Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Iwan Setiawan menjelaskan potensi industri ekonomi kreatif sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

Iwan menyampaikan pada triwulan I/2026 sebesar 5,59% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 4,95%. Salah satu penopang pertumbuhan itu adalah konsumsi rumah tangga.

Dari subsektor konsumsi rumah tangga itu, terdapat ekonomi kreatif yang semakin berkembang di Jakarta. Oleh karenanya, Iwan mengingatkan agar industri ekonomi kreatif di Jakarta perlu dijaga.

"Nah di sini kita melihat betapa pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga, khususnya yang nanti terkait dengan ekonomi kreatif," ujar Iwan di Jakarta, dikutip Jumat (26/6/2026.

Dia menambahkan, sektor ekonomi kreatif ini merupakan mesin terbaru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Alhasil, saat ini BI Jakarta tengah mendorong 17 subsektor ekonomi kreatif.

Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang berpotensi terus berkembang yaitu terkait dengan musik dan film. Tak hanya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, industri ekonomi kreatif ini juga bisa memberikan multiplier efek yang sangat besar.

"Hasil assessment kami bahwa ekonomi kreatif ini merupakan new engine of growth, terutama nanti berbagai sektor, khususnya kali ini kita mengedepankan dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu, yang kami melihat utamanya music dan film," imbuhnya.

Dengan besarnya potensi ekonomi kreatif di Jakarta, Iwan pun menyatakan pihaknya bersama dengan Pemprov Jakarta dan OJK bakal menggelar Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 pada 4-5 Juli 2026 di Istora Senayan, Jakarta.

Pada puncaknya, acara JKF bakal menghadirkan ruang kolaborasi bagi pengembangan ekonomi kreatif melalui tiga lini utama, yaitu sport, music, dan film.

"[JKF konsen digelar] dampaknya luar biasa ke sektor-sektor seperti pasti mendukung pariwisata, fashion, makan, minum, kemudian itu akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi anak-anak muda yang majority sekarang milenial bangun masa DKI Jakarta," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - “Macet lagi, jalanan macet gara-gara Si Komo Lewat. Pak Polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Macet lagi, macet lagi, cet. Jalan Thamrin, Jalan Sudirman. Katanya berkeliling kota.”

Lagu anak-anak berjudul “Si Komo” diciptakan oleh Kak Seto alias Seto Mulyadi memang sudah dirilis pada tahun 1990-an. Namun, petikan lagu yang pasti dihafal oleh anak-anak generasi millenial tersebut nyatanya masih menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah Jakarta saat ini: MACET.

Kemacetan Jakarta memang sulit diurai bak benang kusut. Meski demikian, padatnya lalu lintas di kota ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan dari sisi sosial dan ekonomi. Seperti gula, Jakarta menawarkan cita rasa ‘manis’ yang membuat ‘semut-semut’ dari berbagai kota di Indonesia berdatangan demi memperbaiki nasib mereka.

Dari kota pelabuhan “Batavia”, Jakarta bersolek menjadi kota modern yang menjadi citra atau ikon Indonesia di mata dunia internasional.

Tonggak pembangunan kota Jakarta yang modern tak lepas dari sosok Ali Sadikin. Dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 1966-1977, menggantikan Soemarno Sosroatmodjo. Dilantik langsung oleh Presiden Soekarno pada 1966, Ali Sadikin menjadi salah satu Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpanjang dan paling berpengaruh dalam pembangunan Jakarta menjadi kota metropolitan.

Mengutip dispusip.jakarta.go.id, proyek-proyek pengembangan buah pikiran Bang Ali, sapaan akrab Ali Sadikin, antara lain Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, Pasar Melawai Blok M, Kota Satelit Pluit di Jakarta Utara, hingga terminal Kota dan Tanjung Priok.

Bang Ali juga mencetuskan pesta rakyat setiap tahun pada hari jadi kota Jakarta yang diperingati setiap tanggal 22 Juni hingga saat ini. Perubahan citra menjadi kota metropolitan yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Jakarta bahkan Indonesia.

Berdasarkan buku “Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984” yang secara seri diterbitkan setiap tahun oleh Kantor Statistik Provinsi DKI Jakarta, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta selama periode 1980-1984 tercatat sebesar 10,18% setiap tahun dengan laju pertumbuhan masing-masing 17,39% (1981), 4,73% (1982), 8,24% (1983), dan 10,37% (1984).

“Pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta lebih pesat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,83%,” tulis buku Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984 yang dikutip, Rabu (10/12/2025).

Struktur perekonomian Jakarta perlahan berubah. Dari kota pelabuhan, Jakarta bertransformasi tak hanya sebagai Ibu Kota Negara, tetapi pusat perdagangan, pusat jasa keuangan dan perbankan, dan pusat hiburan. Kala itu, provinsi lain masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan.

