SULSEL - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian banjir hingga kebakaran hutan dan lahan melanda empat daerah di Indonesia dalam periode 24 jam terakhir, Sabtu sampai dengan Minggu (13-14/6/2026) pukul 07.00 WIB.

Laporan pertama ialah kejadian Banjir yang melanda Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu (13/6). Peristiwa ini dipicu oleh hujan deras yang kemudian menyebabkan debit air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga. Wilayah terdampak yaitu Kelurahan Salubattang dan Pentojangan yang berada di Kecamatan Telluwanua.

"Hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Palopo, sebanyak 10 unit rumah dan satu hektar lahan perkebunan terendam dengan tinggi muka air (TMA) mencapai 30 sentimeter," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/6/2026).

Peristiwa selanjutnya yaitu angin kencang yang menerjang Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu (13/6). Lokasi terdampak ialah Desa Tanjung Kelit Kecamatan Bakung Serumpun. Sebanyak 80 unit rumah warga mengalami kerusakan, dengan rincian 14 unit rusak berat dan 66 unit rusak ringan.

"Angin tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga merusak dua fasilitas pendidikan. BPBD Kabupaten Lingga terus mengupayakan penanganan darurat dan berkoordinasi dengan perangkat daerah setempat," ujar Aam sapaan Abdul Muhari.

Berikutnya di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara. Fenomena angin kencang ini menyebabkan sebanyak 12 unit rumah warga yang berada di Desa Parbuluan IV Kecamatan Parbuluan mengalami kerusakan setelah diterjang angin kencang ini. Merespon hal ini, BPBD Kabupaten Dairi melakukan pendataan dan monitoring di lokasi terdampak.

Lihat video: Bencana Alam di Sulut, Banjir Sitaro Renggut Banyak Nyawa



Beralih ke Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lahan seluas 20 hektare yang berada di Desa Eimau dan Eilode Kecamatan Sabu Tengah terbakar.

"Hasil kaji cepat BPBD Kabupaten Sabu Raijua dan tim gabungan mengungkap penyebab kebakaran diduga berasal dari sisa pembakaran sampah, terbawa angin sehingga menyebar dan memicu kebakaran," kata Aam.

Merespon kejadian bencana yang terjadi, Aam mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, saat terjadi hujan deras dalam durasi lebih dari satu jam, masyarakat diharapkan berlindung di lokasi yang aman dan memperhatikan wilayah sekitar apabila terdapat tanda-tanda alam yang dapat berpotensi menjadi bencana turunan, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

"Selanjutnya apabila terjadi peristiwa angin kencang, warga agar tetap bertahan di dalam bangunan seperti rumah atau gedung lainnya. Apabila berada di luar rumah agar mencari tempat berlindung yang aman dan jauhi pohon serta baliho atau bangunan semi permanen lainnya," kata Aam.

Sementara itu, Aam juga mengingatkan masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan diharapkan agar tidak membakar sampah di lahan yang kering dan pastikan sampah yang terbakar telah padam tidak menyisakan bara atau api sekecil apapun.

"Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait agar melakukan penguatan personel dan peralatan serta rutin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan masih ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) , bencana paling dominan di Indonesia pada periode 11–12 Juni 2026. Provinsi di Sumatera dan Kalimantan tercatat titik api aktif yang terus ditangani tim gabungan.

“Kejadian baru yang menjadi perhatian BNPB adalah karhutla di Jambi yang masih dalam penanganan satgas gabungan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Sabtu (13/6/2026).

Hingga Kamis (11/6/2026), dia menyebutkan total luas lahan yang terbakar di Jambi mencapai 121,6 hektare. Lokasinya tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota yaitu Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, serta Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.

Dari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Sarolangun mencatat kebakaran terluas yakni 42,4 hektare, disusul Tanjung Jabung Barat 33,4 hektare, Batanghari 22,8 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 18,8 hektare. Pemerintah Provinsi Jambi masih menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 27 April hingga 30 November 2026.

“Saat ini tim Satgas Karhutla terus melakukan penanganan dan pemadaman di sejumlah titik api yang masih terpantau,” ucapnya.

Untuk di Riau, karhutla juga menjadi salah satu perhatian nasional. Sejak awal tahun 2026, total lahan terbakar di wilayah ini telah mencapai 15.220,34 hektare. Status siaga darurat karhutla masih diberlakukan hingga akhir November mendatang.

