REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (BTN) membuka opsi pembiayaan rumah dengan tenor hingga 40 tahun guna menjaga keterjangkauan cicilan di tengah harga rumah yang terus naik. Skema itu disiapkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dan target Swasembada Papan 2045.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan tenor panjang dibutuhkan agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, tetap mampu membeli rumah. "Salah satu solusi realistis yang ditawarkan adalah penyediaan pembiayaan murah dengan tenor jangka panjang, mulai dari 20, 30, hingga 40 tahun,” ujar Nixon dalam peluncuran buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Nixon, tantangan utama sektor perumahan saat ini bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memastikan cicilan tetap terjangkau bagi masyarakat. “Challenge-nya bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat,” katanya.

Peluncuran buku tersebut turut dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus penulis buku, Fahri Hamzah. Dalam kesempatan itu, Fahri menyoroti masih besarnya persoalan backlog perumahan di Indonesia yang mencapai sekitar 10 juta hingga 12 juta unit. Selain itu, sekitar 20 juta warga masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Fahri menilai program 3 juta rumah bukan sekadar proyek properti, melainkan bagian dari transformasi besar ekonomi dan sosial masyarakat. “Swasembada papan adalah harga mati jika kita ingin membangun fondasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat ke depan,” ujar Fahri.

Sementara itu, Hashim mengatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi besar agar program 3 juta rumah benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. “Fokus kami jelas, memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Hashim.

BTN menilai sinergi antara pemerintah, pengembang, dan lembaga pembiayaan menjadi kunci agar target penyediaan rumah rakyat dapat tercapai hingga 2045.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kredit perumahan PT Bank Tabungan Negara atau BTN hampir menembus Rp3 triliun hingga pertengahan Mei 2026. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan penyaluran pembiayaan terbesar, terutama untuk mendukung pembangunan rumah oleh pengembang.

BTN mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp2,97 triliun hingga 18 Mei 2026. Nilai itu terdiri atas KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand Rp987 miliar.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan kebutuhan rumah masyarakat harus diimbangi dengan kesiapan proyek dari pengembang agar penyaluran pembiayaan berjalan efektif.

“KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah,” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

BTN mencatat penyaluran KPP Supply sudah mencapai sekitar 33 persen dari target tahun ini sebesar Rp6 triliun. Sementara KPP Demand telah menyerap sekitar 25 persen dari kuota Rp4 triliun.

Secara nasional, Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penyaluran KPP Supply. Wilayah tersebut dinilai masih memiliki kebutuhan tinggi terhadap pembangunan rumah baru, terutama di kawasan penyangga perkotaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivitas liburan masyarakat mulai dilirik sebagai sumber pertumbuhan baru industri perbankan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank Tabungan Negara kini membidik transaksi wisatawan lewat kerja sama digitalisasi pembayaran dengan PT Mitra Kasih Perkasa (MKP), pengelola sejumlah pelabuhan dan destinasi wisata di Bali.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perubahan kebiasaan masyarakat yang semakin mengandalkan transaksi digital membuat sektor wisata menjadi pasar potensial bagi perbankan. Menurut dia, aktivitas wisata memiliki lalu lintas transaksi tinggi karena wisatawan membutuhkan pembayaran cepat dan praktis selama perjalanan.

“Wisatawan tentu maunya transaksi cepat dan tidak antre panjang,” kata Nixon dalam penandatanganan kerja sama BTN dan MKP di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Lewat kerja sama tersebut, BTN akan mengintegrasikan layanan pembayaran dan pembelian tiket wisata melalui aplikasi Bale by BTN. Sistem itu diterapkan di sejumlah titik wisata dan pelabuhan di Bali seperti Sanur, Serangan, Nusa Penida, Nusa Ceningan, hingga Desa Wisata Penglipuran.

BTN melihat sektor wisata sebagai peluang bisnis baru di tengah meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai di masyarakat. BTN menilai pertumbuhan transaksi wisata akan terus meningkat seiring naiknya mobilitas masyarakat dan tren pembayaran digital selama liburan.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mempercepat transformasi layanan kredit dengan meluncurkan Loan Factory untuk mempercepat proses pengajuan KPR. Sistem ini ditargetkan memangkas waktu proses dari rata-rata sekitar enam hari kerja menjadi lebih singkat.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, sistem ini menjadi bagian dari upaya perseroan membangun mesin pertumbuhan kredit yang tetap menjaga kualitas risiko. “Kalau hanya tumbuh tanpa kualitas, itu tidak acceptable. Tapi kalau kualitas bagus tanpa pertumbuhan, itu juga tidak cukup,” kata Nixon dalam sambutannya saat peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, Loan Factory dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses kredit dalam satu sistem terpusat, mulai dari input data, verifikasi, analisis, hingga persetujuan dan pencairan. Dengan model ini, BTN ingin menghapus proses yang sebelumnya tersebar di cabang dan regional.

