Bogor (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mengajak seluruh lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di kawasan Indonesia Timur yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang.

Saat memimpin Rapat Koordinasi KUR Regional Indonesia Timur di Ternate, Maluku Utara, Jumat, Helvi mengatakan hampir seluruh provinsi di kawasan tersebut masih memiliki jumlah debitur KUR yang relatif kecil dibandingkan dengan total populasi UMKM.

"Hampir seluruh provinsi di kawasan Indonesia Timur memiliki jumlah debitur yang masih relatif kecil dibandingkan dengan total populasi UMKM. Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan pembiayaan formal," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Bogor, Jumat.

Kementerian UMKM mencatat hingga saat ini realisasi pembiayaan di kawasan Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun yang disalurkan kepada 255.979 debitur UMKM.

Dari jumlah tersebut, sekitar 24 ribu merupakan debitur baru dan 18 ribu telah naik kelas atau menjadi debitur graduasi.

Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan penyaluran KUR terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan nilai mencapai Rp8,18 triliun. Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,03 triliun dan Sulawesi Tengah Rp1,90 triliun, sedangkan Maluku Utara mencatatkan penyaluran sebesar Rp315 miliar.

Helvi mengatakan kualitas penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur juga menunjukkan perkembangan positif karena porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor produksi telah mencapai 68,2 persen atau melampaui target nasional sebesar 65 persen.

"Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan semakin banyak diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing usaha, sekaligus membuka lapangan kerja," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR.

Ia menyebut dari 10 lembaga penyalur KUR di kawasan Indonesia Timur, baru dua yang telah memenuhi target penyaluran ke sektor produksi minimal 65 persen, yakni BRI serta Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Helvi mengajak seluruh lembaga penyalur KUR agar lebih aktif menjangkau pelaku UMKM yang bergerak di sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan lainnya di Indonesia Timur.

Untuk mendukung perluasan akses pembiayaan tersebut, pemerintah telah menyempurnakan kebijakan KUR melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Melalui regulasi itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan KUR.

Selain itu, pelaku UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor tetap dapat mengakses KUR dengan suku bunga efektif 6 persen tanpa dibatasi frekuensi akad maupun akumulasi pinjaman.

"Artinya, pengusaha UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor dapat mengakses KUR lebih dari satu kali dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen. Kebijakan ini diharapkan semakin mendorong ekspansi usaha dan memperkuat daya saing UMKM," ujar Helvi.

Secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan 511 ribu debitur graduasi.

Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen.

Helvi mengingatkan seluruh lembaga penyalur untuk bersama-sama mendukung pencapaian target nasional KUR tahun 2026, yakni penyaluran sebesar Rp290 triliun, porsi pembiayaan ke sektor produksi minimal 65 persen, 1,3 juta debitur baru, dan 1,1 juta debitur graduasi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Melalui SAPA UMKM, kami ingin mengubah data statis menjadi data yang dinamis dan terus diperbarui, sehingga setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengakui data pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini dimiliki masih bersifat statis dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Dalam soft launching Aplikasi SAPA UMKM di Jakarta, Kamis, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha.

Untuk mengatasi itu, Kementerian UMKM bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan SAPA UMKM, sebuah platform yang dirancang untuk menghadirkan sistem data yang lebih dinamis dan terintegrasi.

“Melalui SAPA UMKM, kami ingin mengubah data statis menjadi data yang dinamis dan terus diperbarui, sehingga setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM,” kata Maman dalam siaran pers kementerian.

Maman menjelaskan kehadiran aplikasi tersebut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem satu data UMKM yang akurat, mutakhir dan terintegrasi guna memperkuat efektivitas program pemberdayaan.

Selain sebagai basis data, Maman menyebut SAPA UMKM juga dirancang menjadi pusat layanan terpadu bagi pelaku usaha.

Ia menuturkan platform ini akan mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, pendekatan ini menandai perubahan cara pemerintah dalam melayani UMKM, dari sebelumnya mendatangi pelaku usaha satu per satu menjadi membangun pusat layanan yang terintegrasi.

