Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa proses penggabungan atau merger antar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terus mengalami penambahan dan hingga saat ini masih berlangsung. Konsolidasi tersebut menjadi sinyal penguatan struktur industri BPR di tengah upaya peningkatan daya tahan dan kualitas tata kelola perbankan daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan tren merger BPR menunjukkan perkembangan positif seiring dorongan penguatan industri yang telah dituangkan dalam roadmap pengembangan dan penguatan BPR-BPRS.

“Terkait dengan upaya konsolidasi BPR-BPRS dapat kami sampaikan bahwa proses penggabungan atau merger antara BPR terus mengalami penambahan dan masih berlangsung hingga saat ini,” ujar Dian dalam RDKB, dikutip Minggu (11/1/2026).

Menurut Dian, konsolidasi menjadi strategi penting untuk membentuk BPR dengan skala usaha yang lebih memadai, permodalan yang lebih kuat, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik.

OJK menilai konsolidasi juga akan memperkuat peran BPR-BPRS, termasuk BPR Syariah, serta memperbesar sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai penggerak perekonomian daerah.

Adapun, OJK sebelumnya sedang memproses penggabungan 226 BPR dan BPRS yang akan dikonsolidasikan menjadi 79 entitas BPR/BPRS.

“Hingga posisi 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR dan BPRS dari 130 entitas menjadi 45 entitas. Selanjutnya, saat ini sedang dilakukan proses penggabungan terhadap 226 BPR/BPRS menjadi 79,” ujar Dian dalam jawaban tertulis, Jumat (19/12/2025).

Deretan Daftar Merger hingga Konsolidasi BPR

Bisnis mencatat OJK telah mendorong beberapa BPR untuk melaksanakan merger, seperti penggabungan dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kabupaten Cirebon, yakni Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ).

Penggabungan ini merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin seluruh BPR daerah berada dalam satu kendali provinsi untuk memperkuat struktur industri keuangan mikro.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan kebijakan tersebut bukan sekadar penyatuan badan hukum, tetapi strategi regional untuk membentuk BPR yang lebih kuat dan efisien.

Menurut dia, konsolidasi diperlukan agar permodalan semakin solid, jangkauan layanan kredit meningkat, dan daya saing terhadap lembaga keuangan lain lebih baik.

"Dua BPR di Kabupaten Cirebon diarahkan untuk merger sesuai instruksi pemerintah provinsi. Tujuannya agar entitas tersebut lebih kuat dan tidak terpencar di tingkat kabupaten,” ujar Agus, Jumat (21/11/2025).

Agus menjelaskan pemerintah provinsi selama ini menjadi pihak yang aktif mendorong restrukturisasi perbankan daerah. Dengan pengelolaan berada di satu tangan, pola bisnis BPR dapat disinergikan sehingga tidak terjebak fragmentasi layanan seperti dalam model kepemilikan kabupaten/kota.

Langkah tersebut juga dinilai dapat mempermudah pengawasan dan memperkuat kemampuan permodalan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selanjutnya, tiga BPR yakni PT BPR Rejeki Insani dan PT BPR Dutabhakti Insani (Jawa Tengah), serta PT BPR Bina Kharisma Insani (Jawa Timur) akan digabungkan ke dalam PT BPR Bina Sejahtera Insani yang juga berbasis di Jawa Tengah.

Rencana penggabungan yang diumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia edisi 14 Juni 2025 ini berlandaskan POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS. Pasca-merger, PT Insani Investama akan menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan 93%, bernilai nominal Rp96,34 miliar.

Beberapa nama individu seperti Alex Iskandar Widjaja dan Herningsih, serta Koperasi Karyawan Insani, turut memperkuat struktur kepemilikan baru. Merger ini diharapkan membentuk entitas dengan permodalan lebih kuat, jaringan lebih luas, dan kapasitas pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku UMKM di wilayah Jawa.

Muhammadiyah pun ikut menorehkan langkah besar melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Matahari. Organisasi besar ini tengah menjajaki merger antar-BPRS di lingkungan internalnya sebagai bagian dari upaya membentuk Bank Umum Syariah (BUS) milik sendiri.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan keinginan umat untuk memiliki bank syariah sendiri sangat kuat, dan regulator memberikan dukungan penuh terhadap langkah tersebut.

“OJK sangat mendukung agar BPRS di lingkungan Muhammadiyah merger. Masyarakat Muhammadiyah ingin punya BUS sendiri,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025).

