JAKARTA - Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) dinilai menjadi salah satu faktor penting yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026. Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan kontribusi tersebut terutama datang dari kelompok BUMN berkapitalisasi besar atau blue chips yang masih mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

"Menurut saya sebagian besar kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi masih didominasi blue chips BUMN seperti Himbara yang mendorong transaksi ekonomi tumbuh," ujar Toto di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Toto menjelaskan bank-bank Himbara berperan dalam menjaga likuiditas dan pembiayaan ekonomi nasional yang menjadi motor penting pertumbuhan konsumsi dan investasi. Toto melanjutkan, sebagian besar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masih berasal dari sejumlah BUMN besar yang memiliki peran strategis di sekto energi, telekomunikasi, dan pertambangan.

"MIND ID yang kontribusi ekspor dan penerimaan valas tinggi, serta menumbuhkan bisnis hilirisasi," sambung Toto.

Menurut Toto, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa dari sektor tambang melalui Mind ID turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Selain itu, Toto menilai peran PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia juga sangat signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, kedua perusahaan pelat merah tersebut mampu menciptakan efek berganda melalui penguatan sektor energi dan konektivitas digital yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi modern. Namun demikian, Toto menilai kontribusi BUMN secara keseluruhan masih belum optimal karena pertumbuhan masih bertumpu pada kelompok perusahaan besar saja.

"Hal ini menggambarkan peran BUMN lainnya di luar kelompok blue chips tidak optimal," lanjut Toto.

Ia menambahkan kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional seharusnya dapat lebih besar apabila investasi di sektor hilir dengan nilai tambah tinggi dipercepat. Salah satu contohnya adalah pengembangan industri baterai kendaraan listrik melalui konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC).

“Kontribusi BUMN bisa lebih tinggi apabila mereka bisa lebih banyak investasi di hilir dengan nilai tambah lebih tinggi. Misal, percepatan pembangunan pabrik baterai EV oleh konsorsium IBC yang didominasi BUMN, maka kontribusi perusahaan negara bisa lebih besar," ucap Toto.

Toto juga menyinggung peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang saat ini masih fokus melakukan pembenahan internal dan restrukturisasi sejumlah BUMN. Menurut dia, kondisi tersebut membuat perusahaan-perusahaan BUMN yang menonjol masih berasal dari sektor-sektor unggulan lama.

"Setelah ada Danantara, BUMN yang berkibar relatif ada di sektor blue chips saja. Danantara juga di periode ini sibuk dengan restrukturisasi, misal Garuda atau beberapa BUMN Karya," kata Toto. tolong ganti dua paragraf di atas dengan kalimat lain tapi esensinya sama

Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) disebut menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026. Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menilai kontribusi terbesar masih berasal dari BUMN berkapitalisasi besar atau kelompok blue chips yang mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

“Menurut saya, pendorong utama pertumbuhan ekonomi masih berasal dari BUMN blue chips seperti Himbara yang menopang peningkatan transaksi ekonomi,” ujar Toto di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Toto menjelaskan, bank-bank Himbara memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas sekaligus menyalurkan pembiayaan bagi perekonomian nasional, sehingga mampu mendukung pertumbuhan konsumsi dan investasi. Ia juga menilai sejumlah BUMN besar di sektor energi, telekomunikasi, dan pertambangan masih menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“MIND ID memiliki kontribusi besar terhadap ekspor dan penerimaan devisa, sekaligus mendorong pengembangan industri hilirisasi,” kata Toto.

Menurut Toto, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa dari sektor tambang melalui Mind ID turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Selain itu, Toto menilai peran PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia juga sangat signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Ia mengatakan, kedua BUMN tersebut mampu menciptakan multiplier effect melalui penguatan sektor energi dan konektivitas digital yang kini menjadi fondasi penting pertumbuhan ekonomi modern. Meski begitu, Toto menilai kontribusi BUMN secara keseluruhan masih belum maksimal karena pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar saja.

