JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan pengusaha muda berinisial VL oleh pelaku dengan inisial BPT yang ditangani Polres Jakarta Pusat telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat. Saat ini, kasus tersebut tinggal menunggu persidangan.

Terkait kasus tersebut, kuasa hukum Bangun Paulus Tudungta (BPT) yakni Iskandar Halim Munthe memprotes penghentian penyelidikan laporan dugaan pencurian yang ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Iskandar menilai keputusan menghentikan perkara dilakukan terlalu dini karena pihak yang diduga terlibat berinisial VL, belum pernah diperiksa oleh penyidik sehingga kesimpulan bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana dinilai belum memiliki dasar penyelidikan yang memadai.

Iskandar mengatakan penghentian penyelidikan mengabaikan sejumlah bukti awal yang telah disampaikan pelapor, mulai dari mutasi rekening, rekaman kamera pengawas (CCTV), hingga dugaan identitas pelaku. Menurut Iskandar, seluruh bukti tersebut seharusnya diuji melalui pemeriksaan terhadap terlapor maupun saksi-saksi terkait sebelum penyidik mengambil kesimpulan.

"Penyelidikan dihentikan sebelum pihak yang diduga melakukan pencurian diperiksa. Padahal terdapat bukti transaksi dan rekaman CCTV yang seharusnya diuji melalui pemeriksaan para saksi dan terlapor. Kesimpulan bahwa perkara ini bukan tindak pidana menjadi prematur apabila penyelidikan belum dilakukan secara menyeluruh," katanya, Minggu (28/6/2026).

Iskandar menuturkan, perkara tersebut bermula pada 17 Februari 2026 ketika Bangun Paulus Tudungta menemukan transaksi mencurigakan di rekening bank miliknya. Berdasarkan data mutasi rekening, dalam kurun waktu pukul 05.23 hingga 05.40 WIB terjadi serangkaian transfer dan penarikan tunai yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp19,25 juta.

Setelah menelusuri lokasi mesin ATM tempat transaksi berlangsung, Bangun mendatangi minimarket yang menjadi lokasi kejadian dan melihat rekaman CCTV. Menurut kuasa hukum, rekaman tersebut memperlihatkan seseorang yang diduga berinisial VL sedang bertransaksi di mesin ATM pada waktu yang bertepatan dengan seluruh transaksi yang tercatat pada rekening korban.

Meski demikian, laporan polisi Nomor LP/B/536/II/2026/SPKT/Polres Metro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya dihentikan melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik) tertanggal 20 April 2026 dengan alasan peristiwa tersebut dinilai bukan merupakan tindak pidana.

Iskandar mempertanyakan dasar penghentian penyelidikan tersebut. Menurut Iskandar, penyidik belum pernah meminta keterangan kepada VL, belum memeriksa pihak bank terkait transaksi, maupun meminta keterangan dari pihak minimarket yang menguasai rekaman CCTV. Iskandar menilai langkah penyelidikan yang belum tuntas tidak seharusnya berujung pada penghentian perkara. Semua alat bukti yang tersedia semestinya diuji melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional.

Lihat video: KPK Ungkap Silmy Karim Cs Dapat Jatah Rp100 Juta dari Pemerasan WNA



"Pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat dan saksi-saksi merupakan bagian penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana. Karena itu, penghentian penyelidikan sebelum tahapan tersebut dilakukan berpotensi menghilangkan kesempatan mengungkap fakta secara utuh," ujarnya.

Atas penghentian penyelidikan tersebut, tim kuasa hukumnya telah mengajukan pengaduan kepada Kapolri, pengawas internal Polri, KPK, dan 14 instansi lainnya agar penyelidikan dibuka kembali, dan dilakukan pemeriksaan terhadap VL beserta seluruh saksi yang relevan.

"Langkah itu ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum bagi korban sekaligus memastikan dugaan pencurian diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Iskandar menambahkan penyelidik Polri dalam menjalankan tugas tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

JAKARTA - Aksi unjuk rasa akan terjadi di dua titik di wilayah Jakarta Pusat pada hari ini. Lokasi yang menjadi tempat demonstrasi itu berpotensi menimbulkan kemacetan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri menyebutkan demonstrasi pertama digelar pukul 10.00 WIB oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di Silang Monas Barat.