Besarnya pendapatan per kapita atas dasar harga yang berlaku pen duduk DKI Jakarta tahun 1984 sebesar Rp1.089.472,11 sedangkan sebelumnya adalah Rp896.410,17.

Apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional per kapita penduduk Indonesia ternyata pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta menerima dua kali lebih besar dari pendapatan per kapita nasional.

“Besarnya pendapatan nasional per kapita atas dasar harga yang berlaku untuk tahun 1984 adalah Rp471.486.- sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp417.148,” tulis buku Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984.

Terpuruk Krisis Moneter

Memasuki periode tahun 1990-an, ekonomi DKI Jakarta terus melejit. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jakarta pada periode awal 90-an masing-masing sebesar 8,61% (1994), 9,27% (1995), 9,10% (1996).

Namun, perlambatan ekonomi DKI Jakarta terjadi pada 1997, atau saat dimulainya tanda-tanda krisis moneter Asia, dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,11% yoy.

Puncaknya, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 1998 yang dihitung dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993, tercatat sebesar -17,63%. Laju pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (yoy) yang mencapai 5,11% .

Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi sebagai dampak krisis ekonomi, yang gejalanya dimulai dari depresiasi nilai tukar rupiah pada bulan-bulan terakhir tahun 1997. Dampak dari depresiasi nilai rupiah tersebut ternyata sangat berpengaruh ke semua sektor ekonomi di DKI Jakarta.

“Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional yang tercatat -13,20%, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta memang tampak lebih terpuruk. Karena sumbangannya yang besar terhadap perekonomian nasional yakni sekitar 17%, maka sedikit saja perubahan di DKI Jakarta akan sangat memengaruhi perekonomian Indonesia,” tulis laporan Pendapatan Regional DKI Jakarta 1995-1998.

Tahun 2000 menjadi momen yang penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Sejak krisis melanda (pertengahan 1997), baru pada tahun 2000 ekonomi DKI Jakarta mampu mencapai pertumbuhan positif sebesar 4,33%.

Transformasi Angkutan Massal

Semakin masifnya pembangunan terus menambah jumlah pendatang yang ingin tinggal dan mengadu nasib di kota Jakarta.

Sebagai ibukota negara, Jakarta semakin dipadati penduduk dengan berbagai aktivitas di ruang publik. Dimulai 18 tahun lalu, akhirnya muncul jawaban dari keluhan warga Ibu Kota terhadap kebutuhan transportasi umum yang ramah, aman, dan terjangkau: TransJakarta.

Sistem transportasi modern berupa Bus Rapid Transit (BRT) ini merupakan ide Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Dia mengadopsi moda transportasi berbasis bus yang sudah diterapkan di Bogota, Kolombia.

Sejak peresmian pertamanya pada 15 Januari 2004 hingga dua pekan selanjutnya, pemberlakuan uji coba koridor pertama TransJakarta dari Blok M–Jakarta Kota dilakukan secara gratis. Koridor 1 TransJakarta yang Bersejarah Jalan-jalan yang dilalui koridor 1, antara lain Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Trunojoyo, Jalan Sisingamangaraja, Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, dan Gajah Mada/Hayam Wuruk.

Dari hanya 1 koridor yang menghubungkan Stasiun Kota-Terminal Blok M, TransJakarta kini menjadi urat nadi transportasi untuk warga dengan total 14 koridor yang menyambungkan lima wilayah kota Jakarta hingga Bodetabek.

Selain TransJakarta, Pemprov DKI di bawah pemerintahan Gubernur Joko Widodo akhirnya memulai pembangunan moda transportasi massal berbasis kereta atau mass rapid transit (MRT) Jakarta. Untuk fase I, MRT Jakarta memiliki rute dari Bunderan Hotel Indonesia (HI) hingga Lebak Bulus.

Saat ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah membangun fase II dari Bunderan HI menuju Stasiun Kota. MRT Jakarta bukan hanya menjadi salah satu solusi kemacetan, tetapi potret kehidupan urban Jakarta yang modern.

Jakarta juga memiliki moda transportasi light rail transit (LRT) yang menghubungkan Velodrome-Kelapa Gading serta LRT Jabodebek, yang dioperasikan oleh PT KAI, menjadi lintas rel terpadu untuk melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama merevitalisasi armada kecil alias angkot untuk masuk ke dalam kesatuan Transit Oriented Development (TOD). Gubernur Jakarta selanjutnya, Anies Baswedan sukses menerapkan konsep JakLingko yang membuat angkot-angkot berwajah baru tersebut masuk ke dalam operasional Transjakarta.