“Kondisi ini menunjukkan peran BUMN di luar kelompok blue chips masih belum optimal,” ujarnya.

Toto menambahkan, kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebenarnya dapat meningkat apabila investasi di sektor hilir bernilai tambah tinggi dipercepat. Salah satu contohnya ialah pengembangan industri baterai kendaraan listrik melalui konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC).

“Kontribusi BUMN bisa lebih besar apabila investasi di sektor hilir dengan nilai tambah tinggi diperluas. Misalnya, percepatan pembangunan pabrik baterai EV oleh konsorsium IBC yang mayoritas diisi BUMN dapat meningkatkan peran perusahaan negara dalam ekonomi,” jelas Toto.

Toto juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang saat ini masih fokus melakukan pembenahan internal dan restrukturisasi sejumlah perusahaan pelat merah. Menurut dia, kondisi tersebut membuat BUMN yang tampil dominan masih berasal dari sektor-sektor unggulan lama.

“Sejak hadirnya Danantara, BUMN yang menonjol masih didominasi sektor blue chips. Saat ini Danantara juga masih fokus pada restrukturisasi, seperti Garuda dan beberapa BUMN karya,” tutup Toto.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan para buruh tidak perlu lagi mengeluarkan sebagian besar penghasilan untuk biaya kontrak tempat tinggal. Hal itu disampaikan dalam peringatan May Day yang digelar di Monas, Jumat (1/5/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti kondisi buruh yang harus mengalokasikan sekitar 30% penghasilan untuk biaya sewa tempat tinggal. Ia berjanji akan mengalihkan beban tersebut menjadi cicilan kepemilikan rumah.

“Saudara-saudara, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30% untuk kontrak. Nanti kita akan yakinkan saudara akan miliki rumah tersebut,” ujar Prabowo.

Ia menjelaskan, pemerintah akan menyiapkan skema cicilan rumah jangka panjang yang fleksibel, mulai dari 20 tahun hingga maksimal 40 tahun, agar terjangkau bagi buruh.

"Jadi yang tadi 30% untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri, cicilnya 20 tahun, kalau gak bisa, 25 tahun kalau belum lunas 25 tahun, cicil 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun," lanjutnya.

Lihat video: KONDISI TERKINI: Ribuan Ojol dan Buruh Kepung Jakarta di May Day 2026

Selain itu, Prabowo juga menyoroti tingginya bunga pinjaman yang selama ini membebani masyarakat kecil. Ia mengklaim telah menginstruksikan bank-bank milik negara untuk menyalurkan kredit dengan bunga rendah.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Indonesia, kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% setahun,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengumumkan rencana pembangunan satu juta rumah setiap tahun. Program ini, menurutnya, tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Kita juga saya perintahkan tadi sudah saya umumkan kita akan membangun 1 juta rumah dan kita akan berjuang segera kita bangun 1 juta rumah ini. Ini akan menghasilkan pekerjaan yang banyak. Bayangkan, 1 rumah butuh 5 orang pekerja berarti tiap tahun mungkin kita bisa ciptakan jutaan lapangan kerja," pungkasnya.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI berhasil mencatat laba bersih Rp15,5 triliun di kuartal I 2026. Laba ini naik 13,74% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja tersebut ditopang pertumbuhan pendapatan bunga yang mencapai Rp52,83 triliun, naik 5,94% secara tahunan. Di saat yang sama, beban bunga justru turun 9,31 persen menjadi Rp12,68 triliun, sehingga memperlebar margin bunga bersih bank.

“Dengan fundamental bisnis yang tetap kuat di tengah dinamika industri, didukung oleh pertumbuhan kredit yang selektif, penurunan biaya dana yang semakin efisien, serta kualitas aset tetap terjaga, BRI berhasil mencatatkan laba bersih pada triwulan I 2026 sebesar Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7 persen secara year-on-year,” kata Direktur Utama BRI, Hery Gunardi dalam konferensi pers kinerja BRI TW 1, Kamis (30/4/2026).