“Untuk unjuk rasa kedua, dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Reforma Agraria (DPN KNARA) dan beberapa elemen masyarakat lainnya di Gedung DPR/MPR RI pukul 11.00 WIB,” kata Erlyn, Senin (22/6/2026).

Erlyn menyebutkan, dalam mengawal aksi unjuk rasa tersebut, sebanyak 3.761 personel gabungan dikerahkan. “Untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa, sebanyak 3.761 personel gabungan dikerahkan. Mulai dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, jajaran Polsek dan pihak terkait lainnya,” ujar dia.

Lihat video: Akar Masalah Sebab Demo Mahasiswa, Ubadilah: Karena Masa Depan Mereka Terancam



Sementara itu, rekayasa lalu lintas (lalin) di titik demonstrasi akan dilakukan situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Ia mengimbau masyarakat untuk mencari jalur alternatif lainnya.

Di sisi lain, ia juga mengimbau kepada seluruh massa aksi agar bisa menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Serta menghormati masyarakat umum lainnya. “Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif lainnya agar terhindar dari kemacetan,” jelasnya.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengeksekusi lahan dan bangunan Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Diketahui, nilai lokasi yang dieksekusi diperkirakan mencapai lebih dari Rp28 triliun lantaran berada di kawasan elite Ibu Kota, yakni Simpang Susun Semanggi.

Eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/Jkt.Pst jo Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 01/Pdt.Eks/2026/PN.JKT.PST.

Lahan yang dieksekusi yaitu tanah eks HGB No. 26 dan tanah eks HGB Nomor 27, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Duduk sebagai pemohon adalah Menteri Sekretaris Negara dan Tergugat adalah PT Indobuildco. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/Jkt.Pst memutuskan amar, di antaranya:

1. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan mengembalikan kepada para Penggugat bidang tanah HGB No. 26 dan tanah eks HGB Nomor 27 berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya;

2. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi (iutvoerbaar bij voorraad)

Lihat video: DETIK-DETIK RICUH! Eksekusi Hotel Sultan Diwarnai Lempar Batu, Petugas Terluka



Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto menyatakan, proses eksekusi sudah dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku, khususnya Hukum Acara Perdata. Proses eksekusi pada Kamis (18/6/2026) dipimpin langsung oleh Panitera PN Jakpus, Parmika Ahyar dibantu para Panitera Muda, dan para Juru Sita.

Adapun untuk pengamanan proses eksekusi dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan TNI. Hadir juga dalam proses tersebut para pihak. "Proses pengosongan akan dilakukan selama satu bulan ke depan, dan barang-barang akan dititipkan di pergudangan di Jababeka," kata Sunoto, Kamis (18/6/2026).

"Dengan dieksekusi lahan di atas, maka aset senilai Rp 28,9 triliun lebih itu akhirnya bisa kembali ke daftar aset milik negara. Angka Rp 28,9 triliun itu sebagaimana klaim pihak termohon eksekusi," sambungnya.

Puteranegara

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan eksekusi pengosongan terhadap lahan kawasan Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini. Sejumlah spanduk penolakan hingga kawat berduri telah terpasang di sejumlah titik di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan, sejumlah kawat berduri telah terpasang di area depan hingga belakang Hotel Sultan. Spanduk-spanduk yang bertuliskan penolakan juga terlihat di area tersebut.

Semua pintu masuk, baik dari depan hingga belakang tertutup rapat. Tak boleh ada satupun orang yang masuk ke dalam kecuali pihak pengamanan dari hotel tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 3.161 personel dikerahkan untuk mengawal pelaksanaan eksekusi lahan kawasan Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

JAKARTA - Sebanyak 3.161 personel dikerahkan untuk mengawal pelaksanaan eksekusi lahan kawasan Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada hari ini. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan eksekusi.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, ribuan personil itu merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek jajaran, TNI hingga pihak terkait lainnya. "Untuk Pam (pengamanan) eksekusi eks Sultan, jumlah Pam 3.161 personel," kata Erlyn Kamis (18/6/2026).

Erlyn menyebutkan, pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan eksekusi kawasan yang selama ini menjadi sengketa. Aparat juga telah bersiaga sejak pagi hari di sekitar lokasi untuk mengawal jalannya proses sesuai ketentuan yang berlaku. "Gabungan TNI, Polri, Pemda," ujarnya.

Sementara itu, Pengelola GBK memutuskan menutup sejumlah akses masuk hingga beberapa fasilitas publik selama satu hari penuh. Penutupan menyusul rencana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeksekusi pengosongan Blok 15 kawasan GBK yang selama ini ditempati Hotel Sultan.

Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi pengelola GBK @love_gbk. Masyarakat yang biasa beraktivitas di kawasan olahraga dan ruang terbuka publik tersebut diminta menyesuaikan rute perjalanan selama pelaksanaan eksekusi.

Lihat video: Jelang Pengosongan oleh PPKGBK, Begini Suasana Terkini Hotel Sultan



Dalam rangka eksekusi pengosongan eks Hotel Sultan (Blok 15 Kawasan GBK), demi kelancaran dan kenyamanan #GBKPeople, maka akan dilakukan penyesuaian operasional," tulis pengelola GBK melalui IG @love_gbk, Rabu, 17 Juni 2026.

Dalam pengumuman itu, pengelola GBK menutup sementara Pintu 5, Pintu 7, dan Pintu 8 mulai pukul 00.00 WIB hingga 24.00 WIB pada hari pelaksanaan eksekusi.

Sebagai gantinya, akses keluar masuk kawasan dialihkan melalui Pintu 2, Pintu 10, dan Pintu 6 khusus pejalan kaki. Tak hanya pintu masuk, sejumlah fasilitas dan area publik di sekitar lokasi juga ikut terdampak.

Pengelola menutup sementara Parkir Timur, Hutan Kota GBK, Stadion Softball, hingga akses Jalan KTT menuju Jakarta International Convention Center (JICC). Meski demikian, aktivitas di area lain dalam kompleks GBK tetap berjalan normal seperti biasa.

Mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada hari ini Senin (15/6/2026). Masyarakat diimbau mencari jalan alternatif guna menghindari kemacetan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri mengungkapkan, aksi demo tersebut digelar di empat titik di wilayah Jakarta Pusat yang rencananya dimulai pukul 09.00 WIB pagi ini. “Rencana giat pukul 09.00 WIB,” kata Erlyn.

Berdasarkan informasi yang diterima, demo pertama akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno. Mereka rencananya akan menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monas, Gambir.

Demo berikutnya, datang dari Aliansi Perisai. Aksi juga diramaikan bersama sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya Cipayung Jakarta Barat PC PMII Jakbar, GMNI Jakbar, FMN, APWKS, AGRA, SPP, FAM UI, HMI Esa Unggul, dan BEM Trisakti.

Mereka akan menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan selatan Monas, Gambir. Informasi yang diterima, rencana aksi unjuk rasa tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Demo berikutnya juga datang dari mahasiswa perguruan tinggi lainnya. Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan yang direncanakan pada pukul 11.00 WIB.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

Aksi unjuk rasa keempat rencananya digelar di Jalan Kwitang Raya, Jakarta Pusat pada pukul 13.00 WIB. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh BEM SI Provinsi Jambi.

Dengan adanya empat titik demo yang digelar hari ini, potensi kemacetan pun dimungkinkan. Masyarakat bisa mencari jalur-jalur alternatif lainnya agar terhindar dari kemacetan. Sementara itu, untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa, sebanyak 5.955 personel gabungan dikerahkan di beberapa titik demo tersebut.

JAKARTA - Aksi unjuk rasa dari kelompok mahasiswa dan sejumlah organisasi akan digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Senin (15/6/2026) hari ini. Sejumlah personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, sebanyak 5.955 personil gabungan dikerahkan untuk memberikan pelayanan unjuk rasa yang digelar di beberapa ruas di Jakarta.

“5.955 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek jajaran dan stakeholder lainnya,” kata Erlyn, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima, aksi unjuk rasa akan digelar di Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Gedung DPR/MPR, Jalan Kwitang Raya, Senen.

Adapun informasi yang diterima, aksi unjuk rasa akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK). Kemudian, pada pukul 10.00 WIB oleh Aliansi Perisai dan Cipayung Jakarta Barat PC PMII Jakbar, GMNI Jakbar, FMN, APWKS, AGRA, SPP, FAM UI, HMI Esa Unggul, BEM Trisakti.

Selanjutnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Meski begitu, belum ada keterangan lebih lanjut apakah ada penambahan rencana unjuk rasa lainnya dari berbagai pihak.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

JAKARTA - Polisi menyebut, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen kampus di kawasan Bundaran HI, Jakarta tidak sesuai aturan.