Era Pandemi Covid-19 hingga Kebangkitan Ekonomi

2020 menjadi tahun tergelap di era modern. Bukan hanya untuk Jakarta dan Indonesia, tetapi seluruh dunia. Pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi berhenti mendadak, Jakarta mengalami kontraksi ekonomi pertama dalam dua dekade terakhir.

Warna grafik makroekonomi yang tadinya hijau mendadak berubah menjadi merah. Pertumbuhan minus, investasi tertahan, konsumsi masyarakat terus menurun.

Titik nadir ekonomi Jakarta terjadi pada kuartal III/2020 -3,89% (yoy). Untungnya hal itu tak terjadi lama. Bank Indonesia mencatat Prbaikan ekonomi Jakarta masih berlanjut pada kuartal IV/2020 yang mencapai -2,14% (yoy), membaik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang meningkatkan mobilitas masyarakat, kinerja ekspor yang membaik serta masih tingginya stimulus fiskal, telah memperbaiki kinerja ekonomi pada akhir 2020.

Namun hanya dalam beberapa tahun, grafik itu kembali menanjak. Bukan drastis, tapi stabil. Dari akhir 2020 hingga 2024, perekonomian Jakarta konsisten tumbuh di kisaran 3,6%-5,25%.

Sumber: BPS DKI Jakarta, diolah

“Pertumbuhan ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif stabil di kisaran 4,9%-5,1% pada 2025, didorong oleh pemulihan pasca-pandemi, momen hari besar keagamaan, pembangunan infrastruktur, acara kreatif (konser, festival), dan sektor jasa (akomodasi, makan minum, transportasi),” tulis Bank Indonesia.

Dari Ibu Kota jadi Kota Global

Selama satu dekade memimpin Indonesia, Presiden ke-7 RI Jokowi berhasil mengubah pola pembangunan yang sebelumnya berfokus di Pulau Jawa kini menjadi merata di berbagai wilayah, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Selama Puluhan tahun, pembangunan yang masif selalu dilakukan di Pulau Jawa lantaran banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di sana.

Padahal, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Justru, dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia Sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara,” kata Presiden Jokowi.

Imbasnya, status Ibu Kota Negara yang puluhan tahun dipegang oleh DKI Jakarta akhirnya berakhirnya. Namun, pemindahan Ibu Kota ke IKN justru menjadi nafas baru bagi Jakarta.

Setelah tak menyandang status Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan Jakarta menjadi satu dari 50 top kota global. Langkah ini diwujudkan melalui akselerasi inovasi di tiga bidang utama, yakni transportasi, infrastruktur, serta layanan digital.

"Yang pertama adalah yang menjadi kata kunci kalau Jakarta ingin naik menjadi top 50 yang dilakukan perbaikan adalah hal yang berkaitan dengan mobilitas dan transportasi," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dilansir dari Berita Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Pramono menekankan bahwa perbaikan transportasi dan mobilitas merupakan kunci utama untuk meningkatkan peringkat Jakarta di kancah global. Dia bahkan menyebutkan bahwa Jakarta kini tidak lagi masuk dalam daftar 10 kota termacet di dunia. Sementara New York, yang merupakan kota global, masih berada di peringkat kedua.

"Ternyata kemacetan itu bukan kemudian menjadi ukuran sebuah kota global menjadi nomor berapa," katanya.

Selain perbaikan transportasi, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dimiliki, baik yang berupa aset maupun infrastruktur fisik. Sebab selama ini infrastruktur yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Seperti yang dikelola oleh Jakpro misalnya Velodrome, JIS, TIM, dan sebagainya. Tetapi persoalan kita yang paling utama adalah infrastruktur ini belum termanfaatkan secara maksimal," kata Pramono.

Menurutnya, upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali Jakarta International Stadium (JIS) yang kini diminati banyak pihak. Melalui perbaikan akses transportasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, JIS kini disebutnya semakin ramai dikunjungi.

Selain itu, Pramono juga mendorong peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas digital di Jakarta. Ia menekankan bahwa government digital network menjadi kunci utama untuk mewujudkan Jakarta menjadi 50 top kota global.

"Government digital network ini menjadi kata kunci kalau Jakarta ingin naik kelas terutama hal yang berkaitan dengan infrastruktur digital," ungkap Pramono.

Dia mencontohkan New York yang memiliki banyak ruang publik dengan aksesibilitas yang mudah serta dilengkapi dengan jaringan nirkabel. Oleh karena itu, Pramono mendorong agar Jakarta juga menyediakan akses nirkabel di ruang publik dan memperkuat jaringan serat optik.

"Dan kita juga harus mulai berpikir bahwa inilah yang nanti menjadi kunci utama pembangunan yang ada di Jakarta ini melalui government digital network," ucap Pramono.