JAKARTA, iNews.id - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menyiapkan rencana divestasi di tengah program penyehatan BUMN Karya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Strategi tersebut sekaligus untuk memperkuat bisnis inti perseroan di bidang jasa konstruksi.

Corporate Secretary ADHI, Rozy Sparta menuturkan, perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas bisnis secara menyeluruh melalui penguatan bisnis inti konstruksi, inovasi proses bisnis, serta perampingan usaha melalui divestasi.

"Langkah ini sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan program transformasi bisnis perseroan yang berkelanjutan," kata Rozy dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Di tengah proses transformasi tersebut, kinerja operasional ADHI disebut tetap menunjukkan ketahanan. Perseroan mencatatkan EBITDA positif sebesar Rp763,8 miliar, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional. 

Baca Juga

Adhi Karya Lunasi Utang Rp5,9 Triliun Sepanjang 2024

Laporan kinerja tersebut, kata Rozy, telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk memperkuat likuiditas, ADHI menjadikan pencairan piutang dari sejumlah proyek besar sebagai prioritas utama untuk meningkatkan arus kas. Beberapa proyek yang menjadi fokus antara lain LRT Jabodebek dan Tol Aceh-Sigli.

“Realisasi piutang dari proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan arus kas perseroan,” tuturnya.

Selain itu, Adhi Karya juga memiliki pipeline proyek di berbagai segmen infrastruktur dengan fokus pada hilirisasi dan green construction. Sejumlah proyek yang tengah digarap antara lain proyek PUSRI III-B, Coal Handling ICB PTBA, serta PL TMG Tobelo. 

Adhi Karya juga terlibat dalam proyek pengelolaan lingkungan di kawasan industri Medan sebagai bagian dari penguatan portofolio berbasis keberlanjutan.

Ke depan, ADHI akan terus memperkuat bisnis inti konstruksi dengan mengedepankan inovasi proses, efisiensi operasional, serta pengembangan proyek-proyek bernilai tambah, termasuk yang berbasis hilirisasi dan green construction.

Editor: Aditya Pratama

Jadi kurang lebih ada sekitar 50-an yang kita melakukan aksi korporasi

Jakarta (ANTARA) - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan penyederhanaan struktur anak usaha dengan mengurangi jumlah entitas dari sekitar 60 anak perusahaan menjadi 14 anak perusahaan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Arthur Angelo Syailendra mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui berbagai aksi korporasi yang merupakan bagian dari program transformasi perusahaan.

“Dari sekitar 60 (subsidiaries) entitas yang ada saat ini, intensinya ialah kita mau reduce angka itu ke sekitar 14. Jadi kurang lebih ada sekitar 50-an yang kita melakukan aksi korporasi,” ujar Lolo, sapaan akrabnya, dalam konferensi video di acara media update di Jakarta, dikonfirmasi Kamis.

Menurut dia, dari sekitar 50-an entitas yang akan ditata ulang tersebut, Telkom telah memetakan sejumlah opsi aksi korporasi.

Pertama, sejumlah entitas akan dilepas atau divestasi. Kedua, terdapat perusahaan yang akan ditutup karena sudah tidak lagi aktif atau tidak memiliki kegiatan operasional.

"Ini karena (entitas) sudah lama, atau sudah tidak update, maka itu akan kita tutup," ujarnya.

Selain itu, beberapa anak usaha juga akan ditransfer atau digabungkan (merger) untuk memperkuat fokus bisnis perusahaan.

Telkom juga mengevaluasi sejumlah kepemilikan minoritas di beberapa perusahaan yang dinilai tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi perusahaan.

"Investasi minoritas di beberapa perusahaan ini yang mungkin nilainya tidak terlalu meaningful juga bagi kita," kata dia.

Langkah perampingan tersebut merupakan bagian dari agenda transformasi perusahaan untuk memperkuat fokus bisnis utama serta meningkatkan pengelolaan aset.

Telkom juga tengah melakukan penataan portofolio bisnis agar dapat menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Secara holistik, Telkom menerapkan empat pilar transformasi menuju transformasi jangka menengah Telkom di 2030 (TLKM 30). Salah satu pilar utamanya adalah streamlining yakni perampingan struktur Telkom Group.

