JAKARTA - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan mantan Asisten Rumah Tangga (ART) nya Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tersebut menuai kritik karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil.

Akademisi sekaligus pengamat hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan, menilai laporan itu tidak layak dilanjutkan ke proses hukum. Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menilai pengaduan tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya arogansi majikan terhadap mantan pekerjanya.

"Kami melihat perkara majikan melaporkan mantan ART tidak layak dilanjutkan karena penyidik bisa saja dituduh tidak memberikan rasa keadilan. Sebaliknya, kami meminta penyidik kepolisian mengedepankan pendekatan restorative justice (RJ) daripada memprosesnya secara pidana," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Dosen mata kuliah Hukum Kepolisian dan Kriminalistik menegaskan setiap penegakan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan dan dilakukan secara proporsional. Edi juga mengingatkan agar proses hukum tidak justru menimbulkan persepsi bahwa pihak yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi lebih tinggi menggunakan instrumen hukum untuk menekan pihak yang lebih lemah seperti ART.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini menegaskan pentingnya pendekatan RJ dalam kasus-kasus serupa. "Pendekatan restorative justice harus tetap di kedepankan agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat kecil. Penyidik kepolisian harus berhati-hati ketika menangani laporan majikan terhadap mantan pembantunya," katanya.

Lihat video: Andre Taulany dan Erin Wartia Akhirnya Sepakat Cerai Secara Damai



Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menyoroti penggunaan UU PDP dalam kasus tersebut. Tuduhan terhadap Hera tersebut sangat tidak tepat karena data pribadi dalam UU PDP pada prinsipnya berkaitan dengan identitas personal seperti KTP, KK, NPWP, data kesehatan, rekening, dan data biometrik

“Komisi III DPR menilai penggunaan UU PDP dalam perkara Hera mantan ART Erin Wartia tidak tepat,” katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komis III DPR RI Ahmad Sahroni buka suara menanggapi fakta baru yang terungkap dalam tragedi dua Asisten Rumah Tangga (ART) yang melompat dari lantai 4 indekos majikan di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Sebab, salah satu ART yang tewas dalam peristiwa itu ternyata masih di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun.

Sahroni meminta polisi mengusut tuntas. Politikus Partai Nasdem itu menilai, polisi perlu membuka potensi unsur pidana dari sisi pemberi kerja dan penyalur kerja.

"Saya minta kepolisian mengusut tuntas bukan hanya peristiwanya, tapi juga menelusuri tanggung jawab majikan, pemilik kos, hingga pihak penyalur ART. Fakta bahwa salah satu korban masih berusia di bawah umur, 15 tahun, menunjukkan ada pelanggaran serius yang terjadi," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Menurut Sahroni, dugaan adanya tekanan hingga korban nekat melompat juga harus didalami karena ini bisa mengarah pada pelanggaran HAM. "Jika unsurnya memenuhi, harus dibawa ke ranah pidana."

Setelah UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) disahkan, Sahroni menilai penegak hukum kini punya cakupan yang lebih luas dalam mendalami kasus yang melibatkan pekerja rumah tangga seperti ini.

"Apalagi sekarang kita sudah memiliki UU PPRT. Artinya tidak ada lagi alasan bagi penegak hukum untuk ragu bertindak memberikan keadilan bagi para pekerja rumah tangga."

Menurutnya, kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk menindak tegas para pihak yang menyelewengkan aturan, sekaligus memastikan perlindungan nyata bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Diketahui, fakta baru terungkap dalam tragedi 2 ART yang melompat dari lantai 4 indekos majikan di kawasan Benhil, Jakarta Pusat. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo menyebut salah satu ART yang tewas dalam peristiwa itu ternyata masih di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun. Kini kasus tersebut tengah ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang (UU). Penetapan setelah mendapat persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa (21/4/2026).

Norma baru ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Salah satu poin krusial yang diatur dalam UU PPRT adalah kepastian akses terhadap jaminan sosial, yang selama ini sering diabaikan oleh pemberi kerja.

Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Sekretaris Fraksi NasDem DPR Ahmad Sahroni meminta seluruh penegak hukum menerapkannya secara maksimal. Semata-mata untuk memastikan hak para pekerja rumah tangga.

“Alhamdulillah, akhirnya perjuangan kami di Fraksi NasDem yang sudah menyuarakan RUU ini lebih dari 10 tahun lalu berbuah hasil dengan disahkannya UU PPRT,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

“Ini adalah tonggak penting karena selama ini para pekerja rumah tangga bekerja tanpa payung hukum yang jelas. Selanjutnya, tinggal penegakan UU-nya yang harus dipastikan maksimal. Tidak boleh ada lagi pekerja rumah tangga yang tidak dibayar haknya, didiskriminasi, hingga disiksa,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni pun tidak ingin ada lagi pembiaran intimidasi dan kesewenang-wenangan terhadap para pekerja rumah tangga. “Karena sekarang undang-undangnya sudah ada, maka Kemnaker, kepolisian, dan seluruh penegak hukum harus fokus pada implementasinya,” ujarnya.

“Pastikan tidak ada lagi pekerja rumah tangga yang diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Kalau ada, maka mekanisme penyelesaian dan perlindungan hukumnya juga harus berlaku tegas,” pungkas Sahroni.

SERANG - Ada momen menarik sekaligus sarat makna dalam acara Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Serang, Banten. Dalam acara tersebut, Prabowo tampak duduk bersebelahan dengan Ayu, seorang Asisten Rumah Tangga (ART), serta Fauzi Nurdian, pedagang seblak.

Kehadiran dan posisi duduk Ayu dan Fauzi di samping Presiden menjadi simbol kuat keberpihakan negara kepada masyarakat kecil. Momen itu menegaskan program rumah subsidi benar-benar menyasar rakyat yang selama ini kerap kesulitan mengakses hunian layak dimana penjual seblak dan ibu ART dengan gajinya bisa mendapatkan rumah.

Seorang ibu rumah tangga dengan penghasilan terbatas dan seorang tukang seblak kini dapat memiliki rumah melalui program perumahan bersubsidi yang digencarkan oleh Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP).

Program ini menjadi bukti bahwa kebijakan perumahan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi juga menjangkau pekerja sektor informal.

Presiden Prabowo menyampaikan rasa gembira atas capaian tersebut, meski mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Jadi sekarang, hari ini saya merasa gembira, walaupun saya sadar perjalanan masih jauh, cita-cita kita masih jauh. 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah. Jadi Pak Ara kerja keras, semua menteri kita kompak, kita cari jalannya. Kalau ada kehendak, pasti ada jalan," kata Prabowo, Sabtu (20/12/2025).

Selanjutnya Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan semangat masyarakat yang tidak mengenal menyerah, meski keadaan tidak selalu berpihak.

“Mereka menolak menyerah dengan situasi yang sulit. Kadang-kadang izin, Pak, ada yang single parent. Ada yang suaminya nggak ada kerjaan. Ada yang suaminya sakit. Tapi mereka menolak untuk jadi minta-minta. Tapi mereka bekerja keras, Pak. Bekerja keras. Seperti Ayu, Pak, yang sebelah Bapak, seorang ART,” ungkapnya

“Mungkin kita dulu nggak kebayang, Pak. ART bisa punya rumah, Pak. Dari gajinya, Pak. Hari ini Bapak membuat itu menjadi mungkin dan terjadi. ART bisa punya rumah sendiri. Atas namanya sendiri. Saya pikir ini Indonesia yang mau kita capai, Pak. Indonesia yang berkeadilan,” sambungnya

Momen Presiden duduk berdampingan dengan Ayu dan Fauzi pun menjadi gambaran nyata bahwa program rumah subsidi bukan sekadar angka, melainkan harapan baru bagi rakyat kecil untuk hidup lebih layak dan bermartabat.