JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tidak terdampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate. 

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengatakan, skema pembiayaanrumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap berjalan dengan bunga yang telah ditetapkan dan tidak mengalami penyesuaian meski BI baru-baru ini menaikkan suku bunga acuannya menjadi 5,5 persen.

Bunga FLPP untuk rumah tapak tetap sebesar 5 persen fixed atau tetap hingga akhir masa tenor kredit. Sementara, bunga untuk rumah susun subsidi dipatok sebesar 6 persen dan juga berlaku tetap selama masa pinjaman.

"FLPP kan juga tetep di 5 persen ya, untuk rumah tapak dan rumah susun di 6 persen, dan itu kan flat sampai dengan masa tenor," kata Sri saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan Bank Indonesia tidak akan memengaruhi berbagai program subsidi perumahan untuk mengejar target Program 3 juta rumah. 

Selain FLPP, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan pembangunan rumah susun oleh pemerintah juga dipastikan tetap berjalan sebagai instrumen capaian program 3 juta rumah. 

"Untuk program-program subsidi, rumah subsidi, BSPS, dan rusun yang dibangun pemerintah insyaallah tidak terdampak (pengetatan suku bunga acuan)," tuturnya.

Kepastian tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang tengah berencana membeli rumah subsidi. Pasalnya, kenaikan suku bunga acuan umumnya berpotensi mendorong kenaikan bunga kredit perbankan, termasuk kredit konsumsi dan kredit properti komersial.

Sebelumnya, BI pada 9 Juni 2026 memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan inflasi akibat gejolak global.

Meski demikian, Kementerian PKP menegaskan program pembiayaan rumah subsidi tetap terlindungi karena memperoleh dukungan dan subsidi dari pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kenaikan cicilan akibat perubahan suku bunga acuan.

Editor: Aditya Pratama

BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkirakan pekerja swasta menjadi yang terbanyak sebagai debitur rumah subsidi selama 2026. Prediksi itu berdasarkan jumlah penerima manfaat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bekerja di sektor swasta sebanyak 73,63 persen dengan pembiayaan rumah berjumlah 205.330 unit pada tahun 2025 lalu.

"Kami melihat profil debitur ini tidak akan banyak berubah di tahun 2026," kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan tertulis pada Rabu, 14 Januari 2026.

Menurut data Tapera, kelompok debitur berpenghasilan Rp 3-5 juta sebanyak 147.269 orang dengan jangka waktu cicilan rumah subsidi selama 10-15 tahun. Realisasi selama 2025 didorong oleh kemudahan akses pembiayaan awal yang bergantung pada skema uang muka yang minim.

Sejak dana FLPP diluncurkan pada 2010 hingga 2025, sebanyak 1.877.747 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah memanfaatkan program pembiayaan perumahan ini. Dana yang digelontorkan pemerintah sebanyak Rp 185,87 triliun untuk masyarakat dalam mewujudkan rumah pertama yang layak huni di seluruh Indonesia.

"Kami berharap tahun ini, kinerja akan semakin ditingkatkan sehingga semakin banyak MBR yang bisa menikmati fasilitas pembiayaan perumahan,” ujar Heru Pudyo.

Sebelumnya, BP Tapera mencatat dana yang disalurkan untuk FLPP selama 2025 sebesar Rp 34,64 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan 278.868 unit rumah melalui 40 bank penyalur. Realisasi penyaluran dana FLPP mencapai 79,68 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 350 ribu unit rumah.

Kemudian tahun 2026, kata Heru, BP Tapera juga menargetkan fasilitas pembiayaan untuk 350 ribu rumah dengan dana Rp 36,6 triliun. Tahun ini akan melibatkan 43 bank penyalur dana FLPP untuk pembiayaan rumah subsidi. "Semua target ini sudah kami tuangkan dalam perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh semua pihak,” ujarnya.

KOMISIONER Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyatakan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi sepanjang tahun 2025 telah mencapai 278.868 unit senilai Rp 34,64 triliun dari 40 bank penyalur pada 22 Asosiasi Perumahan.