Perampingan ini diterapkan dengan menggabungkan unit bisnis yang tumpang tindih, melepas bisnis yang tidak terkait langsung dengan inti bisnis Telkom, dan fokus kembali ke bisnis inti Telkom. Dengan begitu, struktur grup dapat lebih efisien, tidak terlalu banyak anak perusahaan, dan fokus pada bisnis utama.

Sejalan dengan itu, Telkom juga memperkuat peran perusahaan sebagai induk usaha strategis (strategic holding). Sementara operasional bisnis dijalankan oleh entitas operating company yang menjadi penggerak utama pada masing-masing lini usaha.

Empat pilar utama Grup Telkom ke depan yang menjadi mesin pertumbuhan perusahaan adalah B2C Business, B2B IT Services, Digital Infrastructure, serta International Business.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Raksasa pertambangan dunia, Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) mengumumkan pencapaian besar dalam kelanjutan operasionalnya di Indonesia. Freeport resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Pemerintah Indonesia untuk perpanjangan hak operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) di distrik mineral Grasberg, Papua, hingga habisnya cadangan sumber daya (life of resource).

Kesepakatan ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi pertambangan Indonesia sekaligus memberikan kepastian jangka panjang bagi salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia tersebut. Setidaknya beberapa poin utama dalam dokumen resmi yang dirilis pada 18 Februari 2026, dan disepakati antara Freeport serta Pemerintah Indonesia.

Perpanjangan Izin Operasional: Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan diamandemen untuk memberikan hak operasi hingga cadangan mineral habis.

Divestasi Saham Gratis: Pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan 12% saham di PTFI kepada kepentingan pemerintah Indonesia tanpa biaya (gratis).

Dengan catatan pihak penerima hanya perlu mengganti biaya investasi prorata berdasarkan nilai buku untuk investasi yang bermanfaat setelah periode 2041.

Struktur Kepemilikan: FCX tetap memegang 48,76% saham hingga 2041, dan akan memegang sekitar 37% saham mulai tahun 2042.Izin Tambang Freeport Diperpanjang 20 Tahun, Pemerintah Amankan Investasi Rp336 Triliun

Komitmen untuk Papua dan Hilirisasi Nasional

Tidak hanya soal angka saham, kesepakatan ini juga mencakup tanggung jawab sosial dan penguatan industri dalam negeri. Untuk fasilitas kesehatan di Papua, PTFI akan meningkatkan dukungan bagi masyarakat Papua, termasuk mendanai pembangunan rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan medis.

Hilirisasi tetap prioritas, dimana Freeport berkomitmen melanjutkan penjualan domestik untuk produk tembaga murni, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya guna mendukung ekosistem industri hilir Indonesia.

Freeport-McMoRan juga diposisikan untuk memperluas pemasaran tembaga murni ke Amerika Serikat jika negara tersebut membutuhkan pasokan tambahan. Sedangkan untuk investasi eksplorasi, PTFI akan meningkatkan anggaran eksplorasi untuk mengidentifikasi sumber daya jangka panjang baru di wilayah Grasberg.

Kemitraan Enam Dekade

Chairman of the Board, bersama Kathleen Quirk, President & CEO FCX, Richard C. Adkerson menyatakan rasa bangganya atas kemitraan yang telah terjalin selama enam dekade.

"Kami sangat menghargai kemitraan jangka panjang dengan Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Perpanjangan ini memberikan peluang untuk terus membangun nilai substansial bagi semua pemangku kepentingan di salah satu deposit tembaga dan emas paling signifikan di dunia," ungkapnya dalam pernyataan resmi.

Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Dengan perpanjangan ini, kepastian penerimaan negara dari royalti, pajak, dan dividen menjadi lebih terjamin. Selain itu pengalihan tambahan 12% saham di masa depan akan semakin memperkuat kendali Indonesia atas kekayaan alam di bumi Papua.

Saat ini PTFI tengah bergerak cepat untuk menyelesaikan aplikasi amandemen IUPK agar ketentuan dalam MOU ini dapat segera diimplementasikan secara hukum.

PT MAS tidak ada sangkut-pautnya dengan divestasi saham PTFI

Mimika, Papua Tengah (ANTARA) - Bupati Mimika, Papua Tengah, Johannes Rettob memastikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mimika Abadi Sejahtera (MAS) tidak ada sangkut-pautnya dengan program divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dihubungi di Timika Kabupaten Mimika, Sabtu, Johannes Rettob menyebut divestasi saham PTFI dikelola oleh PT Papua Divestasi Mandiri (PDM), sebuah BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemkab Mimika beberapa tahun lalu.