Di Aceh, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya masih dalam proses penanganan. Dari total 99 hektare lahan terbakar, sekitar 98,8 hektare telah ditangani, sementara sisanya masih dalam tahap pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul.

Di Kabupaten Aceh Barat, pemadaman juga masih berlangsung. Dari total 34,1 hektare lahan terbakar, penanganan dilakukan di Kecamatan Bubon dan Samatiga dengan dukungan helikopter water bombing dari BNPB.

“Hingga saat ini penanganan di Kecamatan Bubon telah mencapai sekitar 95 persen dari total area terdampak, sedangkan di Kecamatan Samatiga mencapai sekitar 60 persen,” ujar Abdul Muhari.

Selanjutnya di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar sejak awal tahun hingga 11 Juni 2026 tercatat mencapai 452,04 hektare atau bertambah sekitar satu hektare dari laporan sebelumnya. Pemerintah daerah masih menetapkan status siaga darurat karhutla hingga Oktober 2026.

Sejumlah wilayah lain seperti Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Utara masih berada dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat langkah penanganan, mitigasi, serta kesiapsiagaan untuk mencegah perluasan kebakaran.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa fenomena El Nino diprediksi mulai pertengahan 2026. BMKG pun mengingatkan agar waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Diketahui, El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Di Indonesia secara umum dampak dari El Nino adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan.

BMKG pun menegaskan bahwa karhutlah bukan sekedar api, tapi ancaman bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. El Nino berpotensi muncul pada semester kedua 2026. "BMKG memprediksi bahwa El Nino event akan mulai terjadi pada periode Mei-Juni-Juli 2026," ungkap BMKG dikutip dari media sosialnya, Senin (25/5/2026).

BMKG mengatakan kondisi ini memicu peningkatan risiko kekeringan, membuat lahan lebih kering dan mudah terbakar, sehingga potensi Karhutlah ikut meningkat. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah hotspot meningkat tajam saat El Nino. Pola ini terlihat jelas pada tahun 2015, dan kembali muncul di 2023.

Sementara hingga Mei 2026, BMKG mencatat hotspot masih relatif rendah, namun tren awal sudah mulai terbentuk. Sebaran titik panas menunjukkan pola yang konsisten. Wilayah Sumatra dan Kalimantan menjadi area dengan konsentrasi hotspot tertinggi, terutama pada lahan gambut yang rentan terbakar.

Lihat video: LIVE Kebakaran Hutan Melanda Palangkaraya



"Pada tahun-tahun El Nino, sebaran ini meluas dan semakin padat. Kondisi 2026 hingga saat ini, mulai menunjukkan kemunculan titik-titik awal di wilayah yang sama. Hotspot mulai terpantau, ini sinyal awal yang tidak boleh diabaikan," papar BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi karhutla. "Siap siaga dari sekarang, jangan membakar lahan, laporkan titik api, dan manfaatkan informasi cuaca dan iklim dalam praktek sehari-hari," imbaunya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Kamis (14/5/2026), pukul 07.00 WIB, hingga Jumat (15/5/2026), pukul 07.00 WIB. Dua kejadian yang baru dilaporkan yaitu angin kencang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Angin kencang terjadi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (14/5). Peristiwa yang terjadi pada malam hari, pukul 19.00 WIB, merusak 16 rumah keluarga dengan kategori rusak ringan," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melalui keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Sedangkan dua tempat usaha, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melaporkan rusak berat dan dua lainnya rusak ringan. Selain itu, bencana ini juga menumbangkan sembilan pohon, satu tower seluler dan satu jaringan transmisi listrik. BPBD melaporkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa angin kencang ini.

"Fenomena angin kencang ini dirasakan masyarakat di empat desa yang berada di Kecamatan Delanggu dan Polanharjo. Kejadian yang berlangsung bersamaan dengan hujan intensitas sedang hingga lebat telah direspons personel tim reaksi cepat BPBD, instansi terkait dan warga setempat," tuturnya.

Sementara itu, karhutla terjadi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Kamis (14/5). Insiden pada siang hari itu berdampak pada lahan seluas 1 hektare. Titik karhutla berada di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, pada hari itu juga api berhasil dipadamkan para petugas dari BPBD dan dinas terkait.