Transformasi BRIVolution Reignite Perkuat Sumber Pertumbuhan Baru, Laba Anak Usaha BRI Rp10,38 T



Dari sisi penyaluran kredit, BRI membukukan total kredit dan pembiayaan sekitar Rp1.497 triliun secara konsolidasi per Maret 2026, tumbuh sekitar 13 persen dibandingkan tahun lalu. Penyaluran ini antara lain ditopang Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp47,09 triliun kepada sekitar 947 ribu nasabah. Selain itu, pembiayaan perumahan melalui skema FLPP mencapai Rp17,13 triliun untuk sekitar 125 ribu debitur.

Pertumbuhan kredit tersebut berdampak langsung pada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor perumahan yang menjadi fokus utama pembiayaan BRI. Akses pembiayaan yang lebih luas membuka peluang ekspansi usaha dan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Namun, di tengah ekspansi itu, kualitas kredit menunjukkan tekanan. Rasio kredit bermasalah (NPL) bruto naik menjadi 3,31% dari sebelumnya sekitar 3 persen. Sementara NPL net juga meningkat menjadi 1,01%. Kenaikan ini mencerminkan risiko yang ikut membesar seiring agresivitas penyaluran kredit.

Dari sisi pendanaan, BRI menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.555 triliun, tumbuh 9,4 persen secara tahunan. Komposisi dana murah atau CASA tercatat mencapai 68,1%, menunjukkan dominasi dana berbasis tabungan dan giro yang lebih efisien.

Likuiditas bank juga masih terjaga, meski rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) meningkat menjadi 87,66 persen. Kenaikan ini menandakan fungsi intermediasi yang semakin kuat, meski ruang likuiditas menjadi lebih terbatas.

Sementara itu, total aset BRI tercatat mencapai sekitar Rp2.249 triliun secara konsolidasi per Maret 2026, tumbuh lebih dari 7 persen dibandingkan tahun lalu.

Secara keseluruhan, kinerja BRI menunjukkan ekspansi yang tetap agresif di sektor riil, terutama UMKM dan perumahan. Namun, peningkatan risiko kredit menjadi catatan, di tengah tekanan ekonomi yang masih memengaruhi kemampuan bayar sebagian debitur.

JAKARTA - BRI Insurance menyerahkan pembayaran klaim asuransi alat berat senilai Rp1,4 miliar kepada nasabah di Kabupaten Pinrang. Penyerahan klaim tersebut dilaksanakan di Kantor Cabang BRI Pinrang.

Klaim diberikan kepada nasabah atas nama Ulfa Mutmainnah atas kerusakan alat berat yang terjadi di wilayah pertambangan. Penyerahan tersebut turut didampingi Pimpinan Cabang BRI Pinrang Agus Setiyono, SBM Zulfikar, SOK Aty Kusmiati, serta tim BRI Insurance.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BRI Insurance yang telah membayarkan klaim asuransi atas kerusakan alat berat yang kami miliki. Proses klaimnya mudah dan responsnya cepat,” ujar Ulfa, Selasa (3/3/2026).

Pimpinan Cabang BRI Pinrang, Agus Setiyono juga menyampaikan apresiasi atas penyelesaian klaim tersebut. Menurutnya, pembayaran klaim memberikan manfaat bagi nasabah maupun BRI, sekaligus menegaskan pentingnya asuransi kerugian karena risiko dapat terjadi kapan pun dan di mana pun.

Peristiwa kerusakan alat berat itu terjadi pada 1 Juli 2025 di Desa Tumbang Tuan, Kalimantan Tengah. Saat itu, alat berat terperosok ke sungai akibat tanah yang amblas.

Pimpinan MRO BRI Insurance Parepare, Yulia Asniar menyatakan pembayaran klaim tersebut menjadi bukti efektivitas produk perlindungan alat berat dalam membantu pemulihan operasional bisnis nasabah.

