Bisnis.com, BANDUNG – PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) berencana akan mendirikan pabrik baru di Kecamatan Cimanggung, Sumedang pada 2026 yang diperkirakan akan menyerap ratusan tenaga kerja.

Direktur Garudafood Fransiskus Johny Soegiarto mengatakan perseroan berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah Sumedang.

“Kolaborasi ini akan terus kami tingkatkan untuk mendukung keberlanjutan industri nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Rencana investasi strategis Garudafood itu terungkap saat Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menerima kunjungan Direktur Garudafood Fransiskus Johny Soegiarto dan jajaran di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), belum lama ini. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari agenda sebelumnya saat Garudafood meluncurkan produk Chocolatos X-Quest di Kawasan Industri Dwipapuri.

Pada tahap awal, pabrik tersebut diperkirakan akan menyerap sekitar 400 tenaga kerja. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, Garudafood meminta dukungan kepada Pemda Sumedang untuk menyiapkan pasokan kacang tanah dan susu sapi melalui pola kemitraan.

Dony menjelaskan bahwa pasokan kacang tanah akan dipenuhi melalui kemitraan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan kelompok tani.

"Garudafood diperkirakan membutuhkan 2.300 ton kacang tanah per bulan, sehingga petani lokal diharapkan dapat menjadi pemasok utama," imbuhnya.

Untuk kebutuhan susu sapi, Pemda berencana memperluas skala produksi melalui Dinas Peternakan dan kelompok-kelompok peternak di daerah tersebut.

“Kementerian sudah membangun kerja sama dengan Garudafood. Tinggal kami tingkatkan skalanya agar peternak Sumedang mendapatkan pasar yang jelas,” jelasnya.

Di sisi ketenagakerjaan, Pemkab Sumedang akan menyiapkan tenaga kerja terlatih melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Langkah ini ditempuh agar masyarakat Sumedang dapat menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen perusahaan.

Menurut Dony, inisiatif ini merupakan bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan sektor industri.

“Ini bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan perusahaan. Dengan bahan baku dan tenaga kerja berasal dari lokal, kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan perusahaan,” tambahnya.

Dia memastikan pemerintah daerah akan bergerak cepat menindaklanjuti seluruh kebutuhan yang disampaikan Garudafood.

“Kami menyambut baik peluang ini dan akan bergerak cepat agar Sumedang mampu memenuhi kebutuhan kacang, susu, dan tenaga kerja bagi Garudafood,” tegasnya.

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, rencana pembangunan infrastruktur di Era Prabowo (Subianto) jauh lebih besar ketimbang 2 periode Joko Widodo (Jokowi).

Kaimudin membandingkan, bahwa dua periode Joko Widodo menghabiskan uang senilai Rp6.206 triliun untuk membangun infrastruktur, yang terdiri dari kontribusi badan usaha dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ). Terdiri dari Rp2.896 triliun pada periode pertama, dan Rp3.307 triliun pada periode kedua.

"Di zaman pak Jokowi yang pertama dan kedua, itu kenaikannya (kebutuhan pembiayaan infrastruktur ) sebetulnya tidak seberapa. Tetapi begitu zaman pak Prabowo, yang (periode) pertama, itu dibutuhkan 3 kali lipat pendanaan infrastruktur," ujarnya dalam acara Rakorbangwil Kementerian PU, tengah pekan kemarin.

Setahun Pemerintahan, Program Prabowo-Gibran Berhasil Sentuh Masyarakat Papua

Ia menjelaskan, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di periode pertama Presiden Prabowo tembus Rp10.303 triliun. Hal ini berdasarkan hitung-hitungan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun yang dicanangkan.

"Pembangunan infrastruktur pasti butuh uang yang sangat luar biasa jumlahnya. Itu mencapai 3 kali lipat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," lanjutnya.

Meski demikian, Kaimudin menjelaskan bahwa kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur di era Presiden Prabowo punya struktur pembiayaan yang berbeda dari era Presiden Jokowi. Porsi keterlibatan swasta di proyek-proyek infrastruktur diharapkan jauh lebih besar ketimbang APBN.

AHY Ungkap Arah Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

Berdasarkan paparannya, kontribusi sektor swasta selama dua periode era Jokowi sebesar Rp1.241 triliun, periode pertama Rp495 triliun dan periode kedua Rp746 triliun. Sementara di era Prabowo, kontribusi sektor swasta ditargetkan tembus Rp3.091 triliun selama 5 tahun mendatang.