Dua BPRS di Yogyakarta dan Semarang kini menjadi pionir penjajakan. Seiring itu, melalui surat edaran bernomor 124/HIM/1.0/C/2025, Muhammadiyah menyerukan agar seluruh amal usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi otonomnya menempatkan dana di Bank Syariah Matahari, yang baru mengantongi izin OJK pada 18 Juni 2025.

Lalu, dua BPR di Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan merger untuk memenuhi modal inti minimum sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan PT BPR Kabalong Abdi Swadaya bergabung ke dalam PT BPR Wiranadi berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 88X, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Penyerahan salinan keputusan pemberian izin penggabungan kedua BPR dilakukan di kantor OJK Provinsi NTB, Kamis (20/3).

“Dengan penggabungan kedua BPR ini, diharapkan dapat secara cepat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat tools penerapan manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mendorong penguatan daya saing industri BPR/S di NTB,” jelas Rudi dari keterangan resminya, Selasa (25/3/2025). Dengan penggabungan tersebut, jumlah BPR/S di NTB menjadi 18 BPR dan tiga BPRS.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menegaskan bank perkreditan rakyat (BPR) akan memegang peran kunci dalam mendukung pembiayaan ekosistem pangan nasional.

Salah satunya melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Dukungan tersebut tidak hanya menyasar pembangunan fasilitas SPPG, tetapi juga menembus rantai pasok pangan yang menghidupi ribuan pelaku UMKM di empat daerah di kawasan tersebut.

Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menjelaskan, implementasi penuh MBG diproyeksikan berjalan mulai 2026, dan BPR akan menjadi salah satu kanal pembiayaan yang paling strategis.

"SPPG membutuhkan pasokan beras, telur, daging ayam, cabai, tomat, bawang, ikan, buah-buahan, sampai susu. Ini berlangsung setiap hari dan tidak bisa berhenti. Di situlah ruang bagi BPR untuk membiayai UMKM yang bergerak di sektor-sektor ini,” ujarnya di Kota Cirebon, Kamis (11/12/2025).

Pemerintah, lanjutnya, sengaja menempatkan UMKM sebagai motor penggerak ekosistem pangan, bukan konglomerat. Karena itu, BPR—yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat desa dan kecamatan—dipandang paling siap menggerakkan pembiayaan dari hulu hingga hilir.

Dengan pembiayaan yang tepat, BPR dapat menopang berbagai mata rantai produksi: peternak ayam, petelur, penggemukan sapi perah, petani hortikultura, pembudidaya ikan, hingga produsen susu. Mekanisme ini menciptakan dampak ekonomi yang jauh lebih luas ketimbang hanya memberikan kredit konsumtif.

"Bayangkan satu SPPG saja bisa menggerakkan puluhan hingga ratusan UMKM lokal. Jika Ciayumajakuning memiliki banyak SPPG, maka tensi ekonominya akan besar,” tambahnya.

Selain program pangan, BPR juga didorong untuk memperluas keterlibatan dalam pembiayaan FLPP atau perumahan bersubsidi, yang dinilai mampu menjaga stabilitas penyaluran kredit sekaligus menggerakkan sektor konstruksi di tingkat daerah.

Namun, Darwisman mengingatkan bahwa peran besar tersebut akan membawa konsekuensi tantangan. Masyarakat kini menuntut layanan BPR yang cepat, akurat, dan ramah—bahkan dituntut mampu menyamai kecepatan layanan rentenir atau “bank emok”, tetapi tetap menjaga kualitas dan tata kelola.

“BPR harus masuk ke layanan digital. Tanpa digitalisasi, BPR akan tertinggal dari fintech dan bank digital. Masyarakat tidak lagi menunggu proses lama,” katanya. Beberapa BPR di Jawa Barat mulai membangun infrastruktur digital, tetapi OJK menilai percepatannya masih harus digenjot.

Di sisi lain, risiko operasional dan risiko kredit diperkirakan meningkat seiring ketidakpastian ekonomi global pada 2026. Dunia masih dihadapkan pada dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan perdagangan yang berubah cepat.

Bahkan, kebijakan tarif Amerika Serikat era Trump yang kembali diperbincangkan beberapa waktu lalu ikut diantisipasi oleh regulator karena dapat memengaruhi kinerja ekspor Indonesia.

Meski begitu, OJK tetap optimistis ekonomi nasional 2026 akan bergerak positif. Akselerasi kemandirian pangan, industrialisasi nasional, serta peningkatan investasi swasta dinilai menjadi momentum penting.

