Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah celah korupsi dalam pelaksanaan program prioritas nasional pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penemuan celah korupsi merupakan hasil monitoring dan pencegahan KPK yang sepanjang 2025 telah menyelesaikan 20 kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment (CRA).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan kajian tersebut mencakup identifikasi potensi korupsi pada sejumlah program strategis, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), tata kelola dokter spesialis, pengelolaan belanja hibah daerah, penyelenggaraan pemilu, pinjaman luar negeri, Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta budi daya Benih Bening Lobster (BBL).

Selain itu, KPK juga mengkaji Program Rumah Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta sejumlah kebijakan lain yang dinilai memiliki kerentanan korupsi pada aspek desain kebijakan, regulasi, dan tata kelola program.

"Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi dan telah menyampaikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan," kata Tanak dalam konferensi pers laporan kinerja KPK akhir tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program MBG, khususnya terkait mekanisme pengadaan melalui skema Bantuan Pemerintah (Banper). Skema tersebut dinilai berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan program, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas.

Tanak mengimbau para pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan regulasi, penataan mekanisme pengadaan, serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

"Selain itu, dalam kajian Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan kajian kebijakan budidaya Benih Bening Lobster (BBL), KPK mengidentifikasi sejumlah kelemahan tata kelola dan regulasi," jelasnya.

Tanak menambahkan, sebagian rekomendasi hasil kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait dalam bentuk rencana aksi.

Senada dengan itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa hasil kajian dari kedeputian pencegahan dan monitoring menunjukkan mekanisme pengadaan bantuan pemerintah masih memiliki proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak.

Ke depan, hasil kajian tersebut akan disampaikan melalui kanal jaga.id pada akhir 2025 agar dapat dipantau oleh publik.

"Selain dilakukan secara informasi, secara aplikasi, itu juga dikoordinasikan dengan pihak kementerian lembaga yang membidangi apa yang menjadi bahan kajian," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Usai membawa angin segar pada saham-saham emiten energi terbarukan lewat proyek waste-to-energy (WTE), Danantara kali ini masuk ke segmen unggas. Pemerintah mengumumkan Danantara akan menggelontorkan investasi Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam terintegrasi.

David Kurniawan, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) menilai program investasi Danantara di sektor unggas senilai Rp20 triliun pada dasarnya berpotensi memberikan dampak tidak langsung bagi emiten sektor ini.

David menjelaskan proyek Danantara tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG), bukan untuk kepemilikan atau ekspansi langsung ke emiten publik seperti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) atau PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN).

"Namun, ada efek turunan (multiplier) yang tetap bisa dirasakan oleh sektor secara umum. Misalnya, permintaan bahan baku pakan, DOC (day old chick), dan fasilitas produksi bisa meningkat, terutama jika proyek Danantara menggandeng pemasok dari pelaku besar seperti JPFA atau CPIN," ujarnya pada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Selain itu, efisiensi rantai pasok nasional unggas bisa membaik sehingga harga ayam dan telur menjadi lebih stabil. Kondisi ini bisa mendukung margin jangka menengah bagi emiten unggas yang sudah mapan, dan pada akhirnya berimbas positif pada kinerja keuangan.

Dengan kata lain, dampaknya lebih bersifat jangka menengah dan sistemik, bukan langsung menambah penjualan atau laba kuartalan JPFA dan CPIN dalam waktu dekat.

Sedangkan di lantai bursa, sentimen Danantara ini rupanya belum terlalu menggairahkan pasar saham, seperti JPFA pada Senin (10/11) hanya naik 0,87% sedangkan CPIN cuma naik 1,08%. Hari ini, Selasa (11/11), JPFA ditutup naik hanya 1,72% ke Rp2.360, sementara CPIN cuma naik 0,64% ke Rp4.700.

"Berbeda dengan sektor WTE yang saat pengumuman Danantara langsung dikaitkan dengan emiten spesifik, misalnya BREN, OASA, TOBA, proyek unggas ini tidak terkait langsung dengan perusahaan tercatat di bursa," jelasnya.

David menilai respons pasar tersebut disebabkan karena tidak ada hubungan langsung atau afiliasi kepemilikan saham Danantara dan emiten unggas terdaftar, sehingga potensi cuan jangka pendek sulit diukur.

Selain itu, sektor unggas sendiri saat ini masih menghadapi tantangan harga pakan tinggi dan fluktuasi harga ayam hidup, yang menekan margin laba.

"Alhasil, reaksi pasar lebih rasional dan lambat, karena investor menunggu bukti nyata bahwa proyek Danantara benar-benar berpengaruh pada permintaan industri unggas nasional," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.