Pada perkembangan penanganan banjir di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis (14/5), BPBD dan warga telah menyelesaikan pembersihan sampah pascabencana. Banjir tersebut telah surut dan rumah warga yang terdampak masih dalam penanganan.

"Kejadian yang terjadi pada Jumat lalu (8/5) melanda 22 kelurahan di delapan kecamatan. Data terkini BPBD mencatat dua warga meninggal dunia dan 1.393 keluarga terdampak," terangnya.

Beralih pada penanganan gerakan tanah di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (14/5), BPBD setempat masih melakukan penanganan. Penanganan tersebut di antaranya beberapa titik jalan desa yang amblas. Pengerahan alat berat dari BBWS Citanduy telah tiba di lokasi untuk membersihkan material longsor di Desa Bingkeng.

"Gerakan tanah yang terjadi pada Selasa (12/5) berdampak pada dua desa di Kecamatan Dayeuh. Data yang dihimpun pada waktu itu tercatat 11 rumah warga rusak dan dua lainnya terancam. Kesebelas rumah rusak meliputi satu rumah rusak berat, tujuh rusak sedang dan tiga rusak ringan. Tidak ada laporan korban jiwa pada peristiwa ini," katanya.

Menyikapi masih adanya potensi bahaya hidrometeorologi basah, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat tetap waspada dan siap siaga. Pada hari ini (15/5) tiga wilayah Tanah Air masih berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat, seperti di Papua, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Sedangkan sejumlah besar daerah lain berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat.

"Ditinjau dari tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah, sejumlah wilayah pada kategori mudah dan sangat mudah terbakar. Wilayah-wilayah itu teridentifikasi pada sejumlah daerah di Pulau Jawa, Lampung dan sebagian kecil di Sumatera Utara dan Aceh," katanya.

RIAU - Polda Riau kembali memastikan pelaksanaan Riau Bhayangkara Run 2026 digelar pada Minggu, 19 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi salah satu event lari terbesar di Sumatera itu resmi diperkenalkan kepada publik melalui kegiatan launching di area Car Free Day Pekanbaru, Minggu (10/5/2026).

Mengusung tagline “Run With Purpose, Move Forward With Riau”, event tersebut tidak hanya menghadirkan olahraga lari semata, tetapi juga membawa pesan sosial, kampanye lingkungan, hingga ajakan membangun kepedulian bersama terhadap masa depan Provinsi Riau.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan Riau Bhayangkara Run bukan sekadar agenda olahraga tahunan, melainkan momentum membangun human solidarity dan environmental ethics di tengah masyarakat. “Masyarakat perlu memperkuat kesadaran kolektif menghadapi potensi musim kemarau panjang pada tahun 2026,” ujarnya.

Berdasarkan informasi BMKG, periode Juni hingga Agustus diperkirakan memasuki fase kemarau dan fenomena “Super El Nino” yang berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

“Oleh karena itu, dalam menyongsong Hari Bhayangkara ke-80, Polri mengajak seluruh masyarakat menyiapkan kesadaran ekologis. Kita harus bersama-sama menjaga alam, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutannya bagi anak cucu kita di masa depan,” kata Irjen Herry.

Lihat video: FANTASTIS! Polda Riau Berhasil Gagalkan Penyelundupan 29 Sabu Asal Malaysia



Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat mitigasi bencana melalui keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

“Saya tegaskan bahwa bumi ini hanya satu dan kita wajib menjaganya demi keberlanjutan bersama,” ujarnya.

Irjen Herry menilai olahraga dapat menjadi medium efektif untuk menyatukan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan penting terkait lingkungan, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

“Melalui Riau Bhayangkara Run, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang berlari, tetapi tentang bagaimana kita bergerak bersama menjaga Riau,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026 Kombes Pol Daniel Widya Mucharam mengatakan, event tersebut lahir dari semangat membangun kedekatan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan yang sehat, positif, dan berdampak.

Menurut Daniel, Provinsi Riau memiliki sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari karhutla, ancaman penyalahgunaan narkoba, hingga pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan satwa khas daerah seperti gajah Sumatera.

“Karena itu melalui Riau Bhayangkara Run 2026, kami ingin menghadirkan sebuah kegiatan yang bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki nilai sosial,” ujarnya.

