Jakarta (ANTARA) - Konglomerasi keuangan Bank DBS Indonesia menilai keberhasilan penerbitan Obligasi Ritel Infrastruktur (ORIS) dari entitas di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), senilai Rp150 miliar, mencerminkan kepercayaan investor sekaligus menandai prospek cerah sektor infrastruktur nasional.

President Director Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong, dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan kemitraan DBS dalam obligasi SMI itu merupakan solusi keuangan sekaligus dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

SMI merupakan special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

"(Kemitraan) ini menyediakan solusi keuangan yang komprehensif serta mencerminkan dedikasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui solusi pembiayaan yang inovatif," kata Lim.

Dalam penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2026, yang dipasarkan dengan nama Obligasi Ritel Infrastruktur, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia (DBSVI) bertindak sebagai salah satu penjamin emisi efek utama dan mengoordinasikan keseluruhan proses penerbitan obligasi, sementara PT Bank DBS Indonesia (DBSI) bertindak sebagai mitra pemasaran perantara pedagang efek (MPPE).

Menurut DBS, keberhasilan penerbitan obligasi tersebut menunjukkan meningkatnya minat investor terhadap instrumen investasi pendapatan tetap, yang memiliki fundamental kuat dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional.

Keberhasilan penawaran obligasi ritel SMI itu, menurut Lim, menjadi indikator positif terhadap prospek sektor infrastruktur nasional di tengah dinamika pasar keuangan yang masih berlangsung.

Sementara itu, Ad-interim President Director PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Andreas Oen mengatakan tingginya minat investor terhadap obligasi tersebut menunjukkan kepercayaan pasar terhadap fundamental SMI serta potensi pertumbuhan sektor infrastruktur Indonesia dalam jangka panjang.

"Minat investor yang tinggi terhadap obligasi ini menegaskan kelayakan kredit PT SMI yang patut dicontoh sekaligus memperlihatkan prospek yang menjanjikan bagi sektor infrastruktur Indonesia," kata Andreas.

SMI menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 yang dipasarkan dengan nama Obligasi Ritel Infrastruktur PT SMI (ORIS) pada akhir kuartal I 2026 lalu.

Instrumen tersebut memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo yang mencerminkan kualitas kredit tertinggi di pasar domestik.

Penerbitan obligasi ritel juga membuka kesempatan bagi investor individu untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur nasional melalui instrumen investasi berpendapatan tetap.

Selain penerbitan obligasi ritel di pasar domestik, SMI juga menerbitkan obligasi global senilai 300 juta dolar AS dengan DBS Bank Ltd bertindak sebagai Sole Global Coordinator.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat Baa2 dari Moody's dan BBB dari Fitch serta mendapat respons positif dari investor internasional.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Instrumen obligasi dan sukuk ijarah masih menjadi pilihan bagi investor yang mengutamakan pendapatan berkala dan profil risiko yang relatif terukur. Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V Tahap II Tahun 2026, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menawarkan obligasi dan sukuk ijarah dengan tingkat kupon dan cicilan imbalan yang menarik, yakni 7,03% per tahun untuk tenor 3 tahun, 7,32% per tahun untuk tenor 5 tahun, serta 7,50% per tahun untuk tenor 7 tahun.

Rating obligasi yang ditawarkan adalah idAAA(cg) (Triple A dari Pefindo), sementara rating sukuk ijarahnya adalah idAAA(cg)(sy)(Triple A Syariah dari Pefindo). Selain itu, keduanya juga dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF). Adapun jadwal penawarannya sebagai berikut:

Global Mediacom Tawarkan Kupon hingga 7,9% untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V



Masa Penawaran Umum: 2 Juni 2026

Tanggal Penjatahan: 3 Juni 2026

Pembayaran dari Investor: 4 Juni 2026

Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 5 Juni 2026

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 8 Juni 2026

BMTR Rilis Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2026, Cek Perkiraan Kupon dan Jadwalnya



Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses bit.ly/obligasibmtr2026

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade .

MNC Sekuritas, Invest with The Best!

JAKARTA, iNews.id - Instrumen obligasi dan sukuk ijarah masih menjadi pilihan bagi investor yang mengutamakan pendapatan berkala dan profil risiko yang relatif terukur. Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V Tahap II Tahun 2026, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menawarkan obligasi dan sukuk ijarah dengan tingkat kupon dan cicilan imbalan yang menarik, yakni 7,03% per tahun untuk tenor 3 tahun, 7,32% per tahun untuk tenor 5 tahun, serta 7,50% per tahun untuk tenor 7 tahun.

