#30 tag 24jam
Prabowo Mau Perkuat Aparat Hukum, Bakal Tambah Anggaran KPK-Kejagung?
Prabowo berencana memperkuat peran aparat penegakan hukum seperti KPK dan Kejagung untuk mencegah korupsi pada program pemerintah. [436] url asal
#prabowo-perkuat-hukum #anggaran-polri #anggaran-apara-hukum #anggaran-mbg #korupsi-mbg #anggaran-kpk #anggaran-kejagung #pengawasan-program-nasional #aparat-penegak-hukum #pencegahan-korupsi #pengawas
(Bisnis.Com - Terbaru) 05/06/26 01:30
v/240522/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang menambah anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum guna memperkuat pengawasan dan mencegah penyelewengan pada pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengawasan diperketat sejatinya tidak hanya berlaku untuk program MBG, melainkan seluruh program pemerintah.
"Sesungguhnya tidak hanya kepada program di Badan Gizi Nasional. Kembali sekali lagi, itu untuk semuanya, tapi memang di dalam forum itu, karena forumnya adalah memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Prasetyo, dalam acara di Sentul, Presiden kembali menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat dan meminta seluruh aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan untuk menjalankan tugasnya secara optimal.
Lembaga yang dimaksud antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Memang semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," katanya.
Ketika ditanya apakah penguatan tersebut dapat berupa tambahan anggaran, Prasetyo menyatakan pemerintah tidak mempermasalahkan jika hal itu diperlukan untuk memperkuat pencegahan korupsi.
"Kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, kami pikir tidak ada masalah. Karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu," ujarnya.
Prasetyo menegaskan pengawasan ketat tidak hanya dilakukan terhadap program MBG. Menurut dia, seluruh program kementerian dan lembaga pada dasarnya telah berada dalam mekanisme pengawasan rutin pemerintah.
Dia mencontohkan BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang secara berkala melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di berbagai kementerian dan lembaga.
"Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan. Seluruh kementerian dan lembaga secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing," katanya.
Prasetyo juga mengungkapkan Presiden secara rutin menerima laporan mengenai pelaksanaan berbagai program pemerintah, tidak terbatas pada MBG. Laporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh kementerian dan lembaga.
"Iya lah, iya. Rutin... rutin... rutin," kata Prasetyo saat ditanya apakah Presiden juga menerima laporan terkait program-program lain di luar MBG.
Meski begitu, ia menegaskan proses monitoring yang dilakukan Presiden tidak selalu berkaitan dengan dugaan pelanggaran atau tindak pidana. Evaluasi tersebut lebih ditujukan untuk memastikan program-program prioritas berjalan sesuai target dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi. Tapi makna monitoringnya tidak kemudian selalu sudah mengarah kepada suatu kejadian atau suatu tindakan. Lebih kepada program-program yang harus segera dijalankan oleh kementerian masing-masing," tandas Prasetyo.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)