Perusahaan itu mengelola saham divestasi PTFI agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua.

Dari 10 persen saham PTFI yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Papua, 3 persen menjadi milik Provinsi Papua dan sisanya 7 persen menjadi milik Kabupaten Mimika.

"Divestasi saham PTFI dikelola oleh PT PDM dengan tugas utama yaitu melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Min ID (holding company perusahaan tambang) terkait dana deviden PT Freeport yang menjadi hak masyarakat Papua," ujar John Rettob.

Ia mengemukakan hal itu menyikapi diskursus di berbagai grup media sosial di Timika sekaligus meluruskan kesalahpahaman persepsi masyarakat setempat seolah-olah PT MAS juga ikut terlibat dalam pengelolaan divestasi saham PT Freeport.

"Belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat di grup-grup WA, bahkan ada yang membuat video pernyataan. Padahal PT MAS tidak ada sangkut-pautnya dengan divestasi saham PTFI," ujarnya.

Adapun BUMD PT MAS didirikan oleh Pemkab Mimika pada 2015, di mana 100 persen sahamnya dimiliki oleh Pemkab Mimika di bawah binaan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Mimika.

Perusahaan tersebut didirikan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai jenis usaha yang akan dikembangkan.

Bupati Mimika menyebut ke depan PT MAS diproyeksikan menjadi holding company bagi unit-unit usaha seperti pengelolaan tailing, aset daerah, air minum, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), perhotelan dan pariwisata.

Karena itu, pengelolaan perusahaan ini harus melibatkan tenaga profesional.

"Pemerintah tidak bisa bebas menjalankan bisnis sehingga dibentuklah badan usaha untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian, kesehatan dan lain lain," jelas mantan Wabup Mimika periode 2019-2024 itu.

Meski telah menggelontorkan dana sekitar Rp6 miliar, pengelolaan PT MAS selama beberapa tahun tidak memberikan kontribusi yang nyata sehingga dibekukan sementara saat digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir.

"Kami langsung melakukan evaluasi teknis apakah PT MAS ditutup atau dilanjutkan dengan metode dan strategi yang baru. Kemudian diputuskan bahwa pemda melakukan kerja sama konsultasi dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk pendampingan," kata John Rettob

PT MAS kemudian dilanjutkan kembali dengan mengangkat pengurus sementara terdiri dari dua orang direksi dengan kriteria yaitu mereka ikut serta mendirikan PT MAS sejak awal dan mengetahui tujuan pendiriannya (mantan pegawai negeri) serta satu orang direksi profesional yang mengetahui dan memahami rencana bisnis utama perusahaan tersebut.

Para direksi kemudian mengangkat staf untuk membantu kerja sesuai kebutuhan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Para pengurus sementara PT MAS yang ditunjuk Bupati Mimika berdasarkan rekomendasi Uncen diketahui merupakan figur yang memiliki kapabilitas dalam pengelolaan BUMD.

"Salah satu tugas utama dan khusus para pengurus sementara ini yaitu menyusun seleksi pengurus definitif melalui uji kompetensi, fit dan proper test, menyelesaikan perizinan, membuat rencana bisnis, menata organisasi, serta menyediakan sarana dan prasarana operasional seperti kantor, kendaraan dan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan. Masa kepengurusan mereka hanya enam bulan dan bisa diperpanjang enam bulan ke depan," jelas John Rettob.

Saat ini PT MAS tengah menjalin kerja sama dengan beberapa investor, salah satunya untuk pengelolaan tailing atau sisa pasir tambang PTFI agar bisa dikomersialkan.

"Sekarang sedang dalam tahap penyusunan nota kesepahaman dengan PTFI. PT MAS juga tengah menjajaki kerja sama dengan PT Pertamina untuk pembangunan depo BBM di wilayah pesisir," ujarnya.

Perusahaan itu nantinya juga diharapkan dapat mengelola air bersih di Kota Timika, pengelolaan aset Pemda seperti venue futsal, biliard, dan panjat tebing bekas PON XX Papua, pengelolaan pesawat terbang, kapal dan sarana transportasi darat, termasuk rumah sewa milik Pemkab Mimika.

