Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah ketentuan terkait pengendalian dan pelaporan gratifikasi.

Aturan ini mencakup penyesuaian batas nilai gratifikasi, mekanisme pelaporan, hingga penguatan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi pemerintah.

Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi KPK, Senin (2/2/2026), berikut pokok-pokok perubahan utama dalam aturan baru tersebut:

1. Penyesuaian Batas Nilai Gratifikasi

KPK menaikkan batas nilai gratifikasi yang dianggap wajar dan tidak wajib dilaporkan, antara lain:

• Hadiah pernikahan atau upacara adat dan keagamaan

Dari sebelumnya Rp1 juta per pemberi menjadi Rp1,5 juta per pemberi.

• Pemberian antar rekan kerja (non-uang)

Dari Rp200 ribu per pemberi (maksimal Rp1 juta per tahun) menjadi Rp500 ribu per pemberi dengan total maksimal Rp1,5 juta per tahun.

• Gratifikasi antar rekan kerja untuk pisah sambut, pensiun, atau ulang tahun

Ketentuan batas nilai dihapus dari pengaturan.

2. Batas Waktu Pelaporan Tetap, Konsekuensi Dipertegas

Dalam aturan terbaru, batas waktu pelaporan gratifikasi tetap 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Namun, KPK menegaskan bahwa laporan yang melewati batas waktu tersebut dapat ditetapkan sebagai milik negara.

3. Mekanisme Penandatanganan SK Gratifikasi Diubah

Aturan baru juga mengubah mekanisme penandatanganan Surat Keputusan (SK) Gratifikasi. Jika sebelumnya ditentukan berdasarkan nilai gratifikasi, kini penetapan SK didasarkan pada sifat prominent.

Artinya, kewenangan penandatangan SK disesuaikan dengan level jabatan pelapor, sehingga lebih relevan dengan posisi struktural atau fungsional yang bersangkutan.

4. Waktu Tindak Lanjut Laporan Dipercepat

KPK memangkas waktu tindak lanjut untuk laporan gratifikasi yang tidak lengkap:

• Sebelumnya: 30 hari kerja

• Kini: 20 hari kerja sejak tanggal pelaporan

Laporan yang tidak dilengkapi dalam batas waktu tersebut tidak akan ditindaklanjuti.

5. Peran UPG Diperkuat dan Diperluas

Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 juga mempertegas tugas UPG di setiap instansi, meliputi:

• Menerima, mengelola, dan meneruskan laporan gratifikasi ke KPK

• Memelihara barang titipan hingga ada penetapan status

• Menindaklanjuti laporan sesuai keputusan KPK

• Melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi

• Mendorong penyusunan ketentuan internal instansi

• Memberikan pelatihan dan dukungan implementasi

• Melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi

KPK menegaskan bahwa ketentuan pidana tetap berlaku. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi dasar penegakan hukum apabila unsur pidana dalam penerimaan gratifikasi terpenuhi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Nadiem Makarim menuding saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) tertekan dan diarahkan.

Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Chromebook di PM Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Mulanya, Ari menyinggung soal saksi yang diduga menerima uang gratifikasi dalam perkara ini. Dua saksi pada sidang sebelumnya itu dinilai memberikan keterangan yang berbelit-belit. Kini, keduanya telah dilaporkan ke KPK.

"Sesuai dengan komitmen kami, karena saksi-saksi kemarin mencoba untuk berbelit-belit dalam keterangannya, kami telah melaporkan itu ke KPK. Itu surat laporannya sudah kami masukkan," ujar Ari.

Dia pun menyatakan bahwa dugaan tersebut telah diperkuat oleh pernyataan majelis hakim yang menyinggung soal kesamaan berita acara pemeriksaan (BAP) dua saksi tersebut.

Dengan demikian, Ari menduga bahwa saksi yang dihadirkan JPU ini telah diarahkan dan berada dalam kondisi tertekan karena diduga telah menerima uang gratifikasi dalam perkara ini.

"Saksi-saksi yang kemarin itu juga ada beberapa yang ganjil, yang kaitannya dengan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, BAP-nya bersamaan. Sama persis sehingga menjadi kuat dugaan kami bahwa saksi-saksi tersebut diarahkan. Dan dalam keadaan kondisi tertekan," imbuhnya.

Adapun, Ari juga mengusulkan pemeriksaan saksi bisa dibuat secara terpisah baik itu kelompok atau individu agar proses pembuktian bisa lebih optimal.

"Sehingga saksi harus betul-betul menunjukkan kejujurannya dalam proses persidangan ini. Kita bisa cross-examination di sini. Itu Yang Mulia, itu kami sampaikan," pungkasnya.

Hakim Cecar Saksi JPU

Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra mempertanyakan soal jawaban saksi yang terkesan sama dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Hal tersebut terjadi saat sidang lanjutan sidang Chromebook atas terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Senin (19/1/2026).

