Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia, termasuk lansia, perempuan, serta penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo saat menghadiri acara “Diseminasi dan Diskusi Publik tentang Hasil Pemantauan Haji Inklusif” yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Puji Raharjo menegaskan bahwa ibadah haji merupakan hak setiap muslim tanpa memandang latar belakang maupun kondisi fisik.

“Haji adalah hak dan kewajiban bagi seluruh umat muslim, tidak terkendala suku, bangsa, maupun kondisinya,” ujar Puji.

Dia menambahkan, pemerintah terus melakukan perbaikan regulasi serta penguatan kebijakan guna mendorong penyelenggaraan ibadah haji yang semakin inklusif.

Menurutnya, layanan haji tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, melainkan harus ramah terhadap seluruh jemaah, termasuk kelompok rentan.

“Kalau haji bukan hanya urusan laki-laki saja, tetapi juga harus ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Semua jemaah haji tanpa memandang kondisinya harus mendapatkan jaminan layanan yang sama,” ujarnya.

Puji menegaskan prinsip utama pelayanan haji Indonesia harus berlandaskan nilai aman, manusiawi, serta aksesibel bagi seluruh jemaah. Untuk itu, pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan berbagai organisasi dan lembaga yang bergerak di bidang disabilitas.

“Kami terus mengedepankan dan memperluas koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh organisasi dan lembaga disabilitas, sehingga kita dapat memberikan ruang yang sama dan ke depan pelayanan jemaah haji menjadi semakin inklusif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia, mengapresiasi respons cepat Kementerian Haji dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi terkait layanan bagi jemaah penyandang disabilitas.

Menurut Dante, sejumlah perbaikan layanan telah terlihat pada penyelenggaraan haji sebelumnya. Bahkan pelayanan di Daerah Kerja (Daker) Mekkah pada 2025 mendapat apresiasi dari perwakilan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Kementerian Haji ketika kami memberikan solusi langsung dilakukan. Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, pelayanan Daker Mekkah 2025 bahkan mendapat apresiasi dari perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi,” ujar Dante.

Dia juga menilai beberapa layanan sudah menunjukkan peningkatan, termasuk penyediaan konsumsi yang lebih ramah bagi jemaah lansia dan disabilitas.

“Makanan untuk lansia dan jemaah disabilitas juga sudah cukup baik. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan khusus jemaah,” katanya.

Kendati demikian, Dante menilai masih ada beberapa aspek yang perlu diperkuat, terutama terkait pendampingan bagi jemaah disabilitas selama menjalankan ibadah haji.

“Perlu pendampingan khusus untuk jemaah disabilitas. Misalnya jemaah yang membutuhkan kursi roda, jangan sampai terpisah dengan pendampingnya, karena itu sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan mereka,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah petugas haji perempuan mencapai 33% dalam penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M, menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengungkap bahwa keterbatasan jumlah petugas haji perempuan menjadi perhatian dari penyelenggaraan haji selama bertahun-tahun. Pasalnya, sekitar 55% jemaah haji setiap tahunnya adalah perempuan.

Di kelompok jemaah haji lansia pun, jumlah perempuan lebih banyak dari lansia laki-laki. Oleh karena itu, banyaknya jumlah petugas haji perempuan sangat penting bagi para jemaah haji.

“Jumlah petugas haji perempuan tahun ini 33%, jumlah terbanyak sepanjang sejarah pelaksanaan haji di Indonesia. Tolong tunjukkan kualitas yang baik, pelayanan yang baik untuk tamu-tamu Allah,” ujar Arifatul dalam rangkaian pendidikan dan pelatihan atau Diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M, Rabu (28/1/2026).

Arifatul juga menyebut bahwa keberadaan petugas memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaah haji perempuan dan lansia.

Ketika melihat ada petugas haji di sekelilingnya, jemaah haji Indonesia tidak akan sungkan untuk bertanya atau meminta bantuan, apalagi jika terjadi keadaan darurat seperti ada yang sakit.

“Dalam kondisi darurat maka petugas haji harus bisa menentukan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Arifatul menyebut bahwa pentingnya jumlah petugas haji perempuan adalah karena penyelenggaraan haji bukan hanya soal teknis ibadah, tetapi layanan publik yang berkeadilan dan bermartabat.

“Memberikan layanan harus berangkat dari hati, di sana enggak boleh main-main,” ujarnya.

Pemerintah mengusung tema Haji Ramah Perempuan dan Lansia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Oleh karena itu, perlindungan dan pelayanan maksimal bagi seluruh jemaah haji merupakan aspek penting.

“Haji Ramah Perempuan dan Lansia adalah komitmen negara menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi seluruh jemaah,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Amirul Hajj Perempuan 2023—2024, Alissa Qotrunnada Wahid, berpesan agar para petugas haji melayani jemaah lanjut usia atau lansia sebaik mungkin. Terlebih, penyelenggaraan haji tahun ini mengusung tema haji ramah perempuan dan lansia.

Menurut Alissa, Indonesia menghadapi persoalan antrean haji yang sangat panjang. Setelah seseorang menabung untuk bisa mendaftar haji, mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan panggilan berangkat, sehingga jumlah jemaah haji lansia sangat banyak.

Alhasil, pemerintah dan petugas haji harus mau menerima konsekuensi itu. Menurutnya, negara berutang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji karena negara berperan sebagai otoritas penyelenggara haji dan jemaah telah memenuhi kewajibannya membayar biaya haji.

"Sehingga kalau lansia yang dia baru bisa mendapatkan gilirannya [pergi haji] saat ini, ya memang kita harus menerima konsekuensi itu. Mau tidak mau, pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanannya, bukan lansianya yang kemudian kita pinggirkan," ujar Alissa usai mengisi materi dalam pendidikan dan pelatihan atau diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa (20/1/2026).

Alissa yang merupakan Direktur Nasional Jaringan Gusdurian itu mengharapkan tidak ada penurunan standar penyelenggaraan haji tahun ini. Justru, pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para jemaah haji lansia dan perempuan.

Petugas haji harus bisa menghadapi berbagai dinamika jemaah haji lansia, seperti sebagian di antara mereka yang belum pernah naik pesawat, gagap teknologi, hingga memiliki kendala dalam beraktivitas sehari-hari.

Negara, melalui pemerintah dan para petugas haji, harus bisa memastikan para lansia itu tetap bisa menjalani ibadah haji dengan baik, sehingga bisa menjadi haji yang mabrur.

Alissa pun mengingatkan para petugas haji untuk selalu melayani dengan suka cita, awas, sabar, juga proaktif. Para petugas harus mengedepankan empati dalam melayani para jemaah.

"Menjalankan ibadah haji adalah puncak dari kehidupan setiap muslim di dunia. Karena itu marilah kita memberikan layanan yang terbaik kepada jamaah haji dari Indonesia. Terutama untuk lansia, karena barangkali ini adalah perjalanan terakhir mereka," ujar Alissa.

Dia juga mengimbau agar para petugas haji selalu menggunakan seragam selama berada di Arab Saudi. Alissa, yang merupakan Amirul Hajj perempuan pertama di Indonesia, menyebut bahwa jemaah haji akan merasa sangat aman apabila mengetahui ada petugas di dekatnya, sehingga bisa beribadah dengan lebih tenang.

"Ketika merasa aman, mereka tidak akan panik dan tidak merasa melakukan semuanya sendiri," ujarnya.