"Untuk itu dibutuhkan orang-orang profesional yang mengerti aturan dan punya kepekaan terhadap bisnis," kata John Rettob.

Sesuai Peraturan Bupati Mimika, penyertaan modal Pemda pada PT MAS hingga 2023 sebesar Rp10 miliar, namun baru terealisasi sebesar Rp6 miliar.

Saat ini Pemkab Mimika memiliki kepemilikan saham pada tiga perusahaan yaitu PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, PT Papua Divestasi Mandiri (PDM) bersama Pemprov Papua) dan PT MAS (saham tunggal Kabupaten Mimika).

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kami membahas beberapa soal dan termasuk di dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik divestasi saham PT Freeport Indonesia untuk pemerintah daerah Papua sebesar 10 persen rampung pada kuartal I 2026.

“Kemarin Gubernur Papua (Mathius Derek Fakhiri) ketemu saya, kami membahas beberapa soal dan termasuk di dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10 persen,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah Rapat Kerja (Raker) Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis.

Bahlil menargetkan agar proses divestasi saham tersebut tuntas pada kuartal I 2026. Adapun pertemuan dengan Mathius Fakhiri ia ungkapkan melalui akun resmi instagramnya yang bernama pengguna bahlillahadalia.

Ia menulis pertemuan dengan Mathius Fakhiri membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dalam waktu dekat, kami akan segera menyelesaikan (saham Freeport untuk Papua). Insyaallah selesai (kuartal I),” ucap Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk masyarakat Papua, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) Velix Wanggai usai menghadiri pengarahan Kepala Daerah se-Papua, di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/12/2025).

“Arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk kami membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua,” ujar Velix Wanggai.

Di sisi lain, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan akan membahas arahan tersebut secara internal dengan gubernur-gubernur Papua lainnya.

Hasil dari pembahasan itu lantas disampaikan kepada kementerian terkait, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

DIREKTUR Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Muhammad Hanugroho mengatakan bakal melanjutkan divestasi jalan tol lain yang dikelola perseroan setelah menyelesaikan aksi korporasi pada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT), pengelola Jalan Tol Cimanggis-Cibitung. Pada Jumat, 28 November 2025, Waskita Karya melepas kepemilikan atas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung kepada PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), yaitu PT Bakrie Toll Indonesia (BTI) senilai Rp 3,28 triliun.

“Ke depannya, perseroan akan terus melakukan divestasi jalan tol lainnya, sebagai salah satu strategi penguatan keuangan perusahaan. Pada 2024, Waskita Karya pun telah melakukan divestasi saham PT Trans Jabar Tol (TJT) sebesar 25 persen kepada PT SMI,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 29 November 2025.

Hanugroho mengatakan langkah divestasi kepemilikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung ini bagian dari komitmen perseroan kepada kreditur. Dia mengatakan bersyukur rangkaian aksi korporasi ini telah selesai. “Langkah ini sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap kreditur dan memenuhi Master Restructuring Agreement (MRA) yang telah efektif sejak Oktober tahun 2024,” ujarnya.

Di samping itu, Hanugroho menjelaskan divestasi jalan tol menjadi bagian penting dari strategi restrukturisasi dan transformasi bisnis Waskita Karya. Aksi korporasi ini juga akan mendukung upaya penyehatan keuangan sekaligus memenuhi kebutuhan pendanaan strategis. “Waskita Karya akan terus menjaga stabilitas keuangan serta melakukan divestasi jalan tol. Perseroan juga fokus mengembalikan core business (bisnis inti) sebagai perusahaan konstruksi yang membangun gedung, infrastruktur air, jalan, dan jembatan,” kata dia.

Sebagai BUMN Konstruksi yang berpengalaman selama 65 tahun, Hanugroho menambahkan, Waskita Karya memegang peranan vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan Waskita Karya akan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa sekaligus mendukung berbagai program pemerintah

Ia menambahkan dana hasil divestasi ini digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur, menambah likuiditas, sekaligus arus kas bagi operasional perusahaan. Dengan begitu Waskita dapat menata kembali portofolio, sehingga nilai aset lebih terjaga.

Sebelumnya, komposisi saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung tersebut sebanyak 55 persen dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Kemudian 10 persen PT Bakrie Toll Indonesia dan 35 persen anak usaha Waskita Karya, yakni WTR.