Lebih lanjut, Maman mengatakan SAPA UMKM akan mengintegrasikan berbagai kebutuhan usaha dalam satu aplikasi, mulai dari perizinan (OSS), sertifikasi, pelatihan, hingga koneksi dengan pemasok, logistik, industri besar dan BUMN.

Platform ini juga dilengkapi fitur pembukuan digital, akses pasar, layanan legalitas, pembiayaan, sertifikasi, hingga konsultasi usaha.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menambahkan SAPA UMKM diharapkan menjadi solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, seperti keterbatasan akses pasar, pembiayaan, logistik, dan teknologi.

Dalam pengembangan SAPA UMKM, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan integrasi data dan program pemberdayaan UMKM dapat terhubung antarkementerian/lembaga dan berbagai pihak lainnya.

“SAPA UMKM bisa menjadi platform layanan terpadu bagi pengusaha UMKM, sebagai bagian dari upaya transformasi digital pemberdayaan UMKM. Platform ini menghubungkan UMKM dengan berbagai program, layanan dan fasilitas pemerintah dalam satu kanal,” ujar Rachmat.

Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap dapat lebih akurat dalam mengidentifikasi kebutuhan UMKM, sekaligus memastikan program pemberdayaan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dana dari perbankan pun ia gunakan untuk membeli mesin parut, yang membantu kapasitas dapurnya terus berkembang

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Aroma kelapa dan ketan menyeruak dari sebuah rumah produksi sederhana, di sebuah sudut di Kota Semarang. Di tempat itu, Slamet dan istrinya, Novi, hampir setiap hari mengolah adonan wingko babat, jajanan tradisional berbahan kelapa muda parut, tepung ketan, dan gula.

Di balik tungku-tungku yang menyala, usaha kecil itu menyimpan cerita panjang tentang keberanian meninggalkan zona nyaman, bertahan di tengah tekanan harga bahan baku, hingga memanfaatkan pembiayaan untuk berkembang.

Slamet bukan pelaku usaha yang sejak awal bercita-cita menjadi pembuat wingko. Sebelumnya, ia bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan besar produsen mebel. Rutinitas kerja yang berulang membuatnya jenuh. Dari titik itulah, ia mulai mencari jalan lain.

Sekitar 2010, Slamet mulai belajar membuat wingko babat dari pedagang asal Lamongan. Awalnya, aktivitas itu hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan. Pagi hari ia berjualan, siang harinya tetap masuk kerja sebagai karyawan.

Empat tahun berselang, ia memilih fokus pada usaha wingkonya.

Bangun usaha lewat pinjaman

Slamet memulai dari skala kecil, dengan bahan baku yang dibeli berkisar dua hingga tiga kilogram. Dari jumlah kecil itu, ia belajar membaca pasar, menjaga rasa, dan membangun pelanggan secara perlahan.

Seiring waktu, pesanan mulai bertambah. Produksi yang semula terbatas perlahan naik. Namun, untuk memperbesar kapasitas, Slamet membutuhkan modal. Pada fase ini ia berkenalan dengan akses pembiayaan perbankan untuk usahanya.

Slamet memulai perjalanannya menjajal akses pembiayaan formal dengan mengambil pinjaman senilai Rp5 juta dari bank pelat merah.

Nilai itu mungkin tidak besar bagi usaha skala korporasi. Namun, bagi pelaku UMKM seperti dirinya, dana tersebut menjadi titik penting untuk memperbaiki proses produksi.

Salah satu perubahan besar yang ia rasakan adalah kemampuan memiliki alat produksi sendiri. Sebelumnya, Slamet membeli kelapa parut dari pasar. Cara itu membuat biaya produksi lebih tinggi karena ia tidak mengolah kelapa utuh secara mandiri.

Dana dari perbankan pun ia gunakan untuk membeli mesin parut, yang membantu kapasitas dapurnya terus berkembang. Jika sebelumnya ia hanya menggunakan kompor biasa, kini rumah produksinya telah memiliki 12 tungku dari enam unit kompor untuk mengejar produksi harian.

“Dulu kompor itu hanya dua tungku. Sekarang ada enam kompor, jadi ada 12 tungku,” tutur Slamet, menceritakan perjalanan usaha wingkonya.