Lihat video: Bersyukur usai Panen, Petani di Pinrang Gelar Balapan Sambil Angkut Karung Gabah



“BRI Insurance memiliki sejumlah produk unggulan untuk melindungi harta benda tertanggung, salah satunya perlindungan atas kerusakan alat berat. Dengan pembayaran klaim ini, bisnis tertanggung dapat segera pulih,” ujarnya.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo mengatakan pihaknya turut prihatin atas musibah yang dialami nasabah. Ia berharap pembayaran klaim tersebut dapat menjadi penyemangat bagi nasabah untuk segera bangkit dan melanjutkan kembali aktivitas usahanya.

"Kami memahami bahwa alat berat bukan sekedar aset, melainkan pendukung proses operasional bisnis. Semoga dengan dibayarkannya klaim dari BRI Insurance ini dapat menjadi penyemangat bagi nasabah untuk segera bangkit dan memulai kembali akivitas usahanya,” tuturnya.

Dia menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan literasi asuransi kepada masyarakat serta memberikan layanan perlindungan yang optimal, mulai dari pembelian produk hingga proses klaim yang mudah dan cepat, sehingga nasabah dapat merasakan manfaat perlindungan secara berkelanjutan.

JAKARTA - Pelaku pasar merespons positif perpanjangan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di bank-bank milik negara ( Himbara ) hingga September 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah krusial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional, terutama menjelang Idulfitri 1447 H.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro menilai kebijakan ini sangat tepat waktu. Menurutnya, jika dana tersebut ditarik sesuai jadwal semula pada 13 Maret 2026, hal itu akan menciptakan tekanan besar bagi perbankan di tengah tingginya permintaan likuiditas masyarakat.

“Yang pertama, karena ini bisa meredakan tensi rebutan likuiditas, ya. Terutama rebutan likuiditas di bank-bank yang besar. Karena bisa dibayangin, kalau misalnya pas jatuh tempo kemarin, 13 Maret nanti, maksudnya udah ada sinyal-sinyal mau ditarikan,” ujar Andry yang akrab disapa Asmo dalam Silaturahmi bersama awak media di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Purbaya Perpanjang Masa Penempatan Dana Rp200 Triliun di Perbankan



“Itu kemudian ditarik tentu akan kurang pas waktunya. Karena disaat yang bersamaan imlek untuk likuiditas juga lagi tinggi. Ya, pas menuju lebaran dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Asmo menjelaskan, bahwa tantangan pertumbuhan kredit saat ini tidak hanya datang dari sisi permintaan masyarakat, tetapi juga dari ketersediaan dana di sisi perbankan. Keberadaan dana SAL pemerintah, lanjutnya berfungsi sebagai penyangga agar bank memiliki ruang gerak yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan.

“Jadi itu meredakan tensi dan rebutan likuiditas. Karena, teman-teman, kalau kita bicara dari pertumbuhan kredit, tantangannya itu sebenarnya bukan hanya tantangan dari sisi permintaan, tapi juga dari sisi supply-nya, supply dari perbankan yaitu adalah keterseduaan atau kecukupan dari likuiditas di bank itu sendiri,” jelas Asmo.

Purbaya Tarik Lagi Rp75 Triliun dari Himbara, Ini Alasannya



Dengan likuiditas yang lebih longgar, perbankan diprediksi akan lebih agresif dalam mengejar target pertumbuhan kredit. Bank Mandiri sendiri memproyeksikan industri perbankan nasional dapat tumbuh di level 9% hingga 11% sepanjang tahun ini. Selain itu meredanya 'rebutan' dana antarbank diharapkan dapat membawa dampak positif pada penurunan biaya dana (cost of fund) dan tingkat suku bunga secara umum.

