#30 tag 24jam
Wawancara Direktur WWF: High Seas Treaty dan Era Baru Hukum Global Laut Lepas
Aktivitas di laut lepas selama ini berjalan prinsip “first come, first served”. Eksploitasi didominasi aktor yang punya teknologi dan modal besar. [608] url asal
#high-seas-treaty #wwf #bbnj #update-me #give-me-perspective #investasi-hijau #berkelanjutan #ekonomi-biru #hukum-laut #zee
(Katadata - Ekonomi Hijau) 27/01/26 12:17
v/115495/
Perjanjian internasional High Seas Treaty atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) resmi berlaku pada 17 Januari 2026. Kesepakatan ini menandai era baru tata kelola laut global, dimana laut lepas yang mencakup sekitar 60 persen lautan dunia, tak lagi jadi zona liar yang rentan eksploitasi dan monopoli.
Lantas, seperti apa kondisi laut lepas saat ini, apa arti penting BBNJ bagi tata kelola laut dunia, dan peluang ekonomi apa yang ikut terbuka di balik perjanjian ini? Plt Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF Candhika Yusuf, menjawab soal ini dalam wawancara tertulis dengan Reporter Katadata Nuzulia Nurahmah. Berikut kutipannya:
Bagaimana peran perjanjian High Seas Treaty atau BBNJ dalam menjaga laut lepas dunia?
Perjanjian High Seas Treaty atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) dirancang untuk menutup kekosongan tata kelola di laut lepas, wilayah yang mencakup hampir dua pertiga lautan dunia dan berada di luar yurisdiksi negara atau ZEE.
Melalui perjanjian ini, negara-negara sepakat menetapkan kawasan konservasi laut di laut lepas; mewajibkan kajian dampak lingkungan bagi aktivitas berisiko tinggi; mengatur akses serta pembagian manfaat sumber daya genetik laut secara adil; serta memperkuat kerja sama ilmiah, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dengan demikian, BBNJ menjadi kerangka hukum global pertama yang secara khusus bertujuan melindungi keanekaragaman hayati di laut lepas.
Sebelum ada BBNJ, bagaimana kondisi dan aturan di laut lepas?
Sebelum BBNJ disepakati, laut lepas sebenarnya tidak sepenuhnya tanpa aturan, namun tata kelolanya sangat terfragmentasi dan tersebar di berbagai rezim sektoral seperti perikanan, pelayaran, dan pemasangan kabel laut.
Tidak terdapat mekanisme global untuk menetapkan kawasan konservasi laut lepas maupun kewajiban kajian dampak lingkungan yang menyeluruh bagi aktivitas lintas sektor, sehingga banyak kegiatan berjalan dengan prinsip first come, first served.
Dalam praktiknya, kondisi ini membuka ruang bagi eksploitasi berlebihan oleh aktor yang memiliki teknologi dan modal besar, memperlebar ketimpangan akses antara negara maju dan negara berkembang, serta menyebabkan kerusakan ekosistem tanpa akuntabilitas yang jelas.
BBNJ hadir untuk memperbaiki tata kelola global yang lebih adil, transparan, dan berbasis sains.
Laut lepas di luar ZEE melibatkan banyak negara. Bagaimana mencegah benturan kepentingan?
Di sini-lah fungsi BBNJ, yaitu menempatkan pengelolaan laut lepas dalam kerangka pengambilan keputusan kolektif yang berbasis sains, bukan klaim sepihak.
Perjanjian ini mendorong koordinasi lintas negara dan lembaga internasional agar tidak tumpang tindih dengan mekanisme yang sudah ada, seperti organisasi pengelola perikanan regional (RFMOs).
Perjanjian ini menekankan transparansi dan mekanisme konsultasi dalam penetapan kawasan lindung maupun persetujuan berbagai aktivitas.
Dengan prinsip-prinsip tersebut, BBNJ berfungsi sebagai platform kerja sama global, bukan sumber konflik.
Bagaimana potensi ekonomi di balik perjanjian ini?
BBNJ berfokus pada konservasi, namun manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan secara ekonomi adalah menjaga fungsi wilayah ini sebagai nursery dan jalur migrasi ikan, sehingga stok perikanan di ZEE negara, termasuk Indonesia, menjadi lebih stabil.
Selain itu, BBNJ mengatur akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik laut dalam yang bernilai tinggi bagi pengembangan obat, bioteknologi, dan industri, agar tidak dimonopoli pihak tertentu.
Dengan menekan eksploitasi berlebihan, perjanjian ini juga memperkuat stabilitas ekonomi biru global, yang bagi Indonesia berdampak strategis dalam menjaga produktivitas perikanan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.
Dari perspektif WWF, bagaimana kondisi laut lepas saat ini?
Dari sudut pandang WWF-Indonesia dan jaringan WWF global, kondisi laut lepas saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Praktik overfishing dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan masih berlangsung luas, sedangkan jalur laut yang ramai dapat mengganggu jalur migrasi mamalia laut.
Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan data dan lemahnya pengawasan akibat luasnya wilayah laut lepas serta tingginya biaya pemantauan, di tengah dampak perubahan iklim yang semakin nyata seperti pemanasan laut, pengasaman, dan penurunan kadar oksigen.
Dalam konteks ini, BBNJ dipandang sebagai langkah krusial untuk menghentikan dan membalikkan tren degradasi ekosistem laut lepas.
High Seas Treaty Resmi Berlaku, Laut Lepas Tak Lagi Bebas Dimonopoli
High Seas Treaty mewajibkan kajian lingkungan untuk aktivitas berisiko di laut dalam hingga melarang monopoli sumber daya genetik laut, termasuk mikroorganisme. [489] url asal
#high-seas-treaty #aturan-kelautan #eksplorasi-laut-dalam #bioteknologi #investasi-hijau #update-me
(Katadata - Ekonomi Hijau) 19/01/26 15:09
v/107321/
Perjanjian penting di bidang pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan laut lepas High Seas Treaty atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) resmi berlaku pada 17 Januari 2026. Laut lepas ini adalah wilayah laut di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara.
Wilayah laut lepas mencakup sekitar 64 persen lautan dunia. Selama ini, wilayah laut ini relatif bebas dieksploitasi karena tidak ada aturan global yang mengikat secara khusus soal perlindungan keanekaragaman hayati. Ini menciptakan risiko eksploitasi dan monopoli sumber daya laut oleh mereka yang bermodal.
“Kurang dari satu persen di antaranya yang dilindungi sepenuhnya dengan tingkat perlindungan tinggi,” tulis High Seas Alliance dalam laporannya, dikutip Senin (19/1). High Seas Alliance adalah aliansi global yang beranggotakan lembaga non-pemerintah dan ikatan internasional di bidang konservasi.
Negara-negara anggota PBB mengesahkan High Seas Treaty di New York pada 2023, setelah melalui negosiasi panjang selama dua dekade. Perjanjian baru bisa berjalan efektif sekarang, setelah aturan minimal ratifikasi oleh 60 negara tercapai pada September tahun lalu. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada Mei 2025.
Perjanjian ini bakal berperan penting dalam mendukung target global perlindungan 30 persen kawasan laut dunia pada 2030.
Perjanjian Wajibkan Kajian Lingkungan untuk Aktivitas Berisiko di Laut Dalam hingga Pengembangan Bersama Sumber Daya Laut untuk Medis
Setidaknya ada empat poin utama dalam perjanjian tersebut. Pertama, sumber daya genetik laut tidak boleh dimonopoli. Ini termasuk mikroorganisme laut dalam yang berpotensi dimanfaatkan untuk obat atau bioteknologi.
Perjanjian ini mewajibkan mekamisme pembagian manfaat atau benefit sharing yang adil dan merata dalam pemanfaatan sumber daya genetik laut. Dengan demikian, negara berkembang bisa ikut menerima manfaatnya.
Kedua, perjanjian mewajibkan kerja sama internasional dalam bentuk pelatihan, pendanaan, dan transfer teknologi, sehingga negara berkembang bisa berpartisipasi dalam konservasi dan riset laut lepas.
Ketiga, perjanjian ini memungkinkan pengelolaan laut berbasis area, misalnya lewat pengembangan kawasan-kawasan konservasi laut atau marine protected areas (MPAs). Keputusan konservasi tidak sepihak, tapi melalui mekanisme konvensi global (Convention of Parties/COP).
Keempat, setiap negara yang terikat dalam perjanjian ini wajib melakukan analisis dampak lingkungan atas proyek berisiko di laut dalamnya. Aktivitas berisiko ini misalnya eksplorasi laut dalam. Analisis terbuka untuk ditinjau negara lain.
Indonesia Siapkan Rencana Aksi Sambut Era Baru
Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan rencana aksi di tingkat nasional maupun regional terkait perjanjian tersebut. Penyusunan rencana aksi akan melibatkan kementerian dan lembaga lainnya, serta organisasi internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO).
“(Sebab) implementasi efektif BBNJ butuh tujuan yang jelas, kegiatan strategis, lembaga yang kuat, dukungan ilmiah, dukungan pembiayaan, dan paling penting kerja sama erat antarnegara,” kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana, dalam keterangan resmi dikutip pada Senin (19/1).
Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal menegaskan, pihaknya akan memberi dukungan teknis dan kebijakan terkait tata kelola perikanan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati laut, serta memperkuat sistem data, penilaian ilmiah, dan kapasitas kelembagaan untuk mengambil keputusan berbasis bukti.
“Serta memfasilitasi kerja sama regional dan pertukaran pengetahuan negara-negara Selatan yang sejalan dengan semangat persetujuan BBNJ,” ujar Rajendra.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)