Bisnis.com, JAKARTA - Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya akan mengawasi potensi korupsi impor 105.000 pikap dari India untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Setyo menjelaskan bahwa lembaga antirasuah mempunyai kajian peta kerawanan korupsi sehingga potensi korupsi dapat segera dicegah.

"Kami sifatnya kita melihat apa selama itu masih sifatnya potensi, belum ada, kan kami punya ada namanya risk assessment korupsi atau RCA, Risk Corruption Assessment," katanya dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Dia menuturkan bahwa kajian itu diharapkan tidak terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi atas pengadaan impor pikap.

Dia juga meyakini pemerintah telah melaksanakan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat, mengingat ini merupakan program strategis di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

"Kalau yang tadi itu ya saya lihat pemerintah sudah merespons, dengan pemerintah sudah merespons kita tunggu saja langkah-langkah berikutnya. Saya kira mereka, pemerintah sudah tahu apa yang terbaik untuk menjaga agar program strategis ini bisa berjalan dengan baik dan berguna bermanfaat untuk seluruh masyarakat gitu," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Agrinas Pangan berencana mengimpor 105.000 unit pikap asal India dengan nilai kontrak sekitar Rp24,66 triliun.

Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.

Rencana tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan DPR RI, terutama di tengah tekanan terhadap industri otomotif nasional sepanjang 2025. Karena menuai polemik, DPR meminta pemerintah menunda upaya impor pikap dari India ini.

Menanggapi kritik ini, Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan akan mengikuti arahan dan instruksi jika memang impor pikap dari India harus ditunda.

"Kami akan ikuti, manut saja. Apa pun keputusannya, kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat," ujar Joao dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 tersangka kasus dugaan korupsi impor barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kamis (5/2/2026).

Mereka adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono;

Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan; Pemilik PT Blueray (PT BR), John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, Andri; dan Manajer Operasional PT BR, Dedy Kurniawan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 (lima) tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026) malam.

Asep menjelaskan untuk tersangka John melarikan diri sehingga masih dicari oleh tim lembaga antirasuah. Asep menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai.

Selain itu, Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman Rizal, Orlando, dan PT BR serta lokasi lainnya senilai Rp40,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar;

2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah USD 3.900;

3. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD 1,48 juta;

4. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000;

5. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar;

6. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar;

7. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Atas perbuatannya, Rizal, Sisprian, dan Orlando selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 jo. pasal 20 dan Pasal 21 uu no.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan selaku pemberi, disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1 a dan b dan 606 ayat 1 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Lalu, bagi Rizal, Sisprian, dan Orlando juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan kantor Bea Cukai pusat di Rawamangun, Jakarta.

Dua kegiatan tangkap tangan terpisah di dua unit berbeda di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu berkaitan dengan masing-masing dugaan korupsi pengembalian pajak (restitusi) serta proses impor.

Dugaan korupsi terkait restitusi diusut pada OTT KPK di lingkungan KPP Banjarmasin, serta dugaan proses impor di Bea Cukai Pusat.

"Restitusi pajak [di KPP Banjarmasin]. Dugaan proses impor [Bea Cukai]," ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Adapun, KPK diketahui belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut.

OTT ini belum lama dilakukan setelah yang digelar di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara, Januari 2025 lalu.

Mengenai OTT di KPP Banjarmasin, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Dia mengimbau semua pihak untuk menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pihak yang berwenang menangani perkara tersebut.

"Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk detail kami kejadian dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kepada KPK," terang Rosmauli kepada Bisnis.

Selain itu, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo membenarkan bahwa saat ini tim dari lembaga antirasuah tengah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Bea Cukai.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC [Bea Cukai],” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Budi belum memerinci siapa sosok pejabat yang tengah diperiksa maupun kaitan kasus yang menjeratnya. Kendati demikian, dia menegaskan komitmen institusinya untuk bersikap transparan dan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Dia menyatakan DJBC akan kooperatif dalam membantu KPK menuntaskan perkara ini.

"BC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” katanya.