Aapun dana FLPP rumah bersubsidi itu tersebar di 13.249 perumahan yang dikelola oleh 8.113 pengembang pada 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota. Angka ini di bawah target yang dipatok pemerintah sebelumnya sebanyak 350 ribu unit.

Ia menjelaskan, para penerima manfaat dana FLPP meliputi pekerja swasta hingga 205.311 unit rumah (73,63 persen), wiraswasta sebanyak 39.218 unit rumah (14,06 persen), PNS sebanyak 20.814 unit rumah (7,46 persen). Berikutnya, TNI/Polri sebanyak 5.409 unit rumah (1,94 persen), lainnya 8.083 unit rumah (2,90 persen) serta 33 unit lain dari segmen lainnya (0,01 persen).

Ketimbang pada 2024, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta meningkat 31,3 persen, wiraswasta naik hingga 58,7 persen, dan PNS jauh lebih tinggi pertumbuhannya hingga 145,7 persen, TNI/Polri mengalami peningkatan hingga 36,9 persen.

"Provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat FLPP di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah atau 22,44 persen," kata Heru dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis, 1 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.

Berikutnya, provinsi penerima manfaat FLPP tertinggi berikutnya adalah Jawa Tengah (24.470 unit/8,77 persen), Sulawesi Selatan (23.255 unit/8,34 persen), Banten (18.966 unit/6,80 persen), Jawa Timur (18.361 unit/6,58 persen).

Kabupaten Bekasi masih meraih peringkat pertama penerima manfaat FLPP di Indonesia sebesar 14.702 unit rumah/19 persen disusul oleh 9 kabupaten kota lainnya yaitu Kabupaten Bogor (10.195 unit rumah/13 persen), Kabupaten Tangerang (8.246 unit rumah/11 persen).

Lalu ada Kabupaten Karawang (7.097 unit rumah/9 persen), Kota Kendari (6.895 unit rumah/9 persen), Kabupaten Maros (6.233 unit rumah/8 persen), Kota Palembang (6.198 unit rumah/8 persen), Kabupaten Deli Serdang (5.992 unit rumah/8 persen), Kabupaten Kubu Raya (5.246 unit rumah/7 persen) dan Kabupaten Gowa (5.242 unit rumah/7 persen).

Lebih jauh Heru mengungkapkan realisasi penyaluran dana FLPP mencapai 79,68 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 350 ribu unit rumah.

“Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit, namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak 2010. Dengan komposisi 99,99 persen atau 278.865 unit merupakan rumah tapak dan sisanya 0,001 persen (tiga unit) rumah susun,” ujar Heru.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng 20 asosiasi pengembang perumahan untuk memastikan ketersediaan pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2026.

"BP Tapera juga bersinergi dengan 20 asosiasi pengembang perumahan, yang berperan penting dalam memastikan ketersediaan pasokan rumah bagi MBR, sekaligus sebagai mitra dalam memberikan pengawasan kepada anggotanya dalam membangun rumah yang berkualitas," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025, sebagaimana dilansir dari Antara.

Penandatanganan perjanjian tersebut diwakili oleh tujuh asosiasi dengan kontribusi tertinggi dalam pembangunan rumah yaitu Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), Pengembang Indonesia (PI) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ruang lingkup perjanjian itu meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni dan pembinaan atas pengendalian rumah layak huni dan siap huni.

Berdasarkan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) periode 2025, REI menjadi asosiasi pengembang perumahan yang tertinggi dalam membangun rumah sebesar 112.557 unit disusul APERSI (80.048 unit), HIMPERRA (36.540 unit), APERNAS (9.235 unit), ASPRUMNAS (8.789 unit), PI (8.198 unit) dan Appernas Jaya (4.905 unit).