“Yang ketiga, mestinya kalau tensi rebutan likuiditas nya menurun, ini juga akan kemudian menurunkan tensi dari tingkat suku bunga sendiri. Karena teman-teman juga tahu kan, walaupun memang suku bunga BI rate kemarin sudah dipangkas total 125 basis, 100 basis di satu tahun, ya. Tapi total kalau dilihat dari 6 persen yang tertingginya 6,25 terus 6 persen, dipangkas sampai 4,75. Penurunan dana pihak ketiga, ratenya kan juga masih relatif terbatas, ya,” ungkap Asmo.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa perpanjangan durasi penempatan dana ini diselaraskan dengan strategi Bank Indonesia (BI). Hal ini dilakukan agar perbankan tidak perlu khawatir akan risiko penarikan dana mendadak yang dapat mengganggu operasional.

“Menurut saya enggak akan diambil dan tetap dibiarkan di sistem perbankan sampai berapa, 6 bulan ke depan. Jadi bank-bank enggak usah takut itu diambil,” tegas Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/2/2026).

Langkah pemerintah ini dipandang sebagai bentuk dukungan nyata bagi perbankan untuk fokus mendorong ekonomi sektor riil menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun 2026.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengonfirmasi rencana pertemuan dengan lembaga pemeringkat Moody’s Ratings sebagai respons atas revisi prospek lima bank besar di Indonesia yang turun dari posisi stabil menjadi negatif.Otoritas menekankan bahwa tidak ada masalah mendasar maupun struktural yang perlu dicemaskan dalam sektor perbankan nasional .

Kendati belum pasti pertemuan yang direncanakan tersebut, OJK memastikan bakal terbuka menjabarkan data dan kondisi yang terjadi. Moody's Revisi Outlook 5 Bank Besar Indonesia, BTN Angkat Suara



"Sebenarnya cukup dengan data informasi yang jelas dan arah kebijakan yang akan kita lakukan. Mulai dari rules, regulation, data, sampai outlook kebijakan, itu semua akan kita siapkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dian berpandangan bahwa perubahan prospek ini tidak menggambarkan adanya kelemahan pada kondisi bank secara perorangan. Rapor Moody’s Rating jadi Momentum Pemerintah Benahi Kebijakan Fiskal

“Kami tidak khawatir, karena secara struktural tidak ada isu. Secara fundamental juga tidak ada isu yang terkait dengan panggilan kita itu,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan dengan Moody’s nantinya akan berfungsi sebagai forum klarifikasi yang tidak hanya dilakukan oleh OJK sendiri, melainkan juga menggandeng Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Penyampaian informasi yang didukung data dianggap sebagai faktor kunci untuk memaparkan kondisi sebenarnya perbankan nasional kepada lembaga pemeringkat global tersebut.

“Ini homework bersama. KSSK juga mungkin ikut bertanggung jawab untuk menjelaskan. Kita sudah familiar dengan cara kerja Moody’s, termasuk penilaian terhadap faktor prudential, governance, dan manajemen risiko,” ucapnya.

Di mata OJK, menjelaskan sektor perbankan kepada lembaga pemeringkat cenderung lebih mudah sebab aturannya tidak hanya mengacu pada regulasi dalam negeri, namun juga standar internasional. Aspek tata kelola (governance) hingga manajemen risiko dianggap sudah berjalan dalam koridor yang kokoh.

“Kalau mereka menanya secara individual bank, justru lebih gampang menjelaskannya. Dari sisi prudential, governance, sampai risk management, semuanya ada,” ungkap Dian.

Walaupun waktu pasti pertemuan dengan Moody’s belum ditetapkan, OJK berkomitmen menyusun data dan informasi yang menyeluruh, mencakup regulasi, kondisi terkini industri perbankan, serta arah kebijakan di masa depan.

OJK juga meyakini bahwa langkah Moody’s ini tidak akan mengguncang stabilitas perbankan nasional secara signifikan. Perubahan prospek ini dianggap hanya sebagai cerminan dari penurunan prospek Indonesia secara umum.

“Saya optimistis tidak akan ada dampak signifikan. Ini konsekuensi dari penurunan outlook secara keseluruhan, karena outlook Indonesia berubah, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjelaskan,” katanya.

