Pemerintah menyiapkan insentif bagi perusahaan yang mengembangkan industri bioetanol di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan mandatori bioetanol secara bertahap.

Pemerintah menyusun peta jalan pengembangan bioetanol sebagai campuran bensin dan etanol, dimulai dari E5 atau 5 persen etanol pada 2026-2027, meningkat menjadi E10 pada 2028-2030, hingga target jangka panjang menuju E20.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan insentif akan diberikan seperti saat pemerintah mendorong program biodiesel B40 hingga B50.

"Khusus untuk ini pun nanti akan kita running (insentif) karena seperti program kita dulu masuk ke biofuel B40 sampai B50 itu ada penetrate-penetrate yang dilakukan," ujar Todotua di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Senin (20/4).

Todotua belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan. Namun, ia mengungkap pemerintah biasanya menawarkan fasilitas seperti tax holiday kepada investor.

Ia menekankan target penerapan E10 pada 2028 harus dipersiapkan secara serius karena waktunya relatif singkat. Pemerintah perlu memastikan kesiapan industri dalam negeri.

Saat ini, pembangunan pabrik bioetanol di Lampung juga sedang disiapkan melalui kerja sama Pertamina New & Renewable Energy dan Toyota Motor Asia. Proyek tersebut diharapkan mendukung pasokan bioetanol domestik menjelang implementasi E10.

Pertamina New & Renewable Energy bersama Toyota Motor Asia akan membangun pabrik bioetanol di Lampung tahun ini. Pembangunan direncanakan dimulai pada kuartal III atau IV 2026.

Todotua menyambut baik rencana ini karena sejalan dengan target pengembangan bioetanol pemerintah melalui kebijakan mandatori pencampuran biofuel E10 pada 2028.

"Dalam rangka persiapan itu, tentunya kita harus menyiapkan industri dalam negeri. Ini (pembangunan pabrik bioetanol Pertamina dan Toyota) semakin memperkuat dan meyakinkan kita," ujar Todotua.

Todotua menjelaskan Lampung dipilih karena memiliki pasokan bahan baku atau feedstock yang kuat untuk produksi bioetanol. Bahan baku tersebut bisa berasal dari tebu, ubi, singkong, sorgum, aren, dan komoditas lainnya.

Ia mengatakan proyek ini juga mencakup pengembangan lahan bahan baku seperti ubi dan sorgum. Selain itu, proyek akan menggandeng Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels (RA-BIT) dari Jepang.

RA-BIT merupakan lembaga riset bioetanol yang didukung Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI). Todotua menyebut kerja sama ini juga membuka peluang pembangunan fasilitas riset di Indonesia.

"D sana ada research development-nya yang kita sudah pernah langsung melihat pabriknyanya di sana. Kita harapkan juga nanti ada rencananya dibangun di Indonesia," ujar Todota.

Ia mengatakan pembangunan pabrik ditargetkan dimulai pada kuartal III atau IV 2026, bersamaan dengan pengembangan perkebunan bahan baku seperti sorgum.

Kapasitas awal pabrik diperkirakan mencapai 60 ribu kiloliter per tahun. Proyek ini difokuskan pada pengembangan bioetanol teknologi generasi kedua atau second generation (2G) berbasis multi-feedstock.

Teknologi 2G memungkinkan penggunaan limbah pertanian sebagai bahan baku, seperti limbah tebu, ubi, dan singkong. Limbah tersebut diolah untuk menghasilkan etanol.

Sementara itu, nilai investasi proyek masih dalam tahap perhitungan. Studi kelayakan sedang dilakukan oleh konsultan.

"Untuk running cost investment-nya masih berjalan, tetapi (sudah ada) rencana pembangunan pabrik etanolnya dan juga untuk penanaman feedstock supporting tambahannya, salah satunya itu adalah sorgum," ujar Todotua.

[Gambas:Youtube]

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BP Batam, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemeninveshil/BKPM), dan Kementerian UMKM (KemenUMKM) untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di Batam. Penandatanganan dilakukan dalam acara Batam Investment Gala: Economic Transformation Through Investment di Batam, Kamis (29/1).

