Bisnis.com, SUMBAWA - Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi menyoroti hasil pemantauan ilmiah terkait kondisi ekosistem laut dalam di wilayah Sumbawa Barat. Temuan ini berasal dari Studi Rekolonisasi yang dilakukan di area operasional PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), yang menunjukkan adanya indikasi kemampuan adaptasi biota laut terhadap lingkungan sekitarnya.

Studi tersebut bertujuan untuk menguji kemampuan pemulihan alami ekosistem laut melalui pendekatan eksperimental. Dalam pelaksanaannya, wadah terkontrol ditempatkan di dasar laut untuk memantau bagaimana organisme laut merespons dan tumbuh kembali di atas material tailings yang berada di area tersebut.

Dr. M. Mukhlis Kamal dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menyampaikan bahwa dalam program rekolonisasi bentos di substrat tailing milik PT AMNT, hasil pengamatan menunjukkan ditemukannya berbagai organisme dasar perairan pada sampel yang diteliti. Kemunculan organisme seperti udang, cacing laut, dan kerang ternyata berlangsung lebih cepat dari perkiraan awal. Hal ini mengindikasikan bahwa proses adaptasi dan pemulihan alami komunitas bentos di atas substrat tailing berjalan dengan sangat baik.

Ia juga menambahkan bahwa temuan mengenai keberhasilan rekolonisasi bentos ini sejalan dengan sejumlah studi serupa yang sebelumnya dilakukan oleh AMMAN di lokasi yang sama pada periode tahun 2002, 2005, dan 2009. Konsistensi data selama lebih dari dua dekade tersebut memberikan dasar ilmiah yang kuat bahwa operasional AMMAN yang dilakukan dengan standar ketat memungkinkan biota laut, khususnya organisme bentos, untuk kembali tumbuh dan hidup secara alami di atas lapisan endapan tailing.

Pandangan serupa disampaikan oleh Prof. Joni Safaat Adiansyah, Ph.D., akademisi lingkungan hidup dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Menurutnya, pendekatan berbasis pemantauan ilmiah dapat memberikan informasi penting dalam memahami interaksi antara aktivitas industri dan kondisi lingkungan. “Data yang tersedia dapat menjadi salah satu referensi dalam menilai bagaimana pengelolaan lingkungan dilakukan serta dampaknya terhadap ekosistem. Perlindungan keanekaragaman hayati yang dijalankan perusahaan secara berkala merupakan langkah nyata dalam menjaga potensi ekonomi maritim bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk jangka panjang,” ujar Prof. Joni.

Kolaborasi Riset

Selain studi rekolonisasi, AMMAN secara rutin melakukan studi laut dalam (deep sea study) yang melibatkan kolaborasi lintas institusi. Program pemantauan ini melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, serta Politeknik Ahli Usaha Perikanan (KKP).

Keterlibatan berbagai institusi negara dan akademisi independen ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemantauan lingkungan yang dilakukan AMMANmulai dari pengambilan data, analisis, hingga evaluasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan memenuhi standar ilmiah internasional.

Sinergi antara AMMAN dan dunia akademik ini diharapkan terus menghasilkan data yang akurat guna memastikan bahwa kemajuan industri pertambangan di Sumbawa Barat tetap berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan laut yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan untuk memberantas ikan sapu-sapu. Pemberantasan ikan sapu-sapu dilakukan karena dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem.

Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri kegiatan operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Jalan Janur Elok VI, Blok QD 9, RT 09, RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (17/4/2026).

Selain di Kelapa Gading, penangkapan ikan sapu-sapu juga digelar Pemprov DKI bersama masyarakat secara serentak di wilayah lainnya, yakni Kali Anak TSI, Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat; Kali Cideng, Jakarta Pusat; Pintu Air Outlet Setu Babakan, Jakarta Selatan; dan Dermaga Eco Eduwisata Ciliwung, Jakarta Timur.

Kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu digalakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperkuat pengerukan, pembersihan sungai dan saluran, serta pemulihan ekosistem perairan di Jakarta.

Pramono mengatakan operasi penangkapan ikan sapu-sapu juga dilakukan sebab keberadaan spesies invasif itu telah mendominasi sejumlah perairan di Jakarta. Keberadaan ikan sapu-sapu juga mengganggu keseimbangan ekosistem.

“Langkah ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu di sejumlah perairan Jakarta sudah sangat dominan, mencapai sekitar 80% sampai 90% dari populasi biota air, sehingga mengganggu kondisi ekosistem perairan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (17/4/2026).

Menurut Pramono, pemberantasan ikan sapu-sapu itu juga penting dilakukan sebab spesies tersebut berpotensi merusak bantaran atau turap, dan mengganggu habitat alami. Kemudian, memengaruhi keseimbangan ekosistem melalui kebiasaannya menggali dasar dan pinggir sungai.

