Pemerintah Australia menyiapkan pinjaman tanpa bunga hingga 1 miliar dolar Australia atau sekitar Rp11,7 triliun (kurs Rp11.701) untuk membantu pelaku usaha menghadapi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bantuan ini akan difokuskan pada sektor-sektor penting, seperti transportasi dan produsen pupuk, yang berperan menjaga rantai pasok nasional.

"Tidak ada pemerintah yang bisa menjanjikan untuk menghilangkan seluruh tekanan dari krisis ini. Tetapi kami bisa menjadi penyangga dari dampak terburuknya," kata Albanese, melansir Reuters pada Kamis (2/4).

Ia menjelaskan pinjaman murah bertujuan membantu pelaku usaha bertahan dari tekanan biaya energi yang meningkat, sekaligus memastikan distribusi barang dan layanan penting tetap berjalan.

Kebijakan ini diambil di tengah tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi. Australia sendiri mengimpor lebih dari 80 persen kebutuhan bahan bakarnya, sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga dan ketersediaan global.

Selain menyalurkan pinjaman, pemerintah juga mempercepat program investasi energi bersih senilai 5 miliar dolar Australia atau Rp58,51 triliun. Dana ini diarahkan untuk memperkuat rantai pasok energi alternatif serta meningkatkan produksi bahan bakar rendah karbon seperti etanol dan biodiesel.

Di sisi lain, pemerintah setempat telah mengambil sejumlah langkah jangka pendek untuk meredam dampak kenaikan harga BBM, termasuk melepas cadangan energi, memangkas pajak bahan bakar, serta melonggarkan standar BBM sementara.

Pemerintah negara bagian di Australia juga sepakat untuk tidak menaikkan pajak atas transaksi BBM guna mengurangi beban masyarakat.

Albanese sebelumnya mengingatkan dampak ekonomi dari konflik global ini berpotensi berlangsung selama beberapa bulan ke depan dan akan dirasakan oleh rumah tangga maupun pelaku usaha.

Di lapangan, situasi ini juga memicu kekhawatiran publik terhadap ketersediaan BBM. Aksi warga memborong bahan bakar menggunakan jeriken bahkan sempat viral di media sosial, mencerminkan kembali fenomena panic buying.

Sejumlah analis menilai perilaku tersebut dipicu oleh ketidakpastian dan persepsi masyarakat terhadap potensi krisis, bukan semata karena kekurangan pasokan.

Di sisi lain, lonjakan harga BBM yang mendekati 3 dolar Australia per liter di beberapa kota besar turut mendorong masyarakat membeli lebih banyak untuk mengantisipasi kenaikan lanjutan.

Tekanan juga terlihat dari distribusi di lapangan, di mana sekitar 470 SPBU dilaporkan kehabisan setidaknya satu jenis BBM di berbagai wilayah seperti Victoria, Queensland, dan New South Wales.

Pemerintah Australia pun mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan guna menjaga stabilitas distribusi, sambil menyiapkan koordinasi nasional lanjutan melalui rapat darurat kabinet untuk merespons krisis energi yang masih berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (MKNT) memperoleh fasilitas pinjaman tanpa bunga senilai total Rp822,93 miliar dari dua entitas, yakni PT Mantra Capital Persada (MCP) dan PT Headwell Bintang Energi Hijau (HBEH). Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendanai aksi akuisisi dua perusahaan di sektor budidaya udang dan manufaktur baja.

Manajemen MKNT menyampaikan bahwa pinjaman dari MCP diterima perseroan pada 17 Desember 2025 dengan nilai Rp154,93 miliar berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal sama. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu enam bulan hingga 30 Juni 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Atas pinjaman ini, MKNT tidak dikenakan bunga.

"Atas pemberian Pinjaman Headwell Bintang Energi Hijau (HBEH) ini perseroan tidak dikenakan bunga," kata manajemen MKNT di keterbukaan informasi, Senin (5/1/2026).

Adapun pengembalian pinjaman, lanjut manajemen, dapat dilakukan secara tunai sekaligus (lump sum) atau melalui mekanisme lain yang disepakati, termasuk opsi konversi seluruh pinjaman menjadi saham MKNT setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Para Pihak sepakat bahwa pengembalian pinjaman dapat dilaksanakan secara tunai dengan jumlah penuh (lump sum) atau dengan cara lain yang disepakati secara bersama dimana Para Pihak sepakat bahwa Penerima Pinjaman dapat melakukan pembayaran Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan," tambah manajemen.