"Pada Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekitar pukul 02.56 WIB, kami menerima informasi awal berupa PDF surat pemberitahuan aksi dari salah satu mahasiswa UI. Namun saat dilakukan komunikasi lanjutan pada Jumat pagi, pesan tersebut tidak mendapatkan respons," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung, Minggu (14/6/2026).

Menurut Reynold, polisi memang menerima informasi awal terkait rencana aksi tersebut melalui pesan WhatsApp berupa dokumen PDF surat pemberitahuan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemberitahuan kegiatan aksi harus disampaikan langsung oleh penanggung jawab kegiatan kepada pihak kepolisian,

Surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh Polri setempat selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Reynold menerangkan, secara aturan, penanggung jawab aksi wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada kepolisian. Sampai dengan kegiatan aksi berlangsung, tidak ada surat pemberitahuan resmi yang kami terima.

Namun demikian Polres Metro Jakarta Pusat tetap melakukan pengamanan di lokasi untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Polisi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman tanpa mengganggu ketertiban umum.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta



"Kami tetap melakukan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, namun pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang berlaku agar situasi tetap kondusif," kata Kombes Reynold.

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua anak berinisial ALR (17) dan RM (13) sebagai ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dalam kasus dugaan kekerasan terhadap seorang bocah berkebutuhan khusus (autis) berinisial MWP (6) di kawasan RPTRA Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Video kasus perundungan atau bully tersebut viral di media sosial.

Adapun kedua ABH tersebut diproses berdasarkan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur larangan melakukan kekerasan terhadap anak.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penyelidikan secara menyeluruh setelah menerima laporan dari orang tua korban pada 9 Juni 2026. "Perkara ini kami tangani secara profesional dan mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, kedua anak yang diduga terlibat telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Reynold, Jumat (12/6/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 7 Juni 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di RPTRA Taman Kramat Pulo, Jalan Kramat Pulo Gang 20, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kedua ABH mengejar korban dan membawanya ke area tiang lampu taman.

Penyidik mengungkap, salah satu ABH memegang kedua tangan korban sementara ABH lainnya memegang kedua kaki korban. Korban kemudian diangkat dan kedua kakinya dimasukkan ke bagian tiang lampu sebelum digesekkan ke badan tiang dan diangkat turun beberapa kali hingga korban terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri atau koma.

Korban kemudian dibawa keluarganya ke sejumlah rumah sakit hingga akhirnya menjalani perawatan di RSCM karena diduga mengalami sengatan listrik. Setelah mendapatkan perawatan intensif, kondisi korban kini telah membaik dan diperbolehkan pulang.

Kasat PPA-PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Shinta, mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, menyita barang bukti berupa pakaian korban, pakaian para pelaku, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. "Dari hasil pemeriksaan, para ABH mengaku tidak mengetahui bahwa tiang lampu tersebut memiliki aliran listrik. Namun perbuatan yang mengakibatkan korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan tetap menjadi dasar proses hukum. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk segera dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum," ujar Rita.

Rita menuturkan, pelaku ALR (17 tahun 11 bulan) akan dilakukan penahanan karena telah memenuhi syarat usia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan RM (13) tidak dapat ditahan dan dikembalikan kepada orang tuanya dengan kewajiban wajib lapor selama proses penyidikan berlangsung.

"Hak-hak korban dan ABH tetap kami penuhi. Kami juga berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak kejaksaan agar proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menerima kunjungan Polisi Cilik Sahabat bersama Make-A-Wish Indonesia dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolres Metro Jakarta Pusat dan menjadi momen istimewa bagi seorang anak bernama Deni.

Deni, yang tengah berjuang melawan leukemia, mendapat kesempatan mewujudkan mimpinya menjadi seorang polisi. Dengan mengenakan seragam polisi, ia tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan serta berinteraksi langsung dengan anggota di Polres Metro Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung menyambut langsung kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Deni menjadi inspirasi sekaligus pengingat pentingnya menumbuhkan kepedulian dan empati.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kehadiran Deni memberikan semangat bagi kami semua. Semoga apa yang kami berikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi Deni untuk terus kuat dan semangat menjalani pengobatan,” ujar Reynold, Kamis (11/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Deni diperkenalkan dengan tugas dan fungsi kepolisian secara sederhana dan menyenangkan. Suasana berlangsung tertib, edukatif, serta penuh kehangatan, mencerminkan kedekatan antara Polri dan masyarakat, khususnya anak-anak.