"Ini adalah PR (pekerjaan rumah) kita bersama. Perlu kita pikirkan cara-cara baru untuk membiayai pendanaan infrastruktur kita, karena kita tidak bisa bergantung APBN," kata Kaimudin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian PPN/Bappenas ingin menarik lebih banyak lembaga untuk menerbitkan orange bond, yakni instrumen pendanaan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial. Saat ini, baru PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang menerbitkan orange bond atau obligasi oranye tersebut.

Orange bond adalah instrumen pendanaan baru yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial, dengan dana yang disalurkan untuk mendukung program terkait tujuan-tujuan tersebut.

Deputi Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan ingin mengumpulkan para kementerian dan lembaga untuk bisa duduk bersama dan memetakan kebutuhan serta mencari proyek yang bisa dibiayai. Hal itu dilakukan dalam Orange Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (17/11/2025).

Menurut Teguh, beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membutuhkan pendanaan tambahan agar rencana aksi nasional yang telah disusun dapat dijalankan.

"Di situlah maka perlu ada kerja sama pemerintah sama swasta. Karena kita akan menurunkan risiko dari proyek-proyek itu sehingga ini bisa menjadi dasar bagi penerbitan pemberdayaan untuk pemberdayaan perempuan," ungkap Teguh di Gedung BEI, Senin (17/11/2025).

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya belum berkomunikasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menarik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menerbitkan orange bond. Namun, Teguh menyebut Danantara mengapresiasi langkah PNM yang berani menerbitkan orange bond untuk pembiayaan proyek Mekar.

Menurutnya, yang menjadi tantangan adalah bagaimana menemukan bisnis model, sebab PNM mengeluarkan bond yang itu didasarkan kepada proyek yang sudah berjalan, di mana risikonya, model bisnisnya sudah ditangani.

"Nah maka ke depan yang sebenarnya diperlukan adalah, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah menemukan bisnis model yang gap pemahamannya, bagaimana antara investor yang nanti akan menanamkan uangnya kepada orang swasta tersebut, pemahamannya apakah proyek ini bisa berhasil, bisa memberikan keberhasilan, dan juga memberikan manfaat yang optimal," terang Teguh.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia, yang bernama Ibu Kota Nusantara alias IKN sejak berjalan pada 2022 hingga akhir 2024 telah memakan anggaran dari APBN senilai Rp 89 triliun, berdasarkan catatan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 silam.

Adapun progres pembangunan terkini, juga telah diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Ia bahkan telah memiliki daftar sisa pembangunan sejumlah proyek yang masih harus diselesaikan hingga 2027 mendatang

"Ada beberapa segmen. Beberapa jalan tol yang belum kita selesaikan kita akan selesaikan. Semua jalan tol rata-rata ini," ujarnya di gedung Kementerian PU Jakarta, sebagaimana dikutip kembali pada Senin (3/11/2025).

Berdasarkan data rencana dan realisasi pekerjaan, sejumlah proyek strategis seperti jalan tol, jembatan, dan akses bandara menunjukkan capaian signifikan dengan beberapa paket.

Pada 2024, sebagian besar proyek infrastruktur jalan tol IKN mencapai target penuh atau 100% realisasi seperti segmen Karang Joang - KKT Kariangau sepanjang 1,54 km, segmen KKT Kariangau - SP Tempadung sepanjang 1,06 km, dan segmen SP Tempadung - Jembatan Pulau Balang sepanjang 1,517 km.

Sementara untuk 2025, pekerjaan dilanjutkan dengan tambahan ruas. Jalan Tol IKN Segmen Karang Joang - KKT Kariangau menargetkan 0,6 km tambahan dan telah terealisasi sepenuhnya. Adapun ruas KKT Kariangau - SP Tempadung juga menunjukkan progres konsisten, dengan realisasi 0,231 km dari rencana 0,3 km.

"Untuk jalan tol IKN segmen Karang Joang, KKT sekitar 1,5 km. Dan kira-kira bisa kita selesaikan di tahun ini. Nah tahun depan akan lebih banyak lagi tahun depan," ungkapnya.

Selanjutnya, untuk proyek jalan bebas hambatan dan akses bandara IKN segmen Jembatan Pulau Balang - SP Riko yang direncanakan sepanjang 3,5 km pada 2025, hingga kini, sudah terealisasi 1,77 km.

