Bisnis.com, JAKARTA — Industri internet rumah memasuki babak baru seiring dengan aksi merger PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo) dan PT Eka Mas Republik (MyRepublic) yang membentuk entitas baru bernama PT Ekamas Mora Republik Tbk. (MoraRepublic).

Chief Regulatory & Corporate Affairs Officer MoraRepublic Resi Y. Bramani menjelaskan penggabungan tersebut bertujuan menciptakan ekosistem digital yang saling melengkapi dengan menggabungkan kekuatan backbone dan layanan hingga ke rumah pelanggan.

“Sinergi ini akan memperkuat kualitas layanan yang lebih cepat dan stabil, memperluas jangkauan, serta membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar bagi pelanggan, karyawan, dan perusahaan secara keseluruhan,” kata Resi kepada Bisnis, Jumat (1/5/2026).

Menurut Resi, integrasi antara infrastruktur backbone Moratelindo dan layanan fiber to the home (FTTH) MyRepublic akan menghasilkan layanan yang lebih optimal, stabil, andal, dan memiliki jangkauan lebih luas.

Dari sisi harga, dia memastikan tidak ada perubahan langsung akibat merger tersebut. Perusahaan tetap berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan tanpa menaikkan tarif.

Melalui penggabungan ini, MoraRepublic mengedepankan strategi end-to-end dengan mengoptimalkan infrastruktur terintegrasi, mulai dari backbone, data center, hingga lastmile ke pelanggan. Strategi ini disebut menjadi pembeda utama dalam persaingan industri.

Selain itu, perusahaan juga memperkuat proposisi nilai melalui pengembangan layanan tambahan dan strategi cross-selling.

“Guna menghadirkan pengalaman digital yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan pelanggan,” kata Resi.

Sebelum merger efektif pada 22 April 2026, Moratelindo (Oxygen.id) memiliki hampir 300.000 pelanggan ritel, 17.000 pelanggan enterprise, dan hampir 1 juta homepass. Sementara itu, MyRepublic memiliki sekitar 1,5 juta pelanggan ritel dengan hampir 8,7 juta homepass.

Setelah merger, MoraRepublic memiliki lebih dari 1,8 juta pelanggan ritel dan lebih dari 9,7 juta homepass.

Di tengah dinamika ini, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart) menilai konsolidasi di industri telekomunikasi, termasuk fixedbroadband, merupakan dinamika bisnis yang wajar untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi.

“Seperti yang juga disampaikan manajemen XLSMART, merger pada dasarnya bertujuan membangun industri yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan,” kata GH Corporate Communication and Sustainability XLSmart Reza Mirza.

Pandangan serupa disampaikan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan konsolidasi merupakan fase alami dalam siklus pematangan industri yang padat modal dan membutuhkan investasi jangka panjang.

“Konsolidasi akan mendorong efisiensi, memperkuat skala bisnis, serta meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan,” kata Seno.

Dia menambahkan, Telkom berada dalam posisi siap beradaptasi sekaligus memanfaatkan peluang dari perubahan lanskap industri, didukung infrastruktur luas dan layanan terintegrasi. Ke depan, menurut Seno, daya saing tidak hanya ditentukan oleh ekspansi jaringan, tetapi juga kemampuan menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan.

Telkom terus memperkuat posisi melalui optimalisasi dan monetisasi aset jaringan, peningkatan kualitas layanan end-to-end, serta pengembangan produk untuk segmen ritel dan enterprise. Selain itu, Telkom juga memperkuat kapabilitas digital infrastructure dan menjaga konsistensi pengalaman pelanggan di seluruh touchpoint.

“Dengan pendekatan ini, Telkom tidak hanya beradaptasi terhadap dinamika industri, tetapi juga secara aktif membentuk arah pertumbuhan pasar ke depan,” kata Seno.

Telkom menilai tren konsolidasi masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, didorong oleh kebutuhan efisiensi, tekanan margin, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan.

“Dalam lanskap tersebut, pemain yang mampu mengintegrasikan infrastruktur, layanan digital, dan ekosistem akan memiliki posisi yang lebih unggul dalam memenangkan persaingan,” kata Seno.

Persaingan Ketat Dorong Konsolidasi

Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai bisnis internet di Indonesia saat ini berada dalam kondisi persaingan yang sangat ketat.

“Sehingga persaingannya itu sudah hyper-competition, sangat-sangat ketat,” kata Heru.