Acara dihadiri Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Meninveshil/BKPM Todotua Pasaribu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad, serta Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya dan Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya. Kolaborasi ini bertujuan mendukung transaksi perbankan, pembiayaan, dan penguatan UMKM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

BRI menandatangani dua MoU sekaligus dalam kesempatan tersebut. MoU pertama dengan BP Batam mencakup pemanfaatan produk dan layanan perbankan untuk kebutuhan transaksi dan pembiayaan di kawasan. MoU kedua bersama Kementerian UMKM dan BP Batam fokus pada perluasan akses permodalan dan investasi bagi UMKM.

Batam memiliki keunggulan strategis sebagai pusat industri manufaktur berbasis ekspor dengan lokasi dekat Singapura dan jalur perdagangan global. Status kawasan perdagangan bebas membuat Batam berperan penting meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional dan global.

Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyatakan kerja sama ini bagian dari komitmen BRI memperkuat ekosistem investasi dan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi. BRI ingin membangun konektivitas investasi dari masuknya Foreign Direct Investment (FDI), penguatan kawasan industri, hingga pemberdayaan UMKM.

"BRI memandang UMKM tidak semata sebagai penerima pembiayaan, melainkan sebagai mitra strategis dalam ekosistem investasi yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/1).

BRI menyediakan layanan terintegrasi melalui pendekatan BRI One Solution, mulai dari pembiayaan, pengelolaan transaksi, hingga pendampingan usaha. Layanan ini diperkuat dengan BRI QLola, platform digital yang dirancang sebagai one-stop corporate digital ecosystem untuk memenuhi kebutuhan korporasi dalam pengelolaan arus kas, transaksi, dan likuiditas secara efisien.

QLola menawarkan berbagai fitur seperti cash and liquidity management, collection (BRIVA, auto debit, dan receivable management), pembayaran domestik dan internasional, payroll, pajak, treasury, hingga trade finance.

Di sisi lain, hingga 2025 BRI telah mengembangkan lebih dari 42 ribu klaster usaha di berbagai daerah sebagai wadah penguatan kapasitas dan kolaborasi pelaku usaha.

BRI juga menghadirkan LinkUMKM, platform digital yang menghubungkan UMKM dengan pasar, mitra usaha, dan akses layanan keuangan. Sebanyak 14,98 juta UMKM telah memanfaatkan platform ini untuk memperluas jangkauan usaha dan naik kelas.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengumumkan realisasi investasi nasional periode Januari-Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target Rp1.905,6 triliun. BP Batam berkontribusi signifikan dengan realisasi investasi Rp69,3 triliun, melampaui target Rp60 triliun atau 15,5% di atas sasaran.

"Angka ini bukan sekedar angka tapi mencerminkan bahwa adanya kepercayaan baik itu pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Investasi ini memang sangat strategis maka kerja kami berupaya menjemput bola agar realisasi investasi ini dapat segera terlaksana," tegas dia.

Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi pun memberikan 9 penghargaan Investment Awards kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha atas kontribusi mereka.

BP Batam menerima beberapa penghargaan, di antaranya Anugerah Capaian Realisasi Investasi Melampaui Target Tahun 2025 dan Anugerah Pengembangan Iklim Investasi Tahun 2025. Penghargaan juga diberikan kepada pelaku usaha di berbagai kategori.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menyatakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diharapkan memberikan dukungan menyeluruh bagi UMKM di Batam.

"Melalui perluasan akses permodalan dan investasi, pendampingan ekspor, peningkatan kapasitas usaha, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok kegiatan investasi, kami berharap UMKM di Batam dapat naik kelas, menjadi penopang ekonomi lokal, dan berdaya saing di rantai nilai global," tuturnya.

Sebagai langkah awal, Kementerian UMKM melalui program Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises (ACCES) akan melakukan pendampingan akses pembiayaan dan pelatihan peningkatan kapasitas bagi UMKM di Batam.

Kolaborasi strategis BRI, BP Batam, BKPM, dan Kementerian UMKM diharapkan menciptakan ekosistem investasi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo blak-blakan soal hambatan terbesar investasi energi di Indonesia.

Menurut Hashim, hambatan itu bukan pada tarif listrik maupun nilai keekonomiannya, melainkan pada persoalan kepastian hukum dan birokrasi yang berlapis.

Ia menyampaikan hal ini saat menjawab pertanyaan mengenai cara menarik lebih banyak investor swasta ke dalam proyek transisi energi nasional.