Proyek penting lainnya yakni Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A-2 dan 3B-2, masing-masing mencatat progres 0,583 km dan 0,231 km dari total rencana 2025. Sedangkan Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggan-Tol Balsam juga berjalan sesuai jadwal, dengan realisasi 0,52 km atau 100% dari rencana tahun ini.

Sedangkan fasilitas penunjang seperti bandara VVIP dan akses ke bandara juga menunjukkan kemajuan pesat. Paket pekerjaan untuk landasan udara Bandara VVIP telah mencapai 1,67 km dari target 1,67 km, sementara jalan akses bandara VVIP terealisasi 0,27 km dari total rencana 0,27 km.

"Jadi mudah-mudahan sih di 2026 atau paling lambat di 2027 pertengahan sudah selesai," ucapnya.

"Kalau dari catatan kami mungkin sekitar 6-an km lah. Yang belum terselesaikan sampai dengan akhir 2025. Eh tahun ini 2025 kan? 2026 kita akan selesaikan lah. Yang belum selesai nanti akan dikejarkan oleh si Badan Otoritas," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 senilai Rp 466 triliun lebih, terdiri kebutuhan pembangunan yang akan dipenuhi dari APBN sebesar Rp 90,4 triliun, Badan Usaha milik Negara/Swasta (BUMN/BUMS) Rp 123,2 triliun, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 252,5 triliun.

Sementara itu, untuk pembangunan periode 2025-2029 Prabowo disebut Otorita IKN telah menyetujui penggunaan anggaran berkelanjutan dari APBN sebesar Rp 48,8 triliun, setelah sebelumnya sejak awal mula proyek berlangsung pada 2022 hingga 2024, total dana APBN yang terserap senilai Rp 89 triliun.

Di luar APBN, hingga saat ini Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan _multi-utility tunnel_, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

"We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden," kata Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dikutip dari siaran pers

Adapun untuk mengetahui lebih detail realisasi anggaran APBN yang digunakan untuk pembangunan IKN hingga saat ini menjadi sulit diketahui, setelah Kementerian Keuangan tak lagi pernah menginformasikan data pembaruannya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta tiap bulannya.

Terakhir kali Kementerian Keuangan mengungkapkan ke publik serapan anggaran pemerintah untuk pembangunan IKN ialah pada Januari 2025. Kementerian Keuangan mengungkapkan, nominal realisasi serapan APBN untuk IKN sebesar Rp 43,4 triliun khusus 2024 saja.

Nilai itu setara 97,3% dari total pagu yang disiapkan sepanjang tahun itu senilai Rp 44,5 triliun.

Untuk keseluruhan tahun berjalan selama pembangunan, nominal serapan anggaran yang diumumkan ialah senilai Rp 75,8 triliun. Terdiri dari realisasi pada 2022 senilai Rp 5,5 triliun, 2023 Rp 27 triliun, dan realisasi sementara sepanjang 2024 disebut senilai Rp 43,3 triliun.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, melalui ketetapan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Berdasarkan catatan Otorita IKN Prabowo telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun, setelah sebelumnya sejak awal mula proyek berlangsung pada 2022 hingga 2024, total dana APBN yang terserap senilai Rp 89 triliun.

Sebagaimana diketahui, indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 senilai Rp 466 triliun lebih, terdiri kebutuhan pembangunan yang akan dipenuhi dari APBN sebesar Rp 90,4 triliun, Badan Usaha milik Negara/Swasta (BUMN/BUMS) Rp 123,2 triliun, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 252,5 triliun.

Di luar APBN, hingga saat ini Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan _multi-utility tunnel_, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

"We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden," kata Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dikutip dari siaran pers, Jumat (31/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jga sudah memastikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus disiapkan oleh pemerintah. Pada 2025, ia mengatakan setidaknya anggaran IKN telah dicantumkan dalam APBN, dan dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.

"Rp 5,7 triliun tahun ini, sebagian di PU, jadi ada, dan IKN masih terus didorong," ucap Purbaya di kawasan DPR seperti dikutip Jumat (26/9/2025).

Untuk tahun depan, ia memastikan realisasi anggaran IKN juga telah disediakan, bahkan pencairannya akan dipercepat. Sebagaimana diketahui, anggaran khusus IKN pada 2026 senilai Rp 6,2 triliun yang masuk melalui Otorita IKN.

"Tahun depan didorong lebih cepat lagi. Itu kan untuk investasi cukup besar, kita harapkan nanti ketika kelihatan mulai jalan swasta juga mulai masuk ke sana," tegasnya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]