Adapun lima bank terdampak yang masuk penilaian Moody's adalah empat bank himbara, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan satu bank swasta, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Seperti BTN yang dalam penilaian Moody's tengah menghadapi tantangan struktural, seperti soal tingginya porsi restrukturisasi kredit dan rendahnya tingkat likuiditas.

Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan menekankan, Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan menjadi penting dalam isu koreksi outlook perbankan oleh Moody's. Ini karena bank merupakan lembaga intermediasi yang sangat bergantung pada kepercaya masyarakat.

JAKARTA - CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menepis isu adanya perombakan jajaran direksi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara ). Rosan menegaskan, hingga saat ini tidak ada pembahasan maupun keputusan terkait pergantian direksi di Bank Himbara.

Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi menyebutkan Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, belum pernah mendiskusikan isu tersebut. "Kami di Danantara sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara sejauh ini tidak ada perbincangan mengenai hal itu," kata Rosan saat dijumpai di Wisma Danantara, Sabtu (31/1).

Meski demikian, Rosan menekankan, bahwa pihaknya selalu terbuka untuk melakukan evaluasi apabila dibutuhkan demi perbaikan kinerja. Namun, ia memastikan bahwa saat ini tidak ada agenda khusus yang mengarah pada perombakan direksi.

Menhan: Presiden Prabowo Bakal Ganti Jajaran Direksi Bank Himbara yang Rugikan Negara



“Dan tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan, tetapi sejauh ini tidak ada perbincangan mengenai hal itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti jajaran direksi Himbara yang merugikan negara. Prabowo, kata Sjafrie, menyoroti adanya praktik ketimpangan dalam penyaluran kredit, di mana ada bank pelat merah lebih memprioritaskan pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil.

Purbaya Tarik Lagi Rp75 Triliun dari Himbara, Ini Alasannya



"Bank Himbara itu lebih (mementingkan) ke pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN,” kata dia.

Lebih lanjut, Sjafrie mengutarakan, bahwa sebagai bagian dari pembersihan dan penyegaran di tubuh BUMN, pemerintah tidak lagi akan mengandalkan figur-figur lama yang telah lama menjabat. Fokus utama adalah mencari sosok yang memiliki integritas dan nasionalisme tinggi.

"Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN,” kata dia.

Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu pergantian direksi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyebutkan sejauh ini tidak ada pembicaraan terkait pergantian jajaran direksi di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (pergantian direksi)," ujar CEO Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Sabtu.

Menurut Rosan, Danantara akan selalu berkonsultasi apabila memang diperlukan adanya perbaikan.

"Kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," katanya.

Rosan kembali menegaskan bahwa sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal terkait pergantian jajaran direksi bank Himbara.

Sebagai informasi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi bank Himbara yang dianggap merugikan negara.

Hal tersebut harus dilakukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

Menurut Sjafrie, sejauh ini banyak bank negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang dinilai kurang mendulang keuntungan bagi negara.

Hal tersebut, lanjut Sjafrie, bisa terjadi karena banyak jajaran direksi perusahaan yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.

Karenanya, lanjut Sjafrie, pemerintah akan memilih para direksi bank negara dan BUMN lainnya dengan cara seleksi ketat, mempertimbangkan kemampuan intelektual dan pengalaman.

Bank Himbara merupakan akronim dari Himpunan Bank Milik Negara, sebagai sinergi antarlembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digagas oleh Kementerian BUMN.

Istilah Himbara telah digunakan sejak era Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menjabat pada 2014-2019.

Peran Himbara antara lain menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional. Himbara kini juga menjadi sebuah jaringan yang berfungsi sebagai fasilitas program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

Jaringan Himbara beranggotakan seluruh bank milik negara atau perbankan BUMN. Adapun anggota Himbara yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN).

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang merugikan negara. Hal ini diungkapkan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Sjafrie mengungkapkan bahwa ada praktik ketimpangan dalam penyaluran kredit, di mana bank pelat merah lebih memprioritaskan pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil.

“Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN,” katanya.

Lebih lanjut, Sjafrie mengatakan bahwa sebagai bagian dari pembersihan dan penyegaran di tubuh BUMN, pemerintah tidak lagi akan mengandalkan figur-figur lama yang telah lama menjabat. Fokus utama adalah mencari sosok yang memiliki integritas dan nasionalisme tinggi.

“Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN,” tegasnya.

Presiden Prabowo, lanjut Sjafrie, sedang mencari talenta dari generasi muda yang memiliki kualifikasi mumpuni untuk mengawal arah ekonomi Indonesia.

“Pemerintah mencari generasi generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita,” paparnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait langkah pemerintah menarik dana sebesar Rp75 triliun dari Himbara. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai belanja rutin berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

Purbaya memastikan bahwa langkah ini tidak akan memberikan tekanan negatif terhadap likuiditas perbankan maupun stabilitas ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan uang yang ditarik akan segera disalurkan kembali ke tengah masyarakat melalui belanja pemerintah. “Itu digunakan untuk belanja rutin kementerian dan lembaga. Dana tersebut ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjakan kembali,” kata Purbaya, dikutip Minggu (4/1/2026).

Purbaya menekankan bahwa siklus penarikan dan pembelanjaan ini justru memberikan dampak positif bagi perputaran uang di Indonesia. Dengan adanya aktivitas belanja pusat dan daerah, ekonomi diharapkan mendapatkan efek pengganda (multiplier effect). “Tidak mengganggu uang beredar, malah seharusnya lebih baik karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjamin bahwa pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola likuiditas di sistem keuangan. Pemerintah tidak menarik seluruh simpanannya, melainkan masih menempatkan sebagian dana lainnya di sektor perbankan untuk menjaga keseimbangan pasar.

Selain menjelaskan soal likuiditas, Menkeu juga memberikan bocoran mengenai posisi defisit anggaran tahun 2025. Ia memastikan angka defisit masih terkendali dan sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan. Pemerintah rencananya akan merilis data resmi terkait realisasi defisit ini pada awal pekan depan. “Akan diumumkan hari Senin (5 Januari). Masih di kisaran target, sekitar 2,75 persen, mungkin bergerak sedikit,” kata Purbaya.

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk. (BMRI) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) pada Jumat (19/12/2025). Pemegang saham menyetujui sejumlah agenda strategis, antara lain persetujuan perubahan Anggaran Dasar, pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, serta perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Pada agenda awal, pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan, termasuk penguatan pengaturan terkait mekanisme pengawasan oleh holding operasional. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bentuk harmonisasi terhadap kerangka hukum baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BUMN, guna memastikan praktik tata kelola Bank Mandiri tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah dan regulator.

Penyesuaian Anggaran Dasar ini merupakan implementasi atas arahan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, yakni Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), sebagaimana tercantum dalam surat resmi bernomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.

Bank Mandiri Sudah Salurkan Dana Pemerintah Rp40,7 Triliun, Sasar Lebih 24.000 Pelaku Usaha



Selanjutnya, RUPSLB juga menyetujui pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) untuk tahun 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan bisnis serta memastikan kesiapan operasional Bank Mandiri dalam menghadapi dinamika ekonomi dan industri pada tahun buku mendatang.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyampaikan bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam RUPSLB ini mencerminkan dukungan penuh pemegang saham, termasuk pemerintah.

“RUPSLB ini menjadi simbol dukungan pemegang saham terhadap langkah strategis manajemen dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga tata kelola dan manajemen risiko yang kuat,” ujar Adhika dalam keterangan resmi pada Jumat (19/12).