Riau Bhayangkara Run 2026 akan menghadirkan tiga kategori utama yakni Half Marathon 21K nasional dan internasional, 10K, serta 5K. Start dan finish akan dipusatkan di Mapolda Riau.

Pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui website resmi riaubhayangkararun.com. Sementara pengambilan race pack dijadwalkan pada 17–18 Juli 2026 di Gelanggang Remaja Pekanbaru.

Wakil Ketua Pelaksana Kombes Pol Boy Jeckson Situmorang mengatakan, pihak panitia melakukan sejumlah penyempurnaan teknis dibanding tahun sebelumnya.

Mulai dari pengaturan parkir yang lebih luas, pengaturan arus peserta, penambahan pos medis, ambulans siaga di sejumlah titik, water station, hingga simulasi crowd flow untuk memastikan kenyamanan seluruh peserta. “Tahun ini fokus utama kami adalah aman, nyaman, tertib, dan profesional. Keselamatan peserta menjadi prioritas utama,” kata Boy.

Selain itu, event tersebut juga telah mengantongi sertifikasi World Athletics sehingga memenuhi standar internasional dalam pelaksanaannya.

Race Director Bhakti dari WG menjelaskan peserta nantinya akan mendapatkan jersey premium, timing chip, BIB sesuai kategori, medali finisher, serta merchandise sponsor.

Tahun lalu, Riau Bhayangkara Run sukses menyedot antusiasme 13 ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi salah satu event lari paling ramai di Sumatera.

Kesuksesan tersebut menjadi modal besar bagi Polda Riau untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih besar, lebih tertata, dan lebih profesional pada 2026.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mensupervisi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Langkah ini menindaklanjuti SK Gubernur Sumsel Nomor 235/KPTS/-SS/2026 yang menetapkan status siaga darurat bencana asap di wilayah tersebut sejak 22 April 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan pentingnya langkah preventif yang proaktif seiring prediksi masuknya musim kemarau dan pengaruh anomali iklim tahun 2026. Oleh karena itu, masyarakat dan pihak terkait perlu melakukan langkah pencegahan guna menghindari bencana demi kepentingan bersama.

“Musim Kemarau dan El Nino itu dua fenomena yang terpisah. Yang kita khawatirkan adalah ketika musim kemarau, fase El Nino-nya sedang aktif. Kondisi inilah yang terjadi pada tahun 2015, 2019, 2023, serta diprediksi mulai tahun 2026 ini. BMKG akan terus memantau agar prediksi ke depannya lebih akurat,” kata Faisal dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Secara umum, wilayah Sumatera Selatan membutuhkan perhatian ekstra karena menghadapi musim kemarau yang cenderung ‘bawah normal’ atau lebih kering tahun ini. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di wilayah tersebut akan terjadi pada Agustus 2026 mendatang.

Dalam pelaksanaan OMC, BMKG memanfaatkan data real-time tinggi muka air tanah di lahan gambut. Jika air tanah menurun pada posisi tertentu, tim Kedeputian Modifikasi Cuaca segera menyemai awan agar lahan tetap lembab dan tidak mudah terbakar. “BMKG akan terus memonitor, memprediksi, mendiseminasikan data, dan berkolaborasi dalam pelaksanaan OMC. Saat ini sinergi antarlembaga berjalan sangat baik dalam upaya penanganan karhutla,” jelas Faisal.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menjelaskan bahwa pihaknya memusatkan kegiatan OMC di Posko Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang mulai 5 hingga 14 Mei 2026. Hingga saat ini, tim gabungan telah menuntaskan 5 sorti penerbangan penyemaian awan dengan total waktu terbang selama 9 jam 45 menit.

Dalam operasi tersebut, tim menghabiskan total 5.000 kilogram bahan semai Natrium Klorida (NaCl). Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menanggung seluruh biaya operasi ini. Pelaksanaan OMC ini menunjukkan kerja sama solid antara BNPB, BMKG, dan Pangkalan TNI AU (Lanud) Sri Mulyono Herlambang, dengan dukungan PT Makson Sukses Pratama sebagai operator.

“Dalam eksekusi OMC di lapangan, kolaborasi antarlini berbasis data sangat dikedepankan agar penyemaian awan tepat sasaran, terutama untuk menjaga kondisi lahan gambut,” tambah Seto.

