Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menurut dia, kondisi global saat ini menunjukkan tensi perdagangan yang meningkat, kompetisi antarnegara semakin tajam, bahkan cenderung menuju konflik. Dalam dinamika ini, teknologi kecerdasan seperti kecerdasan artifisial menjadi alat penentu persaingan antar negara.

“Di tengah dunia yang saat ini berubah begitu cepat, kita masih diberikan kesempatan untuk berhenti sejenak, duduk bersama, dan memikirkan arah ke depan. Dalam ketidakpastian seperti sekarang ini, forum seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) menjadi semakin penting, karena rantai pasok global yang dulu kita anggap stabil, hari ini menjadi rapuh,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Barat.

Selain tantangan global, Wamen PPN juga menyoroti tantangan domestik, termasuk produktivitas yang perlu ditingkatkan, struktur ekonomi yang perlu diperkuat, serta adopsi teknologi yang belum merata.

“Dalam situasi seperti ini, kita tidak punya ruang untuk berjalan biasa-biasa saja. Kita membutuhkan lompatan. Namun, lompatan hanya bisa terjadi jika kita memiliki arah yang jelas dan langkah yang selaras,” kata Febrian.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan tumbuh pada kisaran 6,3 ke 7,5 persen, sebagai bagian dari langkah menuju target 8 persen. Jawa Barat dinilai berperan strategis sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dengan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap nasional.

Wakil Kepala Bappenas menegaskan urgensi kesiapan dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.

“Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, yang membedakan bukan siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling siap. Kesiapan itu lahir dari perencanaan yang kuat, data yang terpercaya, dan kerja sama yang solid,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan..,

Surabaya (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyebut Jawa Timur mampu menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tekanan global, khususnya selama periode Ramadhan hingga Lebaran tahun ini.

“Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan. Kita sudah melewati kondisi paling sulit pada waktu Ramadhan dan saat Lebaran Jawa Timur mampu menjaga ketahanan pangan,” kata Rachmat usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola tekanan ekonomi, termasuk menjaga distribusi bahan pokok dan stabilitas energi di tengah gejolak global.

“Di negara lain ada gejolak di bidang bahan bakar, Provinsi Jawa Timur sudah bisa menyelesaikan. Ini menunjukkan ketahanan daerah dalam menghadapi tekanan global,” ujarnya.

Rachmat menambahkan, stabilitas tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan berbagai indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga penurunan kemiskinan.

Ia juga menyoroti kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang disebut telah mendekati nol persen, sehingga ke depan fokus diarahkan pada penurunan angka kemiskinan secara umum.

Capaian tersebut, lanjut Rachmat menjadi indikator penting bahwa stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di daerah dapat terjaga meski menghadapi tantangan global yang tidak ringan.

Ia menegaskan, pemerintah pusat memastikan arah perencanaan pembangunan berjalan hingga ke daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Inginnya memastikan bahwa semua perencanaan yang diarahkan oleh Presiden sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan kalau ada kesulitan di tingkat daerah, kami para menteri harus bisa menyelesaikan dan memastikan perencanaan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

TANGERANG SELATAN - Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bakal tetap menjadi pilar utama Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal itu diputuskan guna merespons dinamika urbanisasi yang terus meningkat di wilayah penyangga Jakarta tersebut.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan bahwa arah kebijakan tahun 2027 merupakan upaya untuk mendalami persoalan-persoalan fundamental kota. Kata dia, pembangunan tidak lagi hanya menyentuh permukaan, melainkan harus menyasar akar masalah yang dikeluhkan warga.

"Tahun 2027 kita masih akan tetap fokus kepada infrastruktur. Kita breakdown lagi infrastrukturnya, mulai dari pengelolaan sampah, transportasi, jalan, jembatan, sampai drainase. Semua ini masih menjadi perhatian utama," kata Benyamin usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Ruang Blandongan Puspemkot Tangsel, Kamis (9/4/2026).

Dia menilai permasalahan lingkungan, terutama sampah, menuntut strategi yang lebih komprehensif dari hulu ke hilir. Dia menganggap infrastruktur fisik harus didukung oleh kesadaran kolektif dan sistem distribusi yang mumpuni.

“Pengelolaan sampah akan menjadi isu krusial, termasuk penguatan penanganan dari hulu di tingkat masyarakat hingga sistem distribusi dan pengangkutan. Untuk banjir, kita akan berfokus bagaimana infrastruktur berkaitan seperti jalan, jembatan, sungai, dan drainasenya dilakukan pembangunan secara optimal,” tuturnya.

Di sisi lain, Wali Kota Tangsel secara khusus menyoroti perlunya pembaruan payung hukum pada tingkat nasional agar pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang lebih luas namun tetap aman secara hukum. Ia menilai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sudah saatnya ditinjau kembali.

