai setelah kita perlu baru membangun. Ah mending kita ancang-ancang memang dari sekarang, mumpung juga ada waktu, ada biaya kita bangun fasilitas kita," ujarnya di Balikpapan, Senin (9/2/2026).

Dalam roadmap pembangunan yang telah disusun, kata Rahmad, target penyelesaian fondasi sarana dan prasarana ditetapkan pada 2029.

Alhasil, kepemimpinan periode berikutnya pada 2030 tinggal melanjutkan estafet program yang telah berjalan.

Dia menyebutkan fokus pembangunan mencakup fasilitas olahraga, pendidikan, kesehatan, sosial, ruang terbuka hijau, hingga area bermain anak dengan standar kelayakan bagi warga.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan berkomitmen membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha lokal agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Sinergi antara pengusaha dan pemerintah dinilai sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya berharap para pelaku usaha menjadi tuan di rumahnya sendiri, tentunya harus berkolaborasi dengan pemerintah. Karena kalau jalan sendiri pasti tidak akan bisa jalan, tapi kalau selaras sejalan semua, berkolaborasi bersama yakin insyaallah," tambah Rahmad.

Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dipandang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan mengingat pasar yang sudah pasti tersedia.

Lebih lanjut, program MBG diharapkan menjadi momentum kebangkitan peternak ayam dan telur lokal untuk mencapai kemandirian.

Adapun, dia menuturkan transformasi dari ketergantungan impor yang mencapai jutaan ekor ayam dan butir telur setiap bulan menjadi produksi lokal yang berdaulat merupakan target ambisius yang diusung.

"Saya berharap melalui Dinas DP3, membidangi pertahanan pangan kita, petani, nelayan, terutama nelayan juga bisa apa memberikan bimbingan kepada petani, para nelayan dan tersus juga para pengusaha yang berhubungan dengan kegiatan dari program prioritas Bapak Presiden," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan seluruh anggota untuk bersiap dalam menghadapi potensi bencana alam di dalam negeri.

Arahan itu diungkap langsung kepada anggota saat pergelaran Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).

Sigit menekankan, apel ini dilaksanakan untuk memberikan pengarahan kepada personel kepolisian dalam menghadapi segala bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia.

"Diharapkan seluruh personel dan stakeholder yang terlibat dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana ke depan," ujar Sigit.

Kemudian, Sigit menjelaskan saat ini Indonesia sudah memasuki musim hujan 43,8% dengan puncaknya terjadi pada Januari 2026. Selain itu, fenomena La Nina juga mulai muncul pada bulan ini dan diprediksi terjadi hingga bulan Februari 2026.

"Meningkatnya curah hujan tersebut berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi," imbuh Sigit.

Adapun, sarana dan prasarana (sarpras) pendukung guna menghadapi darurat bencana itu harus dipersiapkan. Secara total, sarpras yang dimiliki saat ini adalah 125 unit dapur lapangan, 77 unit water treatment, dan 23 unit watergen.

Dengan demikian, kesiapan personel dan sarpras yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan respons cepat terhadap bencana alam yang berpotensi terjadi di Indonesia.

"Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI-Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, Kementerian Lembaga dan Stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana," pungkasnya.

Berikut ini arahan lengkap Kapolri Sigit kepada anggota untuk menghadapi potensi bencana alam di Indonesia:

1. Lakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan BMKG serta berbagai pihak terkait lainnya di wilayah masing-masing.

2. Berikan informasi dan imbauan kamtibmas terkait potensi ancaman bencana.

3. Pastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana termasuk peralatan evakuasi, kendaraan operasional, serta ketersediaan bantuan logistik pendukung, sehingga dapat segera digerakkan kapan pun dibutuhkan.

4. Simulasikan kegiatan tanggap darurat bencana secara rutin sehingga sarana, edukasi, dan pelatihan kesiapsiagaan.

5. Kedepankan kecepatan dan ketepatan respons dalam tanggap darurat bencana mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, pemberian trauma healing, hingga percepatan pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak melalui kerja sama lintas sektoral.

6. Laksanakan tugas kemanusiaan dengan penuh empati, humanis, dan profesional. sehingga tidak hanya menghadirkan rasa aman tetapi juga kenyamanan bagi masyarakat.

7. Pastikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai prosedur baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya bencana dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan resiliensi bencana.

8. Tingkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan seluruh stakeholder terkait baik TNI, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat serta berbagai pihak lainnya guna memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana berjalan terpadu dan tepat sasaran.