Melalui langkah mitigasi dan pelaksanaan OMC pemerintah optimistis dapat menekan risiko meluasnya titik api di wilayah Sumsel sedini mungkin melalui langkah mitigasi dan Operasi Modifikasi Cuaca yang tepat dan terukur. Pemerintah mengharapkan sinergi lintas sektor ini mampu menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap selama musim kemarau 2026.

JAKARTA - Menghadapi potensi musim kemarau yang lebih kering dan panjang akibat fenomena El Nino, Pemprov Sumatera Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun 2026 di Griya Agung, Palembang. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 berlangsung bertahap sejak April dengan puncak pada Agustus.

Sementara, fenomena El Nino diprediksi berkembang pada periode Juli hingga September 2026, yang berpotensi memperparah kondisi kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Apel siaga ini diikuti sekitar 1.600 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, instansi pemerintah, dunia usaha, serta kelompok masyarakat peduli api. Kegiatan ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.

Djamari menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Pengendalian karhutla harus dilakukan lebih dini, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas, dengan mengutamakan pencegahan sebelum api meluas.

Pemerintah juga resmi mereaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Nasional 2026 untuk memperkuat koordinasi, pengendalian, pemantauan, penegakan hukum, hingga komunikasi publik secara nasional.

Menurut dia, Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah strategis sekaligus rawan karhutla karena karakteristik lahan gambut, lahan mineral kering, serta riwayat kebakaran berulang.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Sumsel turun dari sekitar 15.422 hektare pada 2024 menjadi sekitar 5.939 hektare pada 2025 dan hingga April 2026 tercatat sekitar 79,95 hektare.

Pemerintah meminta seluruh kepala daerah, Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, dunia usaha, hingga masyarakat untuk memperkuat patroli terpadu, deteksi dini hotspot, kesiapan personel dan peralatan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Dunia usaha, khususnya pemegang konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, diminta menjadi bagian dari solusi dengan memastikan kesiapan sarana pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah operasional masing-masing.

APP Group bersama mitra pemasoknya di Sumatera Selatan turut berpartisipasi aktif dengan menampilkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, dan peralatan pemadaman, mulai dari Regu Penanggulangan Kebakaran (RPK) inti, Tim Reaksi Cepat (TRC), perangkat pemadam, drone pemantau titik api, Automatic Weather Station (AWS), kendaraan patroli, hingga sistem komunikasi terintegrasi. Pada kesempatan ini, helikopter APP Group juga melakukan patroli udara di sekitar lokasi apel sebagai bagian dari simulasi kesiapsiagaan.

Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata mengatakan, pihaknya bersama mitra pemasoknya di Sumatera Selatan mengedepankan pendekatan Integrated Fire Management (IFM) yang berfokus pada empat pilar utama yaitu pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan respons cepat.

“Melalui pendekatan Integrated Fire Management, kami memastikan seluruh upaya penanggulangan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan berbasis masyarakat, pemantauan berbasis teknologi, hingga kesiapan respons cepat di lapangan. Namun, kami meyakini bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan secara sendiri. Dibutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah, aparat, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Semangat gotong royong dan nilai-nilai luhur kebersamaan harus terus kita hidupkan agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ungkap Suhendra.

Upaya pencegahan di wilayah operasional mitra APP Group di Sumatera Selatan, khususnya di OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, dilakukan melalui program Desa Makmur Peduli Alam (DMPA) yang telah berjalan di 31 desa. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI/Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berjumlah 633 orang, melalui kegiatan patroli terpadu, sosialisasi, serta pengelolaan lahan tanpa bakar.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 814 kejadian bencana melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada periode 1 Januari hingga 24 April 2026. Dalam laporannya, kejadian bencana hidrometeorologi basah khususnya banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi.

“Jumlah kejadian bencana per tanggal 24 April 2026 tercatat sebanyak 814 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah Bencana hidrometeorologi 99,26% dan bencana geologi 0,74% dengan urutan bencana banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan gelombang pasang atau abrasi,” tulis BNPB dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

BNPB melaporkan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan total 384 kejadian. Disusul oleh cuaca ekstrem sebanyak 253 kejadian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 85 kejadian, serta tanah longsor sebanyak 72 kejadian. Selain itu, tercatat 8 kejadian gelombang pasang atau abrasi dan 6 kejadian kekeringan.

