#30 tag 24jam
Bulog: Distribusi Minyak Goreng DMO Mulai Januari 2026
Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan distribusi minyak goreng kewajiban pasar domestik (DMO) akan dilakukan per Januari 2026. [292] url asal
#bulog #minyak-goreng #dmo #distribusi #id-food
(Bisnis Tempo - Ekonomi) 29/12/25 21:15
v/87866/
DIREKTUR Utama Perusahaan Umum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan distribusi minyak goreng kewajiban pasar domestik (DMO) akan dilakukan per Januari 2026.
Rizal mengatakan penyerapan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
“Sesuai dengan Permendag, kita diberi perintah per Januari nanti, Januari 2026 ini, sampai Desember 2026,” kata Rizal saat ditemui di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.
Adapun DMO merupakan kewajiban produsen atau eksportir suatu komoditas untuk menjual sebagian produksinya di pasar domestik sebelum mengekspor sisanya agar ketersediaan dan stabilitas harga di dalam negeri dapat terjaga.
“Yang kami garis bawahi adalah rencana Bulog juga akan dapat tugas penyaluran minyak goreng hasil DMO dari ekspor, yaitu sejumlah sekitar 35 persen dari total DMO nasional. Ini dibagi oleh Bulog sendiri, ID FOOD, dan yang ketiga adalah Agrinas Palma (Nusantara),” ujar Rizal.
Namun, ia mengaku masih belum ada rincian lebih lanjut terkait hal tersebut. Rizal mengatakan Bulog sekarang sudah menyiapkan juga lokasi-lokasi pergudangan dan pendistribusian minyak goreng DMO.
“Pendistribusiannya nanti menyesuaikan dengan Permendag yang baru. Permendag yang baru itu, jadi Bulog, ID FOOD, dan Agrinas Palma itu langsung menerima DMO, kemudian dari DMO tersebut langsung didistribusikan langsung ke pengecer, ke pasar-pasar. Jadi tidak lagi ke distribusi satu, distribusi dua, dan lain sebagainya,” jelas Rizal.
Hal ini, lanjutnya, agar harga minyak tetap rendah, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan jalur distribusi tidak rumit, sehingga masyarakat dapat mendapatkan harga yang wajar.
“Jadi ini tujuannya dari pemerintah adalah untuk memotong rantai-rantai pendistribusian. Kalau makin banyak rantainya makin mahal nanti di lapangan. Sehingga harapannya dari DMO tersebut yang diberikan ke Bulog, ke ID FOOD, maupun ke Agrinas Palma langsung ke pasar dengan harga yang lebih murah,” kata Rizal.
Aturan Hampir Rampung, Distribusi Minyakita 35 Persen ke BUMN Pangan
Aturan baru penugasan BUMN pangan untuk mendistribusikan minyak goreng, Minyakita, ditargetkan terbit menjelang Nataru. [244] url asal
#minyakita #minyak-goreng #bumn #pangan #bulog #id-food
(Bisnis Tempo - Ekonomi) 26/11/25 22:03
v/51685/
KEMENTERIAN Perdagangan hampir selesai menggodok aturan baru penyaluran Minyakita. Minimal 35 persen dari total minyak goreng rakyat itu akan didistribusikan oleh badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pangan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan mekanisme ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang baru. “Penyaluran minyak goreng nanti minimal 35 persen disalurkan oleh BUMN Pangan, dalam hal ini Bulog dan ID Food,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, 26 November 2025.
Proses perubahan aturan hampir rampung. Harmonisasi dan dijadwalkan berlanjut hingga hari Kamis. Menurut Budi Santoso, setelah proses harmonisasi selesai, permendag bisa segera terbit.
Pemerintah menargetkan aturan baru selesai digodok sebelum periode Natal dan tahun baru (Nataru). “Setelah selesai harmonisasi, Permendag sudah dapat kami tanda tangani sehingga pada Nataru ini distribusi minyak goreng akan lebih baik,” ucap Budi Santoso.
Perubahan aturan ini dilakukan untuk menekan harga minyak goreng rakyat itu agar sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. Harga Minyakita sepanjang 2025 tidak pernah berada di bawah HET.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional pada Januari–Oktober 2025 berada di kisaran Rp 16.700 per liter. Harga itu memang turun 3,47 persen dari awal tahun, namun tetap melampaui batas yang ditetapkan pemerintah.
Sebelumnya Budi Santoso menyatakan distribusi melalui BUMN diperlukan agar pemerintah bisa mengendalikan pasokan dan harga di pasar. Ia berharap perombakan sistem distribusi ini dapat mengembalikan stabilitas harga Minyakita di seluruh wilayah. “Dengan BUMN terlibat, pengendalian harga akan lebih mudah,” katanya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)