Rating obligasi yang ditawarkan adalah idAAA(cg) (Triple A dari Pefindo), sementara rating sukuk ijarahnya adalah idAAA(cg)(sy)(Triple A Syariah dari Pefindo). Selain itu, keduanya juga dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF). Adapun jadwal penawarannya sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum: 2 Juni 2026
Tanggal Penjatahan: 3 Juni 2026
Pembayaran dari Investor: 4 Juni 2026
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 5 Juni 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 8 Juni 2026

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses bit.ly/obligasibmtr2026

Baca Juga

Global Mediacom Hadirkan Teknologi yang Hubungkan Penonton TV ke Layanan Streaming

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best! 

Editor: Maria Christina

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis nilai tukar rupiah berpeluang kembali menguat setelah pemerintah melihat adanya aliran dana asing yang mulai masuk ke pasar obligasi Indonesia.

Purbaya mengatakan pemerintah telah mengambil langkah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik di tengah tekanan global dan pelemahan rupiah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pembelian obligasi di pasar sekunder.

“Rupiah tidak akan bertahan di level yang (rendah) ini untuk terlalu lama. Kan tadi kita sudah melihat ada perbaikan sentimen ke pasar obligasi kan? Dana mulai masuk ke sini, dan saya pikir ke depan akan lebih banyak yang masuk sehingga rupiah akan menguat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.

Sebagai catatan, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini melemah 38 poin atau 0,22 persen jadi Rp17.706 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.668 per dolar AS.

Menkeu mengatakan pemerintah telah masuk ke pasar obligasi sejak pekan lalu untuk meredam tekanan dan menjaga kepercayaan investor. Langkah tersebut, menurut dia, mulai berdampak pada penurunan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.

Purbaya menjelaskan investor asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi, baik di pasar sekunder maupun primer. Di pasar sekunder, dana asing tercatat masuk sekitar Rp500 miliar, sedangkan di pasar primer berkisar Rp1,68 triliun.

Ia menilai masuknya dana asing tersebut menjadi sinyal awal pemulihan kepercayaan investor terhadap pasar surat utang Indonesia.

“Jadi, tindakan kita menjaga stabilitas pasar obligasi itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap obligasi kita, mereka mulai masuk, dolar mulai masuk kan ya harusnya,” tambahnya.

Bendahara negara terus memantau perkembangan aliran dana asing ke pasar obligasi. Ia mengaku rutin berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto untuk mengetahui pergerakan dana yang masuk.

Di sisi lain, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan mengubah asumsi nilai tukar rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Asumsi harga minyak dunia juga tetap dipertahankan sebesar 100 dolar AS per barel.

“Saya nggak harus mengubah apa-apa lagi. Kami sudah melakukan penghematan yang kami pikir cukup untuk keadaan sekarang, termasuk rupiahnya sudah bergeser waktu melakukan simulasi itu,” kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pihaknya sudah mulai melakukan intervensi di pasar obligasi sejak pekan lalu.

“Dari Kamis minggu lalu sedikit, kemarin sedikit. Sekarang saya lihat lagi seperti apa,” ujar Purbaya usai memimpin sidang aduan debottlenecking di Jakarta, Selasa.

Purbaya menjelaskan, langkah yang ditempuh saat ini masih dilakukan melalui pengelolaan kas atau cash management. Menurutnya, kondisi pasar obligasi masih relatif terkendali sehingga pemerintah belum perlu memperluas intervensi melalui skema yang lain.

“Ada memang kita menjaga, ada dua cara masuk melalui framework, atau melalui cash management kita sendiri. Ini baru cash management. Kalau framework nanti saya panggil SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) dan lain-lain untuk ikut. Tapi sekarang belum separah itu, keadaannya masih relatif lumayan lah. Kemarin aja saya sudah targetkan Rp2 triliun, hanya dapat Rp600 miliar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan terbatasnya nilai transaksi tersebut menunjukkan tekanan jual di pasar obligasi tidak terlalu besar. Maka dari itu, pemerintah saat ini fokus memastikan harga obligasi tetap terkendali di tengah volatilitas pasar.