Cara pemasaran Slamet masih konvensional. Wingko buatannya dititipkan ke warung-warung kelontong. Meski sederhana, pola distribusi ini masih efektif. Dari jalur itulah, produknya menjangkau pembeli harian dan menjadi bagian dari konsumsi masyarakat sekitar.

Dalam sehari, Slamet mampu memproduksi sekitar 15 sampai 20 loyang wingko. Setiap loyang dijual dengan harga Rp30.000 dan dapat dipotong menjadi 10 sampai 14 bagian, tergantung pesanan.

Menariknya, Slamet tidak memberi merek pada produknya. Ia lebih mengandalkan rasa, jaringan pelanggan, dan kepercayaan warung yang menjadi tempat titipan.

“Jualnya kami sudah punya langganan sendiri. Kami tidak ada mereknya, jadi bisa dipakai, ndak apa-apa, asal fair-fair saja,” katanya.

Kebutuhan tambahan modal

Namun, perjalanan usaha kecil tidak selalu berjalan mulus. Setelah pandemi COVID-19, Slamet mengaku permintaan belum sepenuhnya kembali seperti sebelumnya. Di sisi lain, harga bahan baku seperti kelapa super, tepung ketan, dan plastik turut menekan margin usaha.

Meski biaya produksi meningkat, Slamet belum berencana menaikkan harga jual kepada pelanggan. Keputusan itu diambil agar produknya tetap terjangkau. Bagi pelaku usaha kecil, menjaga harga merupakan cara mempertahankan pelanggan lama.

Di tengah tekanan tersebut, Slamet mencari tambahan penghasilan dari usaha sampingan menjual kelapa parut. Bahan baku yang digunakan berasal dari kelapa tua atau kelapa yang tidak cocok untuk produksi wingko. Usaha sampingan ini menjadi bantalan ketika pesanan wingko sedang sepi.

Dari usaha wingko saja, Slamet bisa mengantongi omzet harian sekitar Rp300.000 sampai Rp500.000. Dalam waktu tertentu, omzet dari usaha kelapa parut bisa melampaui pendapatan dari wingko babat.

Produk Slamet juga tidak hanya berputar di pasar lokal. Wingko buatannya kerap dibawa sebagai buah tangan ke luar kota, luar Jawa, bahkan luar negeri. Meski tanpa bahan pengawet dan hanya bertahan sekitar tiga sampai empat hari di suhu ruang, produknya tetap diminati.

Agar usahanya tetap bertahan di tengah lonjakan harga, Slamet kembali mencairkan pinjaman senilai Rp50 juta dengan tenor tiga tahun. Ia mengaku lebih tenang karena mengetahui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diambil telah dijamin PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo.

“Bunganya terjangkau. Ini ambil (tenor) tiga tahun. Baru pencairan, sudah dapat setahun,” kata Slamet.

Branch Manager Askrindo Semarang Gami Aji L menuturkan, pihaknya berperan menjamin KUR yang diambil oleh Slamet.

Secara total, penjaminan KUR Askrindo di Kantor Cabang Semarang mencapai Rp1,3 triliun hingga April 2026. Jumlah debiturnya mencapai 24.000 orang. Kebanyakan debitur berasal dari sektor perdagangan, dengan jumlah mencapai 10.571 debitur.

Bagi pelaku UMKM, akses pembiayaan menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlangsungan usaha. Namun, bagi lembaga keuangan, penyaluran kredit ke segmen kecil tetap memiliki risiko. Di sinilah peran penjaminan atau pertanggungan kredit menjadi penting dalam menjaga ekosistem pembiayaan.

Peran itu pun diiyakan oleh Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Risiko Askrindo R Mahelan Prabantarikso. Askrindo sejauh ini telah menanggung KUR dengan nilai akumulasi Rp810,3 triliun untuk periode 2007 hingga Maret 2026.

“Partisipasi aktif kami dalam program KUR merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk mendukung inklusi keuangan dan penguatan sektor UMKM,” kata Mahelan.

