Indonesia akan fokus pada penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha saat menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) yang akan digelar pada 15 April 2026.

Demikian ditegaskan Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Tri Tharyat, Jumat (13/2).

Forum tersebut akan menjadi ruang yang akan menghasilkan solusi ekonomi nyata bagi negara berkembang. "Marwah D-8 adalah ekonomi dan pembangunan. Fokus kita adalah kolaborasi konkret," ujar Tri.

Salah satu agenda utama dalam masa keketuaan Indonesia adalah penyelenggaraan D-8 Halal Expo yang akan menghadirkan lebih dari 100 exhibitor. Pemerintah pun menargetkan ajang ini menjadi panggung promosi produk halal nasional, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain pameran dagang, forum tersebut akan membuka peluang business matching serta mendorong perluasan pengakuan sertifikasi halal Indonesia melalui mekanisme mutual recognition agreement (MRA) antarnegara anggota. Melalui D-8, Indonesia ingin akses produk halal nasional ke pasar global semakin kuat.

"Selain sektor halal, Indonesia juga mendorong penguatan perdagangan melalui perluasan skema Preferential Trade Agreement (PTA) menjadi CEPA, yang mencakup peningkatan ekspor berbagai komoditas unggulan Indonesia, termasuk kelapa sawit (CPO), di pasar D-8," ujarnya

Dalam bidang ekonomi digital, penguatan sistem pembayaran digital akan berperan penting untuk mempermudah transaksi lintas negara anggota D-8. Pemanfaatan luas sistem pembayaran berbasis QR yang interoperable, seperti QRIS, di negara anggota D-8 dapat mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan perdagangan dan pariwisata. "Kita realistis, tidak berharap hasil langsung, tetapi setidaknya ada peta jalan kerja sama ekonomi digital yang lebih erat," jelas Tri.

Indonesia juga akan mengusulkan pembentukan D-8 Disaster Resilience Network dan D-8 Halal Economy Center sebagai warisan keketuaan. Dua inisiatif diharapkan memperkuat pertukaran informasi dan kerja sama antar anggota D-8 untuk mitigasi bencana dan pengembangan ekonomi halal, terutama mengingat mayoritas anggota D-8 rawan bencana dan merupakan negara dengan populasi muslim besar.

Dalam KTT mendatang, para pemimpin negara anggota akan menyepakati Jakarta Declaration sebagai arah kebijakan bagi seluruh negara anngota D-8 untuk sejumlah isu penting, seperti ekonomi biru, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan institusional.

Agenda Indonesia tidak berhenti pada pelaksanaan KTT, melainkan akan berlanjut melalui berbagai program ekonomi dan pembangunan hingga masa kepemimpinan berakhir pada 31 Desember 2027.

Pameran Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 resmi diluncurkan pada Rabu (14/1). Gelaran ini merupakan side event dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 8 Negara Berkembang (Developing Eight/D-8) 2026.

Pameran ini akan digelar di Senayan Tennis Indoor Jakarta pada April 2026 mendatang sebagai bentuk komitmen Indonesia mendorong ekonomi halal dan agenda kerja sama konkret antarnegara berkembang.

Melalui HEI 2026, Indonesia menargetkan dapat menjadi penghubung strategis ekonomi halal global dalam mewujudkan visi keketuaan Indonesia D-8, yakni Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity and Cooperation for Shared Prosperity.

CEO SkyConnection Aryo Wibisono sebagai penyelenggara HEI 2026 mengatakan pameran ini dirancang dengan berfokus terhadap output bisnis terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi negara-negara anggota.

"Kami merancang D-8 Halal Expo Indonesia 2026 dengan pendekatan ekosistem end-to-end. Fokus utama kami adalah business matching yang ketat dan terkurasi, agar setiap pertemuan menghasilkan kesepakatan bisnis konkret yang berdampak nyata bagi stabilitas ekonomi negara-negara anggota," ujar Aryo dalam konferensi pers, di Tower BSI, Jakarta Selatan, Rabu (14/1).

Pameran ini akan melibatkan pelaku dari berbagai sektor strategis, termasuk industri pangan halal, kosmetik, farmasi, jasa, manufaktur, teknologi digital, logistik, keuangan syariah, sampai pariwisata.

Aryo menjelaskan kegiatan ini memamerkan produk dengan model business to business (B2B) dan business to customer (B2C). Untuk model B2B diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha melakukan business matching.

"Jadi kami memang ada platform untuk business matching, dimana nanti peserta akan mendaftar dan akan dipertemukan dengan exhibitor yang dituju. Kemudian dari pendaftaran itu nanti akan diberikan kontaknya, kemudian mereka akan kontak langsung dan saat terjadi pameran, biasanya mereka akan bertemu langsung dengan exhibitor yang dimaksud," terangnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Ary Aprianto menyampaikan pameran HEI 2026 mempunyai peran strategis lebih dari sekadar ajang memamerkan produk halal Indonesia.