“Artinya yang jual (obligasi) juga sedikit sebetulnya. Jadi kita memastikan harga bond tetap terkendali,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya,

Purbaya memastikan akan lebih aktif di pasar obligasi sebagai langkah membantu menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Asing juga sudah masuk juga, jadi seharusnya ke depan, minggu-minggu ini akan lebih stabil,” kata Menkeu Purbaya ditemui usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5).

"Saya akan masuk setiap hari ke bond market," kata Menkeu menambahkan.

Rencananya pemerintah akan menjalankan skema Dana Stabilisasi Obligasi (Bond Stabilization Fund) dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait jumlah dana yang akan masuk, Purbaya menyebut dirinya meminta Rp2 triliun setiap harinya masuk ke pasar obligasi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mencatatkan minat investor yang tinggi dalam penerbitan obligasi global senilai 300 juta dolar AS bertenor 5 tahun dalam bentuk senior unsecured fixed rate notes.

Orderbook final obligasi tersebut mencapai lebih dari 2,2 miliar dolar AS dari 119 akun, atau setara 7,3 kali lipat oversubscription dibanding target penerbitan sebesar 300 juta dolar AS.

Langkah itu juga menandai kembalinya PT SMI ke pasar obligasi internasional berdenominasi dolar AS setelah terakhir kali menerbitkan instrumen serupa pada 2021.

“Transaksi ini mencatat spread paling ketat yang pernah dicapai oleh Lembaga Keuangan Non-Bank Indonesia dalam tenor 5 tahun, sebuah pencapaian bersejarah yang semakin mengukuhkan posisi PT SMI sebagai kredit unggulan di kawasan regional,” kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Senin.

Obligasi tersebut diterbitkan di bawah Program Euro Medium Term Note (EMTN) senilai 2 miliar dolar AS yang telah dimiliki PT SMI, dan memperoleh peringkat investasi Baa2 dari Moody’s serta BBB dari Fitch Ratings.

PT SMI mengumumkan mandat transaksi ini pada 6 Mei 2026, mendahului rencana penawaran obligasi senior unsecured berdenominasi dolar AS dengan tenor 5 tahun.

Sepanjang hari tersebut, PT SMI menyelenggarakan serangkaian pertemuan virtual dengan investor institusional yang menyasar akun-akun terpilih di kawasan Asia dan Eropa, dan mendapatkan indikasi minat yang kuat sejak awal.

Merespons sambutan positif tersebut, panduan harga awal (initial price guidance) di kisaran 5,45 persen diumumkan pada pembukaan pasar Asia tanggal 7 Mei 2026.

“Permintaan dari investor terbukti luar biasa. Transaksi ini berhasil mencatatkan orderbook yang besar dan beragam, sehingga memungkinkan PT SMI untuk memperketat harga secara signifikan,” ujar Reynaldi.

Panduan harga final (final price guidance) ditetapkan pada 5,10 persen, dan pada akhir sesi Asia Obligasi akhirnya ditetapkan dengan imbal hasil sebesar 5,10 persen, mencerminkan tightening sebesar 35 basis poin dari panduan harga awal, yang merupakan cerminan nyata dari kuatnya keyakinan para investor.

Adapun partisipasi investor mencakup spektrum geografis dan institusional yang luas. Asia menyumbang 87 persen dari alokasi dan EMEA sebesar 13 persen.

Berdasarkan jenis investor, manajer aset dan manajer dana mendominasi dengan 74 persen, diikuti oleh bank sentral, perusahaan asuransi, dan dana pensiun sebesar 14 persen, perbankan sebesar 10 persen, serta bank privat dan lainnya sebesar 2 persen.

Komposisi orderbook yang beragam dan berkualitas tinggi ini mencerminkan kepercayaan mendalam dan berkelanjutan dari investor global terhadap PT SMI serta terhadap cerita pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Dalam transaksi ini, DBS Bank Ltd. bertindak sebagai Sole Global Coordinator. DBS Bank Ltd., BNI Securities, Deutsche Bank, Mizuho, MUFG dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund dapat melibatkan sumber pendanaan dari lembaga di bawah Kemenkeu, termasuk special mission vehicle (SMV), guna menjaga stabilitas pasar surat utang domestik.

"Kalau fund betulan kan, desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain Kementerian Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Kementerian Keuangan, itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya. Jadi, bukan SAL saja," kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Kamis.

