Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang menambah anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum guna memperkuat pengawasan dan mencegah penyelewengan pada pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengawasan diperketat sejatinya tidak hanya berlaku untuk program MBG, melainkan seluruh program pemerintah.

"Sesungguhnya tidak hanya kepada program di Badan Gizi Nasional. Kembali sekali lagi, itu untuk semuanya, tapi memang di dalam forum itu, karena forumnya adalah memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Prasetyo, dalam acara di Sentul, Presiden kembali menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat dan meminta seluruh aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan untuk menjalankan tugasnya secara optimal.

Lembaga yang dimaksud antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Memang semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," katanya.

Ketika ditanya apakah penguatan tersebut dapat berupa tambahan anggaran, Prasetyo menyatakan pemerintah tidak mempermasalahkan jika hal itu diperlukan untuk memperkuat pencegahan korupsi.

"Kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, kami pikir tidak ada masalah. Karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu," ujarnya.

Prasetyo menegaskan pengawasan ketat tidak hanya dilakukan terhadap program MBG. Menurut dia, seluruh program kementerian dan lembaga pada dasarnya telah berada dalam mekanisme pengawasan rutin pemerintah.

Dia mencontohkan BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang secara berkala melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di berbagai kementerian dan lembaga.

"Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan. Seluruh kementerian dan lembaga secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing," katanya.

Prasetyo juga mengungkapkan Presiden secara rutin menerima laporan mengenai pelaksanaan berbagai program pemerintah, tidak terbatas pada MBG. Laporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh kementerian dan lembaga.

"Iya lah, iya. Rutin... rutin... rutin," kata Prasetyo saat ditanya apakah Presiden juga menerima laporan terkait program-program lain di luar MBG.

Meski begitu, ia menegaskan proses monitoring yang dilakukan Presiden tidak selalu berkaitan dengan dugaan pelanggaran atau tindak pidana. Evaluasi tersebut lebih ditujukan untuk memastikan program-program prioritas berjalan sesuai target dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi. Tapi makna monitoringnya tidak kemudian selalu sudah mengarah kepada suatu kejadian atau suatu tindakan. Lebih kepada program-program yang harus segera dijalankan oleh kementerian masing-masing," tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kendala penanganan perkara, khususnya dalam menjalankan kegiatan tertangkap tangan yakni kekurangan sumber daya manusia dan terbatasnya kecanggihan teknologi.

Mulanya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan ada sejumlah penanganan perkara yang masih berproses. Setyo menjelaskan hal ini tidak lepas dari kekurangan sumber daya manusia.

"Tapi dari satu sisi sumber daya manusianya sangat terbatas yaitu penyidiknya Pak Asep hanya kurang lebih tidak sampai 150, penyelidiknya jumlahnya lebih sedikit lagi, penuntutnya juga mungkin hanya 100-70 orang saja dan ini sangat mengganggu proses-proses itu," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (28/1/2026).

Terlebih, proses pengadilan berlangsung di tempat kejadian terjadinya perkara. Setyo menyebut penanganan ini ada tunggakan perkaranya dan menjadi beban bagi penyidik.

Menyambung pernyataan Setyo, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan hambatan lainnya selain SDM, yakni kecanggihan teknologi.

Fitroh menuturkan bahwa jika peristiwa tertangkap tangan ingin dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan, maka diperlukan modernisasi teknologi.

"Ya berikanlah kami alat yang canggih supaya OTT tidak hanya satu sebulan gitu. Kurang canggih, pak," ucapnya.

Alhasil perlengkapan yang butuhkan tim lembaga antirasuah tidak mengikuti zaman. Dia menyinggung bahwa KPK memerlukan anggaran untuk peremajaan alat.

"Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran yang besar untuk beli alat barangkali OTT makin masif," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan rapat Dede Indra akan mengusulkan penambahan anggaran bagi KPK.

"Saya sendiri juga di Banggar semoga di Mei pembahasannya. Tentunya pimpinan Pak Habiburokhman kita minta tolong supaya penguatan anggaran di KPK kita tambahin," tandasnya sebelum mengakhiri rapat.