"Expo ini bukan sekedar pameran dagang, tetapi juga katalis untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan titik awal kolaborasi strategis yang dapat mengangkat kesejahteraan pelaku usaha, memperkuat posisi D-8 di peta ekonomi halal dunia, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi halal," ujar Ary.

Selain itu, Ketua Komite Tetap ICCD dan D-8 Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Mohamad Bawazeer mengatakan HEI 2026 menjadi pelang strategis bagi pengusaha nasional dan regional untuk menuju pasar internasional.

"Bagi pengusaha Indonesia, ini adalah pintu gerbang menuju pasar D-8 yang luas. Bagi pengusaha negara anggota D-8 lainnya, ini adalah kesempatan untuk bermitra dengan Indonesia untuk menyediakan kebutuhan produk halal dunia. Kita wujudkan kolaborasi nyata dari business to business untuk kemajuan bersama," ungkap Bawazeer.

Indonesia dan Pakistan mendorong percepatan perjanjian Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Republik Indonesia Dyah Roro Esti mengatakan Indonesia dan Pakistan terus memperkuat kemitraan strategis di bidang perdagangan dan ekonomi.

"Kami mendorong percepatan perluasan IP-PTA menjadi CEPA yang ditargetkan dapat diwujudkan pada 2027," kata Roro dalam pertemuan bilateralnya dengan Menteri Perdagangan Pakistan Jam Kamal Khan di sela rangkaian kegiatan Pakistan Edible Oil Conference (PEOC) ke-8 di Karachi, Pakistan, Jumat (9/1) dikutip dari Antara.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mengusulkan agar perundingan teknis dapat dimulai pada awal 2026, dengan memanfaatkan kemajuan perundingan Indonesia-Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA) sebagai fondasi.

"Perluasan kerja sama menuju CEPA akan memperkuat integrasi perdagangan barang, jasa, dan investasi secara lebih komprehensif serta berkelanjutan," ujar Roro.

Pertemuan bilateral itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pakistan pada Desember 2025, yang menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis guna memperdalam dan memperluas kerja sama perdagangan kedua negara.

Pada 2024, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Pakistan tercatat mencapai 4,1 miliar dolar AS dengan pertumbuhan sebesar 24,07 persen.

Sementara itu, dari Januari sampai dengan November2025, total perdagangan bilateral telah melampaui 3,6 miliar dolar AS, terutama didorong oleh kinerja ekspor Indonesia yang dominan dan menghasilkan surplus perdagangan yang signifikan.

Sejak berlakunya IP-PTA pada 2013, perdagangan bilateral kedua negara tercatat telah meningkat lebih dari dua kali lipat hingga melampaui 4 miliar dolar AS.

Dalam pertemuan bilateral itu juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembentukan Joint Trade Committee (JTC) antara Indonesia dan Pakistan.

JTC akan menjadi forum reguler untuk membahas peningkatan perdagangan bilateral, promosi dagang, pertukaran informasi, pengembangan UMKM, serta penyelesaian isu standar dan hambatan perdagangan.

Penandatanganan MoU tersebut menegaskan sinergi erat antara pemerintah dan pelaku usaha, khususnya di sektor minyak nabati dan industri berbasis pertanian.

"Minyak kelapa sawit tetap menjadi komoditas utama dalam hubungan dagang Indonesia-Pakistan," katanya.

Pakistan merupakan tujuan ekspor minyak sawit Indonesia terbesar ketiga di dunia, dengan nilai impor mencapai 2,77 miliar dolar AS pada 2024 atau sekitar 12 persen dari total ekspor sawit Indonesia.

Indonesia menegaskan bahwa kebijakan mandatori biodiesel B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak sawit ke Pakistan.

Dengan kapasitas produksi yang besar dan pertumbuhan rata-rata sekitar 5 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, Indonesia berkomitmen untuk menjaga pasokan yang stabil dan andal bagi Pakistan sebagai mitra strategis jangka panjang.

Indonesia juga menyambut baik penandatanganan MoU Edukasi Publik Minyak Sawit antara GAPKI dan Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA) serta Pakistan Vanaspati Manufacturers Association (PVMA) sebagai langkah bersama dalam mempromosikan informasi yang seimbang dan berbasis fakta mengenai minyak sawit berkelanjutan.

Selain itu, menurut Wamendag, Indonesia mengapresiasi operasionalisasi D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) oleh Pakistan sejak 1 Januari 2025.

Ke depan, Indonesia akan menjadikan perluasan D-8 PTA menjadi CEPA sebagai salah satu prioritas utama selama Keketuaan Indonesia di D-8 periode 2026-2027, dengan dukungan penuh dari Pakistan.