Surabaya (ANTARA) - Pagi di kawasan Darmo, Kota Surabaya, Jawa Timur, selalu punya ritme yang khas. Lalu lintas bergerak cepat, pedagang kaki lima mulai membuka lapak, dan di balik pagar tinggi Kebun Binatang Surabaya (KBS), suara satwa bersahut-sahutan seperti menandai denyut kota yang tak pernah benar-benar diam.

Dalam beberapa waktu terakhir, wajah di bagian depan KBS menjadi sorotan tersendiri. Area pintu masuk, plaza, hingga lanskap patung Sura dan Baya tak lagi sekadar titik orientasi, melainkan simbol dari upaya besar penataan ulang ruang publik yang sarat makna.

Pemerintah Kota Surabaya memulai langkah peremajaan KBS dengan pendekatan visual dan pengalaman. Pintu masuk dan keluar akan diintegrasikan, plaza ditata ulang, dan area depan dibuka lebih luas agar terasa menyatu dengan ruang kota.

Di balik konsep itu, terdapat gagasan sederhana namun penting bahwa sebuah kebun binatang bukan hanya tempat satwa, tetapi juga pintu masuk pengalaman kota.

Transformasi ini menandai pergeseran cara memandang KBS, dari sekadar tujuan rekreasi menjadi ruang interaksi publik yang lebih modern, terbuka, dan inklusif.

Pertanyaannya, sejauh mana penataan fisik mampu menjawab tantangan yang lebih dalam, yakni identitas, keberlanjutan, dan daya saing wisata edukasi di tengah perubahan selera masyarakat kota?

Konservasi wisata

Kebun Binatang Surabaya bukan sekadar ruang hijau di tengah kota besar. Ia adalah institusi konservasi yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang Surabaya sebagai kota modern. Dalam beberapa tahun terakhir, KBS menunjukkan tren kunjungan yang stabil, bahkan meningkat.

Data pengelola mencatat lebih dari dua juta pengunjung pada 2025, naik sekitar lima hingga sepuluh persen dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menandakan bahwa KBS masih menjadi ruang favorit keluarga untuk rekreasi edukatif yang terjangkau.

Di balik angka kunjungan yang impresif, terdapat tantangan yang tidak sederhana. KBS berada di persimpangan, antara fungsi konservasi dan tuntutan industri wisata modern.

Di satu sisi, ia harus menjaga kesejahteraan satwa, melakukan pengembangbiakan, dan bahkan menjalankan program konservasi, seperti rencana restocking komodo ke habitat aslinya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sisi lain, ia dituntut terus menarik pengunjung dengan wahana baru, pengalaman imersif, hingga konsep seperti night zoo yang mulai digagas.

Ketegangan antara edukasi konservasi dan hiburan inilah yang menjadi inti persoalan KBS hari ini. Modernisasi fisik tanpa penguatan narasi konservasi berisiko menjadikan KBS sekadar taman hiburan. Sebaliknya, konservasi tanpa inovasi, pengalaman bisa membuatnya tertinggal dari ekspektasi generasi pengunjung baru yang tumbuh dalam ekosistem digital dan visual.

Dalam konteks ini, rencana penataan ulang yang mencakup pembukaan ruang depan, integrasi akses, hingga penambahan satwa baru dari kerja sama internasional menjadi penting, tetapi belum cukup.

Hal yang dibutuhkan adalah kejelasan arah: apakah KBS ingin menjadi kebun binatang konservasi kelas dunia, atau sekadar objek wisata keluarga yang terus mengejar tren sesaat.

Arah kota

KBS tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia tumbuh bersama perubahan kota, dari masa kolonial, hingga kota metropolitan hari ini. Karena itu, setiap perubahan di KBS sesungguhnya juga adalah perubahan cara kota ini memandang dirinya sendiri.

Penataan area depan yang lebih terbuka, penggabungan plaza dengan gerbang utama, hingga konsep desain organik yang tengah disiapkan, menunjukkan upaya menghapus batas antara ruang kota dan ruang konservasi. KBS ingin tampil lebih ramah, lebih mudah diakses, dan lebih menarik secara visual. Dalam bahasa sederhana, KBS ingin mengundang orang masuk, bukan sekadar lewat.

Namun, modernisasi juga membawa konsekuensi yang perlu dikawal. Ketika wajah luar diperindah, ada risiko bahwa perhatian publik teralihkan dari substansi utama, yakni kesejahteraan satwa dan fungsi edukatif. Di titik ini, kebijakan publik perlu menjaga keseimbangan antara estetika, fungsi, dan etika.