“Indonesia sedang mempercepat swasembada pangan. Ini peluang besar bagi sektor BPR karena pembiayaan UMKM akan menjadi pilar utama,” kata Darwisman.

Ia menegaskan, kunci keberhasilan BPR ke depan adalah kemampuan memitigasi risiko secara ketat, memperbaiki kualitas layanan, serta adaptif terhadap perubahan teknologi. Tanpa itu, BPR akan sulit memanfaatkan peluang besar dari program MBG dan ekspansi UMKM pangan yang akan terjadi di Ciayumajakuning.

“Kalau BPR bisa masuk ke ekosistem pangan sejak awal, dampaknya luar biasa. BPR menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerah sekaligus mendukung program strategis nasional,” ucapnya.

Bisnis.com, CIREBON — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penggabungan dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kabupaten Cirebon, yakni Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ).

Penggabungan ini merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin seluruh BPR daerah berada dalam satu kendali provinsi untuk memperkuat struktur industri keuangan mikro.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan kebijakan tersebut bukan sekadar penyatuan badan hukum, tetapi strategi regional untuk membentuk BPR yang lebih kuat dan efisien.

Menurut dia, konsolidasi diperlukan agar permodalan semakin solid, jangkauan layanan kredit meningkat, dan daya saing terhadap lembaga keuangan lain lebih baik.

"Dua BPR di Kabupaten Cirebon diarahkan untuk merger sesuai instruksi pemerintah provinsi. Tujuannya agar entitas tersebut lebih kuat dan tidak terpencar di tingkat kabupaten,” ujar Agus, Jumat (21/11/2025).

Agus menjelaskan pemerintah provinsi selama ini menjadi pihak yang aktif mendorong restrukturisasi perbankan daerah. Dengan pengelolaan berada di satu tangan, pola bisnis BPR dapat disinergikan sehingga tidak terjebak fragmentasi layanan seperti dalam model kepemilikan kabupaten/kota. Langkah tersebut juga dinilai dapat mempermudah pengawasan dan memperkuat kemampuan permodalan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menilai BPR memiliki kontribusi penting dalam penggerak ekonomi lokal, termasuk di Cirebon yang memiliki konsentrasi UMKM cukup tinggi, mulai dari furnitur, rotan, batik hingga perdagangan kecil. Merger BKC dan BCJ dinilai dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan karena nasabah dari kedua BPR akan dilayani oleh satu entitas yang lebih besar. “Pelaku UMKM akan merasakan dampaknya langsung. Proses layanan lebih cepat, jaringan lebih luas, dan skala pembiayaan makin besar,” kata Agus.

Meski begitu, Agus mengakui proses merger membutuhkan langkah penyesuaian, seperti integrasi sistem teknologi, harmonisasi budaya kerja, serta penataan aset dan liabilitas. OJK bersama Bank Indonesia telah menyiapkan mekanisme pendampingan agar transisi berjalan tanpa gangguan. Konsolidasi, menurut Agus, diperlukan agar BPR daerah mampu bertahan dalam persaingan industri yang semakin ketat.

Dari sisi pemerintah daerah, merger BKC dan BCJ merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang mengatur bahwa satu Kuasa Pemilik Modal (KPM) hanya dapat membawahi satu lembaga keuangan.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, menegaskan penggabungan tersebut bukan karena kondisi kesehatan bank terganggu. “Semua pemerintah daerah harus menyesuaikan. Tidak hanya BPR, tetapi juga koperasi simpan pinjam dan berbagai lembaga keuangan lain harus dikonsolidasikan,” ujarnya.

Saat ini, proses merger masih berada dalam tahap kajian bersama OJK dan Bank Indonesia. Pemkab Cirebon dan Pemprov Jawa Barat juga masih membahas struktur kepemilikan pasca penggabungan. BKC saat ini sepenuhnya dimiliki Pemkab, sementara BCJ dimiliki Pemkab 55 persen dan Pemprov 45 persen. Keputusan akhir akan ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham setelah seluruh skenario dipertimbangkan.

Apabila proses merger rampung, entitas baru diperkirakan memiliki aset di atas Rp1 triliun. Penguatan aset tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi BPR sebagai penyedia pembiayaan utama UMKM di Cirebon dan membuka ruang ekspansi kredit yang lebih luas. Pemerintah daerah mengharapkan penggabungan ini dapat menjadi model konsolidasi BPR yang efektif di Jawa Barat serta memperluas inklusi keuangan di wilayah Cirebon.