Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjatuhkan sanksi administratif denda sebesar Rp2,17 miliar kepada PT Borneo Alumindo Prima (BAP).
Denda itu dikenakan setelah pengawas ketenagakerjaan menemukan 164 tenaga kerja asing (TKA) beraktivitas di area kerja perusahaan smelter alumina itu tanpa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Adapun temuan itu diperoleh dalam rangkaian inspeksi mendadak (sidak) pada 27 Oktober hingga 1 November 2025 di Kawasan Industri Ketapang. Denda tersebut telah dibayarkan ke kas negara pada 26 Januari 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, menegaskan bahwa penegakan aturan ini menyangkut rasa adil di pasar kerja.
“Ini bukan semata urusan administrasi. Kepatuhan RPTKA adalah cara kita menjaga keadilan dan memastikan prioritas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia tetap terlindungi,” ujar Ismail melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (7/2/2026).
Dia menjelaskan bahwa RPTKA merupakan dokumen wajib sebelum mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA.
“Aturannya jelas. Pemberi kerja wajib memenuhi RPTKA sebelum TKA bekerja. Kalau tidak dipenuhi, konsekuensinya juga jelas,” katanya.
Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, pengawas ketenagakerjaan Kemnaker mendapati 164 warga negara asing melakukan aktivitas kerja di area PT BAP tanpa pengesahan RPTKA.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemnaker menerbitkan Nota Pemeriksaan I sebagai peringatan sekaligus perintah perbaikan agar perusahaan segera mematuhi norma penggunaan TKA.
Ismail menyampaikan bahwa Kemnaker kemudian menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/6/AS.00.01/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang pengenaan sanksi administratif denda kepada PT BAP.
Adapun total denda yang dibayarkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,17 miliar untuk 164 TKA tanpa pengesahan RPTKA, dengan masa kerja yang bervariasi antara 1 hingga 5 bulan.
“Sanksi ini adalah instrumen penegakan. Tujuannya memastikan kepatuhan dan memberi efek jera agar praktik serupa tidak terulang,” ujar Ismail.
Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Rinaldy Umar mengatakan, pelaksanaan pembayaran denda pada 26 Januari 2026 menjadi bentuk tindak lanjut yang nyata.
“Yang paling penting, temuan tidak berhenti di atas kertas. Kewajiban dijalankan dan denda masuk kas negara. Ini sinyal bahwa pengawasan ketenagakerjaan bekerja,” kata Rinaldy.
Rinaldy menekankan, penertiban ini berdampak langsung bagi publik. Menurutnya, jika aturan dipatuhi, peluang kerja tenaga kerja lokal lebih terlindungi, perusahaan yang patuh tidak dirugikan oleh praktik yang melanggar, dan kepastian hukum menjadi lebih kuat.
Kemnaker, lanjut Rinaldy, akan terus memperkuat pengawasan melalui sidak dan pemeriksaan berkelanjutan.
“Pengawasan penggunaan TKA dan norma ketenagakerjaan lainnya, termasuk norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), akan terus ditingkatkan sepanjang 2026. Negara harus hadir memastikan tempat kerja tertib, adil, dan aman,” kata Rinaldy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal mendalami soal fakta sidang kasus suap Kemenaker Noel Ebenezer terkait isu permintaan uang Rp6 miliar oleh jaksa.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mulanya menegaskan bahwa pihaknya tidak berwenang dalam menangani kasus di KPK. Namun demikian, isu tersebut bakal didalami oleh Kejagung.

"Yang jelas itu kan KPK punya kewenangan ya. Itu kan terungkap di sidangnya KPK ya. Nanti akan menjadi masukan buat kami, apakah informasi itu betul atau tidaknya, akan kita dalami," ujar Anang di Kejagung, Selasa (3/2/2026).

Lebih lanjut, Anang menekankan bahwa pihaknya saat ini tidak menangani kasus yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

"Yang jelas Kejaksaan Agung tidak menangani perkara Ketenagakerjaan. Tidak ada," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kementerian Ketenagakerjaan, Gunawan Wibiksana mengungkap adanya permintaan uang sebesar Rp1,5 miliar oleh jaksa dari Kejagung pada sidang lanjutan kasus K3 pada Senin (2/2/2026).

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Gunawan karena menyaksikan dan mendengar percakapan Irvian Boby Mahendra dengan Hery Sutanto terkait perkataan 'Tiarap kita Pak Direktur'

"Maksud dari "Tiarap kita Pak Dir" ini saudara yang menjelaskan, adalah sepengetahuan saya karena masuknya Kejaksaan Agung di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga yang semula biasa menerima uang non teknis dari PJK3, setelah adanya 'Tiarap kita Pak Dir' tidak bisa menerima uang dari PJK3. Namun tetap meminta PJK3 merekap jumlahnya uang non teknis tersebut dari PJK3. Bisa jelaskan ini? Tolong jelaskan kalau bisa," kata Jaksa.

Gunawan membenarkan pernyataan tersebut. Jaksa kemudian mengatakan bahwa setelah pertemuan tersebut, Gunawan memperoleh cerita dari Hery bahwa korps Adhyaksa telah mengendus adanya penyelewengan penerbitan sertifikat K3.

Jaksa menyampaikan ada pertemuan empat jaksa di kantor Kemnaker di ruangan Direktur Bina Kelembagaan K3 lantai 7 gedung B Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 2 Desember 2024.

Jaksa menyebut bahwa Gunawan ditelepon oleh Aris Tri Widanto selaku pengawas ketenagakerjaan Kemenakar bahwa temannya yang seorang jaksa ingin bertemu Hery. Gunawan juga membenarkan pernyataan tersebut.