Dia menjelaskan bahwa tidak semua pemain dapat bertahan atau berkembang dengan tingkat persaingan tersebut. Oleh karena itu, konsolidasi menjadi salah satu solusi yang akan makin sering terjadi, baik secara vertikal maupun horizontal.

Heru juga menilai ke depan akan makin banyak peristiwa merger, tidak hanya antarpenyedia layanan internet (ISP), tetapi juga dengan layanan pendukung seperti penyedia jaringan fiber atau satelit, sebagai upaya memperkuat daya saing.

Menurutnya, ketatnya persaingan dipengaruhi banyaknya jumlah pemain. Saat ini terdapat lebih dari 1.200 hingga 1.500 perusahaan penyedia layanan internet, belum termasuk pemain ilegal.

“Yang ilegal ini mungkin lebih banyak lagi, sehingga memang ada dorongan untuk konsolidasi,” katanya.

Selain untuk memperbesar skala usaha, konsolidasi juga dilakukan untuk melengkapi ekosistem layanan, baik dari sisi wilayah operasional maupun teknologi jaringan.

Integrasi, termasuk antara backbone dan layanan ritel, dinilai dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar. Meski demikian, dampak konsolidasi belum terlihat secara langsung karena jumlah pemain yang masih sangat besar.

Heru menilai diperlukan waktu untuk mencapai struktur industri yang lebih ideal, mengingat belum ada kajian pasti mengenai jumlah optimal penyedia layanan internet di Indonesia.

“Ada juga harus nasional atau mungkin juga beberapa provinsi gitu ya,” katanya.

Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai merger dapat meningkatkan efisiensi belanja modal (capex) dan operasional (opex).

“Sehingga biaya yang sampai ke masyarakat akan lebih terjangkau segala lapisan. Dengan banyaknya ISP dan NSP tentu akan terjadi banyak kolaborasi,” kata Ian.

Dia menambahkan, efisiensi tersebut berpotensi menurunkan biaya layanan di tingkat pelanggan sekaligus meningkatkan kualitas. Selain itu, pemain kecil berpeluang menjadi reseller sesuai keunggulan masing-masing.

“Untuk pemain kecil dapat ditarik sebagai reseller karena masing-masing punya kekhasan,” katanya.

Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai merger memungkinkan konsolidasi dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, hingga keuangan, sehingga perusahaan dapat lebih kompetitif di tengah pasar yang sensitif terhadap harga dan kualitas layanan.

“Dengan jumlah pemain yang masih banyak dan harga juga banyak mulai jadi sikon bisnis kurang bergairah, maka dampak integrasi ini bisa sedikit bertahan pelaku bisnis tersebut,” kata Kamilov.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) merespons posisi biaya rata-rata internet di Indonesia yang tergolong termurah kedua di Asia Tenggara.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, mengatakan keterjangkauan harga internet merupakan capaian positif dalam mendorong inklusi digital di Indonesia. Namun, di saat yang sama, strategi penetapan harga tetap harus berfokus pada keseimbangan antara nilai bagi pelanggan dan keberlanjutan industri.

“Pendekatan harga dalam layanan broadband selalu selaras dengan value yang dirasakan pelanggan,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Selasa (28/4/2026).

Dia menjelaskan pengalaman pelanggan secara keseluruhan menjadi faktor utama, mulai dari kecepatan dan stabilitas koneksi hingga konsistensi kualitas layanan. Dalam kerangka tersebut, harga diposisikan sebagai bagian dari proposisi nilai yang menyeluruh.

Dalam bisnis fixed broadband, Telkomsel menerapkan strategi pricing yang kompetitif dan berkelanjutan. Pendekatan ini dirancang agar pelanggan memperoleh manfaat nyata melalui peningkatan kualitas layanan secara bertahap.

Upaya tersebut mencakup peningkatan performa jaringan, penguatan customer experience, serta inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan digital rumah tangga di Indonesia.

Fahmi menambahkan, pengelolaan investasi jaringan difokuskan pada ketepatan, efisiensi, dan dampak langsung terhadap pengalaman pelanggan. Setiap investasi diarahkan untuk memberikan nilai maksimal dalam meningkatkan kualitas layanan internet rumah.

Selain itu, Telkomsel menjadikan operational excellence sebagai fondasi utama dalam pengembangan bisnis fixed broadband, melalui optimalisasi model operasional, pemanfaatan aset jaringan secara efektif, serta penyelarasan investasi dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan teknologi.

Melalui strategi tersebut, Telkomsel berupaya meningkatkan kecepatan dan keandalan layanan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga efisiensi biaya.

“Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk mendukung peningkatan kualitas internet nasional dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global,” katanya.

Ke depan, Fahmi menilai industri telekomunikasi akan bergerak menuju pendekatan yang semakin value driven. Harga tetap menjadi faktor penting dalam keputusan pelanggan, seiring meningkatnya perhatian terhadap kualitas, keandalan, kemudahan, serta relevansi layanan dalam aktivitas digital sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, Telkomsel memperkuat strategi Fixed Mobile Convergence (FMC), yakni integrasi layanan mobile, fixed broadband, dan berbagai layanan digital dalam satu ekosistem yang seamless.

Pendekatan ini membuka peluang pengembangan layanan yang lebih tersegmentasi serta bundling melalui kolaborasi dengan mitra ekosistem.

“Dengan demikian, pelanggan memperoleh konektivitas sekaligus nilai tambah yang memberikan dampak nyata dalam mendukung produktivitas, hiburan, dan gaya hidup digital mereka,” kata Fahmi.

Sementara itu, laporan Global Broadband Price League 2026 mencatat Vietnam sebagai negara dengan harga internet termurah di Asia Tenggara sebesar US$10,24 atau sekitar Rp176,6 ribu, diikuti Indonesia sebesar US$10,66 atau sekitar Rp183,1 ribu. Secara global, Indonesia berada di peringkat ke-12 dari 214 negara.

Namun, dari sisi kualitas, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan. Singapura, misalnya, menawarkan kecepatan rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 atau sekitar Rp555,1 ribu per bulan, sehingga biaya per Mbps hanya sekitar US$0,08 atau sekitar Rp1.380. Thailand juga mencatat biaya per Mbps rendah dengan kecepatan rata-rata 272,6 Mbps.

Sebaliknya, di Indonesia, dengan harga sekitar US$10,22 atau sekitar Rp176,3 ribu per bulan dan kecepatan rata-rata 31,2 Mbps, biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau sekitar Rp5.900 lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge dan PT Eka Mas Republik (MyRepublic), entitas anak PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), mulai menghadirkan layanan internet berharga terjangkau ke pasar. XLSMART dan Biznet menyikapinya dengan menjaga kualitas layanan.

Pada 19 Februari 2026, Surge mulai mengomersialkan program Internet Rakyat (IRA). Produk ini menawarkan koneksi internet berkecepatan 100 Mbps dengan biaya Rp100.000 per bulan. Layanan tersebut dikembangkan khusus untuk teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) di spektrum 1,4 GHz.

Surge, melalui Telemedia Komunikasi Pratama, memenangkan Regional I dalam lelang frekuensi 1,4 GHz yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan nilai Rp403,7 miliar. Wilayah ini mencakup Jawa, Papua, dan Maluku.

Sementara itu, MyRepublic meluncurkan layanan FWA bertajuk MyRepublic Air dengan harga mulai Rp100.000 per 30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps. Perusahaan ini memenangkan lelang pita frekuensi 1,4 GHz pada Oktober 2025 untuk Regional II dan Regional III, masing-masing dengan nilai Rp300,8 miliar dan Rp100 miliar. Regional II meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, sedangkan Regional III mencakup Kalimantan dan Sulawesi.

MyRepublic memandang persaingan di segmen internet rumah dengan harga terjangkau sebagai perkembangan positif bagi industri, karena mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang lebih merata. Perusahaan juga menegaskan kehadirannya melalui MyRepublic Air dengan semangat #AksesInternetRakyat untuk menyediakan layanan berkualitas tanpa mengorbankan mutu koneksi.

Chief Sales & Marketing Officer MyRepublic, Iman Syahrizal, menjelaskan strategi harga mulai Rp100 ribuan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas penetrasi pasar, khususnya di wilayah yang membutuhkan akses internet terjangkau.

“Ke depan, kami akan terus menyesuaikan strategi berdasarkan kebutuhan pasar dan dinamika industri, dengan tetap menjaga keseimbangan antara affordability dan kualitas layanan yang menjadi standar MyRepublic Indonesia,” kata Iman kepada Bisnis pada Kamis (16/4/2026).

Di sisi lain, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart) menilai dinamika kompetisi sebagai hal yang wajar dalam industri layanan internet fixed broadband (FBB). Kehadiran pemain baru dinilai akan membuat persaingan semakin dinamis sekaligus menjadi tantangan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat keunggulan kompetitif.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSmart, Reza Mirza, mengatakan perusahaan tetap fokus menghadirkan pengalaman terbaik melalui kualitas jaringan, inovasi produk, dan layanan pelanggan yang unggul.