Dalam 10 tahun terakhir, perseroan melalui grup usaha WTR sudah melakukan investasi terhadap 18 ruas jalan tol yang mencakup Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya sudah dilakukan divestasi sejak 2019. Secara keseluruhan, kontribusi Waskita Karya mencapai lebih dari 1.000 kilometer (km) dari 3.000 km jalan tol yang beroperasi di Indonesia.

Hanugroho menjelaskan proyek jalan tol sangat penting bagi masyarakat karena memiliki multiplier effect yang luas. Tidak hanya memudahkan konektivitas antardaerah, tapi juga berpotensi membuka bangkitan ekonomi baru dan menciptakan lapangan pekerjaan.

PT BAKRIE & Brothers Tbk (BNBR) melalui anak usahanya, PT Bakrie Toll Indonesia (BTI), menyelesaikan pengambilalihan PT Cimanggis Cibitung Tollways pada Jumat, 28 November 2025 senilai Rp 3,5 triliun. BTI telah mengakuisisi 90 persen saham PT Cimanggis Cibitung Tollways dari dua anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Waskita Toll Road.

Sekretaris Perusahaan BNBR Christofer A. Uktolsela mengatakan transaksi ini dilakukan karena ada peluang strategis. PT Cimanggis Cibitung Tollways merupakan pengelola ruas jalan tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,1 kilometer dengan masa konsesi 45 tahun atau hingga Agustus 2061.

“Adanya peluang strategis bagi Perseroan untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan saham,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Jumat, 28 November 2025.

Di samping itu, Christofer mengatakan, pertimbangan utama dari transaksi ini untuk memperkuat posisi BNBR di sektor infrastruktur nasional. Langkah ini sejalan dengan bisnis perseroan pada pengembangan infrastruktur dan manufaktur. “Sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang,” ujarnya.

Sebelum transaksi ini, emiten dari Grup Bakrie ini telah mengempit 10 persen saham. Karena itu, Christofer mengatakan, kepemilikan 100 persen saham sekarang atas nama PT Cimanggis Cibitung Tollways bisa mengoptimalkan sinergi usaha, mengontrol operasional dan strategi atas aset jalan tol ini. “Serta mendorong kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan signifikan terhadap kinerja konsolidasian perseroan ke depan."

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan aksi korporasi ini bagian dari restrukturisasi dan transformasi bisnis. Ermy mengatakan perseroan bakal fokus pada inti bisnis perseroan, yaitu kontraktor murni. “Dana hasil divestasi akan menambah likuiditas sekaligus arus kas bagi operasional perusahaan dan menunjukkan komitmen Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur,” ujarnya.

DIREKTUR Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan tambahan divestasi saham sebesar 12 persen untuk Indonesia akan terealisasi pada 2041. Tony menegaskan kesepakatan antara Freeport dan pemerintah terkait kelanjutan operasi tambang hingga akhir masa pakai sumber daya atau life of mine.

“Tambahan divestasi dilakukan pada 2041, tapi komitmennya harus disepakati sekarang,” ujar Tony dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Senin, 24 November 2025.

Ia menjelaskan, kepastian perpanjangan izin sangat penting agar Freeport dapat memulai eksplorasi lanjutan untuk mencegah penurunan cadangan. Proses eksplorasi bawah tanah membutuhkan waktu panjang mulai dari survei detail, desain teknik, hingga studi kelayakan. Selain itu, perlu pembangunan terowongan untuk mencapai sumber bijih baru.

“Lebih cepat disepakati, lebih cepat kami bisa memulai eksplorasi agar produksi mendekati target saat memasuki 2041,” kata Tony.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan negosiasi divestasi 12 persen saham Freeport telah final. Tambahan saham itu menjadi syarat perpanjangan IUPK Operasi Produksi yang berlaku hingga 2041. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada ayat 1 pasal 195B PP itu disebutkan IUPK Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi sejumlah kriteria, dan salah satunya adalah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi minimal 10 persen dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.

Walhasil, dengan tuntasnya negosiasi divestasi Freeport, porsi saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen. “Per kapannya nanti kita lihat. Sekarang kan tambang yang ada sampai dengan 2041. Tanggal berapanya lagi dibicarakan sekarang,” ucap Bahlil ketika ditemui di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025, seperti dikutip dari Antara.