"Regulasi ini sudah cukup lama, perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang agar pemerintah daerah lebih fleksibel dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Masyarakat hari ini ingin ditangani banjirnya, sampahnya, kemacetannya. Tapi, instrumen pemerintah kota itu hanya boleh melaksanakan kegiatan yang ada dalam aturan APBD-nya, itu yang penting karena jangan sampai ada potensi terjadi pelanggaran hukum," tutur Benyamin.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tangsel TB Asep Nurdin mewakili Wali Kota memaparkan mengenai akselerasi transformasi digital melalui platform "Tangsel One". Dia mengungkapkan inovasi ini merupakan langkah konkret untuk memangkas birokrasi yang berbelit.

"Semua layanan nanti akan terhimpun dalam satu aplikasi. Masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi langsung melalui sistem tersebut. Kita sedang mendorong agar layanan publik tidak lagi tersekat-sekat, melainkan terintegrasi dalam satu pintu yang mudah diakses warga," ujar TB Asep Nurdin.

Kendati demikian, Asep tidak menampik adanya tantangan besar dalam mengimplementasikan teknologi ini, terutama pada sisi efisiensi birokrasi. Ia menegaskan bahwa adopsi teknologi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara.

"Penerapan teknologi di lingkungan pemerintahan tidak lepas dari tantangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia yang harus tetap efisien tanpa menambah beban belanja pegawai," katanya.

Musrenbang ini menjadi forum krusial untuk menyelaraskan usulan masyarakat dari tingkat bawah dengan kemampuan fiskal daerah. Pemkot Tangsel menargetkan RKPD 2027 menjadi perencanaan yang lebih responsif dan terukur guna menjawab tantangan pertumbuhan penduduk yang kian masif.

Proyek yang diusulkan mencerminkan kebutuhan prioritas daerah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi serta penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana,

Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI menerima usulan 16 proyek strategis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2027 yang difokuskan pada penguatan konektivitas, ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan pengendalian banjir.

Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sekretariat Jenderal Kementerian PU RI Krisno Yuwono mengatakan, usulan tersebut menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang akan diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui forum resmi pemerintah pusat dan daerah.

“Proyek yang diusulkan mencerminkan kebutuhan prioritas daerah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi serta penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana,” ujarnya saat kegiatan Musrenbang 2026 untuk penyusunan RKPD 2027 Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Selasa.

Pada sektor konektivitas, kata dia, pemerintah daerah mengusulkan lanjutan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut di wilayah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

“Infrastruktur ini dinilai strategis untuk memperlancar arus barang dan jasa serta membuka akses ekonomi baru di kawasan pesisir,” katanya.

Di sektor pendidikan, rencana pembangunan juga mencakup rehabilitasi dan renovasi madrasah serta sekolah rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Selatan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Sementara itu, Krisno menyebut sektor ketahanan pangan mendapat porsi besar melalui penguatan jaringan irigasi di sejumlah daerah. Kabupaten Tapin mengusulkan lanjutan pembangunan jaringan irigasi D.I. Tapin, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan fokus pada rehabilitasi D.I. Amandit dan D.I. Telaga Langsat serta penyiapan dokumen perencanaan lanjutan.

Kabupaten Barito Kuala turut mengajukan rehabilitasi jaringan irigasi D.I.R. Barambai, D.I.R. Jelapat, dan D.I.R. Seluang, sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara mengusulkan rehabilitasi saluran pembawa dan pembuang pada D.I. Polder Alabio untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tata air.

Pada sektor layanan dasar, pemerintah daerah mengusulkan peningkatan dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kotabaru, rehabilitasi prasarana air baku SPAM Regional Banjarbakula di Kabupaten Banjar, serta peningkatan prasarana air baku di Kabupaten Barito Kuala guna memperluas akses air bersih bagi masyarakat.

Dalam upaya pengendalian banjir, dua proyek utama diusulkan yakni pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar yang berfungsi sebagai pengendali banjir sekaligus mendukung irigasi, serta lanjutan program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di Kota Banjarmasin untuk meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap genangan.

“Seluruh usulan tersebut bersumber dari sistem informasi per April 2026 dan akan dibahas lebih lanjut dalam Forum Konsultasi Regional pada 13-16 April 2026 guna memastikan kesiapan perencanaan dan keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Krisno.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Rektor MNC University Dendi Pratama menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Jakarta Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan di Ruang MH Thamrin, Blok B Lantai 2, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat . Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 2 April, serta dilanjutkan pada Senin, 6 April, dan Selasa, 7 April 2026.