“Kami percaya pelanggan tidak hanya mempertimbangkan harga tetapi juga kualitas dan stabilitas jaringan,” kata Reza

Menurutnya, dalam menghadapi pasar yang kompetitif, XLSmart berupaya menghadirkan layanan bernilai tambah. Strategi perusahaan tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga kualitas koneksi yang cepat dan stabil serta pengalaman pelanggan secara menyeluruh.

“Strategi kami tidak hanya berfokus pada harga yang kompetitif, tetapi juga kualitas layanan, koneksi yang cepat dan stabil, serta pengalaman pelanggan yang menyeluruh,” katanya.

Ke depan, XLSmart akan terus mengamati kebutuhan masyarakat terhadap koneksi internet yang andal, dengan menyediakan berbagai paket WiFi rumah yang fleksibel, termasuk paket berlangganan dengan kecepatan hingga 1 Gbps.

“Termasuk paket berlangganan dengan kecepatan 150 Mbps hingga 1 Gbps,” kata Reza.

Pandangan serupa disampaikan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet). Perusahaan melihat kehadiran pemain baru bukan sebagai ancaman, melainkan peluang untuk memperluas pilihan layanan internet bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan akses.

Senior Manager Marketing Biznet, Adrianto Sulistyo, menilai meningkatnya jumlah penyedia layanan internet akan membantu mengurangi kesenjangan digital, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah.

“Dengan lebih banyak penyedia layanan Internet yang bersaing, kami percaya bahwa kesenjangan digital di Indonesia akan semakin berkurang, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah kecil,” kata Andrianto kepada Bisnis pada Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, harga dan kualitas tetap menjadi faktor utama dalam keputusan konsumen. Karena itu, Biznet akan terus fokus meningkatkan kualitas layanan melalui teknologi dan infrastruktur terkini. Saat ini, layanan termurah Biznet berada di kisaran Rp150.000 per bulan, khususnya di kota-kota kecil.

“Bagi Biznet, kualitas layanan merupakan faktor utama kami dalam melayani masyarakat,” kata Andrianto.

Dia menambahkan, pelanggan akan merasa diuntungkan jika tersedia layanan dengan harga terjangkau dan kualitas baik. Hal tersebut diyakini akan semakin memperkecil kesenjangan digital di Indonesia. Fokus utama perusahaan adalah memastikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, dengan kualitas layanan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan serta mampu mendukung kebutuhan digital yang terus meningkat.

“Oleh karena itu selaku penyedia layanan, kami fokus pada kepuasan pelanggan dan kualitas layanan, sehingga kedepannya kegiatan digital yang lancar dapat dilakukan tanpa khawatir akan adanya keterbatasan bandwidth dan reliabilitas layanan lebih terjamin,” ungkapnya.

Binis.com, JAKARTA — Pemerintah didorong untuk terus menata praktik RT/RW Net ilegal yang masih marak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mendorong kerja sama para pelaku usaha RT/RW Net dengan Internet Rakyat sehingga mereka terdata dan legal.

Akademisi Institut Teknologi Bandung Agung Harsoyo mengatakan saat ini kasus RT/RW Net ilegal masih cukup banyak. Menurutnya, perlu adanya penertiban yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Ada beberapa solusi yang bisa diadopsi, tidak mesti selalu berkaitan dengan hukum.

“Jelas kalau ilegal itu kan mesti ada tindakan oleh yang berwenang untuk menertibkannya, karena mau tidak mau kalau basis konsumennya sama ya tetap akan head-to-head kan ya?” ujar Agung kepada Bisnis, dikutip Selasa (13/1/2026).

Agung mengatakan RT/RW Net ilegal menimbulkan masalah. Hal ini merugikan ISP resmi karena terjadi penjualan ulang internet tanpa izin. Selain itu, merugikan pelanggan karena kualitas layanan tidak terjamin. ISP kecil di daerah yang paling terdampak harus bersaing dengan harga yang sangat rendah.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah juga sedang menyiapkan Internet Rakyat yang menggunakan frekuensi 1,4 GHz, dengan kecepatan 100 Mbps dan harga yang terjangkau, mulai dari Rp100.000. Sejalan dengan persiapan Internet Rakyat, RT/RW Net masih menjadi pesaing karena harga yang ditawarkan lebih murah walaupun kualitasnya kurang baik.