Cerita Slamet menjadi contoh kecil dari bagaimana pembiayaan dapat membantu UMKM bertumbuh. Dari pinjaman Rp5 juta untuk membeli mesin parut, hingga pembiayaan yang lebih besar untuk memperkuat usaha, akses modal memberi ruang bagi pelaku kecil untuk bertahan dan berkembang.

Bagi Slamet, usaha wingko babat mungkin dimulai dari rasa bosan sebagai karyawan. Namun, perjalanan itu kini menunjukkan bahwa UMKM dapat tumbuh ketika keberanian, ketekunan, akses pembiayaan, dan dukungan ekosistem berjalan beriringan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan pembiayaan pada sektor hilir perikanan karena penyaluran kredit masih didominasi sektor hulu seperti penangkapan ikan dan budi daya.

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menyampaikan pembiayaan sektor pengolahan hasil perikanan masih relatif kecil dibandingkan sektor hulu, sehingga perlu diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan nasional.

KKP mencatat hingga triwulan I 2026 realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp2,23 triliun yang disalurkan kepada 131.230 debitur. Nilai tersebut tumbuh 19,59 persen secara tahunan, sementara jumlah debitur meningkat 59,79 persen.

Dari total penyaluran tersebut, pembiayaan untuk sektor penangkapan ikan mencapai 34,88 persen dan budi daya sebesar 32,67 persen.

Sementara itu, pembiayaan untuk sektor hilir berupa pengolahan hasil perikanan baru mencapai 2,91 persen. Adapun pembiayaan untuk perdagangan hasil perikanan tercatat sebesar 22,13 persen.

Menurut Machmud, penguatan pembiayaan hilir diperlukan agar pelaku usaha perikanan tidak hanya bertumpu pada produksi bahan mentah, tetapi juga mampu masuk ke rantai pengolahan dan pemasaran yang memberikan nilai ekonomi lebih besar.

Untuk mendukung itu, KKP menggandeng perbankan dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hingga saat ini telah dilakukan pemetaan potensi pembiayaan di 14 lokasi KNMP bersama perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ia menjelaskan pemetaan tersebut tidak hanya mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga menyusun model bisnis sesuai karakteristik usaha di tiap lokasi agar lebih layak dibiayai atau bankable.

“Tantangan pembiayaan bukan semata pada ketersediaan dana, tetapi pada kesiapan model usaha yang layak dibiayai di tingkat lapangan,” kata Machmud.

KKP juga mendorong penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai agregator usaha agar pembiayaan tidak lagi bersifat parsial, melainkan terintegrasi mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran.

KKP mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha perikanan di wilayah pesisir sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro di sektor kelautan dan perikanan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh

Jakarta (ANTARA) - Sebuah riset menunjukkan bahwa akses pembiayaan mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen.

Laporan Sustainability Report Amartha tahun 2025 mencatat 89 persen UMKM binaan mengalami kenaikan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen setelah memperoleh dukungan modal.

Dampak tersebut telah dirasakan oleh sekitar 2,3 juta dari 3,9 juta UMKM binaan yang tersebar di lebih dari 50.000 desa, demikian dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Selasa.

Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra menyampaikan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha mikro di tingkat akar rumput.

“Ini menegaskan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai penguatan akses pembiayaan menjadi faktor kunci dalam mobilitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran teknologi finansial, termasuk pinjaman daring, telah meningkatkan inklusi keuangan hingga 41,5 persen lebih tinggi di negara yang mengadopsinya dibandingkan dengan yang belum.

Hal ini membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk lebih terhubung dengan sistem keuangan formal.

“Kehadiran pinjaman daring membuat akses ke layanan keuangan menjadi terbuka lebar dan mendukung program peningkatan inklusi keuangan pemerintah. Di sisi lain, ekosistem keuangan di desa pun terdorong karena adanya pinjaman daring, seperti munculnya agen-agen produk keuangan di desa,” kata dia.

Kisah nyata turut datang dari Mama Redha, nelayan asal Sumba, yang kini memiliki warung kelontong berkat modal tanpa agunan dari Amartha.

“Hasil laut tidak menentu. Dengan modal tanpa agunan, kini saya memiliki warung kelontong yang menjadi sumber pendapatan utama keluarga,” tuturnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas bukan sekadar program, melainkan sebuah urgensi nasional. Yang terpenting, mereka harus memiliki semangat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha penyandang disabilitas.