Kehadiran MNC University dalam forum perencanaan pembangunan ini menegaskan komitmen institusi sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang aktif berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah Jakarta Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Dendi Pratama menegaskan bahwa MNC University yang berada di bawah naungan MNC Group memiliki kapasitas serta jejaring luas untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada penguatan sumber daya manusia.

Dendi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jakarta Barat yang telah membuka ruang partisipasi bagi perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah dapat mempercepat pembangunan, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan transformasi digital.

"Kami hadir bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi untuk mendengar, belajar, dan menawarkan sinergi nyata. Kami ingin mengajak Pemkot Jakarta Barat menjadikan MNC University dan MNC Group sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang pengembangan SDM, industri kreatif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan digital," ujar Dendi.

Melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang ini, MNC University berharap program pembangunan di Jakarta Barat ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor industri kreatif, serta pemanfaatan teknologi digital.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https:// mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520.

Realisasi pendapatan di Kepri 2025 urutan 10 secara nasional, yaitu sebesar 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah masih cukup rendah

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengapresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2025, yang mana di triwulan IV tumbuh impresif sebesar 7,89 persen atau urutan 4 tertinggi se-Indonesia.

"Capaian ini menunjukkan Kepri menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga angka ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya," kata Bima saat menyampaikan kata sambutan secara daring dari Jakarta pada acara Pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin.

Bima menyebut perekonomian daerah tertinggi di Kepri tahun lalu, disumbangkan oleh Kabupaten Anambas yang sebesar 17,36 persen.

Namun, menurut dia, yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kepri ialah pertumbuhan ekonomi belum merata ke semua wilayah. Sebagai contoh, perekonomian di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga di 2025 masih rendah, masing-masing di angka 3,31 persen dan 3,53 persen.

Selanjutnya, Bima juga memuji inflasi di Kepri 2025 terkendali di angka 3,54 persen. Lalu, tingkat penggangguran terbuka (TPT) di Kepri cukup baik dan terus menurun dari 2020 sampai 2025.

Demikian pula dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri 2025 tumbuh sebesar 80,53, atau berada di peringkat ketiga tertinggi di bawah Jakarta dan Yogyakarta.

"Gini ratio dan penduduk miskin di Kepri, secara umum angkanya juga cukup baik," ucapnya.

Selanjutnya, Bima turut menyinggung Kepri menjadi salah satu provinsi dengan kondisi fiskal kuat di Indonesia, karena pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 54 persen atau lebih tinggi dari dana transfer pusat sebesar 45 persen.

Realisasi pendapatan di Kepri 2025 urutan 10 secara nasional, yaitu sebesar 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah masih cukup rendah.

"Realisasi belanja harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kepri," ujar Bima.

Bima terus mendorong kemandirian di tingkat nasional hingga daerah di tengah tantangan kondisi geopolitik global, salah satunya berdampak pada harga BBM dan bahan pangan di tanah air.

Pemerintah pusat, lanjut dia, juga menargetkan Indonesia harus keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

"Target kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen hingga 2029," demikian Wamendagri.

Pewarta: Ogen
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

pengembangan infrastruktur Papua, termasuk pelabuhan, jembatan yang sangat krusial, termasuk perbaikan jalan yang rusak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur Papua harus menjadi prioritas melalui mekanisme perencanaan khusus.

“Dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Khusus Papua telah dipikirkan apa yang akan menjadi perhatian untuk pengembangan infrastruktur Papua, termasuk pelabuhan, jembatan yang sangat krusial, termasuk perbaikan jalan yang rusak. Kalau tidak, nanti waktu panen kita bermasalah,” katanya saat berjumpa dengan Bupati Merauke Yoseph B. Gebze dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Musrenbang Khusus Papua juga harus membahas pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, hingga kawasan tertentu untuk penjagaan keamanan seperti pos pertahanan laut.

Dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus terintegrasi dengan penguatan kawasan perbatasan dan keamanan wilayah. Selain infrastruktur, integrasi program prioritas nasional ke dalam pembangunan Merauke juga harus dilakukan.

“Program-program pusat seperti kampung nelayan juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Kabupaten Merauke. Mana yang paling mendesak harus didahulukan, baru kemudian tahap berikutnya,” kata Menteri PPN.

Bupati Yoseph menyampaikan bahwa posisi Merauke sebagai wilayah perbatasan dan “serambi timur” Indonesia menjadikan aspek pertahanan, konektivitas, dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas.

“Empat fokus pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, penguatan kesejahteraan masyarakat, serta penyelarasan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi,” ujar Yoseph.

Sebagai tindak lanjut, penguatan koordinasi teknis akan dilakukan untuk memastikan prioritas pembangunan Merauke, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pengembangan kawasan perbatasan agar dapat berjalan terarah dan mendukung ketahanan pangan serta pertumbuhan kawasan timur Indonesia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026