Saya sebutnya kesepahaman karena belum ada yang tertulis adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada...,

Jakarta (ANTARA) - PT Freeport Indonesia berencana akan melakukan divestasi tambahan saham sebesar 12 persen pada tahun 2041.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa sesuai pembicaraan yang terjadi dengan pemerintah, telah terjadi kesepahaman.

"Saya sebutnya kesepahaman karena belum ada yang tertulis adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu sampai life of mine atau sampai seumur tambang dan juga Freeport akan divestasi tambahan saham 12 persen di 2041," ujar Tony Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

Menurut Tony, hal tersebut diperjanjikan dari sekarang sehingga akan memberikan Freeport juga waktu untuk melakukan eksplorasi yang lebih detail, adanya kepastian sehingga Freeport bisa spending eksplorasi yang detail dan hal ini butuh biaya yang banyak untuk penambangan setelah 2041.

"Kami meyakini bahwa di area tersebut terdapat sumber daya yang sangat besar Pak. Kalau komitmen untuk tanda tangan untuk kepastiannya lebih cepat lebih bagus, supaya saya bisa mulai melakukan eksplorasi." katanya.

Menurut dia, eksplorasi tersebut membutuhkan proses yang panjang. Eksplorasi detail ini mungkin akan memakan waktu kira-kira 3 sampai 4 tahun.

Kemudian setelah dilakukan design engineering plus detail engineering yang juga membutuhkan waktu kira-kira 3 sampai 4 tahun.

Dan setelah itu baru dilakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang memakan waktu barangkali 3 sampai 4 tahun, di samping pembangunan atau pengembangan terowongan-terowongan tersebut.

"Jadi kira-kira memang lebih cepat lebih bagus sehingga tidak terjadi depleting atau pengurangan produksi mendekati tahun 2041 sesuai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kita sekarang," kata Tony.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah perusahaan BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada bulan Desember 2025. Perusahaan tersebut mulai dari sektor telekomunikasi, tambang, hingga kontruksi.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) akan melaksanakan RUPSLB pada tanggal 12 Desember 2025.

Padahal, belum lama ini Telkom juga menggelar RUPSLB dengan mata acara perubahan susunan perseroan pada 26 September lalu dengan memberhentikan posisi Wakil Direktur Utama (Wadirut) yang sebelumnya diisi oleh Muhammad Awaluddin. Selain itu, terdapat perubahan Komisaris Telkom yang semula dijabat Ismail.

Mengutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), belum ada keterangan mata acara dalam agenda RUPSLB yang akan dilakukan pada 12 Desember 2025 mendatang.

"Usulan harus diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPSLB selambat-lambatnya tanggal 13 November 2025," tulis Manajemen Telkom.

Selanjutnya, perusahaan pelat merah yang akan melaksanakan RUPSLB bulan depan yaitu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) pada tanggal 15 Desember 2025.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, manajemen belum menjelaskan terkait agenda mata acara rapat RUPSLB yang akan dilakukan. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 dan Pasal 52 POJK 15/2020, pemanggilan rapat akan diumumkan pada hari Jumat, tanggal 21 November 2025 melalui situs web BEI, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan situs web Perseroan (www.wika.co.id)

Lalu, emiten konstruksi lainnya yang akan meggelar RUPSLB, yaitu PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) yang direncanakan pada 18 Desember 2025.

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) akan mengumumkan rencana divestasi mayoritas saham di anak usahanya, PT PP Infrastruktur (PPIN) kepada PT Varsha Zamindo Laksana (VZL) dan afiliasinya. Nilai transaksi mencapai Rp1,41 triliun dan termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun PTPP akan melepas 81% saham atau setara 621.161 lembar saham yang dimilikinya di PPIN. Setelah transaksi rampung, kepemilikan PTPP di PPIN akan berkurang dari 99,15% menjadi 18,15%.

Langkah divestasi ini sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029 bertema "Back to Core", yang menekankan fokus bisnis pada sektor konstruksi gedung, infrastruktur, dan engineering, procurement, & construction (EPC).

Terakhir, emiten BUMN yang akan menggelar RUPSLB, yaitu PT Timah Tbk. (TINS) yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2025.

Mata acara agenda yang akan dibahas pada RUPSLB tersebut belum diketahui. Namun, pemanggilan rapat akan dilakukan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari
Selasa, 25 November 2025.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengumumkan rencana divestasi mayoritas saham di anak usahanya, PT PP Infrastruktur (PPIN) kepada PT Varsha Zamindo Laksana (VZL) dan afiliasinya.