“Semangat inklusivitas akan terus kita dorong untuk membangun kesetaraan dan menghilangkan sekat-sekat di antara kita semua,” ujar Maman dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025, di Jakarta, Senin, dalam keterangan resmi kementerian.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, terdapat sekitar 16 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dengan 1,4 juta di antaranya telah menjalankan usaha mandiri.

Namun, Menteri UMKM menyoroti bahwa mereka masih menghadapi sejumlah kendala, seperti 24 persen usaha belum memiliki rekening bank, hanya 1 persen yang memanfaatkan internet, dan baru 0,02 persen yang memiliki tenaga kerja.

Maman menekankan bahwa Kementerian UMKM mendukung penyandang disabilitas dan keluarganya melalui program kewirausahaan inklusif. Program ini memastikan mereka tetap dapat bekerja produktif dengan perhatian khusus.

Ia menuturkan Kementerian UMKM akan memperkuat kolaborasi dengan BUMN dan sektor swasta untuk memperluas akses pembiayaan, memberikan pelatihan kewirausahaan, serta membuka jalur rantai pasok bagi penyandang disabilitas dan keluarganya yang ingin memulai usaha.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan percepatan formalisasi dan legalisasi usaha yang masih rendah di kalangan UMKM disabilitas, serta pendampingan digitalisasi usaha.

Maman menambahkan, sektor-sektor seperti afiliator, marketing, dan manajemen media sosial berpotensi besar untuk digarap oleh penyandang disabilitas.

“Kami akan melihat sektor-sektor yang berpeluang ditekuni penyandang disabilitas seperti afiliator, marketing, dan manajemen media sosial yang saat ini berpotensi memberikan pemasukan besar,” ujarnya.

Dengan hadirnya dukungan menyeluruh dari pemerintah, Maman berharap penyandang disabilitas dan keluarganya semakin percaya diri untuk membangun usaha.

Menurutnya, wirausaha menjadi jalur strategis untuk memperkuat kemandirian, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan.

“Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas bukan sekadar program, melainkan sebuah urgensi nasional. Yang terpenting, mereka harus memiliki semangat,” katanya pula.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong percepatan penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta perluasan akses pembiayaan bagi pekerja nonformal atau non-fix income.

“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja non-fix income. Kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran FLPP semakin luas,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Doddy Bursman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Doddy menyoroti rendahnya porsi pekerja non-fix income dalam penyaluran FLPP yang baru mencapai 13,03 persen.

Sejak 2010, ia mengatakan pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp141 triliun dana FLPP untuk 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tahun ini target FLPP meningkat signifikan menjadi 350 ribu unit, naik hampir 60 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata Doddy.

Menurut dia, kenaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) setiap tahun menjadi bukti bahwa FLPP merupakan program prioritas nasional lintas pemerintahan.

Doddy mengatakan BP Tapera mendorong percepatan dari sisi pembangunan rumah dan persetujuan KPR agar target dapat tercapai dalam sisa waktu dua bulan.

Dirinya juga meminta para pengembang meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR mendapatkan hunian yang layak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara mengatakan rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

"Rumah Subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat," ujar Ara.

Pemerintah, menurut dia, terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP yang dikelola dan disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, gerakan ekonomi rakyat harus dimulai dari bawah, agar desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Ekonomi harus tumbuh dari gerakan rakyat, dari desa. Maka Presiden melahirkan koperasi Desa Merah Putih atau koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi desa diharapkan menjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru," ujar Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Adapun penguatan ekonomi desa, katanya, tidak bisa dilepaskan dari akses terhadap sumber pembiayaan dan produksi.

"Desa harus punya akses kepada sumber-sumber dana, akses kepada sumber-sumber produksi, sehingga pemberdayaan di desa bisa terjadi," katanya.

Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih nantinya akan menjadi offtaker atau penampung hasil produksi petani dan pelaku usaha kecil di desa. Melalui peran ini, koperasi akan membeli langsung gabah, jagung, sayur, hingga telur dari masyarakat untuk disalurkan ke pasar maupun ke lembaga pangan seperti Bulog dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kalau ada gudang, dia akan jadi offtaker. Jadi kalau petani punya gabah, gudangnya bisa beli, jagung bisa dibeli, sayuran bisa dibeli, nanti ada cold storage, rakyat ada bikin peternak telur-telurnya bisa dibeli. Kopdes kerjasama dengan nanti dapur SPPG," terang Zulhas.

Ia menyebut sistem ini juga akan membantu stabilitas harga sekaligus menjaga keberlanjutan produksi petani dalam negeri.

"Ada pasarnya, beli. Sayurnya dibeli, ikannya dibeli. Gabah, jagung disetor sama Bulog. Kalau Bulog kelebihan jagung, kita ekspor. Kalau kita beli Rp6.500, ekspor Rp5.500 (per kg), rugi Rp1.000 enggak masalah. Tapi kan petani kita yang dapat subsidi," ujarnya.

Menurut Zuhas, langkah ini lebih berpihak kepada petani lokal dibanding kebijakan impor. "Bukan kita impor. Kalau kita impor, kan petani luar negeri yang dapat subsidi. Ini PR-nya banyak masih," kata dia.

Namun, ia mengakui membangun infrastruktur pendukung Kopdes Merah Putih tidak selalu mudah. Pembangunan gudang besar sebagai sarana penyimpanan hasil pertanian sempat menuai reaksi dari sebagian pihak.

"Kopdes menjadi offtaker. Tapi memang tidak mudah. Begitu kita membangun gudang sebesar 600 meter persegi saja, itu banyak yang marah. 'Wah ini nanti dana desa begini'. Ribut sekali," ujar Zulhas.

Kendati demikian, kata Zulhas, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, agar desa-desa di seluruh Indonesia dapat menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

Momen ini menegaskan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan perbankan dalam memperluas akses pembiayaan rakyat

Jakarta (ANTARA) - Bank BJB mendukung program pemerintah untuk memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan memperluas akses pembiayaan terhadap sektor perumahan.

Upaya tersebut dilakukan dengan menjadi tuan rumah dalam kegiatan “Akad Massal KUR 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan” yang diadakan di Kota Depok, Jawa Barat, dengan menghadirkan 250 debitur secara luring.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Bank BJB untuk menunjukkan perannya dalam mendorong pemerataan akses keuangan serta penguatan ekonomi daerah,” ucap Corporate Secretary Bank BJB Herfinia dalam keterangan resmi Jakarta, Minggu.

Dalam kesempatan tersebut, Bank BJB melaksanakan kegiatan simbolis akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) Massal bersama para pelaku usaha dari berbagai sektor produktif.

Herfinia menegaskan bahwa pihaknya berperan strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan produktif dan inklusif di tingkat daerah.

“Momen ini menegaskan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan perbankan dalam memperluas akses pembiayaan rakyat,” katanya.

Selain melaksanakan akad KUR massal, dihadirkan pula penerima KUR reguler serta pengembang (developer) penyedia perumahan dengan KUR Perumahan.

Berbagai inisiatif juga ditampilkan dalam pelaksanaan acara, antara lain pembukaan booth layanan perbankan yang memudahkan peserta dalam mendapatkan informasi produk dan layanan Bank BJB. Kemudian juga sesi sosialisasi produk kredit UMKM yang diisi dari Sentra UMKM.

“Melalui kegiatan ini, Bank BJB kembali menegaskan peran aktifnya sebagai motor penggerak ekonomi daerah, khususnya dalam memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta sektor perumahan. Program KUR dan KPP (Kredit Program Perumahan) diharapkan menjadi katalis bagi penciptaan lapangan kerja baru sekaligus mendukung pemerataan ekonomi di berbagai wilayah,” ungkap dia.

Agenda akad massal dan peluncuran KPP dihadiri langsung oleh Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin, Direktur Korporasi dan UMKM Mulyana, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi Bank BJB Ayi subarna, Direktur Utama Bank BJB Syariah Arief Setyahadi, Direktur Bisnis Bank BJB Syariah Ita Gameita, beserta kepala daerah di wilayah Jawa Barat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025