Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan status pasar saham Indonesia sebagai negara berkembang (emerging market) dalam laporan Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis Kamis (18/6).

Namun, langkah MSCI tersebut disertai sejumlah catatan perbaikan yang perlu dibenahi pasar keuangan domestik.

Dalam laporan tersebut, MSCI menilai Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan dari sisi keterbukaan pasar sehingga belum diturunkan ke kategori pasar perintis (frontier market), setelah sebelumnya sempat muncul kekhawatiran terkait potensi penurunan status.

Meski demikian, MSCI menyoroti beberapa aspek yang masih memerlukan pembenahan, terutama terkait arus informasi di pasar modal dan liberalisasi pasar valuta asing.

Pada aspek keterbukaan terhadap kepemilikan asing (openness to foreign ownership), Indonesia memperoleh penilaian tertinggi atau "++" untuk persyaratan kualifikasi investor, batas kepemilikan asing (foreign ownership limit/FOL), serta ketersediaan ruang kepemilikan asing (foreign room).

Sementara itu, pada indikator kesetaraan hak investor asing (equal rights to foreign investors), Indonesia hanya memperoleh nilai "+" yang menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan.

MSCI juga memberikan penilaian positif terhadap kemudahan arus masuk dan keluar modal. Untuk indikator tingkat pembatasan arus modal (capital flow restriction level), Indonesia mendapat nilai "++".

Namun, pada indikator tingkat liberalisasi pasar valuta asing (foreign exchange market liberalization level), MSCI memberikan nilai "-" karena menilai pasar valas Indonesia masih memiliki sejumlah keterbatasan.

Pada aspek efisiensi kerangka operasional (efficiency of the operational framework), Indonesia memperoleh nilai "++" untuk proses registrasi investor dan pembukaan rekening.

Di sisi lain, pada aspek organisasi pasar (market organization), MSCI memberikan nilai "++" untuk regulasi pasar. Akan tetapi, indikator arus informasi (information flow) mendapat nilai "-" yang menjadi salah satu perhatian utama lembaga tersebut.

Sebelumnya, MSCI menyoroti persoalan transparansi pasar modal Indonesia, termasuk terkait struktur kepemilikan saham dan kualitas informasi yang tersedia bagi investor. Isu tersebut sempat memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia berisiko kehilangan status sebagai negara berkembang.

Untuk infrastruktur pasar (market infrastructure), Indonesia memperoleh nilai "+" pada sistem kliring dan penyelesaian transaksi (clearing and settlement). Sementara layanan kustodian (custody), registrasi dan penyimpanan efek (registry/depository), serta aktivitas perdagangan (trading) mendapatkan nilai tertinggi "++".

MSCI juga memberikan nilai "+" pada aspek transferabilitas saham, transaksi peminjaman saham (stock lending), serta short selling. Adapun ketersediaan instrumen investasi (availability of investment instruments) memperoleh nilai "++".

Sementara itu, untuk stabilitas kerangka kelembagaan (stability of institutional framework), Indonesia mendapat nilai "+" yang menunjukkan masih terdapat ruang untuk penguatan tata kelola dan kepastian regulasi.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempertahankan status Indonesia sebagai negara berkembang atau emerging market. Meskipun begitu, lembaga asal Amerika Serikat (AS) tersebut menurunkan kriteria arus informasi Indonesia menjadi negatif.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan OJK mencermati hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026 yang menunjukkan bahwa secara umum mayoritas aspek aksesibilitas pasar Indonesia tetap terjaga.

Menurutnya, laporan MSCI kali ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia menyadari adanya catatan dari lembaga tersebut untuk arah perbaikan pasar modal Indonesia ke depan.

Hasan menyebutkan pada kriteria Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level, MSCI memberikan penilaian "-" atau negatif, ini  yang menunjukkan adanya perhatian untuk melakukan perbaikan.

"Terkait aspek Information Flow di atas, Kami memandang masukan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang saat ini sedang dijalankan bersama oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPEI, serta seluruh pelaku industri," ujar Hasan dalam keterangan resmi tertulis, Jumat (19/6).

Pada saat yang sama, OJK juga mencatat adanya pengakuan MSCI atas sejumlah perbaikan yang telah dilakukan Indonesia, termasuk berkurangnya beberapa catatan mengenai Foreign Exchange Market Liberalization Level. Namun hasil asesmennya masih sama dengan output tahun lalu, yaitu butuh peningkatan (improvement).

[Gambas:Youtube]

"Sebagai langkah tindak lanjut, kami terus melakukan koordinasi intensif di Internal OJK dan dengan otoritas terkait seperti Bank Indonesia guna memastikan ke depan akan lebih baik dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko yang govern dan sejalan dengan kebijakan makroprudensial nasional untuk mencegah volatilitas pasar," terangnya.