Setelah pertemuan yang berlangsung selama 2 jam, kata jaksa, Hery mengeluhkan kepada Gunawan bahwa pihak kejaksaan meminta uang. "Minta Rp1,5 M," kata Gunawan.

Jaksa menegaskan uang Rp1,5 miliar diperuntukkan bagi empat orang dari Kejaksaan Agung sehingga totalnya Rp6 miliar. Gunawan membenarkan bahwa permintaan uang oleh Jaksa merupakan keterangan dirinya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menorehkan prestasi di panggung nasional. Tidak tanggung-tanggung, dua penghargaan sekaligus diraih dalam ajang Naker Award 2025. Yaitu Penghargaan Pembina Produktivitas dan Penghargaan Terbaik Pertama Provinsi dengan Kinerja Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Terbaik.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Sigit Priyanto, yang hadir mewakili Gubernur pada puncak Naker Award 2025 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa capaian ini menjadi energi baru bagi Jawa Timur untuk terus tampil sebagai salah satu motor ekonomi nasional dengan industri yang produktif dan berdaya saing global.

"Alhamdulillah penghargaan di bidang ketenagakerjaan kembali diraih Jawa Timur. Insyaallah Jatim konsisten menciptakan iklim usaha Kondusif, aman dan produktif. Sekaligus ini akan menjadi motivasi bagi semua pihak untuk lebih produktif dan berdaya saing," ujarnya.

Penghargaan Pembina Produktivitas ini menjadi yang ketiga kalinya diraih Gubernur Khofifah. Penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensinya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, aman, dan produktif bagi pertumbuhan dunia industri.

"Meningkatkan produktivitas tentu harus didukung dengan ekosistem yang kondusif yang bisa dilakukan dengan bersama-sama menjaga Jawa Timur tetap aman, dan nyaman bagi semua," terangnya.

Keberhasilan Jatim juga tercermin dari lima perusahaan yang berhasil meraih Penghargaan Produktivitas Paramakarya 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 414 Tahun 2025.

Kelima perusahaan tersebut adalah PT Amerta Indah Otsuka (Kab. Pasuruan), PT Dok Pantai Lamongan (Kab. Lamongan), PT POMI – Paiton Operation & Maintenance Indonesia (Kab. Probolinggo), PT Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia – YEMI (Kab. Pasuruan) dan PT Yamaha Musical Products Indonesia – YMPI (Kab. Pasuruan)

"Alhamdulillah lima perusahaan di Jatim juga mendapatkan penghargaan Paramakarya tahun 2025, yang lain semoga segera menyusul" katanya.

Sementara Penghargaan Terbaik Pertama Provinsi Dengan Kinerja Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Terbaik ini diraih Jawa Timur karena berhasil memenuhi beragam indikator penilaian yang ditetapkan secara nasional.

Antara lain Penyusunan Rencana Kerja Unit (RKU) pengawasan ketenagakerjaan, Indeks Pengawasan Ketenagakerjaan Wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), Pemenuhan penetapan kebutuhan/formasi jabatan fungsional, Peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3.

Jawa Timur juga berhasil memenuhi indikator Pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja 360° bagi pejabat fungsional, Presentase tindak lanjut dan penyelesaian atensi atas kasus dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dikirimkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Pembina K3 terbaik yang mana
Gubernur Jawa Timur telah menerima penghargaan sebagai pembina K3 terbaik selama lebih dari 5 tahun berturut-turut yang pernah ada sebelumnya.

Indikator lainnya yang berhasil dipenuhi Jawa Timur adalah Gubernur Jawa Timur telah memberikan dukungan yang maksimal dalam pelaksanaan program P2 HIV AIDS di tempat kerja sehingga berhasil menjadi Pembina P2HIV-AIDS terbaik, ketepatan waktu dalam pelaporan data hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi.

Melalui penghargaan ini, Gubernur Khofifah mengajak untuk terus meningkatkan produktivitas kinerja melalui implementasi filosofi Jatim BISA, Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif. Menurutnya filosofi ini dapat diimplementasikan semua pihak, tidak hanya di birokrasi.

"Saya rasa filosofi Jatim BISA ini akan mendorong semua pihak termasuk dunia industri dan tenaga kerja siap menghadapi tantangan dan dinamika global," katanya.

Khofifah menjelaskan, Berdaya berarti memiliki kekuatan, kemandirian, dan kepercayaan diri dalam memaksimalkan potensi. Inklusif artinya dapat dinikmati semua kalangan tanpa ada yang tertinggal (no one left behind).

Selanjutnya, sinergis menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Sedangkan Adaptif menjadi kunci untuk terus belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri.

"Masa depan membutuhkan lompatan yang lebih progresif. Untuk itu, perlu diterapkan filosofi kerja khas pembangunan Jawa Timur,” tegasnya.

Penghargaan yang diterima Gubernur Khofifah sekaligus menjadi penegas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendorong produktivitas perusahaan.

"Harus menjadi motivasi bagi semua yang berkaitan dengan dunia industri dan ketenagakerjaan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi Jawa Timur dalam bidang ini" tuturnya.

Penghargaan ini juga diberikan sebagai apresiasi atas dukungan kuat dan pembinaan yang berkelanjutan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada perusahaan-perusahaan di wilayahnya, yang terbukti mampu meningkatkan tingkat produktivitas dan kualitas kerja.

"Pemprov Jatim akan terus melanjutkan program-program pembinaan yang fokus pada peningkatan efisiensi, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia, untuk memastikan Jawa Timur tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan industri yang produktif dan berdaya saing global," pungkasnya.