“Hingga tahun 2025 penyaluran dana FLPP didukung penuh oleh 22 asosiasi pengembang perumahan di seluruh Indonesia. Kami berharap dukungan terus dilanjutkan dengan kualitas rumah yang layak untuk dihuni di tahun mendatang,” kata Heru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang dikelola dan disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan timnya bersama Kementerian Pekerjaan Umum bakal membangun hunian tetap bagi korban banjir Sumatera mulai Ahad, 21 Desember 2025. Dia menyatakan pembangunan itu akan melibatkan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sejumlah lembaga lain.Maruarar menyebutkan pembangunan hunian tetap itu bakal dimulai di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara. "Kami langsung membangun hunian tetap buat saudara kita yang berduka di sana. Mulai besok pagi, kami, saya bersama tim, langsung ke sana," katanya di Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025.

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan institusinya pada tahun depan akan fokus pada bedah rumah milik masyarakat yang tidak mampu. Dia mengatakan saat ini ada 26,9 juta masyarakat yang memiliki rumah tak layak huni. “Ada 26,9 juta punya rumah, tapi tidak layak huni,” ujarnya dalam akad massal 50.030 unit rumah subsidi di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025.

Maruarar bungah karena anggaran kementeriannya naik dari Rp 5 triliun pada tahun ini menjadi di atas Rp 10 triliun pada 2026. Kementerian Perumahan telah mengalokasikan 80 persen dari anggaran itu untuk program bedah rumah. “80 persen anggaran kami untuk rakyat, program bedah rumah,” katanya.

Di samping itu, Maruarar menukil data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa ada 222 kota dan kabupaten pada tahun ini tak mendapat jatah program bedah rumah. Tahun depan, dia menambahkan, seluruh kabupaten dan kota bakal mendapat program tersebut. “Tahun depan semua kabupaten kota mendapatkan program bedah rumah,” ujarnya.

Dalam program rumah subsidi, Maruarar mengatakan, baru terjadi di era pemerintahan Prabowo yang mencapai 350 ribu unit. Dia mengatakan dulu hanya ada 220 ribu rumah subsidi. “Bapak Presiden yang membuat kebijakan rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah 350 ribu. Kami tidak ada pilihan selain bekerja sangat keras,” katanya.

Menurut Maruarar akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional. Sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dan diikuti oleh 11 bank penyalur. Sementara itu, 49.730 akad berlangsung secara daring dengan melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Skema hybrid ini menegaskan upaya Kementerian PKP memastikan pemerataan akses pembiayaan perumahan dari Sabang hingga Merauke,” kata dia.

Dalam serah terima kunci rumah secara simbolis kepada 10 masyarakat berpenghasilan rendah ini meliputi berbagai seperti guru, tuna netra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit Tentara Nasional Indonesia, buruh, dai, tukang cukur, hingga nelayan.

KEMENTERIAN Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menggelar akad massal 50.030 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025. Dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada 10 masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan kebijakan ini baru terjadi di era pemerintahan Prabowo. Dia mengatakan dulu hanya ada 220 ribu rumah subsidi, tapi sekarang bisa mencapai 350 ribu dengan anggaran Rp 135 triliun. “Bapak Presiden yang membuat kebijakan rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah 350 ribu. Kami tidak ada pilihan selain bekerja sangat keras,” kata Maruarar saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, Sabtu, 20 Desember 2025.

Perumahan Pondok Banten Indah dibangun di atas lahan seluas 20 hektare dan berpotensi dikembangkan hingga 60 hektare. Pada tahap awal, telah direncanakan sekitar 1.600 unit rumah subsidi dan 150 unit rumah klaster. Rumah subsidi yang ditawarkan memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi, dilengkapi dinding ganda untuk meningkatkan privasi serta infrastruktur jalan lingkungan yang lebar.

Menurut Maruarar akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional. Sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dan diikuti oleh 11 bank penyalur. Sementara itu, 49.730 akad berlangsung secara daring dengan melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Skema hybrid ini menegaskan upaya Kementerian PKP memastikan pemerataan akses pembiayaan perumahan dari Sabang hingga Merauke,” kata dia.