Meski begitu, ia menegaskan lima segmen Market Accessibility yang terdiri dari 18 kriteria, hasil asesmen penilaiannya masih sama. Sebanyak 10 dari 18 kriteria mendapat penilaian "++" atau double plus yang merupakan kriteria tertinggi. Hal tersebut menunjukkan sudah sesuai dengan best practice global dan tidak ada issue.

Sementara itu, enam kriteria masih dinilai "+" atau single plus yang diharapkan terus ada peningkatan ke depannya.

MSCI mengumumkan peringkat kriteria arus informasi (information flow) Indonesia turun menjadi negatif dalam laporan Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air.

MSCI menjelaskan bahwa penurunan kriteria arus informasi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan atau opacity pada data kepemilikan dan aktivitas pasar. Hal tersebut dinilai merusak pembentukan harga yang wajar, serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar di publik (true free float) dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Selain masalah transparansi saham, MSCI juga menyoroti keterbatasan di pasar valuta asing (valas) sebagai hambatan besar bagi investor asing, sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (19/6).

"Tidak ada pasar mata uang luar negeri (offshore) yang efisien, dan terdapat pembatasan pada pasar mata uang dalam negeri (onshore) di Indonesia," tulis MSCI dalam laporannya, sekaligus menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valas di Indonesia masih sangat terbatas.

Langkah MSCI turut menjadi pukulan telak lanjutan bagi pasar keuangan domestik. Sejak MSCI pertama kali melayangkan peringatan pada Januari lalu mengenai isu transparansi-termasuk ancaman penurunan status dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market)-pasar modal Indonesia terus merosot.

Jika penurunan status tersebut benar-benar terjadi, aliran dana asing Indonesia berpotensi keluar (outflows) hingga US$13 miliar atau setara Rp231,7 triliun (kurs Rp17.826).

Dampak dari sentimen negatif ini sudah terlihat jelas pada performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sepanjang 2026 berjalan, indeks anjlok lebih dari 27 persen.

Sementara itu, investor asing tercatat telah melakukan aksi jual bersih (net sell) sebanyak US$3,76 miliar atau sekitar Rp67 triliun (kurs Rp17.826) di pasar saham Indonesia.

Lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) baru saja mengumumkan posisi Indonesia masih berada di level negara berkembang atau Emerging Market dalam laporan Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis Kamis (18/6).

Melansir dokumen resmi MSCI, Indonesia mendapat sejumlah keunggulan pada aspek keterbukaan pasar. Hal itu menjadi salah satu faktor MSCI masih mempertahankan Indonesia di kelas negara berkembang, setelah sempat memberikan sinyal penurunan kelas.

MSCI pertama kali melayangkan peringatan mengenai isu transparansi-termasuk ancaman penurunan status dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market) untuk pasar modal Indonesia pada Januari lalu. 

Adapun langkah MSCI untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara berkembang hari ini turut disertai beberapa catatan perbaikan.

Untuk keterbukaan terhadap kepemilikan asing (openness to foreign ownership), Indonesia memperoleh penilaian baik atau "++" untuk persyaratan kualifikasi investor, batas kepemilikan asing (foreign ownership limit/FOL), dan ketersediaan foreign room.

Adapun pada indikator kesetaraan hak investor asing (equal rights to foreign investors), Indonesia hanya memperoleh nilai "+", yang berarti masih terdapat ruang untuk penyempurnaan.

[Gambas:Youtube]

Selanjutnya, terkait kemudahan arus masuk dan keluar modal (ease of capital inflows/outflows), MSCI memberikan penilaian Indonesia "++" pada indikator pembatasan arus modal (capital flow restriction level). Namun, MSCI memberikan nilai "-" untuk indikator liberalisasi pasar valuta asing (foreign exchange market liberalization level).

Adapun untuk efisiensi kerangka operasional (efficiency of the operational framework), Indonesia memperoleh nilai "++" untuk proses registrasi investor dan pembukaan rekening.

Sementara itu, pada aspek organisasi pasar (market organization), Indonesia mendapatkan nilai "++" untuk regulasi pasar (market regulations). Namun, MSCI memberikan nilai "-" pada indikator arus informasi (information flow).

Terkait aspek infrastruktur pasar (market infrastructure), MSCI memberikan Indonesia nilai "+" untuk sistem kliring dan penyelesaian transaksi (clearing and settlement). Layanan kustodian (custody), registrasi dan penyimpanan efek (registry/depository), serta aktivitas perdagangan (trading) memperoleh nilai tertinggi atau "++".

MSCI juga memberikan nilai "+" pada aspek transferabilitas saham (transferability), transaksi peminjaman saham (stock lending), dan short selling. Sedangkan terkait aspek ketersediaan instrumen investasi (availability of investment instruments), Indonesia memperoleh nilai "++".

Sementara itu, aspek stabilitas kerangka kelembagaan (stability of institutional framework), Indonesia mendapatkan nilai "+".