Lihat video: Meriahkan Hari Bhayangkara ke-79, Aksi Polisi Cilik Curi Perhatian Presiden Prabowo Subianto



Make-A-Wish Indonesia sendiri merupakan afiliasi dari organisasi internasional yang berfokus pada pengabulan harapan anak-anak usia 3 hingga 18 tahun yang mengidap penyakit kritis. Sejak berdiri pada 2024 di bawah Yayasan Mimpi Anak Bangsa Indonesia, berbagai kegiatan sosial telah dilakukan guna menghadirkan kebahagiaan serta meningkatkan semangat juang anak-anak dan keluarga mereka.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan cenderamata. Momen tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus bentuk nyata dukungan Polres Metro Jakarta Pusat dalam kegiatan kemanusiaan dan pembinaan generasi muda.

JAKARTA - Polres Jakarta Pusat mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha muda berinisial VL. Saat ini, pelaku Bangun Paulus Tudungta telah diamankan untuk menjalani proses hukum.

VL menuturkan, kasus pemerasan terhadap dirinya terjadi pada Februari 2026 lalu. Saat itu, pelaku bersama empat temannya mengajak dirinya bertemu di salah satu hotel di Jakarta. Usai bertemu, dirinya kemudian diajak berkeliling Jakarta.

Saat melintas di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, kata dia, pelaku meminta uang sebesar Rp500 juta. Tidak hanya itu, para pelaku juga mengancam tidak akan memulangkan dirinya. Setelah menyerahkan uang sebesar Rp60 juta, VL mengaku diturunkan di Jalan Raya Puncak, Bogor.

”Kasus pemerasan dan pengancaman terhadap saya yang dilakukan oleh oknum pengacara bernama Bangun Paulus Tudungta cukup bikin saya trauma,” tuturnya.

Dalam Laporan Nomor;LPB/653/III/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, kata dia, pelaku dilaporkan terkait tindak pidana pengancaman UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 UU No1/2023 dan atau 482 UU No1/2023.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Roby Hery Saputra membenarkan kasus tersebut. Saat ini, kasusnya sedang dalam tahap pelimpahan ke Kejaksaan.

“Sudah tahap penyerahan berkas ke Kejaksaan Negeri,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Lihat video: JAKARTA DARURAT BEGAL! Begal Sadis Beraksi di Sawah Besar, Jakpus

Di sisi lain, Bangun Paulus Tudungta mengaku mendapat informasi pemindahan ke kejaksaan pada malam tadi. Saat disinggung soal kasus pemerasan, Bangun enggan berkomentar.

“Saya baru dapat info tengah malam tadi, Mohon doanya semua,” ucapnya singkat saat akan dipindahkan ke Kejari Jakarta Pusat.

JAKARTA - MNC Peduli berkolaborasi dengan Polres Metro Jakarta Pusat menyalurkan bantuan bagi warga terdampak kebakaran di permukiman kawasan Pasar Jiung , Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026). Bantuan diserahkan langsung di posko pengungsian warga terdampak.

Pantauan di lokasi, bantuan yang diberikan berupa kebutuhan sehari-hari yang mendesak, seperti pembalut wanita, kaus oblong, serta pakaian dalam untuk perempuan dan laki-laki. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah.

Bantuan dari MNC Peduli disambut antusias. Sejumlah warga terlihat mengantre, terutama untuk mendapatkan pakaian dalam yang masih minim ketersediaannya di lokasi pengungsian.

"Bantuan-bantuan lainnya ini masuk ke Polres salah satunya dari MNC Peduli. Tentunya bantuan MNC Peduli ini sangat bermanfaat dan pasti sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak," ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Karyono, Selasa (2/6/2026).

Karyono menjelaskan, bantuan akan ditempatkan di posko milik Polsek Kemayoran yang didirikan di sekitar lokasi pengungsian. Selanjutnya, bantuan akan didistribusikan kepada warga terdampak.

"Kami letakkan bantuan ini pos dan akan dibagikan langsung kepada warga terdampak sehingga penyaluran akan rata," lanjut Karyono.

Dalam penyaluran kali ini, MNC Peduli menyalurkan bantuan yang berasal dari donasi masyarakat melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Melalui bantuan tersebut, MNC Peduli berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para penyintas, meringankan beban warga terdampak, serta memberikan dukungan moral agar dapat bangkit kembali pascamusibah kebakaran.