Nilai transaksi mencapai Rp1,41 triliun dan termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun PTPP akan melepas 81% saham atau setara 621.161 lembar saham yang dimilikinya di PPIN. Setelah transaksi rampung, kepemilikan PTPP di PPIN akan berkurang dari 99,15% menjadi 18,15%.

Langkah divestasi ini sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029 bertema "Back to Core", yang menekankan fokus bisnis pada sektor konstruksi gedung, infrastruktur, dan engineering, procurement, & construction (EPC).

"Perseroan bermaksud meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas proyek untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta menyelaraskan portofolio investasi," tulis manajemen PTPP dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (12/11/2025)

Perusahaan pelat merah ini menilai, hasil divestasi akan memperkuat arus kas operasional, menambah likuiditas, serta memperbaiki rasio profitabilitas melalui penurunan beban keuangan.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, laba bersih PPIN tercatat Rp71,16 miliar, sedangkan laba bersih PTPP mencapai Rp51,27 miliar. Dengan demikian, kontribusi laba bersih PPIN terhadap PTPP mencapai 138,82%, melebihi ambang batas 20% yang ditetapkan dalam POJK No.17/POJK.04/2020.

Oleh karena itu, transaksi ini wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pendapat kewajaran dari penilai independen. Saat ini, proses penunjukan penilai independen masih berlangsung.

Sebagai informasi, Varsha Zamindo Laksana dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sistem air terpadu (integrated water system), dengan proyek-proyek SPAM di berbagai daerah seperti Pekanbaru-Kampar, Lhokseumawe, dan Ir. H. Djuanda.

Sementara itu, PP Infrastruktur merupakan anak usaha PTPP yang berdiri sejak 2016 dengan fokus investasi pada sektor strategis seperti sistem penyediaan air minum (SPAM), infrastruktur telekomunikasi, jalan tol, jaringan gas, logistik, dan pelabuhan.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) membukukan rugi periode berjalan sebesar US$127,89 juta atau sekitar Rp2,12 triliun hingga 30 September 2025. Perolehan itu berbalik dari laba US$54,43 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Kinerja bottom line TOBA anjlok terutama disebabkan oleh rugi atas divestasi dua entitas anak, yakni PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) dan PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL), yang secara total menimbulkan kerugian sekitar US$96,9 juta dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Selain itu, pada kinerja top line, pendapatan emiten terafiliasi Luhut Binsar Pandjaitan itu tercatat sebesar US$288,17 juta, turun 14,4% secara tahunan atau year on year (yoy) dari US$336,65 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Bila dirinci, pendapatan TOBA turun disebabkan oleh penjualan batu bara yang anjlok 62,62% yoy menjadi US$ 74,98 juta. Hal ini seiring dengan pivot bisnis dari batu bara ke pengelolaan limbah.

Tercatat Pendapatan dari treatment dan pembuangan limbah naik lebih dari 11 kali lipat menjadi US$ 111,9 juta.

Sementara itu, beban pokok pendapatan mencapai US$266,14 juta, sehingga laba bruto turun menjadi hanya US$22,03 juta, jauh di bawah US$78,34 juta tahun lalu.

Secara keseluruhan, TBS mencatat rugi usaha sebesar US$11,31 juta, berbalik dari laba operasi US$92,61 juta pada kuartal III-2024.

Dari sisi arus kas, TBS juga mencatatkan tekanan. Arus kas dari aktivitas operasi defisit sebesar US$20,45 juta, berbanding terbalik dari posisi positif US$105,64 juta tahun sebelumnya. Sementara aktivitas investasi menyerap kas hingga US$296,39 juta,

Total aset TBS per akhir September 2025 turun menjadi US$805,7 juta dari US$893,7 juta pada akhir 2024. Sementara itu, total ekuitas perusahaan menyusut menjadi US$238,1 juta, turun dari US$436,7 juta pada akhir tahun lalu.

Adapun saham TOBA berada dalam tekanan dalam beberapa waktu terakhir. TOBA mengalami koreksi 31,73% dalam sebulan. Pada perdagangan hari ini, Rabu (29/10/2025), TOBA anjlok 15% ke level 850 hingga akhir sesi I.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]