Purbaya menegaskan bahwa pembentukan dana stabilisasi obligasi bertujuan menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia menilai tekanan di pasar obligasi dalam beberapa bulan terakhir dipicu arus keluar modal asing dari pasar surat utang domestik yang mendorong kenaikan yield secara cepat.

Menurutnya, volume arus keluar tersebut tidak terlalu besar, namun telah ikut mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kalau cuma Rp1-2 triliun seharusnya kita bisa kendalikan dengan mudah. Jadi, saya akan coba ikut berkontribusi, membantu bank sentral untuk mengendalikan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah," kata dia.

Purbaya menambahkan bahwa implementasi dana stabilisasi obligasi masih akan dibahas lebih lanjut bersama otoritas terkait, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaannya, serta diharapkan mulai berjalan dalam waktu dekat.

Sebelumnya pada Rabu (6/5/2026), Menkeu mengungkapkan rencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Di pemerintah, saya punya bond stabilization fund sendiri yang ada beberapa pihak. Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara," kata Purbaya.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil (yield) SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Namun, dana yang disiapkan oleh Purbaya ini mempunyai kerangka yang berbeda dengan bond stabilization framework (BSF), yang dimiliki oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurutnya, dana stabilisasi obligasi ini telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, namun sudah tidak aktif karena tak pernah digunakan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah.

“Di pemerintah, saya punya bond stabilization fund sendiri yang ada beberapa pihak. Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil (yield) SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Namun, dana yang disiapkan oleh Purbaya ini mempunyai kerangka yang berbeda dengan bond stabilization framework (BSF) yang dimiliki oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurutnya, dana stabilisasi obligasi ini telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, namun sudah tidak aktif karena tak pernah digunakan.

“Bukan hal yang baru, tapi nggak pernah dijalani. Artinya, ada, tapi mati. Saya mau hidupkan saja,” ujarnya.

Menkeu berencana mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi besok (7/5), meski imbal hasil surat utang masih berada di bawah asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar 6,7 persen.

“Dalam beberapa bulan terakhir, dari Januari, yield-nya naik kencang. Waktu saya injeksi uang (ke perbankan), (imbal hasil) sempat 5,9 persen. (Tapi) naik terus dari 6,1 persen, sekarang 6,7 persen,” jelasnya.

Terkait sumber dana, Purbaya menyebut anggaran bisa berasal dari berbagai pos, meski dia tak menyebut secara spesifik pos anggaran yang akan menjadi sasaran.

Menkeu juga belum mengungkapkan rencana buyback yang akan dilakukan. Tetapi, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi secara aktif dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas nilai tukar rupiah.

“Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi Yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026.

Dia mengaku telah menerima laporan dari Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto untuk segera bertolak ke China.

“Mungkin bulan depan (penerbitan Panda Bond), tetapi Pak Suminto sudah mengajak saya ke China,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Menkeu menjelaskan penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non utang Rp1,3 triliun.

“Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung ke pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara barat,” tambahnya.

Dia melanjutkan, China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia.

Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen.

Faktor potensial lainnya, menurut Purbaya, yaitu pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit.

Dia pun mengaku telah bertemu dengan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), di mana China menyatakan siap untuk berpartisipasi dalam penerbitan Panda Bond.

“Kami sudah berhubungan dengan ICBC, mereka siap untuk menjalankan ke sana,” tuturnya.

Sebagai timbal balik dari intensi penerbitan Panda Bond, Pemerintah Indonesia juga membuka peluang bagi China untuk menerbitkan surat utang atau obligasi di pasar domestik.

Opsi tersebut muncul dalam pembahasan bilateral antara Menkeu Purbaya dengan Menteri Keuangan China Lan Fo’an di sela rangkaian Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April di Washington, DC, Amerika Serikat.

Menurut Menkeu, langkah tersebut dapat memberi ruang bagi investor Indonesia untuk mengakses instrumen surat utang China, sekaligus memperluas kerja sama pembiayaan kedua negara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki penerbitan sukuk hijau sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan agar mengurangi ketergantungan terhadap APBD maupun APBN.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Niken Arumdati mengatakan pemerintah menggandeng Bank NTB Syariah untuk menerbitkan sukuk hijau tersebut.