Mulanya, Andi membacakan soal berita acara pemeriksaan (BAP) eks Dirjen PAUDasmen Kemendikbudristek, Hamid Muhammad. Dalam BAP itu, Andi mengonfirmasi soal kedudukan orang dekat Nadiem Makarim seperti Jurist Tan hingga sub tim staf khusus menteri (SKM) yang dinilai memiliki hak istimewa dari Nadiem.

Bahkan, perkataan tenaga konsultan Ibrahim Arief alias Ibam menjadi rujukan review kajian teknis untuk pengadaan TIK untuk pengadaan Chromebook.

Meski begitu, kata Andi, pertanyaannya tidak berkaitan dengan kewenangan orang-orang dekat Nadiem. Sebab, dia bertanya soal jawaban Hamid yang dinilai sama dengan saksi yang dihadirkan sebelumnya yakni eks Dirjen PAUDasmen Jumeri.

"Pertanyaan saya tapi bukan itu Pak. Pertanyaan saya, mengapa jawaban Bapak sama persis dengan jawabannya Jumeri? Saksi yang tadi," tanya Andi.

Namun, Hamid menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Tak puas dengan jawaban Hamid, Andi pun mendalami lagi alasan jawaban saksi yang dihadirkan jaksa ini dinilai sama persis.

"Ini yang sama persis tidak satu atau dua kata lho, Pak. 99%. Yang membedakan, di kesaksiannya Jumeri itu yang beda hanya 'Anda kenal siapa?' disitu disebut 'Saud', Saud itu staf khusus. Kalau di jawaban Anda diganti 'Ibrahim Arif'. Kenapa bisa sama Pak narasinya?" cecar Andi.

Singkatnya, Hamid menegaskan tidak mengetahui alasan jawabannya bisa dinilai sama dengan saksi lainnya. Dia pun membantah ada pihak yang mengatur jawaban tersebut.

"Jadi dipastikan tidak ada yang mengorkestrasi jawaban Anda?" tanya Andi.

"Enggak," jawab Hamid.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Eks MendikbudristekNadiem Makarim bakal melaporkan tiga saksi dalam kasus Chromebook ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadirkan hari ini, Senin (19/1/2026).

Tiga saksi yang bakal dilaporkan yakni mantan Dirjen Paudasmen Kemedibudristek Jumeri; mantan Plt Ditjen Paudasmen Hamid Muhammad dan Widyaprada Ahli Utama di Ditjen Paudasmen Kemendikbudristek Sutanto.

Pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir mengatakan tiga saksi itu bakal dilaporkan karena diduga menerima gratifikasi dalam perkara Chromebook.

"Kami besok akan memasukkan surat ke KPK. Karena dalam hal ini Kejaksaan tidak mengambil tindakan terhadap gratifikasi tersebut, kami meminta KPK untuk mengambil tindakan atas gratifikasi ketiga saksi tersebut," kata Ari di PN Tipikor, Senin (19/1/2026).

Berdasarkan fakta persidangan yang ada, ketiga saksi ini juga telah mengaku telah menerima uang sebagaimana surat dakwaan jaksa.

Misalnya, Jumeri telah menerima Rp100 juta dari terdakwa Mulyatsyah selaku mantan Direktur SMP di Kemendikbudristek dan Sri Wahyuningsih sebagai Direktur SD di Kemendikbudristek.

Kemudian, Mulyatsyah juga telah mengalirkan dana Rp50 juta terhadap Sutanto dan Hamid sebesar Rp75 juta.

"Yang menarik dari ketiga saksi ini ya, ternyata tiga-tiganya saksi ini menerima gratifikasi. Ya. Dan ada kesaksian-kesaksian lain yang menjelaskan bahwa mereka menerima gratifikasi," tutur Ari.

Ari menambahkan, kesaksian dari Jumeri Cs ini telah menguatkan indikasi soal dugaan gratifikasi. Di samping itu, dia juga menilai dugaan gratifikasi ini pun membuat ketiganya ketakutan, sehingga diduga tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

"Bayangkan seorang saksi yang sudah ketahuan dia menerima sesuatu, pasti dia ketakutan. Pasti dia tidak akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diarahkan tentunya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menyatakan KPK tidak perlu menunggu laporan mengenai dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Mantan Ketua MK itu mengatakan aparat penegak hukum (APH) memiliki wewenang untuk menyelidiki suatu kasus, bukan meminta pihak tertentu melaporkan.

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan," tulisnya di akun X, dikutip Senin (20/10/2025)

Dia menyampaikan laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat.

Tapi menurutnya, jika terdapat berita pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki dan tidak perlu menunggu laporan.

Dia menegaskan bahwa polemik dugaan mark up berawal dari diskusi antara Agus Pambagio dengan Antony Budiawan sehingga informasi yang disampaikan dirinya berasal dari kedua orang tersebut.

Dia menegaskan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penggelembungan dana tersebut.

"Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan Nusantara TV tersebut,"

Setelahnya memanggil pihak Nusantara TV Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan terkait dugaan mark up.

Sebelumnya, Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat USD52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer USD17-18 juta.

"Dugaan mark upnya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, Rabu (15/10/2025).