"Sebetulnya harga yang ditawarkan PLN dan pemerintah cukup bagus. Yang banyak menjadi mereka ragu adalah kepastian hukum, bukan mengenai tarifnya," ujar Hashim dalam forum CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Menurutnya, investor kerap menghadapi kebingungan ketika ingin membangun proyek ketenagalistrikan karena proses perizinan yang berbeda-beda antara pusat dan daerah.

Hashim mencontohkan keputusan pemerintah pusat tidak selalu sejalan dengan otoritas di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa.

"Pemerintah pusat, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menentukan, tapi bupati menentukan lain, wali kota menentukan lain, camat dan kepala desa menentukan lain. That is the problem di Indonesia," katanya.

Ia menilai persoalan ini muncul karena struktur pemerintahan Indonesia yang sangat terdesentralisasi, sehingga arah kebijakan tidak selalu konsisten dari level atas hingga bawah.

"(Presiden) Prabowo ngomong ini, gubernur ngomong lain, wali kota lain. Itu yang terjadi. Ini struktur pemerintahan kita is the problem," ujar Hashim.

Hashim juga membandingkannya dengan Vietnam yang disebut memiliki struktur komando yang lebih seragam dari pusat hingga daerah. Hal ini membuat investor melihat Vietnam sebagai negara yang lebih sederhana dalam urusan perizinan proyek energi.

"Hanoi ngomong begini-begini sampai ke bawah, semua nurut. Indonesia beda, negara demokrasi Indonesia ini," katanya.

Meski demikian, Hashim mengatakan minat investor terhadap sektor energi Indonesia sebenarnya cukup besar.

Namun, tanpa kepastian proses perizinan yang lebih selaras antara pusat dan daerah, banyak rencana investasi akhirnya tertahan di meja birokrasi.

KTT Iklim COP30 digelar di Belem, Brasil, bulan ini untuk memperkuat kembali prioritas global terhadap penanganan perubahan iklim dan merumuskan arah pembangunan berkelanjutan pasca-pertemuan tersebut.

Menindaklanjuti isu tersebut, CNN Indonesia menggelar Sustainability Summit 2025: Navigating Growth in a Sustainable World After COP30. Acara ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, kepala daerah, dan praktisi lingkungan.

Diplomasi investasi menjadi instrumen yang memastikan setiap kesepakatan internasional diterjemahkan menjadi realisasi investasi

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penguatan diplomasi investasi sebagai bagian dari strategi menciptakan kesepakatan internasional yang selaras dengan kepentingan pembangunan dan peningkatan realisasi investasi.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan penguatan diplomasi investasi dilakukan melalui penyusunan bahan posisi perjanjian investasi internasional.

"Diplomasi investasi harus menjadi instrumen yang memastikan setiap kesepakatan internasional mampu diterjemahkan menjadi realisasi investasi nyata di lapangan," kata Tirta.

Menurut dia, penguatan diplomasi investasi akan menjadikan Indonesia sebagai mitra aktif dalam membentuk arsitektur investasi global yang mengedepankan prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

Oleh karena itu, penyusunan bahan posisi perjanjian investasi internasional turut mengakomodasi masukan dari peran pemangku kepentingan di daerah, sehingga bisa memperkuat daya tawar Indonesia di setiap forum internasional.

Dengan cara ini kebijakan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah mampu berjalan terarah.

Penguatan diplomasi investasi juga ditujukan untuk memberikan dampak langsung terhadap penciptaan akses lapangan kerja melimpah dalam rangka mengakselerasikan transformasi ekonomi nasional.

"Memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi investor," ucap dia.

Selain itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan upaya diplomasi investasi melalui kerja sama dengan berbagai negara secara bilateral maupun multilateral.

Salah satu bentuk kerja sama internasional yang dijalankan oleh pemerintah adalah penandatanganan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) pada September 2025.

Perjanjian tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan arus investasi dari Kanada ke Indonesia.

Pada agenda penyusunan bahan posisi perjanjian investasi internasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi turut melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan PT PLN (Persero).

Kementerian terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembahasan tentang pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan yang memiliki peran strategis dalam memperkuat iklim investasi nasional.

Sedangkan bersama PT PLN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi melakukan penandatanganan adendum atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyediaan Tenaga Listrik dan Percepatan Investasi di Sektor Ketenagalistrikan.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025