"Kenapa obligasi daerah? Karena kami mau mengeksplorasi skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

Niken menyakini penerbitan sukuk hijau dapat membuka peluang investasi dan mempercepat proyek-proyek pembangunan energi bersih yang selama ini masih terkendala pembiayaan.

Keterlibatan perbankan daerah dalam penerbitan sukuk hijau diharapkan mampu menarik minat investor yang memiliki perhatian terhadap pembiayaan berkelanjutan dan ramah lingkungan di Nusa Tenggara Barat.

"Kontribusi energi baru terbarukan di NTB saat ini sekitar 25 persen. Sedangkan, sisanya masih didominasi energi fosil batu barat, minyak, dan gas," kata Niken.

Dinas ESDM NTB mencatat kapasitas energi terbarukan terus berkembang di Nusa Tenggara Barat. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid mencapai 21,6 megawatt.

Kemudian, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebanyak 18,5 megawatt.

Niken mengungkapkan potensi panas bumi juga sedang dikembangkan di wilayah Hu'u, Kabupaten Dompu. Estimasi kapasitas setrum yang dihasilkan dari proyek tersebut mencapai 65 megawatt.

"Izin pengembangan energi panas bumi telah diperoleh sejak Maret 2025," pungkas dia.

Pemerintah NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi sebagai pusat energi hijau di wilayah tengah Indonesia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menaikkan peringkat kredit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menjadi id B dari sebelumnya id SD. 

Selain itu, peringkat seluruh instrumen surat utang WIKA ditingkatkan, meliputi Obligasi Berkelanjutan I, II, dan III menjadi id B, serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, II, dan III menjadi id B(sy). 

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito mengatakan, peningkatan rating ini merupakan momentum penting sekaligus wujud validasi atas efektivitas langkah penyehatan yang telah dijalankan.

“Peningkatan ini menegaskan arah perbaikan kinerja Perseroan sebagai buah komitmen WIKA dalam menjalankan transformasi dan penguatan fundamental keuangan secara konsisten,” ujar Agung dalam keterangannya dikutip, Jumat (1/5/2026).

Baca Juga

Bencana Sumatera, WIKA Kerahkan Alat Berat Pulihkan Akses hingga Infrastruktur

Peningkatan peringkat kredit tidak terlepas dari keberhasilan WIKA dalam memperoleh kuorum persetujuan dengan seluruh pemegang Obligasi dan Sukuk terkait penyesuaian ketentuan dalam perjanjian, di antaranya penyesuaian jadwal pembayaran pokok dan kupon, serta pengesampingan atas belum terpenuhinya rasio keuangan sesuai dalam perjanjian perwaliamanatan. 

Ke depan, WIKA akan terus melanjutkan penguatan likuiditas dan disiplin eksekusi proyek melalui pengelolaan portofolio yang lebih selektif serta efisiensi operasional.

Baca Juga

WIKA Siapkan Restrukturisasi Utang Tahap II untuk Pulihkan Keuangan

Sebelumnya, WIKA juga telah menyelesaikan restrukturisasi kredit perbankan tahap I senilai Rp20,79 triliun. Kesepakatan dilakukan bersama 15 perbankan nasional dengan tenor 10 tahun dan bunga 4 persen.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA - Minat masyarakat yang meningkat pada instrumen investasi halal dan berkelanjutan membuat instrumen investasi syariah belakangan ini semakin diminati masyarakat. Salah satu contohnya adalah obligasi syariah yang menawarkan potensi imbal hasil menarik dengan tetap menjaga prinsip dan nilai sesuai ajaran agama Islam.

Obligasi syariah memiliki beberapa perbedaan terkait cara kerja, sistem pembagian keuntungan, dan akad atau kontrak dibanding obligasi konvensional. Meski begitu, investasi obligasi syariah kenyataannya tidak hanya diminati oleh investor muslim saja, tapi juga kalangan umum dengan pertimbangan-pertimbangan lain.

Lantas, seberapa signifikan pengaruh perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional terhadap aktivitas investasi? Nah, untuk mengetahui jawabannya, berikut terangkum penjelasan tentang perbandingan investasi obligasi syariah vs konvensional yang penting dipahami investor.

1.Prinsip Dasar

Sesuai namanya, obligasi syariah menganut prinsip syariah agama Islam. Hal ini termasuk dalam hal penggunaan akad atau kontrak, misalnya ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), atau wakalah, dan menjalankan aktivitas investasi yang tidak dilarang oleh aturan agama Islam.