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan jajaran dewan komisaris . Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat kepemimpinan strategis dan memastikan organisasi tetap adaptif dalam mendukung agenda transformasi jangka panjang Bank Mandiri.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Bank Mandiri menjadi:

Komisaris Utama/Independen: Zulkifli Zaini

Wakil Komisaris Utama: M. Rudy Salahuddin Ramto

Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

Komisaris: Luky Alfirman

Komisaris: Yuliot

Komisaris Independen: Mia Amiati Iskandar

Komisaris Independen: B. Bintoro Kunto Pardewo

Susunan Dewan Direksi Bank Mandiri:

Direktur Utama: Riduan

Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan

Direktur Operations: Timothy Utama

Direktur Human Capital & Compliance: Eka Fitria

Direktur Risk Management: Danis Subyantoro

Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo

Direktur Corporate Banking: Mochamad Rizaldi

Direktur Consumer Banking: Saptari

Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi

Direktur Finance & Strategy: Novita Widya Anggraini

Direktur Network & Retail Funding: Jan Winston Tambunan

Direktur Information Technology: Sunarto

JAKARTA - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun dari rekening di Bank Indonesia (BI) ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara ) mengundang kritik tajam dari kalangan akademisi. Ekonom dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mempertanyakan langkah tersebut dan menilai seharusnya dana tersebut digerakkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) untuk belanja riil.

Syafruddin menegaskan, bahwa dana yang mengendap di BI, yang berasal dari pungutan pajak dan pembiayaan utang, adalah uang yang dititipkan masyarakat untuk membiayai pembangunan, bukan sekadar untuk memperindah posisi kas pemerintah dan perbankan. Menurut Syafruddin, meskipun penggeseran dana ke Himbara menambah likuiditas dan mendorong base money, esensinya uang tersebut belum bekerja di sektor riil.

“Padahal esensinya tetap sama, uang itu belum masuk ke proyek riil, belum berubah menjadi jalan, irigasi, puskesmas, atau lapangan kerja di daerah,” tulis Syafruddin dalam keterangannya.

Purbaya Titip Dana Rp200 Triliun di Himbara, Berikut Rincian Lengkap Realisasinya



Sebagai pemegang kendali kebijakan fiskal, Menkeu seharusnya memprioritaskan perbaikan kualitas belanja melalui APBN. Dana yang mengendap di BI, menurutnya, seharusnya menjadi pemicu untuk mengevaluasi program yang perlu dipercepat, mengidentifikasi regulasi yang menghambat pencairan dan memberikan dukungan teknis agar belanja produktif daerah berjalan sejak awal tahun.

Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang bergerak melalui APBN akan secara langsung menggerakkan permintaan barang dan jasa, memperkuat pendapatan rumah tangga, dan memacu aktivitas usaha lokal. Syafruddin menganggap, asumsi bahwa perbankan akan langsung mengubah likuiditas besar ini menjadi kredit produktif sebagai terlalu optimistis.

“Bank tetap menilai risiko, memeriksa kelayakan proyek, dan menjaga rasio NPL. Ketika prospek permintaan lemah, regulasi membingungkan, dan TKD tersendat, bank cenderung menempatkan dana besar itu di instrumen aman jangka pendek,” jelasnya.

Tegas! Purbaya Larang Dana Rp200 Triliun Dialirkan ke Konglomerat



Dari sisi tata kelola, penggunaan kas pemerintah untuk mengerek base money dinilai Syafruddin mengaburkan batas yang sehat antara kebijakan fiskal dan moneter. Fungsi pengendalian jumlah uang beredar seharusnya menjadi domain bank sentral (BI).

“Ketika APBN masuk terlalu jauh ke ruang likuiditas perbankan, risiko muncul dalam bentuk kebijakan yang sulit dibaca pelaku ekonomi: fiskal tampak longgar di neraca bank, padahal belanja riil tidak bertambah signifikan,” ungkapnya.

Dengan demikian, menurut Syafruddin ekonomi Indonesia membutuhkan sinyal kebijakan fiskal yang berani mengakui masalah penyerapan, memperbaiki desain Transfer ke Daerah (TKD), menyederhanakan aturan belanja, dan memperkuat kapasitas birokrasi daerah. Pembangunan yang dirasakan masyarakat hanya akan terjadi ketika uang publik benar-benar bekerja di lapangan, bukan sekadar berpindah rekening di sistem keuangan.