Dalam serah terima kunci rumah secara simbolis kepada 10 masyarakat berpenghasilan rendah ini meliputi berbagai seperti guru, tuna netra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit Tentara Nasional Indonesia, buruh, dai, tukang cukur, hingga nelayan.

Kementerian PKP mencatat, hingga 19 Desember 2025, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi dengan nilai Rp32,67 triliun. Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, serta didukung oleh 7.998 pengembang. Rumah subsidi ini tersebar di 12.981 kawasan perumahan pada 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di Indonesia.

PRESIDEN Prabowo Subianto menebarkan kaus berwarna putih dari atas mobil Pindad Maung MV3 Garuda Limousine setelah menghadiri akad massal 50.030 rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025. Masyarakat di sekitar kompleks perumahan itu berebut hingga berlompatan untuk mendapatkan kaus bertulisan “Rakyat Sejahtera Indonesia Raya” berlogo garuda di dada itu.

Ketua Umum Partai Gerindra itu tak berhenti melempar kaus dari titik lokasi acara ke tepi jalan raya sekitar 500 meter. Anak-anak hingga orang dewasa kegirangan mengikuti rombongan Prabowo sembari berteriak meminta kaus. “Ini dapat juga, dipakai dingin tampaknya,” kata seorang warga sembari menunjukkan gambar kaus itu kepada Tempo.

Dalam acara akad massal tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Menurut dia, tak semua masyarakat hidup sejahtera meski usia Indonesia sudah 80 tahun. “Banyak rakyat yang hidup dalam keadaan belum bisa dikatakan sejahtera,” ujarnya.

Di samping itu, Prabowo mengapresiasi kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atas berjalannya program subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut dia, program ini merupakan bagian dari upaya negara membantu masyarakat hidup layak.

Meski demikian, Prabowo mengatakan tak ada keberhasilan seorang menteri. Menurut dia, seluruh pekerjaan pemerintah dilakukan oleh tim. “Tidak ada satu menteri yang berhasil, kami satu tim,” katanya.

Sementara itu, Maruarar mengatakan kebijakan rumah bersubsidi yang mencapai 350 ribu unit ini baru ada pada era pemerintahan Prabowo. Dia mengatakan dulu hanya ada 220 ribu rumah subsidi. “Bapak Presiden yang membuat kebijakan rumah bersubsidi terbesar sepanjang sejarah 350 ribu unit. Kami tidak ada pilihan selain bekerja sangat keras,” ujarnya.

Menurut Maruarar, akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional. Sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dan diikuti 11 bank penyalur. Sementara itu, 49.730 akad berlangsung secara daring dengan melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Skema hybrid ini menegaskan upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan pemerataan akses pembiayaan perumahan dari Sabang hingga Merauke,” katanya.

Serah-terima kunci rumah dilakukan secara simbolis kepada 10 warga berpenghasilan rendah. Adapun para penerima berasal dari berbagai bidang pekerjaan, di antaranya guru, tuna netra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit Tentara Nasional Indonesia, buruh, dai, tukang cukur, dan nelayan.

PRESIDEN Prabowo Subianto menebar kaus berwarna putih dari atas Mobil Pindad Maung MV3 Garuda Limousine usai menghadiri akad massal 50.030 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025. Masyarakat di sekitar kompleks perumahan itu saling berebut hingga melompat untuk mendapatkan kaus bertulis “Rakyat Sejahtera Indonesia Raya” berlogo garuda di dada itu.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu tak berhenti melempar kaus dari titik lokasi acara ke tepi jalan raya sekitar 500 meter. Anak-anak hingga orang dewasa kegirangan mengikuti rombongan Prabowo sembari berteriak meminta kaus. “Ini dapat juga, dipakai dingin tampaknya,” kata seorang warna sembari menunjukkan gambar kaus itu kepada Tempo.

Dalam acara akad massal tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita kemerdekaan. Menurut dia, tak semua masyarakat sudah sejahtera meski usai Indonesia telah mencapai 80 tahun. “Banyak rakyat yang hidup dalam keadaan belum bisa dikatakan sejahtera,” ujarnya.

Di samping itu, Prabowo mengapresiasi kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atas berjalannya program subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini. Menurut dia, program ini bagian dari upaya negara membantu masyarakat hidup layak.

Meski demikian, Prabowo mengatakan tak ada keberhasilan seorang menteri. Menurut dia, seluruh pekerjaan pemerintah dilakukan secara tim. “Tidak ada satu menteri yang berhasil, kita satu tim,” kata dia.

Sementara itu, Maruarar mengatakan kebijakan rumah subsidi yang mencapai 350 ribu unit ini baru terjadi di era pemerintahan Prabowo. Dia mengatakan dulu hanya ada 220 ribu rumah subsidi. “Bapak Presiden yang membuat kebijakan rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah 350 ribu. Kami tidak ada pilihan selain bekerja sangat keras,” katanya.

Menurut Maruarar akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional. Sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dan diikuti oleh 11 bank penyalur. Sementara itu, 49.730 akad berlangsung secara daring dengan melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Skema hybrid ini menegaskan upaya Kementerian PKP memastikan pemerataan akses pembiayaan perumahan dari Sabang hingga Merauke,” kata dia.

Dalam serah terima kunci rumah secara simbolis kepada 10 masyarakat berpenghasilan rendah ini meliputi berbagai pekerja seperti guru, tuna netra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit Tentara Nasional Indonesia, buruh, dai, tukang cukur, hingga nelayan.

REAL Estate Indonesia (REI) Komisariat Solo Raya akan menggelar pameran properti tahunan, REI Expo 2025 di Paragon Mall, Kota Solo, Jawa Tengah, yang dibuka pada 4-15 Desember 2025. Gelaran ini menghadirkan beragam penawaran properti, mulai dari rumah subsidi hingga hunian komersial kelas menengah dan premium.

Ketua REI Komisariat Solo Raya Oma Nuryanto mengemukakan pameran tahun ini diikuti sekitar 30 peserta yang mencakup pengembang, perbankan, hingga supplier atau pemasok material bangunan.

"Pilihan rumah yang ditawarkan sangat beragam, termasuk rumah subsidi," ujar Oma kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 30 November 2025.

Menurut Oma, minat masyarakat terhadap rumah subsidi masih sangat tinggi. Lokasi pembangunan di Solo Raya pun tersebar di sejumlah titik.

“Peminat rumah subsidi masih banyak sekali. Pengembang juga tetap membangun. Di Solo Raya ada di Bekonang, Mojosongo, sedangkan di Boyolali banyak di sekitar Waduk Cengklik,” katanya.

Untuk segmen komersial, tersedia unit hunian dengan harga mulai di bawah Rp 1 miliar hingga miliaran rupiah. Adapun rumah subsidi, Oma mengakui masih menjadi daya tarik utama bagi pembeli rumah pertama, dengan harga sekitar Rp 166 juta.

REI berharap melalui pameran tahun ini mampu menghasilkan banyak transaksi dan mendorong masyarakat memanfaatkan momentum suku bunga yang sedang berada pada level rendah.

“Harapan kami banyak transaksi, banyak closing, banyak booking, banyak akad yang terjadi. Saat ini suku bunga juga sangat menarik, berkisar 5 sampai 7 persen, itu tergolong murah sekali,” ungkap dia.

Selain suku bunga rendah, pengunjung juga masih bisa memanfaatkan program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlangsung hingga akhir Desember 2025. Ia mengatakan program ini memberikan keringanan PPN hingga 11 persen yang dibayarkan langsung oleh pemerintah.

“Manfaatkan betul momen free PPN DTP. Potongannya lumayan besar dan sangat membantu masyarakat untuk merealisasikan pembelian rumah pertama,” katanya.

Tak hanya itu, para pengembang peserta REI Expo juga menawarkan berbagai promo menarik, mulai dari potongan harga, diskon khusus, hingga hadiah berupa perangkat elektronik dan bonus lainnya bagi calon pembeli.

