Bisnis.com, JAKARTA — Berlawanan arah dengan keputusan Bank Indonesia hari ini yang menahan suku bunga acuan BI Rate ke level 4,75%, Bank sentral Thailand (Bank of Thailand/BOT) memutuskan memangkas suku bunga acuan ke level terendah sejak 2022. Langkah penurunan bunga ini untuk menopang ekonomi yang tertekan penguatan baht serta meningkatnya ketidakpastian politik.

Komite Kebijakan Moneter atau Monetary Policy Committee (MPC) BOT pada Rabu (17/12/2025) memutuskan secara bulat memangkas suku bunga repo satu hari sebesar 25 basis poin menjadi 1,25%. Ini merupakan pemangkasan kelima dalam 14 bulan terakhir.

“Dengan perlambatan ekonomi yang terlihat jelas serta meningkatnya berbagai risiko, kebijakan moneter dapat dibuat lebih akomodatif untuk memastikan kondisi keuangan mendukung pemulihan ekonomi dan meringankan beban utang kelompok rentan,” ujar MPC dalam pernyataannya dilansir dari Bloomberg.

Pelonggaran moneter lanjutan dinilai krusial bagi ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu, yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi serangkaian guncangan, mulai dari dampak tarif resiprokal Amerika Serikat, banjir parah di provinsi-provinsi selatan, hingga bentrokan perbatasan yang mematikan dengan Kamboja.

Seiring dengan keputusan tersebut, bank sentral juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan menjadi 1,5% dari sebelumnya 1,6%, sejalan dengan perlambatan konsumsi dan ekspor.

Nilai tukar baht memangkas penguatan sekitar 0,3% setelah pengumuman penurunan suku bunga, dan bergerak relatif stabil di level 31,51 per dolar AS pada pukul 14.15 waktu setempat.

BOT menyatakan reli baht didorong oleh perubahan ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga Federal Reserve AS serta faktor-faktor spesifik Thailand. Meski demikian, MPC akan meningkatkan pemantauan ketat terhadap pergerakan mata uang tersebut. Komite juga akan mempertimbangkan langkah-langkah pengelolaan transaksi valuta asing yang memberi tekanan signifikan terhadap baht.

Ketidakpastian politik kembali mencuat setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen awal bulan ini, membuka jalan bagi pemilihan umum pada 8 Februari. Kondisi tersebut membuat Thailand berada di bawah pemerintahan sementara dengan ruang fiskal yang terbatas.

Pemangkasan suku bunga diharapkan dapat meredakan tekanan akibat penguatan baht yang pesat sepanjang bulan ini, yang membebani kinerja ekspor dan sektor pariwisata.

Menjelang keputusan suku bunga, baht sempat menguat ke level tertinggi dalam lebih dari empat tahun dan telah terapresiasi lebih dari 8% sepanjang tahun berjalan, menjadikannya mata uang dengan kinerja terbaik kedua di Asia.

Sementara itu, harga konsumen Thailand masih berada di wilayah negatif sejak April, terutama dipengaruhi faktor sisi penawaran. Thailand juga tercatat kesulitan menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran target bank sentral sebesar 1%–3% selama sebagian besar dekade terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelemahan manufaktur dan penurunan kunjungan wisatawan membuat pertumbuhan ekonomi Thailand melambat lebih dalam dari perkiraan pada kuartal III/2025.

Melansir Bloomberg pada Senin (17/11/2025), Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDC) melaporkan produk domestik bruto (PDB) Thailand pada periode Juli–September 2025 terkontraksi 0,6% secara kuartalan. Angka ini lebih dalam dari proyeksi survei Bloomberg yang memperkirakan penurunan 0,3%.

Kontraksi tersebut menjadi penurunan PDB kuartalan pertama sejak akhir 2022 dan yang terdalam sejak pertengahan 2021.

Secara tahunan, ekonomi Thailand tumbuh 1,2% pada kuartal III/2025, meleset dari konsensus 1,6% dan melambat dari pertumbuhan 2,8% pada kuartal sebelumnya. NESDC memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV akan melambat menjadi 0,6% secara tahunan.

Lembaga tersebut juga memperkirakan laju pertumbuhan pada 2026 dapat serendah 1,2%, turun dari proyeksi 2% pada tahun ini.

Menurut NESDC, seluruh mesin utama ekonomi Thailand tersendat pada kuartal lalu, mencakup ekspor, produksi manufaktur, konstruksi, belanja pemerintah, serta jasa pariwisata.

Data tersebut menegaskan tekanan pada ekonomi Thailand akibat tarif Amerika Serikat, kondisi ekspor global yang lebih menantang, transisi politik dalam negeri, serta melemahnya sektor pariwisata. Thailand menjadi negara kedua di kawasan setelah Filipina yang gagal memenuhi ekspektasi pertumbuhan kuartal III.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul—perdana menteri ketiga Thailand dalam dua tahun terakhir—telah meluncurkan program stimulus konsumsi senilai US$1,36 miliar. Gubernur Bank of Thailand yang baru juga berkomitmen menangani tingginya utang rumah tangga.

Kepala NESDC Onfa Vejjajiva mengatakan pihaknya tidak memperkirakan terjadinya resesi teknis, yaitu kontraksi dua kuartal berturut-turut, karena sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih mampu menahan dampak pelemahan ekspor pada akhir tahun.

Ekonomi Thailand kini diproyeksikan tumbuh 2% pada tahun ini, dari realisasi 2,5% pada 2024. Inflasi umum yang berada di wilayah negatif selama tujuh bulan terakhir diperkirakan rata-rata minus 0,2% tahun ini, sementara surplus transaksi berjalan diproyeksikan mencapai 2,8% dari PDB.

Pada tahun depan, laju pertumbuhan diperkirakan kembali melambat dengan kisaran 1,2%–2,2%.

Arah pemulihan ekonomi Thailand juga akan bergantung pada hasil negosiasi tarif dengan AS yang kini terancam setelah Presiden AS Donald Trump menangguhkan kesepakatan damai yang sebelumnya dinegosiasikan kedua pihak.

Anutin, yang tengah berupaya memperbaiki ekonomi sekaligus memperkuat dukungan menjelang pemilu yang diperkirakan berlangsung pada Maret 2026, harus menyeimbangkan kepentingan perdagangan dan domestik yang bernuansa nasionalistik.

Ekonom Capital Economics, Shivaan Tandon, menilai pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah tren dapat mendorong Bank of Thailand memangkas suku bunga kebijakan ke level 1% dari saat ini 1,5% dalam beberapa kuartal mendatang.

“Bank sentral akan berupaya melakukan bagiannya untuk mendongkrak aktivitas ekonomi,” tulisnya.