Agung menilai solusi yang dulu ditawarkan oleh Komdigi masih bisa dipakai, yaitu mendorong kerja sama. Meskipun ada banyak oknum RT/RW Net ilegal dan perlu ditertibkan, ada jalan tengah yang bisa dilakukan, yaitu RT/RW Net bisa diajak bekerja sama agar menjadi legal, namun tetap memerlukan penyesuaian.

Dia menuturkan harga yang sangat jomplang menjadi inti masalah praktik RT/RW Net ilegal. Saat para pemain internet resmi menawarkan harga Rp300.000 - Rp400.000 per bulan, RT/RW Net hanya menawarkan seperempatnya yaitu sekitar Rp70.000 per bulan.

Harga murah tersebut dapat dilakukan karena paket yang diberikan RT/RW Net relatif lebih kecil, dengan kualitas internet yang seadanya.

Sementara itu jika RT/RW Net didorong untuk bekerja sama dengan Internet Rakyat, maka harga layanan yang diberikan menurut Agung, akan mengikuti harga Internet Rakyat yaitu Rp100.000. Hal ini bisa menjadi solusi bagi RT/RW Net sehingga mereka menjadi legal dan terdaftar.

Agung juga menjelaskan bahwa melegalkan RT/RW Net lewat kerja sama dengan Internet Rakyat adalah solusi terbaik, karena mengubah praktik yang sekarang tidak tertib menjadi usaha resmi yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

“Artinya sesungguhnya dalam hal ini kan akan win-win sebetulnya, hanya sekali lagi kalau saat ini kan tanpa pajak, tanpa macam-macam ya, artinya kewajiban yang dibayarkan ke negara nggak ada. Kalau nanti jadi entitas, mudah-mudahan dari sisi hukumnya akan baik, dari sisi kualitas layanannya akan baik, dari sisi ekonomi juga akan baik gitu,” kata Agung. (Nur Amalina)

Pengalaman Pengguna

Sebelumnya, salah satu pengguna RT/RW Net di Majalengka, Riska, menceritakan pengalamannya selama menggunakan layanan tersebut. Menurutnya, RT/RW Net memang membantu, namun sering menimbulkan kendala saat digunakan.

“Layanan RT/RW Net hanya bisa digunakan untuk satu perangkat, tidak bisa lebih dari satu. Jaringannya juga kurang bagus, sering error,” ujar Riska.

Berdasarkan informasi dari pengguna, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp75.000 per bulan. Namun, pelanggan harus menerima kecepatan internet yang terbatas sehingga tidak mendukung penggunaan internet yang membutuhkan bandwidth besar.

Pengalaman serupa juga disampaikan pengguna lainnya yang berasal dari Jawa Barat, Nila.

Dia mengaku awalnya merasa terbantu dengan RT/RW Net karena harga yang terjangkau, tetapi setelah digunakan, koneksi internet terasa sangat lambat. Alhasil, dia tetap harus membeli kuota seluler untuk kebutuhan internet yang lebih stabil.

“Harganya murah sekitar Rp70.000-an, tapi memang lemot sekali. Akhirnya saya lepas karena juga mau merantau,” ujarnya.

Dari dua narasumber yang telah diwawancarai Bisnis, keduanya mengaku belum mengetahui status legalitas bisnis Wi-Fi murah tersebut.

Mereka menggunakan layanan RT/RW Net karena mendapat tawaran dari orang-orang sekitar yang menawarkan biaya internet lebih terjangkau.

Merujuk pada artikel Bisnis sebelumnya, RT/RW Net pada dasarnya merupakan usaha penyediaan akses internet bagi warga sekitar dengan cara mendistribusikan kembali koneksi dari penyedia layanan internet (ISP).

Usaha ini kerap dianggap ilegal karena banyak dijalankan tanpa izin resmi, misalnya hanya menarik koneksi dari ISP lalu dijual kembali kepada warga.

Padahal, RT/RW Net sebenarnya bisa dijalankan secara legal jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menjadi reseller atau subnet resmi dari ISP serta mengurus perizinan usaha kepada pemerintah melalui sistem OSS.

Aturan tersebut telah diatur dalam peraturan Kominfo, yang mewajibkan pelaku RT/RW Net memiliki izin jual kembali jasa telekomunikasi, menggunakan merek ISP, menjaga standar kualitas layanan, serta melaporkan pendapatan secara resmi. Jadi RT/RW Net tidak selalu ilegal selama dijalankan dengan izin dan mengikuti ketentuan yang berlaku. (Nur Amalina)