Penguatan KBS ke depan tidak cukup hanya dengan renovasi fisik atau penambahan wahana, seperti gokart, kereta hutan, atau zona interaktif. Hal yang lebih mendasar adalah membangun narasi yang konsisten bahwa KBS adalah ruang belajar publik tentang kehidupan satwa, ekologi, dan hubungan manusia dengan alam.

Konsep night zoo yang tengah dipersiapkan, misalnya, memiliki potensi besar sebagai inovasi pengalaman. Namun ia juga harus diiringi standar kesejahteraan satwa yang ketat, edukasi yang kuat, dan pembatasan eksploitasi berlebihan. Tanpa itu, inovasi hanya akan menjadi atraksi tanpa makna.

Di sisi lain, keberhasilan KBS mempertahankan lebih dari dua juta pengunjung per tahun menunjukkan bahwa lembaga ini masih memiliki modal sosial yang kuat. Ini adalah aset penting yang tidak dimiliki semua kota, yakni ruang publik yang sekaligus menjadi ruang edukasi alam terbuka di tengah urbanisasi yang padat.

Ke depan, tantangan terbesar KBS bukan sekadar menarik lebih banyak pengunjung, tetapi menjaga relevansi. Relevansi itu lahir dari keseimbangan antara konservasi, inovasi, dan keberpihakan pada edukasi publik.

Kebun Binatang Surabaya bukan hanya tentang satwa di dalam kandang atau taman yang ditata ulang. Ia adalah cermin bagaimana sebuah kota merawat ingatannya sendiri, tentang alam, tentang pendidikan, dan tentang cara manusia belajar hidup berdampingan dengan makhluk lain.

Dan seperti kota yang terus berubah, KBS pun sedang menulis ulang dirinya sendiri. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ia akan berubah, tetapi arah perubahan itu akan membawa kota ke mana.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespons penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap kantor Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).

Eri Cahyadi mengaku mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Korps Adhyaksa tersebut. Hal itu berkaitan dengan pengungkapan dugaan kasus korupsi pengelolaan keuangan di destinasi wisata ikonik Kota Pahlawan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya.

Dia membeberkan persoalan pengelolaan keuangan di KBS sebenarnya merupakan masalah lama yang berakar sejak 2013. Ia mengklaim telah mengendus ketidakberesan tersebut sejak 2022. Merasa ada yang tidak berjalan semestinya, Eri pun menginstruksikan adanya proses audit secara independen.

"KBS itu memang pemeriksaannya itu tahun 2013 sampai 2023. Pada waktu tahun 2022 saya selalu bilang, iki kok sing (ini kok yang) melakukan audit ini kok orang-orang ini saja sih, gitu. Maka saya minta di tahun 2023 dilakukan oleh tim independen. Saya tidak mau [auditor] yang ditunjuk oleh KBS,” ucap Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (6/2/2026).

Eri menerangkan bahwa terdapat temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejak lebih dari satu dekade lalu pada pengelolaan keuangan KBS.

Permasalahan itu kemudian menjadi beban menahun yang masih menggantung atau nggandol terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal tersebut yang membuat Eri meminta pendampingan langsung dari Kejati Jatim guna melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

"Catatannya ada, uangnya tidak ada. Maka saya pada waktu itu meminta untuk melakukan pendampingan dengan kejaksaan tinggi untuk memeriksa ini, dan saya meminta untuk melakukan terkait dengan audit dari tim independen dan hasilnya ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya monggo [diusut]," ucapnya.

Ketua APEKSI ini menyebut berdasarkan temuan sementara, jumlah kerugian negara atas sengkarut permasalahan pengelolaan keuangan KBS ini mencapai miliaran rupiah.

Dia pun menegaskan siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran ini harus diproses secara hukum, mengingat alokasi dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan KBS merupakan uang rakyat dan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau buat saya selalu saya katakan sopo sing salah yo seleh (siapa salah harus mengakui) karena ini uang rakyat, ini uang PAD, uang besar, uang negara. Maka siapapun yang menggunakan itu harus mempertanggungjawabkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan tindakan tegas ini diambil agar jajaran manajemen KBS mendatang nantinya tidak terus-menerus menanggung beban kesalahan dari direksi lama.

Eri pun berharap seluruh rangkaian penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dapat tuntas sepenuhnya. Dengan begitu, manajemen BUMD ini dapat segera memulai operasional dengan catatan keuangan yang bersih dan transparan di masa mendatang.

"Wong beban-beban korupsinya yang di [direksi] lama dibebankan kepada yang baru. Makanya kita juga minta pendampingan. Agar apa? Menjadi sehat [KBS] ini. Kalau enggak, gak iso sehat iki, kalau yang lama dibebankan terus kepada yang baru kesalahan itu. Makanya saya ingin putus termasuk KBS, sehingga ke depan ini benar-benar sudah bisa memulai hidup yang baru," pungkasnya.