Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terkait "saweran" kepada Menteri Keuangan Purbaya saat dirinya ikut live di akun media sosial milik sang anak.

Saweran disorot publik karena dikhawatirkan masuk ranah gratifikasi.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saweran tersebut tidak masuk gratifikasi karena ditujukan kepada sang anak, bukan kepada Purbaya dan kapasitasnya tidak sebagai penyelenggara negara.

"Nah dalam konteks ini, bahwa kita melihat penerimanya adalah anaknya, gitu ya. Yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas, fungsi, dan jabatan ayahnya sebagai menteri, sebagai penyelenggara negara," kata Budi kepada jurnalis, Kamis (26/2/2026).

Budi menyampaikan Purbaya dapat berkonsultasi dengan tim KPK untuk memastikan apakah tindakannya termasuk dalam gratifikasi atau tidak.

Dia turut mengimbau kepada penyelenggara negara atau ASN lainnya melaporkan kepada KPK jika menerima gratifikasi, terlebih akan memasuki Hari Raya Idulfitri.

"Jika memang ada penerimaan gratifikasi untuk segera melapor dalam kesempatan pertama. Karena dalam ranah pencegahan, kita punya batas waktu 30 hari untuk kemudian melaporkan atas penerimaan tersebut," jelasnya

Meski begitu, Budi mengapresiasi Purbaya yang lebih dulu sadar atas adanya potensi gratifikasi atas pemberian gift tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) mengubah peraturan gratifikasi yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Dalam beleid terbaru, terdapat perubahan seperti hadiah pernikahan serta upacara adat atau keagamaan, batas nilai wajar yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.000.000 per pemberi kini dinaikkan menjadi Rp1.500.000 per pemberi.

Sementara itu, pemberian antar sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang mengalami perubahan batas. Jika sebelumnya ditetapkan sebesar Rp200.000 per pemberi dengan total maksimal Rp1.000.000 per tahun, ketentuan baru menaikkan batas menjadi Rp500.000 per pemberi dengan akumulasi maksimal Rp1.500.000 per tahun.

Adapun ketentuan batas nilai wajar untuk pemberian antar sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, atau ulang tahun yang sebelumnya dibatasi sebesar Rp300.000 per pemberi, kini dihapus dari aturan terbaru.

Ketua KPK Setyo Budiyanto memahami bahwa gratifikasi kerap diberikan tanpa tujuan tertentu. Kendati demikian, dia mengimbau agar gratifkasi ditolak jika ada indikasi kepentingan tertentu.

"Jadi kalau sudah ada indikasi bahwa pemberian dari seseorang yang memiliki kepentingan, kemudian ada mungkin maksud dan tujuan tertentu, itu sebaiknya ditolak dari awal. Gitu. Nah, tapi kemudian mungkin ada yang tidak tahu maksud dan tujuannya, sehingga tetap diterima," katanya di DPR, Rabu (28/1/2026).

Poin-poin Perubahan Aturan Gratifikasi:

1. Nilai Batas Wajar (Tidak Wajib Lapor)

- Hadiah pernikahan/upacara adat-agama

Sebelum: Rp1 juta/pemberi

Sesudah: Rp1,5 juta/pemberi

- Sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang

Sebelum: Rp200 ribu/pemberi dengan total Rp1 juta per tahun

Sesudah: Rp500 ribu/pemberi dengan total Rp1,5 juta per tahun

- Sesama rekan kerja (pisah sambut/pensiun/ulang tahun)

Sebelum: Rp300 ribu/pemberi

Sesudah: Dihapus

2. Laporan Gratifikasi > 30 hari kerja

Laporan yang melewati 30 hari kerja dapat ditetapkan menjadi milik negara. Namun, ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tetap berlaku.

3. Penandatanganan SK Gratifikasi

Sebelum: Berdasarkan besaran nilai gratifikasi

Sesudah: Berdasarkan sifat "prominent" atau penandatanganan SK disesuaikan dengan level jabatan pelapor

4. Tindak Lanjut Kelengkapan Laporan

Sebelum: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap lebih dari 30 hari kerja dari tanggal penerimaan

Sesudah: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap lebih dari 20 hari kerja dari tanggal lapor

5. Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

- Menerima, mengelola, dan meneruskan laporan gratifikasi

- Memelihara barang titipan hingga penetapan status

- Menindaklanjuti laporan sesuai keputusan komisi

- Melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi

- Mendorong penyusunan ketentuan internal instansi

- Memberikan pelatihan dan dukungan implementasi pengendalian gratifikasi

- Mensosialisasikan ketentuan pengendalian gratifikasi

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat laporan dari Pegawai Negeri Sipil yang menerima gratifikasi dari peserta magang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan PNS tersebut ditunjuk sebagai mentor dalam sebuah program magang. Mereka melaporkan gratifikasi berupa pemberian jam hingga parfum.

"Mereka melaporkan adanya penerimaan gratifikasi dari siswa atau mahasiswa magang yang mereka mentori. Pemberiannya beragam, mulai dari baju, jaket, tumbler, jam, hingga parfum," kata Budi dalam keterangan tertulis dikutip pada Sabtu (3/1/2026).

Mengingat Kementerian Ketenagakerjaan membuka program magang, Budi menyebut KPK telah berkoordinasi dengan Kemnaker untuk mencegah tindakan gratifikasi yang merupakan bagian dari korupsi.

Selain itu, Budi mengimbau kepada peserta magang agar menjaga integritas dan tidak melakukan aktivitas tindak pidana rasuah.

Budi menyampaikan laporan tersebut bagian dari catatan KPK sepanjang tahun 2025, di mana pengaduan gratifikasi mencapai 5.020 laporan, dengan jumlah objek gratifikasi 5.799.

Pasalnya, penerimaan laporan gratifikasi tahun 2025 meningkat 20%. Sementara pada tahun 2024, KPK menerima sejumlah 4.220 laporan.

"Dari sejumlah objek gratifikasi tersebut, tercatat 3.621 dalam bentuk barang dengan nilai tafsir senilai Rp3,23 miliar, dan 2.178 objek gratifikasi dalam bentuk uang senilai Rp13,17 miliar. Sehingga dari total laporan penerimaan gratifikasi tahun ini senilai total Rp16,40 miliar," jelas Budi.

Laporan tersebut disampaikan oleh 1.620 (32,3%) pelapor individu dan 3.400 (67,7%) dari Unit Pelaporan Gratifikasi (UPG), yang ada di sejumlah instansi, baik Kementerian, Lembaga, maupun pemerintah daerah.

Budi menjelaskan penerimaan gratifikasi paling banyak dilaporkan adalah memberikan dari vendor dalam rangka pengadaan barang dan jasa, pemberian dari mitra dalam rangka hari raya maupun dalam rangka pisah sambut, hingga pemberian "terima kasih" dari pengguna layanan seperti perpajakan-kesehatan.

Budi menyebut KPK banyak menerima laporan gratifikasi yang diberikan oleh pihak perbankan sehingga KPK mengimbau kepada Bank Himbara agar tidak melakukan gratifikasi, mengingat Himbara bagian dari BUMN.

"Sesuai dengan pasal 12B UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa 'Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya'. Ketentuan pelaporan gratifikasi lebih lanjut juga diatur dengan Perkom Nomor 2 tahun 2019," tandas Budi.