BTN mencatat, dalam kondisi normal perseroan memproses sekitar 1.000 aplikasi KPR per hari. Karena itu, standardisasi proses dinilai penting agar keputusan kredit lebih konsisten dan terukur. “Kalau mengandalkan cara kerja masing-masing orang, itu berbahaya. Dalam skala sebesar ini, proses harus terstandarisasi,” ujarnya.

Dari sisi operasional, Direktur Operations BTN I Nyoman Sugiri Yasa menyebut integrasi ini membuat proses lebih efisien dan mudah dipantau. Alur kerja yang sebelumnya tersebar kini dipusatkan sehingga tata kelola dokumen dan underwriting lebih rapi.

Sementara itu, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menilai transformasi ini merupakan kelanjutan dari evolusi sistem kredit BTN, dari desentralisasi, lalu regionalisasi, hingga kini menjadi terpusat berbasis proses.

Menurut dia, pendekatan baru tersebut memperkuat akurasi keputusan kredit sekaligus menekan risiko. BTN juga mulai mengembangkan pemanfaatan teknologi seperti decision engine dan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses analisis.

Sebagai anak usaha BTN, Bank Syariah Nasional (BSN) menyatakan akan menjadikan Loan Factory sebagai model atau pilot project dalam penguatan proses bisnis pembiayaan syariah.

“Ini suatu inovasi di level induk kami yang memang akan kami jadikan model. Nanti beberapa learning dari BTN ini akan kami implementasikan kembali ke BSN,” ujar Wakil Direktur Utama BSN Arga M. Nugraha.

Ia menambahkan, implementasi di BSN akan disesuaikan dengan fase transformasi yang sedang berjalan di internal perseroan, termasuk perbaikan proses pembiayaan dan penguatan sinergi dalam grup.

Dengan Loan Factory, BTN berharap ekspansi kredit perumahan bisa lebih cepat, namun tetap dalam koridor kehati-hatian. “Pertumbuhan harus meningkat, tapi kualitas juga harus tetap terjaga,” kata Nixon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menegaskan tetap menjadi penopang utama Bank Syariah Nasional (BSN) setelah pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN. Dengan aset BSN yang naik menjadi sekitar Rp71,3 triliun usai spin-off, BTN sebagai induk menargetkan BSN dapat mengejar aset di atas Rp100 triliun dalam dua tahun.

Direktur Consumer Banking BTN sekaligus Kuasa Pemegang Saham Pengendali BSN, Hirwandi Gafar, menyatakan kinerja UUS BTN selama beberapa tahun terakhir memberi landasan kuat bagi BSN sebagai entitas baru. Pertumbuhan aset yang solid ini menegaskan UUS BTN memiliki fundamental bisnis yang kuat untuk melangkah ke fase berikutnya.

“Sejalan dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK No 12 Tahun 2023, pemisahan UUS BTN menjadi Bank Umum Syariah bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga momentum strategis. Dengan aset yang telah melebihi persyaratan minimum dan dukungan kajian konsultan independen, BTN memilih untuk melakukan spin-off UUS BTN ke dalam entitas Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai anak perusahaan BTN,” kata Hirwandi di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Aset UUS BTN sebelumnya mencapai Rp60,56 triliun pada Desember 2024 dan meningkat menjadi Rp68,36 triliun pada September 2025. Per November 2025, aset BSN tercatat sekitar Rp69 triliun sebelum naik menjadi Rp71,3 triliun setelah finalisasi pelimpahan aset yang ditetapkan dalam RUPSLB BSN pada 19 November 2025.

Dengan basis aset tersebut, BTN melihat peluang BSN untuk tumbuh lebih agresif sebagai bank syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia. Dukungan BTN sebagai induk mencakup permodalan, sinergi jaringan, dan pengembangan produk agar pembiayaan syariah bisa menjangkau lebih banyak nasabah.

Hirwandi menegaskan posisi BTN sebagai pemegang saham pengendali akan dimanfaatkan untuk memastikan pertumbuhan BSN tetap berimbang dengan bisnis konvensional. “Sebagai induk, BTN memiliki posisi kuat untuk mendukung penguatan BSN. Sinergi BTN dan BSN akan menciptakan pertumbuhan berimbang antara bisnis konvensional dan syariah. Sekaligus memperkuat citra BTN sebagai grup perbankan nasional yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada sustainability banking,” kata Hirwandi.

Sinergi BTN dan BSN ini diharapkan tidak hanya memperkuat pangsa pasar perbankan syariah, tetapi juga memberi alternatif layanan keuangan syariah bagi masyarakat di berbagai segmen. Dengan target aset di atas Rp100 triliun, realisasi ekspansi BSN dalam dua tahun ke depan akan banyak ditopang oleh kapasitas dan dukungan BTN sebagai induk usaha.