Untuk kategori bencana geologi, BNPB mencatat telah terjadi 5 kali gempa bumi dan 1 kali erupsi gunungapi selama periode hampir empat bulan pertama di tahun ini.

Rentetan bencana ini membawa dampak kemanusiaan yang signifikan. Data BNPB menunjukkan sebanyak 214 orang dinyatakan meninggal dunia, 13 orang hilang, dan 1.670 orang mengalami luka-luka. Dampak yang paling masif terlihat pada jumlah warga yang menderita dan harus mengungsi, yakni mencapai 2.352.265 jiwa.

Lihat video: CUACA EKSTREM MENGINTAI! Apakah Kita Siap Hadapi Bencana Hidrometeorologi?



Kerusakan materiil juga tercatat cukup besar. Sebanyak 8.962 rumah dilaporkan rusak, dengan rincian 1.661 rusak berat, 1.879 rusak sedang, dan 5.422 rusak ringan. Bencana juga merusak fasilitas publik, di antaranya 95 tempat ibadah, 52 jembatan, 43 bangunan satuan pendidikan, 35 fasilitas pelayanan kesehatan, dan 11 kantor pemerintah.

Secara geografis, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi. BNPB mencatat Jawa Tengah dengan angka kejadian terbanyak yakni 156 bencana, disusul Jawa Barat dengan 138 kejadian, dan Jawa Timur dengan 115 kejadian. Wilayah lain yang menunjukkan angka cukup tinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTT) dengan 53 kejadian.

KUTAI BARAT - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian bencana pada periode 21-22 April 2026. Hasil pencatatan menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian di Tanah Air.

Salah satu kejadian yang tercatat yakni peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kampung Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026). Api membakar satu hektare lahan perkebunan.

"BPBD Kabupaten Kutai Barat melaporkan bahwa satu hektare lahan perkebunan terbakar," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Dalam upaya penanganan kebakaran, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Kutai Barat mengerahkan tiga unit mobil ke lokasi kejadian. Kini ia menyebut api berhasil dipadamkan.

"Berdasarkan laporan terkini, api telah padam dan situasi aman terkendali," ucapnya.

Sementara itu, hujan lebat selama dua jam memicu Daerah Aliran Sungai (DAS) Welang meluap, yang mengakibatkan pemukiman warga di Kecamatan Kraton dan Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur teredam pada Selasa (21/4).

"Tercatat sebanyak 1.320 unit rumah terdampak. BPBD Kabupaten Pasuruan melakukan pendataan dan kaji cepat di lokasi kejadian. Hingga Rabu (22/4), banjir masih menggenangi rumah warga dengan ketinggian 10 hingga 60 sentimeter," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana pada periode 24 jam terakhir pada 17 hingga 18 Januari 2026. Kejadian bencana dilaporkan antara lain peristiwa angin kencang di Kabupaten Deli Serdang, banjir di Kota Tegal dan Jakarta, dan penambahan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Jumat (17/4), hujan disertai angin kencang melanda Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terjangan angin mengakibatkan tujuh unit rumah mengalami rusak ringan. Peristiwa ini juga mengakibatkan jaringan listrik di Desa Tanjung Anom padam.

"Sebanyak tujuh kepala keluarga atau 29 jiwa terdampak. Satu orang diantaranya mengalami luka ringan. Saat ini warga terdampak masih bertahan di rumah masing-masing," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (18/4/2026).

Sebagai langkah penanganan darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang melakukan giat gotong royong bersama pemerintah desa setempat dan memberikan bantuan permakanan kepada korban terdampak.

Selanjutnya, hujan dengan intensitas sedang pada hari Jumat (17/4) di Kota Tegal, Jawa Tengah, juga menyebabkan banjir di empat kelurahan di Kecamatan Marganda. Kelurahan terdampak yaitu Kelurahan Kalinyamat Kulon, Krandon, Cabawan, dan Kaligangsa.

"Warga terdampak sebanyak 17 kepala keluarga atau sejumlah 36 jiwa. Sembilan unit rumah dan sembilan akses jalan terdampak. Banjir yang terjadi pada pukul 04.30 WIB ini terpantau berangsur surut pada pukul 10.00 WIB," ungkap Aam sapaan Abdul Muhari.

Lihat video: BNPB Buka Jalan Terputus di Aceh Utara, Warga Bertahan dengan Kayu Gelondongan



Wilayah Daerah Khusus Jakarta turut mengalami banjir serupa pada Jumat (17/4) setelah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan meluapnya Kali Ciliwung pada pukul 01.30 WIB dini hari. Ketinggian air antara 30-90 sentimeter berdampak pada 251 unit rumah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Sebanyak 766 jiwa terdampak kejadian ini. BPBD DKI Jakarta melakukan pemantauan dan asesmen di lokasi terdampak. Pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB genangan air terpantau telah surut total," kata Aam.

Sementara itu, Aam mengungkapkan bahwa BNPB kembali menerima laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukamara pada Jumat (17/4).

Karhutla terjadi di Desa Sungai Cabang Barat. Luasan lahan terbakar pada peristiwa ini seluas 2,90 hektare. BPBD Kabupaten Sukamara gerak cepat melakukan pemadaman pada tipe permukaan jenis tanah mineral ini.

"Pemadaman dilakukan secara mekanis menggunakan kopyor dan jet shooter atau pompa punggung. Kejadian ini menambah total luasan lahan terbakar akibat karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah sejak awal Januari 2026 menjadi total seluas 379,76 hektare," ujarnya.

Dalam menghadapi masa peralihan musim ini, Aam mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi selama musim hujan seperti angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, banjir dan gelombang tinggi serta kemungkinan bencana geologi seperti gempa bumi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Masyarakat, kata Aam, juga tidak boleh lengah akan potensi risiko bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Untuk pencegahan terjadinya karhutla, warga diimbau untuk tidak membakar sampah, membuka lahan dengan pembakaran, serta memastikan padamnya bara saat membuang puntung rokok.

"Selalu siapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan dan senantiasa pantau pembaruan informasi dari sumber resmi dan terpercaya, seperti BNPB, BPBD dan BMKG," imbaunya.

KALTENG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lahan seluas 379,76 hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng) dilanda kebakaran sejak Januari 2026. Jumlah luas lahan yang terbakar ini kembali bertambah akibat terjadinya peristiwa kebakaran di Kabupaten Sukamara pada Jumat, 17 April 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari menjelaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Desa Sungai Cabang Barat, Sukamara itu terjadi pada lahan seluas 2,90 hektare.

"Kejadian ini menambah total luasan lahan terbakar akibat karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah sejak awal Januari 2026 menjadi total seluas 379,76 hektare," jelas Abdul Muhari, Sabtu (18/4/2026).

Abdul mengatakan BPBD Sukamara bergerak cepat untuk melakukan operasi pemadaman saat si jago merah mengamuk. Abdul memastikan kebakaran itu juga telah berhasil dipadamkan. "Pemadaman dilakukan secara mekanis menggunakan kopyor dan jet shooter atau pompa punggung," imbuh Abdul.

Atas peristiwa ini, BNPB mengimbau warga untuk tidak lengah akan potensi risiko bencana hidrometeorologi kering. Sejalan dengan ini, ia juga mengimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah hingga memastikan tidak membuang puntung rokok sembarangan.

Lihat video: Indonesia Darurat Karhutla, Jangan Sampai Peristiwa Karhutla 2015 Terjadi Lagi

"Masyarakat juga tidak boleh lengah akan potensi risiko bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Untuk pencegahan terjadinya karhutla, warga diimbau untuk tidak membakar sampah, membuka lahan dengan pembakaran, serta memastikan padamnya bara saat membuang puntung rokok," tandas dia.

BOGOR - Penguatan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih menjadi kunci utama dalam pengendalian kebakaran hutan , khususnya di kawasan gambut yang memiliki karakteristik kompleks dan berisiko tinggi. Hal tersebut disampaikan Wamenhut Rohmat Marzuki saat membuka kegiatan 2nd Training of Trainers for Forest Fire Suppression in Peatland yang diselenggarakan di Bogor dan Sumatera Selatan pada 13–24 April 2026, dengan melibatkan peserta dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, dan Kamboja.

Program pelatihan ini merupakan bagian dari inisiatif Forest Fire Management in Asia (FFMA) yang dikembangkan Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) bersama Kementerian Kehutanan. Program ini mendapat dukungan Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Korea Forest Service serta IPB University. Kemarau 2026 Lebih Kering, BMKG Ingatkan Potensi Lonjakan Hotspot Karhutla

“Pengelolaan kebakaran hutan yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan peralatan dan teknologi, tetapi harus ditopang oleh keterampilan serta kesiapan sumber daya manusia yang terlatih dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan,” kata Rohmat.

Menurut dia, pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas teknis sekaligus memperkuat koordinasi lintas negara dalam menghadapi kebakaran hutan yang bersifat regional. Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga membuka peluang kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik antarnegara di kawasan ASEAN.

“Selain meningkatkan kapasitas individu, pelatihan ini juga diharapkan dapat membangun jaringan pelatih regional (regional trainer network) yang mampu mereplikasi pengetahuan di masing-masing negara. Dengan demikian memperkuat sistem pelatihan dan kelembagaan pengendalian kebakaran gambut secara berkelanjutan serta memperluas jejaring regional,” imbuhnya.

Perwakilan International Tropical Peatlands Center (ITPC), Ayu Dewi Utari menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam pengelolaan gambut sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan. “Pengelolaan gambut untuk mencegah kebakaran hutan harus dilakukan secara terintegrasi melalui rewetting, revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat dalam satu kesatuan hidrologi gambut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ayu menegaskan keberhasilan restorasi gambut sangat bergantung pada pendekatan yang menyeluruh dalam satu kesatuan hidrologi gambut (KHG). Menurut dia, restorasi yang dilakukan secara parsial tidak akan efektif dalam menjaga keseimbangan air di dalam ekosistem gambut dan berpotensi menyebabkan kekeringan yang memicu kebakaran gambut.

Ia menambahkan ITPC berperan sebagai platform kolaborasi internasional yang mendorong pertukaran pengetahuan berbasis sains, penguatan kapasitas, serta kerja sama antarnegara dalam pengelolaan gambut tropis. “ITPC hadir untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan gambut didukung oleh data yang kredibel, analisis ilmiah, serta kolaborasi global yang kuat,” katanya.

Kepala Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Kementerian Kehutanan (pengampu/mitra AFoCO secretariat di Indonesia) Gun Gun Hidayat menjelaskan Kementerian Kehutanan mendorong Sekretariat Interim ITPC untuk semakin aktif berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan gambut dalam konteks penanganan kebakaran hutan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelibatan ITPC dalam forum ini diperkuat untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif berbasis pengalaman dan praktik terbaik di tingkat nasional maupun internasional.

Kementerian Kehutanan menilai peran ITPC menjadi semakin strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas teknis serta pemahaman lintas negara dalam pengelolaan ekosistem gambut. “Kami mendorong Sekretariat Interim ITPC untuk terus berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait gambut, karena pengalaman dan modalitas yang dimiliki ITPC mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai karakteristik dan perilaku gambut, khususnya dalam kaitannya dengan penanganan kebakaran hutan,” ujar Gun Gun. Indonesia-FAO Perkuat Kerja Sama, Fokus Gambut, Mangrove, dan Hutan Adat

Menurut dia, penguatan peran ITPC diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan strategi penanganan kebakaran gambut yang lebih efektif, berbasis sains, serta adaptif terhadap kondisi lapangan. Pelatihan dirancang melalui pendekatan terpadu yang menggabungkan pembelajaran di kelas, simulasi, dan praktik lapangan guna meningkatkan kesiapsiagaan operasional dalam penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk pemahaman terhadap karakteristik kebakaran gambut seperti fenomena pembakaran bawah permukaan (underground smouldering) serta pengelolaan air melalui teknik rewetting.

Kegiatan ini merupakan bagian dari fase utama (Main Phase 2026–2030) FFMA yang bertujuan membangun sistem pelatihan yang lebih terstruktur, terinstitusionalisasi, dan dapat direplikasi di berbagai negara. Selain memperkuat kapasitas individu, program ini juga menghasilkan keluaran strategis berupa modul pelatihan komprehensif, laporan pelaksanaan, serta policy brief yang dapat menjadi rujukan dalam penguatan kebijakan dan kelembagaan pengendalian kebakaran gambut di tingkat nasional maupun regional.