Adapun, seluruh hasil tangkapan akan ditangani sesuai prosedur, yaitu dimatikan dan dikubur secara higienis di lokasi yang telah ditentukan. Tujuannya agar ikan tidak kembali lepas ke perairan, tidak diperjualbelikan, dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos alami.

“Operasi ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan dalam pemulihan perairan Jakarta, mulai dari penanganan cepat di lapangan, pengendalian secara berkala, perbaikan kualitas air, hingga pemulihan permanen ekosistem sungai dan saluran,” kata Pramono.

Sebagaimana diketahui, jenis ikan sapu-sapu yang umum ditemukan di Indonesia antara lain Pterygoplichthys Pardalis dan Hypostomus Plecostomus dari famili Loricariidae.

Sifatnya yang invasif membuat ikan ini mampu bertahan hidup di berbagai kondisi habitat, tumbuh cepat, dan berpotensi menekan populasi ikan lokal.

Secara fisik, ikan sapu-sapu memiliki tubuh memanjang hingga lebih dari 40 sentimeter dengan sisik keras yang menyelimuti hampir seluruh tubuhnya.

Struktur mulut berbentuk cakram penghisap membuat ikan ini mampu menempel pada permukaan dan bertahan di perairan dengan kualitas buruk.

Sejumlah penelitian menunjukkan ikan sapu-sapu mampu hidup di perairan tercemar, termasuk yang mengandung logam berat. Kemampuan tersebut membuat ikan ini berpotensi menyerap zat berbahaya dari lingkungan tempat hidupnya.

Bisnis.com, KUNINGAN- Seluruh jalur pendakian di kawasan Gunung Ciremai, Jawa Barat resmi ditutup mulai Jumat (20/2/2026) hingga Jumat (20/3/2026).

Penutupan dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrem sekaligus pemulihan ekosistem kawasan. Jalur pendakian dijadwalkan kembali dibuka pada Sabtu (21/3/2026)

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Toni Anwar dalam keterangan resminya menyebutkan, kebijakan ini diberlakukan untuk menutup seluruh aktivitas wisata pendakian di dalam kawasan taman nasional. Penutupan total tersebut mencakup semua jalur resmi yang biasa digunakan pendaki dari wilayah Kabupaten Kuningan maupun Majalengka.

“Sehubungan dengan kondisi cuaca ekstrem dan pemulihan ekosistem, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai menutup segala aktivitas wisata pendakian,” ujarnya.

Penutupan ini bertepatan dengan periode puncak musim hujan di wilayah Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas hujan tinggi kerap meningkatkan risiko longsor, jalur licin, pohon tumbang, hingga potensi kecelakaan pendakian. Selain faktor keselamatan, pengelola kawasan juga menilai perlu adanya jeda kunjungan untuk memulihkan vegetasi dan struktur tanah yang tertekan aktivitas wisata.

Gunung Ciremai yang berada di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Majalengka merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi favorit pendaki dari berbagai daerah, terutama saat musim liburan dan akhir pekan panjang.

Sebelum penutupan total pada 20 Februari, BTNGC juga telah melakukan penutupan parsial pada sejumlah jalur. Namun mulai 20 Februari hingga 20 Maret 2026, seluruh akses pendakian dinyatakan tidak dapat digunakan. Balai menegaskan tidak ada pengecualian untuk aktivitas wisata selama periode tersebut.

Bagi calon pendaki yang telah melakukan pemesanan tiket secara daring pada rentang waktu penutupan, pengelola meminta agar segera melakukan konfirmasi kepada admin untuk penjadwalan ulang. Skema ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pendaki saat jalur kembali dibuka.

Kebijakan penutupan sementara ini bukan kali pertama diterapkan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelola taman nasional secara berkala menutup jalur pendakian pada musim hujan atau saat kondisi ekosistem dinilai membutuhkan waktu pemulihan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya dukung lingkungan dan meminimalkan risiko kecelakaan.

Dari sisi lingkungan, periode tanpa aktivitas pendakian memberi kesempatan bagi vegetasi bawah, jalur tanah, serta sumber mata air untuk pulih dari tekanan kunjungan. Intensitas pendakian yang tinggi, terutama pada musim ramai, berpotensi mempercepat erosi jalur dan merusak tutupan tanah jika tidak diimbangi pengelolaan yang ketat.

Balai mengimbau masyarakat dan komunitas pendaki untuk mematuhi kebijakan penutupan serta tidak memaksakan diri memasuki kawasan selama periode tersebut. Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas pendakian ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan gugatan pidana terhadap sejumlah entitas usaha di Aceh dan Sumatra Utara yang diduga bertanggung jawab atas dampak parah dari bencana hidrometeorologi di kawasan tersebut pada akhir November lalu.

Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di hadapan Komisi XII DPR RI dalam rapat kerja pada Senin (26/1/2026). KLH sendiri telah melayangkan gugatan perdata senilai Rp4,84 triliun terhadap 6 perusahaan di kawasan tersebut karena sejumlah pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.

KLH dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2026), mengumumkan bahwa gugatan diajukan atas kerusakan lingkungan di tiga wilayah terdampak banjir dan longsor, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Pemulihan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Batang Toru menjadi fokus utama yang melatarbelakangi gugatan ini.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis, aktivitas enam korporasi yang menjadi objek gugatan, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST dan PT TBS, mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.

“Kemudian potensi pidana juga kami gali, ada dua pidana yang sedang kami susun di Aceh, sementara di Sumatra Utara ada empat,” kata Hanif, dikutip dari video siaran langsung TV Parlemen.

Hanif mengemukakan bahwa tidak semua gugatan pidana bakal ditangani oleh KLH, beberapa gugatan akan dilimpahkan melalui pemerintah daerah terkait dan Kementerian Kehutanan. Selain itu, KLH juga tengah menyiapkan gugatan perdata baru menyusul gugatan terhadap 6 entitas yang disampaikan beberapa waktu lalu.

“Jadi terkait dengan pidana kami akan support penuh dokumen-dokumen terkait dengan lingkungan pada Bareskrim Polri untuk mendapatkan arahan apakah pelaksanaan penuntutannya dilakukan oleh Polri ataupun oleh Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian selanjutnya ada satu yang kami limpahkan ke Pemerintah Daerah, kemudian dua kami limpahkan ke Kehutanan karena berada di kawasan hutan,” papar Hanif.

Sejauh ini, KLH juga tengah mengawasi 68 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terkait penanganan penyelesaian bencana hidrometeorologi. KLH telah melakukan verifikasi terhadap 68 perusahaan tersebut dan menerbitkan sanksi administratif berupa kewajiban untuk melakukan audit lingkungan.

“Pada seluruh unit usaha di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh diminta untuk melakukan audit lingkungan paling lambat selesai di tiga bulan sejak diberikannya [sanksi] itu,” tambah Hanif.

KLH juga mencatat terdapat 50 entitas usaha lainnya yang tengah dalam proses pelaporan ke pemerintah. Proses pelaporan ini ditargetkan selesai pada Februari 2026 seiring dengan rampungnya proses verifikasi lapangan.

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui kontribusi dalam pelestarian lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan.

Bertepatan dengan Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Pohon Tahun 2025, Pusri menerima Piagam Penghargaan dan Apresiasi dari Gubernur Sumatera Selatan atas peran dan komitmen perusahaan dalam program penghijauan dan pemulihan ekosistem.

Kegiatan berlangsung pada Selasa, 25 November 2025, di Bumi Perkemahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah, instansi kehutanan, organisasi lingkungan, pelajar, serta perusahaan-perusahaan yang turut mendukung gerakan menanam pohon secara berkelanjutan.

Mewakili manajemen Pusri, penghargaan tersebut diterima langsung oleh VP Lingkungan Hidup PT Pusri Palembang, K.M. Yusuf Riza. Penghargaan ini sekaligus menjadi pengakuan pemerintah daerah atas konsistensi Pusri dalam menjalankan program-program pelestarian lingkungan, mulai dari penanaman pohon, konservasi lahan, hingga penguatan ekosistem hijau di sekitar wilayah operasional.

Dalam sambutannya, Yusuf Riza mengungkapkan apresiasi serta komitmen perusahaan untuk terus memperkuat peran dalam menjaga kelestarian lingkungan. “Kami sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga pengingat sekaligus penyemangat bagi Pusri untuk terus berkontribusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Upaya kami tidak berhenti pada penanaman pohon saja, tetapi juga mencakup pemulihan ekosistem, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta penerapan berbagai inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas operasional,” ujar Yusuf.

Ia juga menambahkan bahwa program penghijauan merupakan bagian dari strategi keberlanjutan Pusri yang selaras dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan tutupan lahan hijau dan mitigasi perubahan iklim.

Selama beberapa tahun terakhir, Pusri telah menjalankan berbagai program lingkungan, termasuk penanaman pohon di sekitar perusahaan, pembinaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan ruang hijau, serta penerapan sistem pengelolaan limbah dan efisiensi energi. Perusahaan juga secara aktif mendukung berbagai agenda hijau yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan diterimanya penghargaan ini, Pusri akan terus mempertegas komitmennya untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial.