Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempertegas komitmennya untuk terus memperketat pengawasan di kawasan eks lokalisasi Gang Dolly dan Moroseneng guna mengantisipasi praktik prostitusi terselubung.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa penindakan praktik asusila yang baru-baru ini terjadi bukan berada pada area inti eks lokalisasi Dolly, melainkan di rumah kos yang terletak di sekitar kawasan tersebut.
"Gang Dolly-nya clear, aman karena di sana sudah ada tempat-tempat usaha yang berjalan, seperti sentra sepatu. Ini [penindakan praktik asusila] adanya di kos-kosan," tegas Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Senin (24/11/2025).
Dirinya juga mengungkapkan bahwa terduga pelaku prostitusi yang terjaring razia sebagian besar bukan merupakan warga Surabaya. Mereka yang terbukti terlibat dan tidak mengantongi KTP Surabaya akan segera dipulangkan usai menjalani pembinaan di shelter milik Pemkot.
"Apabila terbukti sebagai warga Surabaya akan dilakukan pembinaan supaya tidak melalukannya kembali, tapi kalau bukan orang Surabaya maka akan kami koordinasikan dengan daerah asal,” tegasnya.
Guna mengantisipasi aktivitas berbau negatif, Eri menyatakan pihaknya DPRD Kota Surabaya tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Kos dan Kos-kosan.
Aturan baru tersebut, sebut Eri, nantinya akan berisi larangan untuk menyewakan kamar kos campur antara penghuni laki-laki dan perempuan di wilayah pemukiman agar moral dan ketertiban lingkungan tetap terjaga.
"Kalau di permukiman, kos-kosannya tidak boleh bercampur. Kalau campur, itu nanti bisa ditiru anak-anak kecil. Ini yang tidak boleh. Jadi, kos laki-laki harus laki-laki semua, perempuan harus perempuan, kalau rumah tangga harus beda lagi areanya,” jelasnya.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini juga menekankan pentingnya partisipasi dari segenap warga untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Pemilik rumah kos diimbaunya untuk tidak menyewakan kamar kepada orang yang dicurigai dan segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwajib.
“Jadi, kami meminta warga juga aktif menjaga kampungnya dan melaporkan pada petugas apabila ada gelagat mencurigakan [praktik prostitusi terselubung],” ucapnya.
Selain melakukan pengawasan, Pemkot Surabaya saat ini juga tengah melakukan kajian dan evaluasi agar sentra UMKM dan wisata edukasi di eks lokalisasi Dolly dapat hidup kembali, sehingga warga sekitar dapat mendapat ruang untuk dapat melakoni kegiatan yang positif serta produktif.
“Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), saya perintahkan untuk mengevaluasi semua Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan UMKM. Jika tempatnya sepi, maka jenis dagangan [komoditas] harus diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar,” pungkas Eri.