Sementara itu, pada tanggal yang sama, MKNT juga menerima pinjaman dari HBEH senilai Rp668 miliar dengan ketentuan serupa, yakni tanpa bunga, berjangka waktu enam bulan hingga 30 Juni 2026, serta memiliki opsi pelunasan tunai maupun konversi menjadi saham perseroan setelah mendapat persetujuan RUPS.

Manajemen menjelaskan, total dana pinjaman sebesar Rp822,93 miliar tersebut akan digunakan untuk dua aksi akuisisi strategis.

Pertama, akuisisi 99,99% saham PT Radja Udang Malingping (RUM) senilai Rp154,93 miliar dari PT Mazon Bumi Mining. RUM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya udang.

Kedua, MKNT akan mengakuisisi 99,99% saham PT Citra Baru Steel (CBS) senilai Rp668 miliar dari Headwell Investment Limited, yang bergerak di bidang manufaktur baja untuk kebutuhan infrastruktur.

Manajemen menyebutkan, akuisisi RUM dan CBS merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan usaha MKNT ke depan. Kendati demikian, kedua transaksi akuisisi tersebut masih bersifat bersyarat dan belum efektif hingga seluruh ketentuan pendahuluan dalam perjanjian pengikatan jual beli terpenuhi.

Lebih lanjut, penerimaan pinjaman dari MCP dan HBEH dikategorikan sebagai Transaksi Material. Namun, transaksi tersebut dikecualikan dari kewajiban memperoleh persetujuan RUPS dan penggunaan penilai independen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf (g) POJK Nomor 17 Tahun 2020, mengingat MKNT merupakan perusahaan terbuka non-bank dengan kondisi ekuitas negatif.

Direksi dan dewan komisaris MKNT menegaskan bahwa seluruh transaksi tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengandung benturan kepentingan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin Eropa bergerak menuju persetujuan untuk mengalirkan dana pinjaman senilai 140 miliar euro atau sekitar Rp 2.700 triliun ke Ukraina, yang dijamin melalui aset bank sentral Rusia yang dibekukan. Langkah ini dinilai penting agar Ukraina dapat terus mempertahankan upaya pertahanannya di tengah konflik.

Proposal dari Komisi Eropa tersebut dibahas pada pertemuan menteri keuangan G7 di Washington pekan lalu dan dijadwalkan dibahas lebih lanjut pada pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Brussels pada Kamis (23/10/2025). Partisipasi Amerika Serikat masih belum pasti.

"Masalah penggunaan aset Rusia yang dibekukan, atas nama korban agresi, sedang menuju penyelesaian yang memuaskan. ... Sangat sederhana, kita menggunakan uang agresor atau kita harus menggunakan uang kita sendiri. Jangan tanya saya mana yang saya pilih," kata Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, seperti dikutip The Guardian, Selasa (21/10/2025).

Pernyataan ini memberi sinyal kuat bahwa kesepakatan bisa tercapai pada akhir tahun.

Dalam rencana yang diuraikan Komisi Eropa, Uni Eropa akan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada Ukraina sebesar 140 miliar euro, berdasarkan aset Rusia yang telah dibekukan dan disimpan di lembaga keuangan seperti Euroclear. Skema ini dibangun dengan asumsi bahwa ketika konflik berakhir, Rusia akan menggunakan aset tersebut untuk membayar reparasi perang.

Seorang pejabat senior UE menegaskan bahwa "yang kami usulkan bukanlah penyitaan," sehingga artinya, skema ini bukan mencaplok aset Rusia secara permanen, melainkan menggunakan nilai aset yang dibekukan sebagai jaminan dan dana pinjaman.

Sementara itu, Ukraina menghadapi defisit anggaran signifikan karena terus berperang. Ukraina memperkirakan membutuhkan dukungan eksternal hingga US$50 miliar untuk 2026, terutama untuk mendanai upaya perang mulai April 2026. Banyak pejabat UE mengingat bahwa suntikan dana cepat diperlukan karena belum ada kemajuan nyata dalam proses damai.

Belgia sebagai salah satu negara dengan aset beku terbesar, yaitu senilai 183 miliar euro, ikut menuntut jaminan terperinci bahwa mereka tidak akan menanggung risiko sendirian jika skema gagal. Hal ini memicu dorongan agar negara-negara G7 ikut serta dalam skema pembiayaan ini.

Skema ini juga mendapat dukungan dari Kanselir Jerman, FriedrichMerz, yang bulan lalu menyatakan perlunya "dorongan baru untuk mengubah perhitungan Rusia".