Sementara pada obligasi konvensional tidak diwajibkan mengikuti prinsip syariah. Dengan basis surat utang piutang, obligasi konvensional dijalankan dengan investor meminjamkan dana ke pihak penerbit dengan imbalan berupa bunga atau kupon, serta pengembalian pokok pinjaman saat jatuh tempo.

2.Sumber Imbal Hasil

Jika melihat dari sumber imbal hasilnya, investor obligasi syariah memperoleh keuntungan dari aset riil, contohnya imbalan sewa, bagi hasil, ataupun margin. Keuntungan obligasi syariah sama sekali tidak menggunakan mekanisme bunga karena bertentangan dengan prinsip agama Islam. Sedangkan pada obligasi konvensional, pendapatan bisa berasal dari kupon atau bunga, baik yang sifatnya tetap (fixed rate), atau mengambang (floating).

3.Landasan Hukum

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh aktivitas investasi pada obligasi syariah berlandaskan pada hukum syariah. Hal ini berlaku mulai dari masa penawaran obligasi, transaksi, hingga pembagian imbal hasil dan pembayaran pokok investasi.

Sedangkan pada obligasi konvensional, landasan hukumnya mengacu pada aturan Undang-Undang dan regulasi pasar modal yang berlaku. Dengan kata lain, obligasi konvensional tidak diwajibkan untuk menjadikan aturan syariah sebagai landasan hukum aktivitas investasinya.

4.Kebijakan Penggunaan Dana

Beralih ke kebijakan penggunaan dana, pada obligasi syariah tidak boleh bersentuhan pada bisnis yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Contohnya, penggunaan dana dari obligasi syariah tidak boleh digunakan untuk usaha yang memiliki unsur judi, alkohol, atau riba.

Di sisi lain, penggunaan dana obligasi konvensional tidak memiliki batasan-batasan tersebut. Umumnya, pengelolaan dana obligasi konvensional ditujukan untuk mendanai proyek atau rencana bisnis penerbitnya, baik itu pemerintah atau korporasi.

5.Kepemilikan Aset

Menyesuaikan hukum dalam agama Islam, obligasi syariah wajib menggunakan aset riil sebagai dasar kepemilikan aset bagi investor dan penerbitnya. Aset dasar atau underlying asset pada instrumen ini wajib digunakan sebagai aset fisik maupun kegiatan usaha produktif, bukan sekadar surat utang selayaknya yang umum ditemui pada obligasi konvensional. Sehingga, contoh aset dasar obligasi syariah ini berupa proyek pembangunan, alat mesin, maupun hak manfaat atas aset atau jasa.

6.Penyelesaian Sengketa

Perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional selanjutnya adalah terkait penyelesaian sengketa atau masalah. Pada obligasi syariah, penyelesaian sengketa dilakukan melalui badan arbitrase syariah yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar peradilan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa pada obligasi konvensional akan dilakukan sesuai aturan hukum perdata atau konvensional yang berlaku.

7.Pengawasan Aktivitas Investasi

Terakhir, perihal pengawasan aktivitas investasi pada obligasi syariah di Indonesia dilakukan secara berlapis. Utamanya, pengawasan aktivitas investasi obligasi syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait fungsinya, DPS menjamin kepatuhan prinsip syariah dari emisi sampai akhir masa obligasi, sedangkan OJK bertugas menjadi regulator di pasar modal Indonesia. Pada obligasi konvensional, pengawasan aktivitas investasinya hanya patuh terhadap regulasi resmi yang diberlakukan oleh OJK, misalnya aturan bunga, transparansi laporan finansial, dan pemeringkatan.

Cari Platform Investasi Obligasi Syariah? Cermati Invest Jawabannya!

Setelah mengetahui perbandingan obligasi syariah vs konvensional, Anda mungkin tertarik untuk berinvestasi di instrumen tersebut dan mencari platform yang tepat. Sebagai rekomendasi, Anda bisa memulai investasi obligasi syariah maupun konvensional di Cermati Invest .

Platform ini juga menyediakan beragam fitur yang mampu membantu investor obligasi dalam memilih produk. Jadi, rencana investasi obligasi pun bisa lebih mudah direalisasikan dengan memulai transaksinya di Cermati Invest.