#30 tag 24jam
INSA Minta BUMN Ekspor Tak Hanya Kejar Profit, Tapi Ikut Perkuat Tata Kelola Komoditas
INSA mengingatkan agar BUMN ekspor, PT DSI, tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan nasional. [340] url asal
#pengusaha-kapal #insa #bumn-ekspor #pt-dsi #komoditas
(IDX-Channel - Economics) 29/06/26 01:00
v/262203/
IDXChannel - Pengusaha Kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI), tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan nasional.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan pembentukan BUMN Ekspor merupakan langkah positif untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Namun, menurutnya, implementasi kebijakan tersebut harus tetap diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menjaga keseimbangan dengan peran sektor swasta.
"Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Fokus utamanya adalah perbaikan sistem dan transparansi perdagangan," kata Carmelita dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).
Menurut Carmelita, BUMN Ekspor seharusnya tidak semata-mata mengejar laba, melainkan menjadi instrumen pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor-sektor strategis, menciptakan pemerataan pembangunan, serta membangun kemitraan yang sehat dengan pelaku usaha nasional.
Di sisi lain, ia menilai sektor swasta harus tetap memperoleh ruang untuk berkembang. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif agar dapat meningkatkan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Bagaimanapun swasta nasional merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Karena itu, implementasi kebijakan ini perlu menjaga keseimbangan antara peran BUMN sebagai agen pembangunan bangsa dan ruang bagi sektor swasta untuk terus bertumbuh," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis Indonesia. Aturan tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.
Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Danantara membentuk PT DSI sebagai BUMN Ekspor. Pada tahap awal, skema ekspor satu pintu diterapkan untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy).
INSA menyatakan akan terus memantau implementasi kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap industri pelayaran nasional sebagai bagian dari rantai logistik ekspor. Organisasi itu juga siap memberikan masukan kepada pemerintah agar pelaksanaan kebijakan mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional tanpa mengurangi peran pelaku usaha swasta.
(Febrina Ratna Iskana)
Biaya Operasional Naik, Pengusaha Kapal Minta Menhub Sesuaikan Tarif Penyeberangan
Pengusaha kapal meminta Menhub menyesuaikan tarif penyeberangan karena tarif tidak naik sejak 2019 dan tidak sesuai biaya operasional terkini. [298] url asal
#pengusaha-kapal #kapal #tarif-penyeberangan #menhub #dudy-purwagandhi #biaya-operasional
(IDX-Channel - Economics) 10/11/25 22:03
v/34473/
IDXChannel - Ketua Umum Indonesian National Ferry Owner Association (INFA), JA Barata, meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk segera melakukan penyesuaian tarif angkutan kapal penyeberangan nasional.
Menurutnya, tarif yang berlaku saat ini tidak pernah mengalami perubahan sejak 2019. Dengan begitu, tarif yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi biaya operasional terkini.
Barata mengungkapkan, sempat ada rencana pemerintah untuk menaikkan tarif sebesar 5 persen menjelang peralihan pemerintahan dari Kabinet Presiden Joko Widodo ke Kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming. Namun, keputusan tersebut dibatalkan pada saat terakhir.
"Sebelum Pak Budi menjadi Pak Dudi, itu sebetulnya Pak Budi sudah menandatangani surat kenaikan tarif sebesar 5 persem. Hari berlakunya tarif itu mau dinaikkan, hari itu juga ada pembatalan," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Senin (10/11/2025).
Menurut Barata, pembatalan tersebut waktu itu didasarkan pada pertimbangan daya beli masyarakat yang dinilai belum pulih sepenuhnya pascapandemi dan tekanan inflasi. Namun, ia menilai saat ini sudah waktunya pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif agar operator kapal tidak terus menanggung beban biaya yang meningkat.
"Sekarang tentu harus sudah ada peninjauan kembali berkaitan dengan itu. INFA bersama Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional) pada prinsipnya berjuang menghadapi tantangan yang sama," lanjutnya.
Barata menjelaskan, biaya operasional kapal penyeberangan meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), suku cadang, serta biaya docking dan perawatan kapal. Sementara itu, tarif penyeberangan yang ditetapkan pemerintah belum menyesuaikan perubahan tersebut.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penyesuaian tarif yang terukur dan berbasis kajian keekonomian, agar tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha operator, tetapi juga tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
INFA berharap Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tarif angkutan penyeberangan dan membuka ruang dialog bersama para pemangku kepentingan, termasuk operator, pemerintah daerah, dan asosiasi pengguna jasa.
(Febrina Ratna Iskana)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)