#30 tag 24jam
Puan Beberkan Isu Prioritas 2026: Reformasi Polri hingga Penanganan Sumatra
Ketua DPR RI Puan Maharani memprioritaskan reformasi Polri, penanganan pascabencana Sumatra, dan isu strategis lainnya untuk dibahas DPR pada 2026. [216] url asal
#reformasi-polri #isu-prioritas-2026 #penanganan-sumatra #dpr-ri #puan-maharani #alat-kelengkapan-dewan #ketersediaan-bbm #pascabencana-sumatra #evakuasi-warga-negara #reformasi-kejaksaan #kepastian-hu
(Bisnis.Com - Terbaru) 13/01/26 13:15
v/101918/
Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menguraikan berbagai isu prioritas di tahun 2026 yang akan dibahas oleh DPR mulai dari reformasi polri hingga penanganan pascabencana Sumatra.
Hal ini dia sampaikan saat pidato pembukaan Rapat paripurna DPR ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (13/1/2026). Puan menjelaskan pembahasan isu prioritas telah masuk dalam alat kelengkapan dewan (AKD).
"Dalam pembahasan di alat kelengkapan dewan, DPR RI akan memprioritaskan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat," jelas Puan.
Pertama, pemenuhan ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pascabencana di Sumatra dan di wilayah terdampak lainnya.
Kemudian, melakukan evaluasi pelaksanaan transportasi selama natal dan tahun baru.
Puan mendorong pembahasan evakuasi warga negara Indonesia di negara negara yang sedang berkonflik.
Selain itu, menuntaskan reformasi Polri-Kejaksaan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
"Proses reformasi Polri, kejaksaan RI, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat," katanya.
Di sektor kesehatan, Puan menyampaikan mempercepat penanganan kasus super flu di berbagai wilayah di Indonesia.
Sementara itu, dia menuturkan perlu adanya perhatian khusus untuk menuntaskan permasalahan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan.
Nantinya, DPR juga akan membahas evaluasi izin kawasan hutan.
"Evaluasi pemberian izin kawasan hutan dan alih fungsi hutan," terang Puan.
Selanjutnya, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif dan Persiapan penyelanggaraan haji tahun 2026.
YLBHI Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional guna Percepat Penanganan Sumatra
YLBHI mendesak pemerintah tetapkan bencana nasional di Sumatra usai banjir dan longsor sebabkan ratusan korban dan rusak infrastruktur, guna percepat bantuan. [304] url asal
#bencana-nasional #penanganan-sumatra #yayasan-lembaga-bantuan-hukum #banjir-sumatra #longsor-sumatra #korban-jiwa-sumatra #infrastruktur-rusak #logistik-terhambat #kebutuhan-pokok-sulit #status-tangga
(Bisnis.Com - Terbaru) 30/11/25 16:00
v/55613/
Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)menilai seharusnya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional usai banjir dan longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Direktur LBH Medan, Muhammad Irvan mengatakan alasan penetapan status bencana nasional berkaca dari banyaknya korban jiwa maupun luka yang terdampak.
"Mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Ini sudah seyogyanya ditetapkan sebagai status bencana nasional karena terindikasi melihat dari indikator jumlah korban Sumatra Utara saja ratusan," katanya saat konferensi pers secara daring, Minggu (30/11/2025).
Selain itu, bencana ini juga mengakibatkan fasilitas sarana dan prasarana rusak tersapu banjir atau terhalang tanah longsor. Sehingga penyaluran logistik masyarakat terhambat.
Dia turut menyoroti imbas dari sulitnya kebutuhan pokok memaksa warga di sejumlah daerah menjarah supermarket.
Irvan mengatakan, masifnya kerusakan infrastruktur hingga dampak sosial ekonomi menjadi sinyal kuat bagi pemerintah meningkatkan status tanggap darurat menjadi bencana nasional.
Terlebih, kondisi ini menyangkut asas kemanusiaan dan keadilan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat di Sumatra.
Irvan mendesak agar pemerintah segera mendistribusikan logistik ke daerah-daerah yang terisolasi melalui jalur udara. Dia yakin penetapan bencana nasional mempermudah penyaluran bantuan ke setiap wilayah.
"Presiden menetapkan ini bencana nasional, maka akan pengerahan baik dari kementerian baik dari aparatur yang di pusat ataupun stakeholder lainnya, BNPB, dan seterusnya turun ke daerah-daerah tersebut, ke provinsi tersebut untuk mempercepat memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujarnya.
Per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan korban jiwa mencapai 303 akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Sabtu (29/11/2025).
Suharyanto mengatakan, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang sejak peristiwa pada 3 hari lalu. Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka.
Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)