REI Solo Raya menargetkan hasil maksimal. Bendahara REI Solo Raya Harinto, menambahkan gelaran REI Expo turut mendukung program nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto, yakni target pembangunan dan pemenuhan kebutuhan 3 juta rumah.

“Dengan adanya pameran ini, kami berharap dapat mendorong pencapaian target pemerintah. Pemerintah melalui Bank Himbara juga telah menyiapkan alokasi dana untuk bunga murah sekitar 6 persen bagi konsumen yang membeli rumah,” ucap dia.

REI Expo Solo Raya 2025 diharapkan menjadi momentum penting bagi masyarakat yang ingin mencari hunian dengan harga terjangkau, bunga rendah, serta berbagai promo menjelang akhir tahun.

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan penyerapan rumah subsidi hingga 15 November 2025 mencapai 221.000 unit dari total alokasi 350.000 unit untuk 2025.

"Semua ini berkat dukungan pengembang, perbankan, dan Tapera. Ekosistem perumahan harus kompak. Terus bekerja semangat mengejar target hingga akhir tahun," kata Maruarar dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Ahad, 16 November 2025, seperti dikutip dari Antara.

Pria yang akrab disapa Ara ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap pembangunan rumah subsidi. "Pengembang adalah jembatan antara negara dan rakyat dalam merealisasikan anggaran untuk membantu masyarakat kecil. Kepercayaan nomor satu, kepuasan pelanggan nomor satu," tuturnya.

Dalam kesempatan sebelumnya Ara mengungkapkan kredit program perumahan (KPP) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo di sektor perumahan. FLPP adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Lewat program ini, kata Ara, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang. Pengelolaan FLPP yang dilaksanakan oleh BP Tapera ini telah berjalan sejak 2010 dan terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau.

Adapun KPP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No 13 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri (Permen) PKP No 13 Tahun 2025. KPP merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan/atau kredit pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

Pihak yang berhak menerima KPP dari sisi penyediaan antara lain UMKM atau pelaku usaha seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan.

Dana KPP dimanfaatkan dari sisi penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan.

Sedangkan, dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha. Dari sisi permintaan, KPP bisa dimanfaatkan misalnya untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi guna mendukung kegiatan usaha.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah mengecek penyerapan kuota rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350 ribu unit tahun ini. Ia mengingatkan Menteri PKP Maruarar Sirait untuk tidak jemawa supaya target penyaluran tetap berjalan maksimal. “Saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Kalau bagus, ya kita tidak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah kita pindahin ke tempat lain dulu,” kata Purbaya pada pertengahan Oktober lalu.

Purbaya menyebut bahwa Kementerian PKP optimistis target penyaluran 350.000 rumah subsidi dari program FLPP bisa tersalurkan seluruhnya. Ia mendukung keinginan ini supaya target pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan rumah juga bisa tercapai.

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara menambah kuota rumah subsidi untuk tenaga kerja kesehatan (nakes) menjadi 35 ribu unit rumah.

“Kuota rumah subsidi untuk nakes ini karena mereka sudah banyak berjuang. Mereka harus mendapatkan hunian yang layak,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.

Awalnya, pemerintah menyiapkan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk nakes. Namun, setelah mendengar pemaparan kebutuhan di lapangan, Ara menyampaikan komitmen untuk menambah kuota menjadi 35.000 unit.

Dia menambahkan bahwa pemerintah akan membuka berbagai skema pembiayaan agar akses kepemilikan rumah bagi tenaga kesehatan semakin mudah.

“Banyak terobosan yang bisa kami lakukan. Kami akan siapkan berbagai skema. Jangan sampai keterbatasan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menjadi alasan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa banyak tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, terutama yang ditugaskan di daerah, selama ini mengalami kesulitan memiliki rumah yang terjangkau.

“Pada kesempatan ini kami ingin memastikan agar nakes memiliki kemudahan untuk memiliki rumah. Karena banyak nakes yang ditempatkan di daerah. Kalau harus mencari sendiri tentu berat. Rumah subsidi ini sangat membantu,” ujar Benjamin.